.

Oleh: Salman Farisi

“Masalah ekonomi bukanlah masalah produksi, melainkan masalah distribusi yang adil terhadap kekayaan dan sumber daya yang tersedia.” Sayyid Baqir Shadr

Gagasan tersebut merupakan salah satu fondasi pemikiran ekonomi Islam yang dibangun oleh Sayyid Baqir Shadr dalam karya monumentalnya, Iqtishaduna (Ekonomi Kita). Berbeda dengan ekonomi kapitalis yang berangkat dari asumsi kelangkaan sumber daya (scarcity), Sayyid Baqir Shadr meyakini bahwa Allah telah menciptakan bumi dengan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Persoalannya bukan terletak pada kekurangan sumber daya, melainkan pada ketidakadilan distribusi dan penguasaan ekonomi.

Perspektif ini menjadi relevan untuk membaca berbagai program strategis pemerintahan saat ini, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Di tengah euforia program-program tersebut, publik perlu memiliki pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kebijakan ini telah menghasilkan distribusi sumber daya yang berkeadilan, atau justru menciptakan ketimpangan baru di sektor lain ?

Dari Angka Anggaran Menuju Pertanyaan Keadilan

Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran MBG sebesar Rp335 triliun untuk menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat dan mendukung operasional sekitar 30.000 SPPG di seluruh Indonesia.

Di saat yang sama, total anggaran pendidikan nasional mencapai Rp769,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp223 triliun dimasukkan ke dalam fungsi pendidikan untuk mendanai MBG yang menyasar peserta didik.

Secara administratif, pemerintah berargumen bahwa MBG merupakan bagian dari investasi pendidikan karena ditujukan untuk meningkatkan kesehatan, konsentrasi belajar, dan kualitas sumber daya manusia.

Namun dari perspektif Madzhab lqtishaduna, persoalan tidak berhenti pada klasifikasi anggaran. Yang lebih penting adalah apakah distribusi sumber daya tersebut telah menghasilkan keseimbangan kemaslahatan atau justru menggeser prioritas dari sektor lain yang sama strategisnya.

Madzhab Iqtishaduna menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab menjaga keadilan distribusi, bukan sekadar memperbesar belanja publik. Karena itu, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari kualitas pemerataan manfaat yang dihasilkan.

SPPG dan Distribusi Kesempatan Ekonomi

Tidak ada yang membantah bahwa pemenuhan gizi anak merupakan kebutuhan mendasar. Namun ekonomi Islam tidak hanya melihat siapa yang menerima manfaat akhir, melainkan juga siapa yang memperoleh manfaat ekonomi sepanjang rantai produksi.

Apabila bahan pangan SPPG dipasok oleh petani lokal, peternak lokal, nelayan lokal, koperasi desa, pesantren produktif, dan UMKM sekitar melalui pengelolahan di kantin² masing² sekolah dan Madrasah, maka MBG dapat menjadi instrumen distribusi ekonomi yang sangat kuat. Dana negara tidak hanya menghasilkan makanan bergizi, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi yang tersebar hingga lapisan bawah masyarakat.

Sebaliknya, apabila rantai pasok didominasi kelompok tertentu, perusahaan besar, atau jaringan yang dekat dengan pusat kekuasaan, maka distribusi manfaat menjadi tidak merata. Program yang semula dirancang untuk membantu rakyat justru berpotensi memperkuat konsentrasi ekonomi.

Dalam Iqtishaduna, masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek penerima bantuan, tetapi harus menjadi subjek yang memperoleh akses terhadap sumber-sumber produksi dan distribusi.

KDMP: Peluang atau Sekadar Instrumen Administratif ?

Logika yang sama berlaku pada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Secara teoritis, koperasi merupakan bentuk kelembagaan yang paling dekat dengan semangat ekonomi Islam. Koperasi memungkinkan kepemilikan yang lebih luas, partisipasi yang lebih besar, dan distribusi keuntungan yang lebih merata.

Karena itu, KDMP memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pemberdayaan petani, nelayan, pedagang kecil, serta pelaku UMKM desa.

Namun apakah koperasi tersebut benar-benar menjadi milik masyarakat desa atau sekadar menjadi instrumen administratif yang dikendalikan dari atas melalui oligarki desa ?

Bagi Sayyid Baqir Shadr, kepemilikan kolektif bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah terciptanya keadilan sosial. Oleh sebab itu, ukuran keberhasilan KDMP tidak boleh berhenti pada jumlah koperasi yang berdiri, tetapi pada seberapa besar peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat desa yang dihasilkannya.

Ketika Pendidikan Menjadi Taruhan

Di sinilah persoalan yang lebih serius muncul.
Sebagian besar perdebatan mengenai MBG berfokus pada manfaat gizi. Padahal terdapat dimensi lain yang tidak kalah penting, yakni konsekuensi distribusi anggaran terhadap sektor pendidikan itu sendiri.

Data APBN menunjukkan bahwa sekitar Rp223 triliun dari fungsi pendidikan digunakan untuk mendukung MBG.

Pertanyaannya bukan “apakah anak-anak membutuhkan makanan bergizi”. Jawabannya tentu ya.
Pertanyaannya adalah “apakah pembangunan manusia dapat dicapai hanya melalui makanan bergizi tanpa penguatan kualitas pendidikan ?”

Masih banyak guru honorer yang menerima penghasilan jauh di bawah standar hidup layak. Masih banyak sekolah yang menghadapi keterbatasan sarana pembelajaran. Masih banyak tenaga pendidik yang harus bekerja sampingan demi memenuhi kebutuhan keluarga.

Di Madzhab Iqtishaduna justru guru bukan sekadar tenaga kerja. Guru adalah investasi peradaban.
Anak yang sehat membutuhkan makanan bergizi. Namun anak yang cerdas membutuhkan guru yang berkualitas. Dan guru yang berkualitas memerlukan kesejahteraan yang memadai.

Apabila negara mampu menyediakan Rp335 triliun untuk MBG, maka publik juga berhak bertanya sejauh mana perhatian yang sama diberikan kepada peningkatan kesejahteraan guru, kualitas sekolah, dan penguatan ekosistem pendidikan.

Karena pendidikan dan gizi seharusnya bukan dua sektor yang dipertentangkan. Keduanya adalah kebutuhan dasar yang sama-sama menentukan masa depan bangsa.

Dalam ekonomi kapitalis, keberhasilan sering diukur melalui pertumbuhan ekonomi, penyerapan anggaran, atau jumlah penerima manfaat.

Dalam Iqtishaduna, ukuran keberhasilan berbeda.
Keberhasilan diukur dari sejauh mana kekayaan, kesempatan ekonomi, dan akses terhadap sumber daya terdistribusi secara adil di tengah masyarakat.

SPPG akan berhasil apabila memberdayakan petani, nelayan, peternak, dan UMKM lokal.

KDMP akan berhasil apabila menciptakan kemandirian ekonomi desa.

Pendidikan akan berhasil apabila guru memperoleh penghargaan dan kesejahteraan yang layak.

Karena itu, seharusnya bukanlah berapa triliun rupiah yang telah dibelanjakan, melainkan siapa yang memperoleh manfaat terbesar dari perputaran sumber daya tersebut.

Jika yang memperoleh adalah rakyat banyak, maka program tersebut sejalan dengan semangat Iqtishaduna. Namun jika manfaat terbesar hanya dinikmati oleh segelintir kelompok sementara sektor lain yang sama pentingnya dikorbankan, maka keadilan distribusi yang diperjuangkan Sayyid Baqir Shadr masih jauh dari terwujud.

Anak-anak membutuhkan makanan bergizi untuk tumbuh sehat. Mereka membutuhkan guru yang sejahtera untuk tumbuh cerdas. Dan desa membutuhkan kelembagaan ekonomi yang kuat untuk tumbuh mandiri.

Negara yang berhasil bukanlah negara yang memilih salah satu di antaranya, melainkan negara yang mampu menghadirkan ketiganya secara bersamaan dalam satu sistem distribusi yang berkeadilan.

The post Ketika Makan Bergizi Menelan Pendidikan: Duduk Perkara SPPG dan KDMP, Pendekatan Madzhab Iqtishaduna appeared first on .

Oleh : Raden bindoro Muh Ali Muhsin Rofiey Notonogoro, Ama. Spd.I. (Wakil Sekretaris MD KAHMI Kabupaten Pamekasan dan Pengurus ICMI Kabupaten Pamekasan).

Kaum intelektual memandang ilmu bukan sebagai alat legitimasi politik , melainkan sebagai fondasi etis tindakan . Beliau menegaskan bahwa politik tanpa integritas adalah sumber kerusakan. pemikiran beliau tidak pernah terpisah dari proyek moral membangun manusia merdeka yang beretika . Pemikirannya tentang ekonomi kerakyatan, koperasi, maupun demokrasi adalah refleksi dari komitmen bahwa kebebasan tidak boleh dipisahkan dari tanggung jawab sosial ( Mohammad Hatta Mantan Wakil Presiden Indonesia ke 1 ) “Kita sama-sama menyaksikan dengan sedih betapa kaum intelektual justru harus menghabiskan lebih banyak waktu dan energi guna melayani kekakuan rezim administratif ketimbang melakukan penelitian dalam kerangka produksi ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah-masalah kemanusiaan, Terbunuhnya kreativitas kaum intelektual perlu mendapat perhatian khusus terutama di kalangan ilmuwan politik dan pemerintahan karena dalam kondisi ini terlihat ada perkembangan yang bersifat paradoksal.

Di satu sisi secara kuantitas tingkat kepadatan intelektual yang menggeluti ilmu-ilmu sosial, terutama politik dan pemerintahan semakin tinggi dan label intelektual kadang dihadirkan dengan beragam penyebutan, misalnya ahli, pengamat dan sebagainya dan itu semakin mudah untuk disematkan pada sembarang orang. Sementara, di sisi lain, secara kualitas terjadi proses pendangkalan produksi ilmu pengetahuan dan metode pemecahan masalah-masalah kemanusiaan.

“Kita sering menyaksikan pengetahuan yang dihasilkan semakin monolitik. Sesuatu yang menurut saya mengungkapkan kealpaan pertarungan ide, perspekstif, apalagi paradigma dalam proses produksi ilmu pengetahuan sosial Indonesia kontemporer,” ( Prof. Dr. Cornelis Lay, MA Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. ) Kekuasaan itu memang mempesona dan godaanya tinggi layaknya hiasan dunia (al-mata al-ghurur) karena menyangkut jabatan, pengaruh, uang, dan sumberdaya . Tapi jangan melihat kekuasaan dengan hitam-putih dan hanya senangnya saja, selain itu  perjuangan meraihnya juga tidaklah gampang. Perjuangan politik kekuasaan itu banyak faktor yang mempengaruhinya serta seringkali rumit, pragmatis, dan oportunistik ( Raden bindoro Moh Ali Muhsin rofiey Notonogoro, Ama.Spd.I ) Kekuasaan , Politik dan intelektual Ketiganya membentuk trinitas relasional yang saling memengaruhi, intelektual menyumbang ide dan moral, politik menjadi mekanisme tata kelola, dan kekuasaan menjadi alat untuk mengeksekusi kebijakan. Dinamika ini sering berada dalam ketegangan antara menjadi pengawal objektivitas atau alat bagi penguasa.Pemahaman mengenai relasi ini mencakup tiga peran utama:Intelektual sebagai Pengontrol Kekuasaan (Kritikus Moral): Berperan sebagai kekuatan penyeimbang (check and balances).

Menggunakan pengetahuan untuk mengkritik kebijakan yang menindas atau tidak adil, demi menjaga masyarakat tetap berada di koridor kemanusiaan dan keadilan.Intelektual sebagai Teknokrat (Pembuat Kebijakan): Terjun langsung ke dalam sistem politik untuk merancang program berbasis data dan keilmuan. Peran ini membawa konsekuensi besar, di mana intelektual harus menjaga independensi dan objektivitas agar tidak tersandera oleh kepentingan pragmatis penguasa.Politik sebagai Panggung Kekuasaan: Aktivitas perebutan dan pengelolaan wewenang untuk mengatur hajat hidup orang banyak. Tanpa arah intelektual, politik cenderung menjadi arena transaksional yang korup dan hanya berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu.Keterlibatan kaum intelektual dalam politik selalu menjadi ujian besar integritas, sering kali memunculkan dilema antara idealisme keilmuan dan tuntutan pragmatis dalam lingkar kekuasaan.

Dalam dunia politik yang sering disesaki oportunisme, ambisi pribadi, dan manipulasi simbol keagamaan, kita perlu teladan yang mengingatkan bahwa kemerdekaan hanya dapat dipertahankan oleh karakter; bahwa demokrasi hanya dapat hidup melalui kejujuran; dan bahwa nasionalisme hanya dapat kokoh jika berakar pada martabat manusia. Warisan moral yang bernilai, relevan dan patut dicontoh hingga kini adalah panggilan moral bagi generasi seterusnya. membangun karakter dengan nalar yang jernih, hati yang bersih, dan keberanian untuk menjaga integritas di tengah gelombang kekuasaan yang menyepelekan rakyat. Pada akhirnya ujian terbesar seorang intelektual bukanlah pada kemampuan dan kesiapannya untuk dengan lantang memaki kekuasaan dan para pelakunya, melainkan justru ketika ia bisa bersahabat dan menjadi bagian dari kekuasaan sembari tetap mampu menjaga kewarasan dan karakter dasar intelektual dengan berpikir bebas dan bertindak bijak bagi kepentingan kemanusiaan. Semoga bermanfaat. Billahit Taufiq Wal Hidayah

The post Nasib Kaum Intelektual dan Politik Kekuasaan appeared first on .

Oleh: Salman Farisi

Indonesia sering disebut sebagai salah satu pusat perkembangan ekonomi syariah dunia. Berbagai lembaga keuangan syariah tumbuh pesat, industri halal semakin berkembang, dan berbagai program pemerintah mulai memasukkan narasi ekonomi syariah dalam kebijakannya. Namun di balik perkembangan tersebut, ada pertanyaan mendasar yang perlu diajukan: apakah ekonomi syariah Indonesia benar-benar menawarkan sistem ekonomi alternatif, ataukah hanya menjadi instrumen untuk menyesuaikan sistem konvensional agar tampak lebih Islami?

Bagi penulis, tantangan terbesar ekonomi syariah Indonesia saat ini adalah kecenderungannya yang terlalu permisif dan akomodatif terhadap sistem ekonomi konvensional. Banyak diskusi ekonomi syariah berhenti pada persoalan halal dan haram suatu transaksi, sementara kritik terhadap struktur ekonomi yang melahirkan ketidakadilan justru kurang mendapat perhatian.

Padahal, ekonomi Islam lahir bukan sekadar untuk mengubah istilah atau mengganti akad. Ekonomi Islam hadir untuk mewujudkan keadilan, menghapus eksploitasi, melindungi kelompok lemah, dan membangun kesejahteraan bersama. Ketika tujuan besar ini mulai terlupakan, ekonomi syariah berisiko menjadi sekadar pelengkap dari sistem yang telah ada.

Fenomena paylater & pinjaman online dapat dijadikan contoh. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia menghadapi berbagai persoalan akibat maraknya pinjaman online. Banyak keluarga terjebak dalam lingkaran utang, tekanan psikologis, hingga konflik sosial yang muncul akibat praktik penagihan yang tidak manusiawi.

Sayangnya, respons ekonomi syariah sering kali terjebak pada perdebatan apakah bunga tertentu termasuk riba atau tidak, apakah akad tertentu sesuai syariah atau tidak, serta bagaimana menghadirkan versi syariahnya. Diskusi yang lebih mendasar justru jarang muncul: mengapa masyarakat begitu bergantung pada utang konsumtif ? Mengapa sistem ekonomi tidak mampu menyediakan akses permodalan yang sehat dan produktif ? Bagaimana membangun lembaga keuangan yang benar-benar membebaskan masyarakat dari ketergantungan utang ?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar mengubah bentuk akad tanpa menyentuh akar persoalan.

Hal yang sama dapat ditemukan dalam berbagai kebijakan ekonomi pemerintah. Sebagian kalangan ekonomi syariah terlihat lebih sibuk mencari legitimasi normatif terhadap suatu program daripada melakukan evaluasi kritis terhadap desain sistemnya. Padahal dalam tradisi Islam, sebuah kebijakan publik tidak cukup dinilai dari niat baiknya saja, tetapi juga dari efektivitasnya, transparansinya, dampaknya terhadap keadilan sosial, dan manfaat riil yang diterima masyarakat.

Dalam konteks inilah madzhab Iqtishaduna menjadi relevan. Tidak hanya mengkritik riba sebagai praktik transaksi, tetapi juga mengkritik struktur ekonomi yang memungkinkan terjadinya eksploitasi dan ketimpangan. Fokus beliau bukan sekadar pada akad, melainkan pada bangunan sistem ekonomi secara keseluruhan.

Pendekatan seperti ini menawarkan pelajaran penting bagi perkembangan ekonomi syariah Indonesia. Kita memerlukan ekonomi syariah yang lebih transformatif, bukan sekadar adaptif. Ekonomi syariah yang berani mengoreksi sistem yang tidak adil, bukan hanya mencari ruang agar sistem tersebut dapat diterima secara fiqh. Ekonomi syariah yang membangun kemandirian masyarakat, bukan hanya menciptakan produk baru dengan label syariah.

Nilai-nilai tersebut sesungguhnya bersifat universal. Prinsip keadilan, perlindungan terhadap kelompok lemah, distribusi kekayaan yang sehat, serta penolakan terhadap eksploitasi juga menjadi nilai yang dihargai oleh berbagai tradisi keagamaan dan kemanusiaan. Karena itu, ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk menjadi gerakan moral dan sosial yang melampaui sekat-sekat identitas.

Di tahun 2026, ekonomi syariah Indonesia membutuhkan keberanian intelektual untuk melakukan refleksi. Keberhasilan ekonomi syariah tidak semata-mata diukur dari jumlah lembaga, aset, atau produk yang berlabel syariah, melainkan dari kemampuannya menghadirkan keadilan ekonomi bagi masyarakat luas.

Sudah saatnya ekonomi syariah Indonesia tidak hanya bertanya, “Apakah ini halal ?” tetapi juga bertanya, “Apakah ini adil ?” Sebab keadilan sosial adalah salah satu tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh syariah itu sendiri.

The post Ekonomi Syariah Indonesia: Saatnya Berani Mengubah Sistem appeared first on .

Oleh: Taufiqur Rohim (Pemuda Pegiat Lingkungan)

Menelaah dampak kebijakan pembangunan terhadap lingkungan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memerlukan pendekatan berbasis sains yang objektif. Dalam ekologi ilmiah dan ilmu lingkungan, kerusakan lingkungan tidak dilihat sebagai isu politik, melainkan sebagai perubahan struktur dan fungsi ekosistem akibat intervensi antropogenik (aktivitas manusia).

Secara ilmiah, arah kebijakan ekonomi yang berfokus pada ketahanan pangan skala besar, hilirisasi komoditas, dan percepatan infrastruktur membawa konsekuensi ekologis yang terukur.

Dari kacamata sains, pembangunan ekonomi tidak harus selalu linier dengan kehancuran ekologis jika instrumen mitigasi ilmiah diterapkan secara ketat: Audit Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS): Penempatan proyek strategis nasional harus didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDTLH) yang riil, bukan sekadar kelayakan finansial.

Penerapan Nol-Deforestasi pada Komoditas: Memaksimalkan produktivitas di lahan terdegradasi (idle land) dari pada membuka hutan primer yang masih utuh. Serta, Teknologi Pengelolaan Limbah (Tailings) yang Ketat: Industri hilirisasi wajib menerapkan standar netralisasi limbah sebelum dialirkan ke badan air untuk mencegah kerusakan ekosistem laut dalam.

Secara ilmiah, potensi kerusakan lingkungan di era pemerintahan saat ini bersumber dari tingginya intensitas pemanfaatan ruang dan ekstraksi sumber daya alam tanpa jeda pemulihan yang seimbang. Kunci utama untuk mencegah degradasi ekosistem yang ireversibel (tidak dapat pulih kembali) berada pada ketegasan regulasi saintifik—di mana sains harus ditempatkan sebagai kompas kebijakan, bukan sekadar pelengkap dokumen administrasi.

The post Menakar Daya Dukung Lingkungan Hidup terhadap Kebijakan Hilirisasi dan Ketahanan Pangan Nasional appeared first on .

Oleh Muhammad Ali Muhsin rofiey Notonogoro Ama, Spd.I. Waki Sekretaris MD KAHMI Kabupaten Pamekasan dan Pengurus ICMI Kabupaten Pamekasan.

Perjalanan haji bukanlah sekadar perjalanan fisik semata. Ibadah haji juga merupakan perjalanan spiritual yang menguji kesabaran, ketekunan, dan ketakwaan. Setiap langkah para jamaah haji merupakan kesempatan untuk memperdalam iman, mendekatkan diri kepada Allah, dan memperbaiki diri ( Raden Bindoro Moh Ali Muhsin rofiey notonogoro, Ama.Spd.I) Haji merupakan bentuk perwujudan ragam peribadatan yang kompleks.

Hal ini disebabkan dalam menjalankan ibadah haji, dibutuhkan modal fisik, lisan maupun finansial yang besar. Haji juga merupakan bentuk ibadah yang tidak membedakan kedudukan dan status sosial manusia. Nilai kesetaraan sosial tersebut dapat dilihat dari berbagai prosesi dalam praktik ibadah haji . Oleh sebab itu, menjadi hal penting dipahami dan disadari bahwa faidah di balik ibadah haji lebih besar dari segala pengorbanan tersebut.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah saw bersabda , “tidak ada balasan bagi haji mabrur, kecuali surga.” Hadis ini mengisyaratkan bahwa Atau surgalah hadiah atau bentuk penghargaan agung bagi jamaah haji yang mendapatkan predikat haji mabrur , Hadis di atas menarik untuk dipahami dan direnungkan muatan pesan moralnya. Dalam pertanyaan filosofis, mengapa seseorang yang mendapatkan predikat haji mabrur langsung diberikan pahala surga?.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita harus memahami melalui pendekatan segi semantik, yakni dengan memahami makna dari kata mabrur itu sendiri. Dijelaskan bahwa kata mabrur berasal dari bahasa Arab, yakni mabrūrun yang artinya mendapatkan kebaikan atau menjadi baik. Jika dilihat akar katanya, kata mabrūr berasal dari kata barra yang artinya berbuat baik atau patuh. Dari sini terlihat bahwa dalam memahami term haji mabrur, terlebih dahulu menggunakan pendekatan linguistik (bayani). kata al-birru dalam kaitanya dengan terma haji mabrur, merupakan konsep ajaran Islam yang berkaitan erat dengan sikap sosial kemanusiaan. Dalam konteks makna term al-birru ini menjelaskan lebih detail bahwa seseorang yang mendapatkan predikat al-birru (al-mabrur) dapat diidentifikasi dengan beberapa sikap sosial kemanusiaannya yang dimilikinya, antara lain, senantiasa benar, taat, menepati janji, dan jujur. Hakikat seseorang yang mendapat predikat mabrur adalah orang memiliki sikap kebaikan sosial yang luas terhadap sesama makhluk.

Memahami makna kata barra dapat ditelusuri dalam berbagai ayat al-Qur’an maupun Hadis.Di antaranya, Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Muhammad pernah ditanya oleh Ibn Mas’ud tentang amal apa yang sangat disukai Allah. Kemudian Nabi Muhammad menjawab amal yang sangat disukai Allah itu ada tiga. Salah satunya adalah birral-wālidayn, (berbuat baik kepada kedua orang tua). Dalam konteks berbuat baik kepada kedua orang tua, al-Qur’an menggunakan redaksi kata barra yang menunjukan sikap baik kepada orang tua.

Selain Hadis, Kemudian kata al-birru dalam Qs al-Imron ayat 92 yang
berbunyi “lan tanālū al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun,” Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu mendermakan sebagian dari hartamu yang kamu cintai. Jika kita berhenti pada ayat ini, maka segala perbuatan kita yang tidak menunujukan pengorbanan harta untuk orang lain atau kepentingan sosial tidak termasuk bagian konsep al-birru (kebaikan). Konsep al-birru yang mengacu pada QS Al-
Imron ayat 92 ini juga bisa diaktualisasikan pada predikat haji mabrur dalam konteks sosial, yaitu apabila para jamaah haji pasca
menunaikan ibadah haji, mereka ikut ambil
bagian terkait gerakan perubahan sosial dalam
mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat
yang teratur,baik dan benar.

Dari pendekatan semantik di atas, bahwa predikat haji mabrur yaitu gelar haji bagi orang yang memiliki komitmen sosial yang lebih baik dan kuat pasca menunaikan ibadah haji. Jadi titik tekan predikat haji mabrur adalah meningkatkan komitmen sosial. term al-hajj al-mabrūr (haji mabrur) ke dalam dua makna universal. Pertama, ibadat haji yang diterima oleh Allah SWT. Kedua, ibadah haji yang berdampak pada sikap kepribadian yang baik dan benar . Dalam perspektif al-Qur’an, terdapat empat faktor yang harus dilakukan jamaah haji agar ibadah hajinya diterima oleh Allah. Pertama, bebas dari syirik. kedua, ikhlas karena Allah. Ketiga, selalu berdzikir kepada Allah, keempat, selalu membiasakan amal baik dan takwa .

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa keutamaan ibadah haji tidak hanya menekankan aspek keabsahan legal formal
fikih semata, melainkan dimensi sosial juga menjadi hal yang tidak boleh terabaikan.Orang yang hajinya diterima akan lebih peduli kepada sesama, ringan membantu, ramah dalam pergaulan, serta menjaga lisannya dari ucapan yang menyakitkan. Haji yang benar melahirkan manfaat sosial, bukan sekadar kebanggaan pribadi.

Para ulama juga menjelaskan hakikat haji mabrur dari berbagai sudut pandang yang saling menguatkan. Imam al-Qurthubi menyebut:

وَقَالَ الْفُقَهَاءُ: الْحَجُّ الْمَبْرُورُ هُوَ الَّذِي لَمْ يُعْصَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ أَثْنَاءَ أَدَائِهِ

“Para fuqaha berkata: Haji mabrur adalah haji yang tidak diiringi kemaksiatan kepada Allah selama pelaksanaannya.” (Al-Jami‘ li Ahkam al-Qur’an [Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah], juz 2, h. 408)

Sejak berihram hingga selesai, ibadah itu dijaga dari dosa, pertengkaran, kezaliman, dan pelanggaran syariat. Haji bukan sekadar hadir di tempat suci, tetapi juga menjaga diri dengan sungguh-sungguh.

Tidak berhenti pada aspek teknis ibadah, Imam al-Qurthubi juga menukil ucapan Hasan al-Bashri:

الْحَجُّ الْمَبْرُورُ هُوَ أَنْ يَرْجِعَ صَاحِبُهُ زَاهِدًا فِي الدُّنْيَا رَاغِبًا فِي الْآخِرَةِ

“Haji mabrur ialah ketika pelakunya pulang dalam keadaan zuhud terhadap dunia dan mencintai akhirat.” (Al-Jami‘ li Ahkam al-Qur’an [Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah], juz 2, h. 408)

Ini menunjukkan bahwa tanda paling nyata dari haji mabrur adalah perubahan orientasi hidup. Seseorang yang sebelumnya terlalu sibuk mengejar dunia, setelah berhaji menjadi lebih sadar bahwa hidup ini singkat dan akhirat jauh lebih penting.

Makna ini diperkuat Imam al-Ghazali, beliau menegaskan:

بَلْ عَلَامَتُهُ أَنْ يَعُودَ زَاهِدًا فِي الدُّنْيَا رَاغِبًا فِي الْآخِرَةِ مُتَأَهِّبًا لِلِقَاءِ رَبِّ الْبَيْتِ بَعْدَ لِقَاءِ الْبَيْتِ

“Tanda haji mabrur ialah ia pulang dengan zuhud terhadap dunia, mencintai akhirat, dan bersiap bertemu Pemilik Ka‘bah setelah berjumpa dengan Ka‘bah.” (Ihya’ ‘Ulumiddin [Beirut: Dar al-Ma‘rifah], juz 1, h. 261)

Kiranya ungkapan ini perlu untuk benar-benar direnungkan. Betapa banyak orang dapat melihat Ka‘bah, tetapi tidak semua pulang dengan hati yang semakin rindu kepada Allah.

Dalam Hasyiyah al-Jamal dijelaskan pula:

وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْحَجَّ الَّذِي وُفِّيَتْ أَحْكَامُهُ وَوَقَعَ مَوْقِعًا لِمَا طُلِبَ مِنْ الْمُكَلَّفِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ

“Intinya, haji mabrur adalah haji yang ditunaikan dengan memenuhi seluruh ketentuannya dan dilaksanakan sebagaimana yang dituntut secara sempurna.” (Hasyiyah al-Jamal/Futuhat al-Wahhab bi Tawdih Syarh Manhaj ath-Thullab [Beirut: Dar al-Fikr], juz 2, h. 440)

Ini berarti kemabruran menuntut kesungguhan lahir dan batin. Dengan kata lain, diperlukan pemahaman seputar ilmu manasik yang benar, niat yang lurus, serta adab yang terjaga.

Sementara Imam al-Munawi menyimpulkan dengan sangat praktis, sebagai berikut:

وَمِنْ عَلَامَةِ الْقَبُولِ أَنَّهُ يَرْجِعُ خَيْرًا مِمَّا كَانَ وَلَا يُعَاوِدُ الْمَعَاصِي

“Tanda diterimanya haji adalah ia pulang menjadi lebih baik dari sebelumnya dan tidak kembali mengulangi maksiat.” (Faidh al-Qadir Syarh al-Jami‘ ash-Shaghir [Mesir: al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra], juz 3, h. 406)
Jika setelah haji seseorang lebih jujur, lebih sabar, lebih menjaga shalat, lebih lembut kepada keluarga, lebih amanah dalam pekerjaan, dan semakin menjauhi dosa, maka itu pertanda baik bagi hajinya. Sebaliknya, jika sepulang haji tetap tenggelam dalam kebiasaan lama, maka ia perlu banyak muhasabah.

Haji mabrur sejatinya bukan gelar sosial yang disematkan masyarakat. Makna kemabruran bukan terletak pada sebutan “Pak Haji” atau “Bu Hajjah”. Haji mabrur adalah perubahan nyata yang terlihat dalam ibadah, akhlak, dan kepedulian sosial.

Jadi ukuran kemabruran tidak selesai saat thawaf terakhir, tidak berhenti saat pesawat mendarat di tanah air, dan tidak cukup dengan pakaian ihram yang telah dilepas. Ukurannya justru dimulai dan bisa dilihat dari ketika seseorang kembali menjalani hidup sehari-hari. Bila hidupnya menjadi lebih dekat kepada Allah dan lebih bermanfaat bagi manusia, maka di sanalah cahaya haji mabrur mulai tampak. Billahit Taufiq Wal Hidayah.

The post Haji Mabrur dalam Dialektika Ilmu Sosial appeared first on .

Oleh:
Dr. H. Ahmad Hudri
Ketua FKUB & Wakil Ketua Umum MUI Kota Probolinggo

Indonesia adalah mozaik besar yang tersusun dari ribuan pulau, ratusan suku bangsa, bahasa daerah, tradisi, dan agama yang hidup berdampingan dalam satu rumah kebangsaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberagaman tersebut bukan sebatas fakta sosial, namun juga merupakan karunia sekaligus amanah yang harus dirawat bersama. Dalam konteks inilah, multikulturalisme menjadi salah satu fondasi penting bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Multikulturalisme bukan sebatas legitimasi atas adanya perbedaan, melainkan sikap menerima, menghormati, dan memberikan ruang yang setara kepada setiap kelompok untuk hidup dan berkembang dalam bingkai persatuan. Di tengah derasnya arus globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya polarisasi sosial akibat perbedaan pandangan politik, agama, dan budaya, reaktualisasi semangat multikulturalisme menjadi sangat relevan untuk dikuatkan .

Indonesia sejatinya telah memiliki landasan filosofis yang kuat dalam mengelola keberagaman, yakni Pancasila. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila memiliki nilai-nilai universal yang menjadi perekat kehidupan masyarakat yang majemuk. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap kebebasan beragama dan keyakinan. Sila kedua menegaskan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Sila ketiga menjadi simbol nyata bahwa persatuan harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok.

Dalam perspektif tersebut, multikulturalisme sesungguhnya merupakan manifestasi nyata dari nilai-nilai Pancasila. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, dan bermartabat di tengah keberagaman. Oleh karena itu, merawat multikulturalisme berarti merawat dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Namun demikian, tantangan terhadap semangat multikulturalisme tidaklah ringan. Meningkatnya penyebaran ujaran kebencian, hoaks, intoleransi, hingga politik identitas di ruang digital sering kali mengancam kohesi sosial masyarakat. Perbedaan yang semestinya menjadi kekuatan justru dapat berubah menjadi sumber konflik ketika tidak dikelola dengan baik.

Kondisi tersebut menuntut adanya penguatan literasi kebangsaan dan pendidikan multikultural sejak dini. Sekolah, keluarga, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan pemerintah memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, moderasi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter kebangsaan yang inklusif dan humanis.

Di sisi lain, para tokoh agama memiliki tanggung jawab moral untuk terus menyuarakan pesan-pesan perdamaian dan persaudaraan. Agama pada hakikatnya hadir untuk memuliakan manusia, bukan menjadi alat pembenaran bagi sikap eksklusif dan diskriminatif. Nilai-nilai keagamaan yang rahmatan lil ‘alamin harus diwujudkan dalam tindakan nyata berupa penghormatan terhadap sesama warga bangsa.

Multikulturalisme juga harus diwujudkan dalam kebijakan publik yang menjamin keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Negara harus hadir sebagai penjamin hak-hak konstitusional setiap warga tanpa membedakan latar belakang identitasnya. Sehingga rasa memiliki terhadap bangsa dan negara akan mengakar secara kuat dalam diri setiap anak bangsa.

Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa Indonesia mampu bertahan dan berkembang bukan karena keseragaman, melainkan karena kemampuan mengelola keberagaman. Para pendiri bangsa telah mewariskan sebuah konsensus luhur melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini bukan sekadar slogan, melainkan filosofi hidup yang harus terus diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Oleh karena itu merawat multikulturalisme adalah merawat Indonesia itu sendiri. Ketika masyarakat mampu menghargai perbedaan, membangun dialog, dan menumbuhkan rasa saling percaya, maka persatuan nasional akan semakin kokoh. Sebaliknya, ketika intoleransi dan fanatisme sempit dibiarkan berkembang, maka sendi-sendi kebangsaan akan mengalami erosi.
Karena itu, komitmen terhadap multikulturalisme harus terus diperkuat sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Indonesia masa depan membutuhkan warga negara yang tidak hanya bangga terhadap identitas kelompoknya, tetapi juga memiliki kesadaran bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa. Di atas fondasi itulah cita-cita Indonesia yang maju, damai, adil, dan berkeadaban dapat diwujudkan.

Multikulturalisme bukan sekadar pilihan sosial, melainkan jalan kebangsaan. Dan Pancasila adalah pedoman yang menuntun perjalanan itu menuju Indonesia yang rukun dalam keberagaman dan kuat dalam persatuan.

The post Multikulturalisme: Merawat Komitmen dan Falsafah Pancasila appeared first on .

Berdampak.net – Menurut laporan Business Times, Meta dikabarkan memecat sekitar 8.000 karyawan terutama dari tim teknik dan produk seiring dorongan perusahaan untuk memangkas biaya dan mempercepat investasi AI. Pemberitahuan bahkan dikirim lewat email mulai Rabu (20/5/2026) pagi, dengan jadwal mengikuti zona waktu.

Bagi pasar kerja Indonesia, kabar ini bukan sekadar berita luar negeri. Ini menjadi alarm langsung bahwa pekerjaan yang sifatnya rutinitas dan berbasis proses berisiko ditekan, sementara perusahaan makin mengunci kebutuhan pada orang-orang yang punya kompetensi digital.

Artinya, peluang justru mengarah ke talenta yang siap melangkah cepat—terutama di area seperti AI/data, rekayasa perangkat lunak, product digital, keamanan siber, dan otomasi. Kompetensi yang tidak relevan bisa makin tergeser, kompetensi yang tepat akan makin dicari. (rh)

The post PHK Meta Jadi Alarm Bursa Kerja Indonesia appeared first on .

Oleh: Irfan Effendi (Wasekum BADKO Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Timur)

Surabaya, 2026 — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Timur memandang pelaksanaan Misi Dagang dan Investasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai langkah progresif dalam memperluas konektivitas ekonomi, mempertemukan kepentingan antarwilayah, serta memperkuat posisi daerah dalam lanskap perdagangan nasional dan global.

Capaian transaksi bernilai triliunan rupiah tidak dapat dipungkiri sebagai indikator adanya pergerakan ekonomi yang semakin intensif. Ia menunjukkan bahwa Jawa Timur tidak berada dalam posisi pasif, melainkan aktif dalam menjalin jejaring ekonomi yang lebih luas.

Namun, justru karena program ini strategis, maka ia harus dibaca secara lebih mendalam.
Apakah kita sedang membangun kekuatan ekonomi, atau hanya mempercepat sirkulasi dalam sistem yang nilai tambahnya dikendalikan pihak lain?

Pertanyaan ini penting diajukan, karena dalam banyak pengalaman pembangunan, daerah yang aktif berdagang belum tentu menjadi daerah yang berdaulat secara ekonomi.

Dari Euforia Transaksi ke Risiko “Middleman Trap”

Dalam praktik ekonomi modern, terdapat fenomena yang kerap luput disadari: middleman trap—jebakan sebagai perantara.

Sebuah daerah tampak berkembang karena aktivitas perdagangannya tinggi, tetapi pada saat yang sama tidak memiliki kendali atas:

• produksi bahan baku,
• teknologi pengolahan,
• maupun distribusi bernilai tinggi.

Akibatnya, daerah hanya berperan sebagai penghubung dalam rantai nilai global, sementara keuntungan terbesar tetap terkonsentrasi pada pihak yang menguasai produksi dan inovasi.

Dalam konteks ini, Misi Dagang berpotensi menjadi pisau bermata dua.
Di satu sisi, ia membuka peluang ekonomi.
Namun di sisi lain, tanpa strategi struktural, ia dapat memperkuat posisi daerah sebagai “perantara aktif”, bukan “produsen berdaulat”.

Sebagaimana diingatkan oleh Ibn Khaldun, kekuatan ekonomi tidak terletak pada banyaknya transaksi, tetapi pada kemampuan menciptakan dan mempertahankan nilai dari aktivitas tersebut.

Pemuda dan Keterjebakan Peran Pinggiran

Di tengah arus besar ekonomi ini, posisi pemuda menjadi pertanyaan yang tidak kalah penting.

Selama ini, narasi pelibatan pemuda sering kali berhenti pada ajakan untuk “turun ke sektor riil”. Namun ajakan tersebut jarang disertai dengan desain struktural yang memastikan posisi pemuda dalam rantai nilai ekonomi.

Realitasnya, sebagian besar pemuda:

• tidak memiliki akses terhadap modal produktif,
• belum terhubung dengan ekosistem industri,
• serta berada di luar lingkaran distribusi bernilai tinggi.

Akibatnya, pemuda berisiko hanya masuk ke sektor ekonomi sebagai pelaku kecil—tanpa daya tawar dan tanpa kontrol atas nilai yang dihasilkan.

Dalam kondisi seperti ini, keterlibatan pemuda tidak menghasilkan transformasi, melainkan hanya memperluas partisipasi dalam struktur yang tetap timpang.

Oleh karena itu, transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar “mengikutsertakan pemuda”, tetapi memindahkan posisi mereka ke pusat penciptaan nilai.

Misi Dagang sebagai Titik Balik Kedaulatan Nilai

Badko HMI Jawa Timur melihat bahwa Misi Dagang dapat menjadi momentum strategis untuk keluar dari jebakan tersebut—jika diarahkan dengan visi yang lebih jauh.

Program ini harus melampaui logika perdagangan dan mulai masuk ke wilayah:

• industrialisasi berbasis komoditas lokal,
• penguatan hilirisasi produk daerah,
• serta pembangunan kapasitas produksi generasi muda.

Tanpa langkah ini, transaksi akan terus meningkat, tetapi kedaulatan ekonomi akan tetap tertunda.

Sebaliknya, jika diarahkan dengan tepat, Misi Dagang dapat menjadi pintu masuk bagi lahirnya generasi baru pelaku ekonomi—yang tidak hanya berdagang, tetapi juga menciptakan nilai dan menguasai prosesnya.

Catatan Kritis dan Agenda Strategis

Sebagai bentuk dukungan yang konstruktif, Badko HMI Jawa Timur menyampaikan beberapa catatan:

Pertama, indikator keberhasilan Misi Dagang harus diperluas, tidak hanya berbasis nilai transaksi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas produksi lokal dan distribusi manfaat ekonomi.

Kedua, perlu ada desain kebijakan yang memastikan pemuda masuk ke sektor strategis, terutama dalam pengolahan dan industri berbasis komoditas unggulan daerah.

Ketiga, pemerintah perlu membangun skema afirmatif yang konkret, mencakup akses pembiayaan produktif, transfer teknologi, serta integrasi pelaku usaha muda ke dalam rantai pasok hasil Misi Dagang.

Keempat, penting untuk membangun ekosistem kaderisasi ekonomi yang berkelanjutan melalui inkubasi bisnis berbasis kolaborasi antara negara, pasar, dan organisasi kepemudaan.

Kelima, perlu adanya pengawasan terhadap potensi konsentrasi ekonomi, agar ekspansi perdagangan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi benar-benar menghadirkan keadilan ekonomi yang luas.

Menentukan Posisi, Menentukan Masa Depan

Misi Dagang adalah peluang. Namun peluang tidak pernah netral—ia bisa melahirkan kemandirian, atau justru memperdalam ketergantungan.

Di titik ini, yang dipertaruhkan bukan hanya angka transaksi, tetapi posisi ekonomi Jawa Timur di masa depan.

Apakah akan menjadi:

• produsen yang menguasai nilai,
  atau
• perantara yang bergantung pada sistem yang lebih besar?

Bagi Badko HMI Jawa Timur, jawaban atas pertanyaan ini sangat ditentukan oleh sejauh mana generasi muda dilibatkan—bukan sekadar sebagai peserta, tetapi sebagai pengendali proses ekonomi itu sendiri.

Kami mendukung penuh Misi Dagang ini sebagai langkah strategis.
Namun lebih dari itu, kami berkomitmen untuk terus mengawal agar ia tidak berhenti sebagai euforia ekonomi, melainkan benar-benar menjadi jalan menuju kedaulatan nilai ekonomi yang berpihak pada pemuda dan keadilan sosial.

Karena pada akhirnya, ekonomi yang kuat bukan hanya tentang bergerak cepat, tetapi tentang siapa yang mengendalikan arah geraknya.

The post Mengawal Misi Dagang: Menembus “Middleman Trap” dan Mendorong Kedaulatan Nilai Ekonomi Pemuda appeared first on .

Oleh Khudori

Perum Bulog segera merealisasikan penyediaan 100 infrastruktur pascapanen (IPP). Secara politik dan teknis, persetujuan dan dukungan dari pemerintah sudah di tangan. Secara politik, pembangunan IPP dilegitimasi melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. Anggaran Rp5 triliun sudah tersedia. Bahkan, rencana 100 titik tempat IPP berdiri pun sudah disetujui oleh pemerintah.

Seperti dijelaskan oleh Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani, jenis infrastruktur yang dibangun bervariasi. Mulai dari gudang berkapasitas 1.000-3.500 ton hingga fasilitas tambahan seperti pengering (dryer), rice milling unit, dan fasilitas pengemasan di daerah dengan produksi tinggi. IPP, mengacu Perpres 14/2026, mencakup sarana dan prasarana pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelayanan.

Fasilitas pengadaan difokuskan pada kegiatan awal seperti pengeringan padi dan jagung, penggilingan padi, serta pengolahan beras dan turunannya. Adapun sarana pengelolaan diarahkan untuk penyimpanan berbagai komoditas pangan, mulai dari biji-bijian, hortikultura, hingga daging, yang dilengkapi dengan sistem mekanisasi dan otomatisasi, baik dalam bentuk gudang khusus maupun gudang multifungsi.

Sarana penyaluran ditujukan untuk mengatur arus distribusi, memperlancar akses, dan memastikan pemerataan pasokan pangan secara nasional. Lalu, sarana pelayanan berfungsi sebagai pendukung operasional dan teknis guna memastikan seluruh sistem infrastruktur pangan berjalan optimal. Nantinya, penyediaan IPP dilakukan melalui renovasi/revitalisasi, pembangunan prasarana, penambahan sarana, dan/atau pembelian.

Penyediaan IPP akan melengkapi infrastruktur yang dimiliki BULOG. BULOG adalah perusahaan yang (sangat) besar: memiliki 26 pimpinan wilayah, 101 cabang, 474 kompleks gudang dengan 1.545 unit berkapasitas lebih 3,8 juta ton, 10 penggilingan padi, 7 rice to rice, 2 unit corn drying center, 4.250 pegawai, dan terhubung secara digital (meski belum penuh). Tidak banyak korporasi memiliki ‘kekuatan’ sebesar ini.

Dengan profil seperti itu, BULOG potensial menjadi perusahaan raksasa rantai pasok pangan, terutama beras dan pangan pokok lain, dengan layanan terpercaya dan prima untuk memberikan kesejahteraan masyarakat (luas). Kapasitas ini amat mendukung untuk menjalankan penugasan pelayanan publik (PSO) dari pemerintah dan melakukan fungsi komersial sekaligus secara bersamaan. Kedua fungsi ini bisa saling melengkapi.

Masalahnya, tugas PSO seringkali bersifat ad hoc, mendadak, tidak menentu, tidak berkelanjutan, dan seringkali situasinya sudah sulit dikendalikan. Misalnya, harga suatu komoditas pangan sudah terlanjur tinggi. Kalau pun BULOG melakukan intervensi dengan operasi pasar misalnya, ini tidak ubahnya petugas pemadam kebakaran. Selain bersifat reaktif, keberhasilannya sulit dipastikan. Berbagai sumber daya (manusia, waktu, uang, dan lainnya) sudah dikeluarkan. Masalahnya, ketika diaudit berbagai sumber daya yang sudah dikeluarkan itu tidak selalu diganti. BULOG pun tekor.

Ketidakmampuan BULOG memupuk keuntungan membuat korporasi sulit melakukan investasi. Baik investasi SDM maupun infrastruktur pendukung. Sebagian besar gudang BULOG, misalnya, adalah bangunan yang didirikan di era Orde Baru. Infrastruktur lainnya, seperti gudang modern, 10 penggilingan padi, 7 rice to rice, dan 2 unit corn drying center dibangun dari penyertaan modal negara (PMN) Rp2 triliun pada 2016. Sesuai mandat PP Nomor 70/2016, PMN ini untuk memperbaiki struktur permodalan dan
meningkatkan kapasitas BULOG dalam penyimpanan dan pengelolaan komoditas pangan.

Rizal Ramdhani menerangkan, penentuan 100 lokasi IPP berdasarkan potensi wilayah, terutama di sentra produksi pangan seperti Jawa, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. IPP juga menyasar wilayah terpencil dan daerah tertinggal, seperti Pulau Morotai dan Natuna. Prioritas juga untuk daerah yang belum memiliki gudang BULOG. Selain pemerataan infrastruktur juga memastikan distribusi dan stok pangan.

Mengacu Pasal 3 Ayat 7 Perpres 14/2026, IPP dituangkan dalam studi kelayakan sederhana yang ditetapkan BULOG setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kementerian Pertanian. BULOG juga melakukan kajian kelayakan finansial, sebelum dipilih konsultan, termasuk pelaksana. Penyediaan 100 IPP adalah proyek kolosal dengan anggaran besar. Oleh karena itu, selain didasarkan pada rencana cadangan pangan ke depan, juga perlu menimbang kondisi IPP eksisting dan variasi harga pangan.

Terkait hal itu, sebaiknya BULOG membuka-buka kembali pembelajaran dari pemanfaatan PMN Rp2 triliun yang dikucurkan pada 2015-2016. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2023, hingga paruh pertama 2022 realisasi proyek secara fisik baru 38,67%. BPK mencatat, realisasi terhambat karena kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Juga ada keterlambatan pekerjaan kontraktor, perselisihan nilai kontrak, serta tertundanya proyek gudang modern di Surabaya dan Makassar.

Ini terjadi karena, pertama, kebutuhan pembangunan infrastruktur pada saat itu hanya didasarkan kajian internal BULOG. Kantor Pusat BULOG mendata keinginan, bukan kebutuhan, masing-masing kantor wilayah BULOG. Apabila dikroscek ke kantor cabang BULOG belum tentu satu suara dengan kantor wilayah. Penentuan titik dengan kajian seadanya ini lalu diketok palu oleh DPR hingga terbitlah PP 70/2016. Ini yang menjadi dasar Kementerian BUMN menyetujui jenis, kapasitas dan lokasi infrastruktur.

Kedua, pembangunan berlarut-larut karena vendor tidak berani membangun tanpa ada studi kelayakan (feasibility study/FS). Akhirnya, FS dilakukan untuk sekitar 52 lokasi. Hasilnya: banyak lokasi tidak layak. Antara lain lahan tempat membangun ada di bukit berbatuan, lahan yang terpotong sungai, dan lainnya. Ini rerata terjadi pada lahan hibah dari pihak lain, salah satunya dari pemda. BULOG kemudian mencari lahan lain, membuat FS baru, dan persetujuan ulang ke Kementerian BUMN.

Peluang lokasi tidak layak bangun sangat mungkin terulang pada rencana 100 IPP kali ini. Sebab, sebanyak 52 IPP berada di lahan milik BULOG, 48 sisanya ada di tanah hibah pemda. Lokasi tidak tepat juga bisa terjadi ketika dasar pendirian hanya asumsi. Untuk kasus PMN 2015-2016, ini antara lain terjadi pada gudang kedelai yang dibangun BULOG di Sidoarjo dan Banyumas. Di dua lokasi itu tidak ada produksi kedelai. Kalau sumber kedelainya impor, apakah juga tepat gudang berdiri di sana?

Berpijak dari hal itu, sebaiknya BULOG (dan pemerintah) tidak mengulangi kejadian PMN 2015-2016. Oleh karena itu, sebaiknya dibuat FS terlebih dahulu baru ditentukan titik IPP. Agar lokasi dan jenis IPP yang dibangun benar-benar presisi. Tidak bolak-balik seperti di masa lalu karena terus berubah. Namun demikian, menilik Perpres 14/2026 yang namanya saja ada kata “Percepatan”, usulan agar tidak mengulang kejadian di masa lalu sepertinya tidak akan terwujud. Jika demikian, 100 IPP yang digadang-gadang segera tersedia itu mungkin baru selesai 10 tahun kemudian.

The post Bulog dan 100 Infrastruktur Pascapanen: Pembelajaran dari Masa Lalu appeared first on .

Oleh: Agus Pakpahan
Serial Tropikanisasi-Kooperatisasi
Edisi 1 Mei 2026

Delapan belas tahun lalu, tepatnya pada 2008, Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS). Lahirnya beleid ini semestinya menjadi tonggak peradaban—sebuah deklarasi bahwa bangsa ini telah selesai dengan cara pandang “kumpul-angkut-buang” dan beralih menuju sistem pengelolaan yang bertanggung jawab. Namun, bencana demi bencana yang terus berulang hingga hari ini membawa kita pada pertanyaan yang menggantung: apakah kita, sebagai bangsa, sesungguhnya ignorant terhadap sampah?

Setengah Abad Tanpa Payung Hukum

Ketika negara-negara maju sudah bergulat dengan teknologi pengolahan sampah sejak pertengahan abad ke-20, Indonesia selama puluhan tahun pasca-kemerdekaan hanya mengandalkan pendekatan kebersihan kota yang parsial. Regulasi tentang sampah tersebar di berbagai peraturan daerah dan sektoral, tanpa ada satu pun undang-undang setingkat nasional yang menempatkan sampah sebagai isu strategis kemanusiaan dan lingkungan.

UU No. 18 Tahun 2008 lahir justru sebagai respons terhadap meningkatnya krisis lingkungan akibat timbunan sampah yang tak tertangani secara sistematis. UU ini menandai pergeseran paradigma dari “kumpul-angkut-buang” menjadi reduce-reuse-recycle (3R), serta menekankan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Secara normatif, UU ini tampak progresif karena menyasar akar masalah—yakni produksi dan konsumsi yang tidak ramah lingkungan—bukan hanya pada penanganan limbah akhir.

Namun fakta bahwa Indonesia membutuhkan waktu 63 tahun sejak kemerdekaan untuk memiliki undang-undang khusus tentang sampah bukanlah sekadar keterlambatan birokrasi. Ia adalah cermin dari ignorance struktural: sampah tidak pernah dianggap cukup penting untuk menjadi prioritas nasional.

Ironi Pasca-2008: Regulasi Progresif, Bencana Berulang

Kehadiran UU No. 18/2008 seharusnya mengakhiri era pengabaian. Namun data menunjukkan realitas yang berbeda. Indonesia menghasilkan sekitar 56,63 juta ton sampah per tahun, dan baru 39,01% yang dikelola secara layak sementara mayoritas sisanya masih dibuang ke tempat pembuangan akhir terbuka (open dumping) yang mencemari lingkungan. Pada 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan 336 kabupaten/kota dalam status darurat sampah.

Yang lebih tragis, gunungan sampah terus memakan korban jiwa:

· 11 Agustus 2025, TPA Galuga, Bogor. Agus Haris Mulyana (49), operator alat berat, tewas tertimbun longsoran sampah saat bekerja meratakan tumpukan sampah. Satu nyawa melayang dalam rutinitas harian yang seharusnya aman.

· 8 Maret 2026, TPST Bantargebang, Bekasi. Gunungan sampah setinggi 50 meter longsor dan mengubur para pemulung, sopir truk, dan pemilik warung. Tujuh orang tewas. Menteri Lingkungan Hidup menyebut insiden ini sebagai “bukti nyata kegagalan sistemik pengelolaan sampah” dan menegaskan bahwa metode open dumping di lokasi tersebut melanggar UU No. 18/2008.

Rentetan bencana ini memunculkan kontradiksi yang tajam: bagaimana mungkin sebuah negara yang telah memiliki undang-undang pengelolaan sampah selama hampir dua dekade masih menyaksikan warganya tewas tertimbun sampah? Jawabannya terletak pada kesenjangan antara norma dan implementasi. Paradigma “kumpul-angkut-buang” yang ingin diakhiri oleh UU tersebut, dalam praktiknya masih bertahan di ratusan TPA di seluruh Indonesia.

Akar Ignorance: Dari Epistemologi ke Anggaran

Untuk memahami mengapa nyawa manusia masih terkubur di bawah gunungan sampah, kita harus menelusuri akar ignorance ini pada beberapa lapisan. Pertama adalah ketidaktahuan epistemologis. Sampah dipahami secara sempit sebagai benda kotor yang harus dijauhkan dari pandangan, bukan sebagai konsekuensi tak terhindarkan dari cara kita memproduksi dan mengkonsumsi. Paradigma ini membuat kebijakan selalu berfokus pada hilir (mencari lahan TPA baru) dan mengabaikan hulu (mengurangi sampah dari sumbernya).

Kedua adalah pengabaian institusional. Sebelum 2015, Indonesia bahkan tidak memiliki lembaga setingkat eselon I yang khusus menangani sampah. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) baru terbentuk pada 2015—tujuh tahun setelah UU disahkan. Artinya, selama hampir satu dekade, Indonesia memiliki undang-undang tanpa memiliki komando nasional yang kuat untuk mengeksekusinya.

Ketiga adalah pengabaian anggaran yang bersifat masif. Rata-rata alokasi APBD untuk pengelolaan sampah hanya berkisar 0,4% hingga 0,7%—jauh di bawah rekomendasi minimum 3%. Ini menunjukkan bahwa sampah tidak pernah menjadi prioritas fiskal, meskipun dampaknya telah merenggut nyawa.

Melampaui Ignorance: Sampah sebagai Peradaban yang Tertunda

Ketidaktahuan terbesar kita bukanlah pada kegagalan mengelola sampah, melainkan pada kegagalan melihat bahwa gunungan sampah itu sesungguhnya menyimpan potensi peradaban. Di sinilah Black Soldier Fly (BSF)—serangga yang disebut sebagai “lalat hitam”—memainkan peran sebagai agen biokonversi yang menjembatani krisis sampah dengan krisis pangan.

Untuk memahami potensi ini, mari kita telusuri aliran material yang terjadi ketika sampah organik tidak lagi ditimbun di TPA, melainkan diolah oleh larva BSF. Setiap 1 ton sampah organik yang diolah dengan sistem biokonversi BSF menghasilkan:

· 200–250 kg larva segar dengan kandungan protein kasar 40–45% dan lemak 25–30%, yang setara dengan 80–110 kg protein murni. Protein ini dapat menjadi pakan ternak berkualitas tinggi atau, melalui teknologi pangan modern, menjadi sumber pangan manusia.

· 250–350 kg kasgot (frass), yaitu residu pencernaan larva yang kaya akan nitrogen (2–3%), fosfor (1–2%), kalium (1–2%), dan karbon organik—sebuah pupuk organik premium yang dapat memulihkan kesuburan tanah tropis yang telah lama terdegradasi.

· Reduksi massa sampah hingga 60% sampai 80%, yang berarti volume sampah yang harus ditimbun berkurang drastis, memperkecil risiko longsor seperti yang terjadi di Leuwigajah, Galuga, dan Bantargebang. Kalau biokonversi BSF diterapkan maka tidak ada sampah organik yang diangkut ke TPA atau no-organic waste.

Dari sudut pandang lingkungan, biokonversi BSF adalah lompatan kuantum. Di TPA open dumping, sampah organik terdekomposisi secara anaerobik dan menghasilkan metana (CH₄)—gas rumah kaca dengan potensi pemanasan global 25–28 kali CO₂. Sebaliknya, proses biokonversi BSF berlangsung secara aerobik dan cepat (12–14 hari) dengan emisi gas rumah kaca hingga 90% lebih rendah. Apabila seluruh sampah organik Indonesia yang tidak terkelola—sekitar 23 juta ton per tahun—diolah dengan BSF, potensi pengurangan emisi mencapai 4–6 juta ton CO₂-ekuivalen per tahun, setara dengan menghilangkan emisi 1–1,5 juta mobil penumpang dari jalan raya.

Dari sudut pandang ekonomi, potensi nilainya tidak kalah mencengangkan. Menggunakan harga pasar 2025, 1 ton sampah organik yang diolah BSF dapat menghasilkan nilai ekonomi Rp1–2 juta dari kombinasi tepung larva dan pupuk kasgot. Pada skala nasional, potensi nilai brutonya mencapai Rp23–46 triliun per tahun—sebuah angka yang melampaui total alokasi APBD untuk pengelolaan sampah di seluruh Indonesia.

Yang lebih penting, biokonversi BSF menjawab dua krisis sekaligus: krisis sampah dan krisis protein. Produksi 80–110 kg protein murni dari 1 ton sampah organik cukup untuk memenuhi kebutuhan protein harian 1.300–1.800 orang. Pada skala nasional, biokonversi seluruh sampah organik Indonesia berpotensi menyediakan 1,8–2,5 juta ton protein murni per tahun—cukup untuk memenuhi kebutuhan protein 80–110 juta penduduk. Inilah jawaban atas ironi yang selama ini membelenggu: Indonesia mengimpor daging dan susu sambil menimbun sampah organik yang sesungguhnya dapat menjadi sumber protein.

Mengakhiri Siklus Ignorance

Apakah kita bangsa yang ignorant terhadap sampah? Data dan fakta memberikan jawaban yang sulit dibantah. Penerbitan UU No. 18/2008 yang baru lahir 63 tahun setelah kemerdekaan, ketiadaan lembaga eselon I khusus hingga 2015, alokasi anggaran yang sangat minim, serta jatuhnya korban jiwa secara berulang adalah bukti bahwa bangsa ini masih belum menempatkan pengelolaan sampah sebagai prioritas kemanusiaan.

Namun, ignorance bukanlah takdir. Ironi terbesar dari tragedi sampah di Indonesia adalah bahwa material yang membunuh itu sesungguhnya menyimpan kehidupan. Larva BSF hanyalah “teknologi biologis” yang telah disediakan oleh Tuhan YME untuk menutup siklus. Sampah organik bukanlah sampah; ia adalah pakan, pangan, pupuk, dan energi yang salah tempat.

Biokonversi BSF adalah bentuk paling nyata dari lompatan kuantum—ia tidak mengurangi sampah secara bertahap, tetapi melompati paradigma linear “produksi-konsumsi-buang” menuju siklus “produksi-konsumsi-regenerasi” dalam satu lompatan biologis. Sampah yang kemarin membunuh, hari ini menghidupi.

Tragedi Leuwigajah pada 2005 melahirkan Hari Peduli Sampah Nasional. Tragedi Bantargebang 2026 harus menjadi titik balik berikutnya, di mana kita tidak lagi memandang sampah sebagai sesuatu yang bisa ditimbun dan dilupakan. Karena dalam setiap gunungan sampah yang menggunung, tersimpan potensi kehidupan—dan dalam setiap longsorannya, tersimpan nyawa yang seharusnya bisa diselamatkan. Bangsa ini tidak bisa terus-menerus belajar melalui kematian. Sudah waktunya kita bertindak, mengubah gunung sampah menjadi gunung protein, lautan minyak, dan pupuk penyubur tanah dan peradaban, sebelum gunung berikutnya menelan korban lagi. Itulah wajah peradaban yang selaras dengan hukum kehidupan.

The post Apakah Kita Bangsa yang Ignorance terhadap Sampah? appeared first on .