Sidoarjo, Berdampak.net – Di tengah derasnya arus informasi era digital, Pimpinan Anak Cabang (PAC) IPNU-IPPNU Kecamatan Jabon mengajak generasi muda untuk memperkuat kesadaran diri sebagai bekal utama menghadapi berbagai tantangan zaman.

Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Kumpul Asik Lan Diskusi (Kuasai) bertema “Menjaga Keutuhan Diri di Tengah Arus Digital” yang digelar di Aula Gedung Nahdlatul Ulama (NU) Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (04/05/2026).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber H. Sirojul Chakim, M.Pd., selaku Pembina IPNU-IPPNU Kecamatan Jabon, yang menyoroti pentingnya kesadaran diri di tengah kemajuan teknologi yang semakin pesat.

Menurutnya, perkembangan digital memang membuka akses luas terhadap informasi, pengetahuan, dan peluang. Namun di balik itu, ruang digital juga menghadirkan tekanan sosial, standar semu, hingga budaya perbandingan yang dapat memengaruhi cara pandang seseorang terhadap dirinya sendiri.

“Jika tidak dibarengi dengan kesadaran yang kuat, kondisi ini bisa membuat individu kehilangan arah dan jati diri,” ujarnya.

Ia menjelaskan, fenomena tersebut kini semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari. Arus konten digital yang terus berganti tidak hanya membentuk opini, tetapi juga memengaruhi pola pikir serta kondisi emosional penggunanya. Tanpa kontrol diri yang baik, seseorang berisiko terjebak dalam arus yang menjauhkan dari nilai-nilai yang diyakini.

Dalam forum tersebut, IPNU-IPPNU Jabon menegaskan bahwa menjaga keutuhan diri menjadi fondasi penting dalam menghadapi dinamika digital. Keutuhan diri tidak hanya mencakup aspek lahiriah (dohir) seperti perilaku dan penampilan, tetapi juga aspek batiniah yang meliputi pikiran, perasaan, akal, dan hati.

Ketika kedua aspek tersebut berjalan selaras, individu dinilai akan lebih mampu menghadapi tekanan sekaligus tetap memiliki arah hidup yang jelas.

Lebih lanjut, peserta juga diajak untuk lebih bijak dalam beraktivitas di ruang digital. Generasi muda diharapkan mampu memilah informasi yang dikonsumsi maupun dibagikan, serta memahami dampak dari setiap aktivitas digital yang dilakukan.

Dengan demikian, ruang digital tidak hanya menjadi tempat konsumsi informasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan diri yang sehat dan produktif.
Ketua PAC IPNU Jabon, M. Imam Sufajar, menambahkan bahwa upaya menjaga keutuhan diri tidak bisa dilakukan secara individu semata, melainkan membutuhkan kesadaran kolektif.
“Ruang digital yang sehat harus dibangun bersama, dengan sikap bijak dan saling menguatkan,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, IPNU-IPPNU Jabon berharap generasi muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjaga arah hidup, menemukan makna, serta memberikan kontribusi positif di tengah derasnya arus digital yang terus berkembang. (fj)

The post IPNU-IPPNU Jabon Ajak Generasi Muda Perkuat Kesadaran Diri di Tengah Arus Digital appeared first on .

Oleh Khudori

Perum Bulog segera merealisasikan penyediaan 100 infrastruktur pascapanen (IPP). Secara politik dan teknis, persetujuan dan dukungan dari pemerintah sudah di tangan. Secara politik, pembangunan IPP dilegitimasi melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. Anggaran Rp5 triliun sudah tersedia. Bahkan, rencana 100 titik tempat IPP berdiri pun sudah disetujui oleh pemerintah.

Seperti dijelaskan oleh Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani, jenis infrastruktur yang dibangun bervariasi. Mulai dari gudang berkapasitas 1.000-3.500 ton hingga fasilitas tambahan seperti pengering (dryer), rice milling unit, dan fasilitas pengemasan di daerah dengan produksi tinggi. IPP, mengacu Perpres 14/2026, mencakup sarana dan prasarana pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelayanan.

Fasilitas pengadaan difokuskan pada kegiatan awal seperti pengeringan padi dan jagung, penggilingan padi, serta pengolahan beras dan turunannya. Adapun sarana pengelolaan diarahkan untuk penyimpanan berbagai komoditas pangan, mulai dari biji-bijian, hortikultura, hingga daging, yang dilengkapi dengan sistem mekanisasi dan otomatisasi, baik dalam bentuk gudang khusus maupun gudang multifungsi.

Sarana penyaluran ditujukan untuk mengatur arus distribusi, memperlancar akses, dan memastikan pemerataan pasokan pangan secara nasional. Lalu, sarana pelayanan berfungsi sebagai pendukung operasional dan teknis guna memastikan seluruh sistem infrastruktur pangan berjalan optimal. Nantinya, penyediaan IPP dilakukan melalui renovasi/revitalisasi, pembangunan prasarana, penambahan sarana, dan/atau pembelian.

Penyediaan IPP akan melengkapi infrastruktur yang dimiliki BULOG. BULOG adalah perusahaan yang (sangat) besar: memiliki 26 pimpinan wilayah, 101 cabang, 474 kompleks gudang dengan 1.545 unit berkapasitas lebih 3,8 juta ton, 10 penggilingan padi, 7 rice to rice, 2 unit corn drying center, 4.250 pegawai, dan terhubung secara digital (meski belum penuh). Tidak banyak korporasi memiliki ‘kekuatan’ sebesar ini.

Dengan profil seperti itu, BULOG potensial menjadi perusahaan raksasa rantai pasok pangan, terutama beras dan pangan pokok lain, dengan layanan terpercaya dan prima untuk memberikan kesejahteraan masyarakat (luas). Kapasitas ini amat mendukung untuk menjalankan penugasan pelayanan publik (PSO) dari pemerintah dan melakukan fungsi komersial sekaligus secara bersamaan. Kedua fungsi ini bisa saling melengkapi.

Masalahnya, tugas PSO seringkali bersifat ad hoc, mendadak, tidak menentu, tidak berkelanjutan, dan seringkali situasinya sudah sulit dikendalikan. Misalnya, harga suatu komoditas pangan sudah terlanjur tinggi. Kalau pun BULOG melakukan intervensi dengan operasi pasar misalnya, ini tidak ubahnya petugas pemadam kebakaran. Selain bersifat reaktif, keberhasilannya sulit dipastikan. Berbagai sumber daya (manusia, waktu, uang, dan lainnya) sudah dikeluarkan. Masalahnya, ketika diaudit berbagai sumber daya yang sudah dikeluarkan itu tidak selalu diganti. BULOG pun tekor.

Ketidakmampuan BULOG memupuk keuntungan membuat korporasi sulit melakukan investasi. Baik investasi SDM maupun infrastruktur pendukung. Sebagian besar gudang BULOG, misalnya, adalah bangunan yang didirikan di era Orde Baru. Infrastruktur lainnya, seperti gudang modern, 10 penggilingan padi, 7 rice to rice, dan 2 unit corn drying center dibangun dari penyertaan modal negara (PMN) Rp2 triliun pada 2016. Sesuai mandat PP Nomor 70/2016, PMN ini untuk memperbaiki struktur permodalan dan
meningkatkan kapasitas BULOG dalam penyimpanan dan pengelolaan komoditas pangan.

Rizal Ramdhani menerangkan, penentuan 100 lokasi IPP berdasarkan potensi wilayah, terutama di sentra produksi pangan seperti Jawa, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. IPP juga menyasar wilayah terpencil dan daerah tertinggal, seperti Pulau Morotai dan Natuna. Prioritas juga untuk daerah yang belum memiliki gudang BULOG. Selain pemerataan infrastruktur juga memastikan distribusi dan stok pangan.

Mengacu Pasal 3 Ayat 7 Perpres 14/2026, IPP dituangkan dalam studi kelayakan sederhana yang ditetapkan BULOG setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kementerian Pertanian. BULOG juga melakukan kajian kelayakan finansial, sebelum dipilih konsultan, termasuk pelaksana. Penyediaan 100 IPP adalah proyek kolosal dengan anggaran besar. Oleh karena itu, selain didasarkan pada rencana cadangan pangan ke depan, juga perlu menimbang kondisi IPP eksisting dan variasi harga pangan.

Terkait hal itu, sebaiknya BULOG membuka-buka kembali pembelajaran dari pemanfaatan PMN Rp2 triliun yang dikucurkan pada 2015-2016. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2023, hingga paruh pertama 2022 realisasi proyek secara fisik baru 38,67%. BPK mencatat, realisasi terhambat karena kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Juga ada keterlambatan pekerjaan kontraktor, perselisihan nilai kontrak, serta tertundanya proyek gudang modern di Surabaya dan Makassar.

Ini terjadi karena, pertama, kebutuhan pembangunan infrastruktur pada saat itu hanya didasarkan kajian internal BULOG. Kantor Pusat BULOG mendata keinginan, bukan kebutuhan, masing-masing kantor wilayah BULOG. Apabila dikroscek ke kantor cabang BULOG belum tentu satu suara dengan kantor wilayah. Penentuan titik dengan kajian seadanya ini lalu diketok palu oleh DPR hingga terbitlah PP 70/2016. Ini yang menjadi dasar Kementerian BUMN menyetujui jenis, kapasitas dan lokasi infrastruktur.

Kedua, pembangunan berlarut-larut karena vendor tidak berani membangun tanpa ada studi kelayakan (feasibility study/FS). Akhirnya, FS dilakukan untuk sekitar 52 lokasi. Hasilnya: banyak lokasi tidak layak. Antara lain lahan tempat membangun ada di bukit berbatuan, lahan yang terpotong sungai, dan lainnya. Ini rerata terjadi pada lahan hibah dari pihak lain, salah satunya dari pemda. BULOG kemudian mencari lahan lain, membuat FS baru, dan persetujuan ulang ke Kementerian BUMN.

Peluang lokasi tidak layak bangun sangat mungkin terulang pada rencana 100 IPP kali ini. Sebab, sebanyak 52 IPP berada di lahan milik BULOG, 48 sisanya ada di tanah hibah pemda. Lokasi tidak tepat juga bisa terjadi ketika dasar pendirian hanya asumsi. Untuk kasus PMN 2015-2016, ini antara lain terjadi pada gudang kedelai yang dibangun BULOG di Sidoarjo dan Banyumas. Di dua lokasi itu tidak ada produksi kedelai. Kalau sumber kedelainya impor, apakah juga tepat gudang berdiri di sana?

Berpijak dari hal itu, sebaiknya BULOG (dan pemerintah) tidak mengulangi kejadian PMN 2015-2016. Oleh karena itu, sebaiknya dibuat FS terlebih dahulu baru ditentukan titik IPP. Agar lokasi dan jenis IPP yang dibangun benar-benar presisi. Tidak bolak-balik seperti di masa lalu karena terus berubah. Namun demikian, menilik Perpres 14/2026 yang namanya saja ada kata “Percepatan”, usulan agar tidak mengulang kejadian di masa lalu sepertinya tidak akan terwujud. Jika demikian, 100 IPP yang digadang-gadang segera tersedia itu mungkin baru selesai 10 tahun kemudian.

The post Bulog dan 100 Infrastruktur Pascapanen: Pembelajaran dari Masa Lalu appeared first on .

Probolinggo, Berdampak.net – Syukuran ini menjadi ungkapan rasa syukur atas penempatan di markas baru Yonif TP 836/Brahma Yodha. Momentum ini juga menandai awal pengabdian dengan semangat dan tanggung jawab yang lebih besar.

Kehadiran Yonif 836 diharapkan semakin memperkuat sinergi antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, khususnya dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan daerah.
Semoga membawa keberkahan, semangat baru, dan manfaat nyata bagi masyarakat Probolinggo.

probolinggosae

Yonif836

BrahmaYodha

pemkabprobolinggo

berdampak.net

The post Syukuran Masuk Markas Yonif TP 836/Brahma Yodha appeared first on .

Probolinggo, Berdampak.net – Momentum halal bihalal Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jawa Timur di Kota Probolinggo tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga forum strategis membahas isu pembangunan daerah di tengah dinamika global.

Kegiatan yang digelar di Puri Manggala Bhakti, Minggu (12/4), menghadirkan sejumlah tokoh penting dari kalangan eksekutif dan legislatif. Hadir di antaranya Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin, Ketua KAHMI Jatim Agus Machmud Fauzi, serta anggota DPR RI Ali Mufti.

Ketua KAHMI Jatim, Agus Machmud Fauzi, menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk merumuskan gagasan strategis menjelang Musyawarah Wilayah (Muswil) KAHMI Jawa Timur.

“Halal bihalal ini bukan hanya tradisi, tapi harus menjadi langkah awal untuk melahirkan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Salah satu isu utama yang dibahas adalah ketahanan daerah dalam menghadapi krisis geopolitik global. Diskusi ini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan daerah.

Wali Kota Probolinggo, Dokter Aminuddin, menekankan pentingnya memperkuat konektivitas dan sinergi antar alumni HMI di Jawa Timur.

“Jejaring KAHMI adalah kekuatan besar. Jika disinergikan dengan baik, akan mampu mendorong percepatan program strategis nasional sekaligus mengangkat potensi daerah,” jelasnya.

Menurutnya, peran KAHMI yang tersebar di berbagai sektor—mulai dari birokrasi, legislatif hingga dunia usaha—menjadi modal sosial penting dalam menghadapi tantangan global saat ini.

Ia berharap forum seperti ini tidak berhenti pada diskusi semata, tetapi mampu melahirkan langkah konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat. (fj)

The post Halal Bihalal KAHMI Jatim di Probolinggo, Perkuat Sinergi Hadapi Tantangan Global appeared first on .

Probolinggo, Berdampak.net – Ikatan Alumni Universitas Brawijaya (IKA-UB) Probolinggo Raya menggelar Halal Bihalal yang dihadiri oleh para alumni Universitas Brawijaya dari lintas angkatan. Kegiatan ini mengusung tema “Merajut Silaturahmi, Menguatkan Harmoni Kebersamaan” dan berlangsung di Hall Puri Manggala Bhakti, Pemkot Probolinggo. Acara diawali dengan pemberian santunan kepada 27 orang anak yatim.

Turut hadir Walikota Probolinggo Dokter Aminuddin, para kepala dinas dari alumni UB yang ada di Pemkot dan Pemkab Probolinggo, serta keluarga besar alumni UB yang tersebar di Kota maupun Kabupaten Probolinggo.

Dalam sambutannya, Ketua IKA-UB Probolinggo Raya Tri Septa Agung Pamungkas menyampaikan kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mempererat silaturahmi pasca Hari Raya Idul Fitri sekaligus memperkuat soliditas antara keluarga besar alumni UB dengan pemerintah daerah di wilayah Probolinggo Raya.

Lebih lanjut, Wali Kota Dokter Aminuddin juga mengapresiasi peran aktif IKA-UB Probolinggo yang selama ini telah menjadi garda terdepan dalam komunitas intelektual di Probolinggo. Program dan gagasan dari IKA-UB Probolinggo banyak memberikan kontribusi dalam roda pembangunan Kota Probolinggo.

IKA-UB Probolinggo juga memberikan apresiasi penghargaan Tokoh Inspiratif kepada Walikota Probolinggo Dokter Aminuddin dan Tokoh Penggerak kepada Dokter Asih Krustiyani, yang keduanya memiliki peran dan dedikasi luarbiasa dalam membersamai sepak terjang IKA-UB di Probolinggo Raya. (fj)

The post Halal Bihalal IKA-UB Probolinggo, Berikan Penghargaan Tokoh Inspiratif dan Tokoh Penggerak appeared first on .

Probolinggo, Berdampak.net – Semangat berbagi di bulan suci Ramadan diwujudkan melalui kegiatan buka puasa bersama sekaligus santunan bagi 1.000 anak yatim dan dhuafa di Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini dilaksanakan bersama Ustadz Sofi dan dihadiri ratusan masyarakat. Minggu (15/03/2026).

Acara yang berlangsung penuh kebersamaan tersebut digelar di halaman Toko Rakyat Serba Ada (Torasera) Nurja Berkah, Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial kepada sesama, khususnya bagi anak yatim dan kaum dhuafa.

Ketua Lora Berkhidmat untuk Probolinggo, Fahmi AHZ, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat semangat berbagi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

“Alhamdulillah, bersama Ustadz Sofi kami dapat melaksanakan kegiatan buka puasa bersama sekaligus santunan bagi 1.000 anak yatim dan dhuafa di Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah SWT berikan,” ujar Fahmi AHZ.

Ia berharap kebersamaan di bulan suci Ramadan ini dapat membawa keberkahan serta menguatkan semangat masyarakat untuk terus berbagi dan peduli terhadap sesama.

Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan LBP Lora Berkhidmat untuk Probolinggo yang berkomitmen menghadirkan kepedulian dan pengabdian bagi masyarakat.
Rangkaian acara kemudian ditutup dengan buka puasa bersama yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. (fj)

The post LBP Lora Berkhidmat Santuni 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa, Fahmi AHZ: Ramadan Momentum Berbagi appeared first on .

Makassar, Berdampak.net – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman (ASS) menegaskan dukungannya terhadap aspirasi pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Luwu Raya yang menurutnya saat ini sisa menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

Gubernur ASS menyampaikan hal tersebut saat menggelar pertemuan silaturahmi bersama Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda di rumah dinas Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar, Kamis (12/3/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri para kepala daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta mahasiswa dari berbagai organisasi se-Luwu Raya yang datang untuk menyampaikan berbagai aspirasi pembangunan daerah, termasuk wacana pemekaran wilayah.

Selain itu, turut hadir pula anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari daerah pemilihan Luwu Raya, serta sejumlah mantan kepala daerah di kawasan tersebut.

Menurut adik Mentan Amran Sulaiman ini, bahwa forum tersebut menjadi wadah dialog terbuka antara masyarakat Luwu Raya dengan pemerintah pusat, khususnya terkait aspirasi pembentukan daerah otonomi baru.

“Mari kta kawal bersama. Teman-teman tokoh, anggota DPRD Sulsel dari Luwu Raya, dan mahasiswa dari berbagai organisasi sudah menyampaikan terkait DOB Luwu Raya,” ujarnya.

Hingga saat ini, lanjutnya, proses kebijakan pemekaran daerah masih berada di tingkat pemerintah pusat. Selain karena masih diberlakukannya moratorium pemekaran daerah, pemerintah pusat juga tengah menyiapkan dua regulasi penting sebagai dasar penataan wilayah di Indonesia.

Regulasi tersebut yakni Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah serta Desain Besar Penataan Daerah, yang merupakan amanah dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

“Semua prosesnya saat ini berada di pemerintah pusat dan masih menunggu keputusan dari pusat,” jelas Andi Sudirman.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada prinsipnya tetap menunggu arahan serta kebijakan resmi dari pemerintah pusat terkait kelanjutan proses pembentukan DOB di wilayah Luwu Raya.
Sebelumnya, usulan pembentukan DOB Luwu Tengah telah diselesaikan secara administratif oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan telah diserahkan kepada pemerintah pusat.

Karena itu, Gubernur berharap seluruh elemen masyarakat dapat menjaga situasi tetap kondusif sembari menunggu keputusan pemerintah pusat terkait masa depan pemekaran wilayah di Luwu Raya.

“Kami berharap seluruh pihak dapat menjaga situasi tetap kondusif selama menunggu keputusan dari pemerintah pusat,” pintanya. ***

The post Gubernur Sulsel Mendukung Pemekaran Propinsi Luwu Raya appeared first on .

Jakarta, Berdampak.net – Mencermati perkembangan dinamika politik dan keamanan di Timur Tengah dewasa ini, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan sikap untuk selalu mendukung perjuangan bangsa Palestina sampai kapanpun.

Pernyataan tersebut mencerminkan sikap politik yang selama ini konsisten diperlihatkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.

Menurut Ketua Umum PPP, Mardiono, dalam konteks politik dan kemanusiaan, dukungan terhadap Palestina umumnya didasari oleh beberapa hal.

Pertama, pembelaan terhadap kemerdekaan. Dimana mendukung hak bangsa Palestina untuk menentukan nasib sendiri (self-determination) dan terbebas dari pendudukan, sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional.

Kedua, solidaritas kemanusiaan. Keprihatinan terhadap dampak konflik yang berkepanjangan terhadap warga sipil, serta dukungan terhadap upaya perdamaian yang adil.

Ketiga, nilai konstitusional. “Dimana sikap ini juga selaras dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menentang segala bentuk penjajahan di dunia,” ujarnya.

Dukungan dari berbagai elemen masyarakat dan partai politik di Indonesia, termasuk PPP, menjadi bagian dari upaya diplomasi dan solidaritas global untuk mendorong terciptanya solusi dua negara yang diakui secara internasional.

Dan menjelang 17 Ramadhan, PPP mendoakan agar Ummat Islam di tanah air dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusu dan mohon maaf lahir bathin. (fj)

The post Sampai Kapan pun, PPP Tetap Dukung Perjuangan Palestina appeared first on .

Surabaya, Berdampak.net — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini hadir dan menyampaikan tausiyah pada acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Komisi II DPR RI bersama keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps Alumni HMI (KAHMI) se-Provinsi Jawa Timur yang digelar di Surabaya, Jumat malam.

Dalam sambutannya, Menteri Rini menekankan bahwa reformasi birokrasi selama ini sering dipahami hanya sebagai perbaikan sistem, penguatan tata kelola, peningkatan profesionalisme, serta percepatan pelayanan publik. Namun, ia mengingatkan bahwa momentum Ramadan yang sarat nilai introspeksi mengajak aparatur untuk merenung lebih jauh: keberhasilan reformasi birokrasi pada hakikatnya sangat ditentukan oleh karakter pelaksana di lapangan. Menurut Rini, puasa bukan sekadar ritual ibadah, melainkan kesempatan untuk menanamkan integritas, kedisiplinan, dan kejujuran sebagai pondasi reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Acara tersebut dihadiri antara lain Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, para Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Staf Khusus Menteri Bidang Politik Pemerintah dan Isu Keamanan Nasional Kementerian PANRB Donny Adityawarna, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Aba Subagja, serta para mitra kerja Komisi II DPR RI.

Silaturahmi dan buka puasa bersama ini menjadi wadah dialog antarlegislatif, eksekutif, dan organisasi kemasyarakatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas. (fj)

The post Silaturahmi dan Buka Puasa MENPANRB Bersama Komisi II DPR RI dan Keluarga Besar HMI dan Kahmi se-Provinsi Jawa Timur appeared first on .

Probolinggo, Berdampak.net – Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana, RS Graha Sehat Kraksaan menggelar kegiatan bakti sosial dengan menyalurkan bantuan sembako kepada 60 warga di wilayah Gebangan yang terdampak banjir.

Kegiatan ini merupakan respon nyata RS Graha Sehat terhadap kondisi masyarakat yang masih berupaya bangkit setelah banjir yang melanda wilayah tersebut. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga dan meringankan beban yang mereka rasakan.

Tim RS Graha Sehat hadir langsung di tengah masyarakat untuk menyerahkan bantuan secara simbolis maupun langsung kepada warga. Kehadiran tersebut tidak hanya membawa bantuan material, tetapi juga menjadi bentuk dukungan moral bagi warga yang terdampak.

Plt Direktur RS Graha Sehat, dr. Rizky Pramudya, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen rumah sakit dalam menjalankan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

“Kami memahami bahwa bencana banjir membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami berharap bantuan yang diberikan dapat sedikit meringankan beban warga dan menjadi wujud nyata kepedulian kami sebagai bagian dari masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa RS Graha Sehat tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga memiliki peran sosial untuk hadir dan berkontribusi dalam situasi kemanusiaan.

Warga Gebangan menyambut baik kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan. Bantuan sembako yang diterima dinilai sangat membantu, terutama dalam masa pemulihan pasca bencana.

Kegiatan ini menjadi cerminan nilai yang dipegang RS Graha Sehat, bahwa pelayanan tidak selalu terbatas pada ruang perawatan, tetapi juga hadir dalam bentuk kepedulian dan solidaritas kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, RS Graha Sehat menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan berkontribusi bagi masyarakat, terutama dalam situasi yang membutuhkan kepedulian bersama.

RS Graha Sehat
Tulus Melayani, Hadir untuk Sesama

The post RS Graha Sehat Salurkan Bantuan Sembako untuk 60 Warga Gebangan Terdampak Banjir appeared first on .