Probolinggo, Berdampak.net – Sebanyak 8.100 bibit mangrove ditanam serentak dalam Festival Mangrove Jawa Timur ke-11 di Bee Jay Bakau Resort (BJBR), Kota Probolinggo, Selasa, 3 November 2026. Musisi Kaka Slank turut serta dalam kegiatan yang melibatkan pemerintah daerah, pelajar, komunitas, perusahaan dan ribuan warga tersebut.
Penanaman yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, bersama Wali Kota Probolinggo Aminuddin dan Bupati Probolinggo Muhammad Haris. Khofifah menyebut penanaman mangrove sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga kawasan pesisir sekaligus membantu menghadapi perubahan iklim dan menyebutnya sebagai sedekah oksigen.
Data Peta Mangrove Nasional 2025 mencatat luas mangrove di Jawa Timur mencapai 31.067 hektare. Angka itu meningkat dibandingkan 27.221 hektare pada 2021. Khofifah mengatakan peningkatan tersebut perlu diikuti upaya pemulihan yang konsisten dari berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, perusahaan, masyarakat dan komunitas termasuk pelajar.
Festival yang digelar dalam rangka hari ulang tahun Pemprov Jatim yang ke 81 ini sudah di mulai sejak 2022 dan terus berkelanjutan sampai saat ini. Kegiatan ini juga mendapat penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (Muri) untuk kategori festival mangrove seri terbanyak dalam kurun lima tahun.
Dalam acara tersebut, Kaka Slank juga menerima Penghargaan Jer Basuki Mawa Beya dari Pemprov Jatim. Penghargaan diberikan atas dedikasi dan konsistensinya mengampanyekan pelestarian lingkungan. Seperti diceritakan oleh Kaka Slank bahwa semakin tua umur maka akan semakin merunduk dan akhirnya kembali ke tanah sehingga makanya dia memilih di aktivitas sosial dengan menanam secara konsisten dan terus menerus.
Di lain pihak Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, Mayjen TNI Sriyanto Muntasram, mengapresiasi pengelolaan mangrove di Jawa Timur. Ia menilai provinsi tersebut berpotensi menjadi contoh nasional dan menyampaikan rencana mengajukan BJBR di kota probolinggo sebagai lokasi Festival Mangrove Nasional.

The post Kompak Bupati dan Walikota Probolinggo dan Kaka Slank serta Khofifah Tanam 8.100 Mangrove di Probolinggo appeared first on .

Surabaya, Berdampak.net – Dispen Kormar, TNI AL (Surabaya). Setelah menuntaskan tugas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Mobile RI-PNG Gobang VI Tahun Anggaran 2025-2026, sebanyak 450 prajurit Batalyon Infanteri 5 Marinir kembali ke Satuan dengan membawa catatan keberhasilan dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua.

Kepulangan prajurit berjuluk “Gurita Sakti” yang dipimpin langsung Komandan Batalyon Infanteri 5 Marinir Letkol Marinir Teguh Pristiyanto Dwi S., S.E., M.Tr.Opsla., tersebut disambut langsung Komandan Pasmar 2 Mayjen TNI (Mar) Dr. Oni Junianto, S.A.P., M.M., M.Tr.Opsla., di Kesatrian Marinir Soeroto II, Ujung Semampir, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (3/11/2026).

Penyambutan berlangsung khidmat dan penuh kebanggaan melalui prosesi pengalungan bunga sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi serta keberhasilan para prajurit dalam menjalankan tugas operasi di wilayah perbatasan RI-PNG.

Dalam kesempatan tersebut, Danpasmar 2 menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas keberhasilan Satgas Pamtas Mobile RI-PNG Gobang VI yang telah menorehkan sejumlah capaian selama penugasan.

Prestasi tersebut di antaranya operasi pembersihan markas kelompok OPM/TPNPB, penangkapan anggota kelompok bersenjata beserta simpatisannya, serta pelaksanaan evakuasi terhadap Orang Asli Papua (OAP) yang menjadi korban penembakan oleh kelompok OPM.

Sementara itu, Komandan Satgas Pamtas Mobile RI-PNG Gobang VI Letkol Marinir Teguh Pristiyanto Dwi S. menegaskan bahwa berbagai capaian tersebut merupakan cerminan kesiapsiagaan, profesionalisme, dan kesungguhan prajurit Korps Marinir, khususnya Yonif 5 Marinir, dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah Papua.

Menurut Danyonif 5 Marinir, keberhasilan pelaksanaan tugas tidak terlepas dari komitmen prajurit dalam melindungi masyarakat serta mendukung terciptanya situasi keamanan yang aman dan kondusif.

“Keberhasilan dalam melaksanakan tugas merupakan hasil dari kerja keras, loyalitas dan dedikasi yang tinggi, disiplin yang tinggi, kerja sama tim, serta keberanian yang senantiasa dilandasi perhitungan dan profesionalisme prajurit Yonif 5,” tegas Danyonif 5 Marinir.

Kepulangan 450 prajurit Gurita Sakti tersebut menjadi penanda tuntasnya penugasan Satgas Pamtas Mobile RI-PNG Gobang VI TA 2025-2026 sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, loyalitas, dan kesiapan prajurit Korps Marinir dalam menghadapi tugas-tugas berikutnya.

The post Ukir Keberhasilan di Perbatasan, 450 Prajurit Yonif 5 Marinir Kembali dengan Kebanggaan appeared first on .

Probolinggo, Berdampak.net – Wali Kota Probolinggo, dr. H. Aminuddin, Sp.OG(K), M.Kes., menerima Kaka Slank dan sejumlah pemangku kepentingan dalam acara ramah tamah di Rumah Dinas Wali Kota Probolinggo, Selasa, 3 November 2026.

Hadir dalam acara tersebut perwakilan perusahaan, jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, organisasi nonpemerintah (NGO), sejumlah pejabat Pemerintah Kota Probolinggo, Wakil Wali Kota Probolinggo Hj. Ina Dwi Lestari, S.AP., M.M., serta Ketua TP PKK Kota Probolinggo.

Kaka Slank dijadwalkan hadir di Beejay Bakau Resort dalam rangka Festival Mangrove Jawa Timur ke-11 bersama Gubernur Jawa Timur. Dalam ramah tamah tersebut, ia menyampaikan kegembiraannya atas sambutan Pemerintah Kota Probolinggo. Ia juga menyatakan antusiasmenya terhadap berbagai program pemerintah kota di bidang lingkungan, khususnya pelestarian mangrove.

Kaka berharap dapat kembali berkunjung ke Probolinggo. Sekitar 15 tahun lalu, ia pernah mengadakan konser di kota tersebut.

Dalam sambutannya, Aminuddin menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Probolinggo untuk melestarikan mangrove sekaligus mengembangkan potensinya. Ia juga menyoroti keberadaan Beejay Bakau Resort, yang menurutnya turut menjadi daya tarik dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak sampai di kancah internasional.

Aminuddin menyebut kawasan mangrove telah mencakup hampir 80 persen wilayah pantai Kota Probolinggo. Pemerintah kota, lanjutnya, berencana mengembangkan kawasan tersebut hingga membentang sekitar 7–8 kilometer dan tersambung sepanjang garis pantai.

Ia berharap kehadiran Kaka Slank, yang juga memiliki perhatian terhadap kegiatan sosial dan konservasi mangrove, dapat menyemangati para pegiat lingkungan di Kota Probolinggo untuk terus menjaga alam demi masa depan.

Suasana acara semakin hangat saat ramah tamah ditutup. Kaka kemudian melantunkan sebagian lagu “Ku Tak Bisa” di hadapan para undangan.

The post Sambut Kaka Slank, Wali Kota Probolinggo Dorong Promosi Potensi Mangrove appeared first on .

Oleh: Viki Hamzah*

Ada satu pemandangan yang kerap berulang setiap kali sebuah organisasi besar memasuki momentum pergantian kepemimpinan. Ruang-ruang diskusi semakin ramai, pertemuan antarkader semakin intens, komunikasi politik semakin terbuka, dan nama-nama calon pemimpin mulai diperbincangkan. Setiap kelompok memiliki perhitungan, setiap kandidat membawa harapan, dan setiap pendukung memiliki alasan untuk memperjuangkan pilihannya.

Pemandangan semacam itu bukan sesuatu yang keliru. Dalam organisasi, pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari proses demokrasi dan regenerasi. Namun, ada satu pertanyaan penting yang sering kali tenggelam di tengah hiruk-pikuk kontestasi yakni setelah kongres selesai dan pemimpin baru terpilih, gagasan besar apa yang sesungguhnya akan diperjuangkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)?

Pertanyaan ini menjadi relevan menjelang Kongres HMI di Lampung. Kongres seharusnya tidak hanya menjadi ruang untuk menentukan siapa yang akan menduduki kursi kepemimpinan, tetapi juga menjadi momentum untuk membaca kembali arah perjuangan organisasi. Sebab, organisasi sebesar HMI tidak boleh kehilangan orientasi hanya karena terlalu sibuk mengurus pergantian kepemimpinan.

HMI memiliki sejarah panjang dalam perjalanan intelektual, sosial, politik, dan kebangsaan Indonesia. Sejak didirikan oleh Lafran Pane pada 5 Februari 1947, HMI hadir dengan semangat keislaman dan keindonesiaan. Sejarah tersebut bukan sekadar catatan masa lalu yang dibanggakan dalam setiap forum kaderisasi. Lebih dari itu, sejarah merupakan tanggung jawab yang harus diterjemahkan menjadi keberanian menghadapi persoalan zaman. Karena itu, Kongres di Lampung semestinya menjadi ruang untuk mempertemukan kembali idealisme, intelektualitas, dan tanggung jawab kebangsaan.

Ketika Jabatan Lebih Ramai Dibicarakan daripada Gagasan

Dalam dinamika organisasi, kompetisi untuk menduduki posisi kepemimpinan merupakan sesuatu yang wajar. Setiap kader memiliki hak untuk menawarkan diri, menyampaikan visi, dan memperoleh dukungan. Namun, persoalan muncul ketika kompetisi tersebut lebih banyak diwarnai oleh transaksi dukungan, konsolidasi kelompok, dan kalkulasi kemenangan dibandingkan perdebatan tentang masa depan organisasi.

Kita tentu tidak ingin melihat kongres hanya menjadi arena pertarungan siapa yang paling kuat mengumpulkan suara. Sebab, kemenangan dalam pemungutan suara belum tentu menjadi kemenangan bagi organisasi.

Ada perbedaan mendasar antara kader yang ingin memimpin untuk memperjuangkan gagasan dan kader yang ingin memimpin semata-mata untuk memperoleh jabatan. Yang pertama melihat kepemimpinan sebagai amanah perjuangan, sedangkan yang kedua berpotensi menjadikan organisasi sebagai tangga kepentingan pribadi atau kelompok.

Kritik ini bukan untuk menafikan pentingnya kontestasi dalam organisasi. Justru sebaliknya, kritik ini merupakan pengingat bahwa demokrasi internal harus memiliki substansi. Jangan sampai prosedur demokrasi berjalan dengan baik, tetapi nilai-nilai yang seharusnya menjadi ruh organisasi justru semakin jauh dari praktiknya. Kongres seharusnya menjadi tempat gagasan saling diuji, bukan sekadar tempat kekuatan politik internal saling berhadapan.

Mengembalikan HMI sebagai Rumah Gagasan

Salah satu tantangan terbesar HMI hari ini adalah bagaimana menjaga relevansi organisasi di tengah perubahan zaman. Dunia mahasiswa tidak lagi sama dengan beberapa dekade lalu. Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, perubahan lanskap ekonomi, krisis lingkungan, ketimpangan sosial, hingga melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi menghadirkan persoalan baru yang membutuhkan jawaban serius.

Di tengah perubahan tersebut, HMI tidak cukup hanya mengandalkan kebesaran sejarah dan romantisme masa lalu. HMI harus mampu melahirkan gagasan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kader tidak cukup hanya pandai berpidato tentang independensi, keislaman, dan keindonesiaan, tetapi juga harus mampu menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam kerja intelektual dan pengabdian nyata.

Dalam konteks ini, tujuan HMI sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar, yakni terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridai Allah SWT, harus kembali menjadi kompas perjuangan.

Tujuan tersebut sesungguhnya mengandung pesan yang sangat mendalam. HMI tidak hanya dituntut melahirkan kader yang memiliki kemampuan akademis, tetapi juga manusia yang mampu menciptakan perubahan, mengabdi kepada masyarakat, dan mengambil tanggung jawab atas persoalan bangsa.

Pemikiran Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed (1970) memberikan perspektif penting tentang pendidikan yang membebaskan. Pendidikan tidak seharusnya berhenti pada proses menerima dan menghafalkan pengetahuan, tetapi harus mendorong kesadaran kritis agar manusia mampu memahami realitas dan melakukan perubahan terhadap kondisi yang tidak adil.

Semangat tersebut relevan dengan tradisi perkaderan HMI. Kaderisasi semestinya tidak hanya menghasilkan kader yang memahami materi-materi organisasi, tetapi juga individu yang memiliki kemampuan membaca persoalan, membangun argumentasi, menawarkan solusi, dan berani mengambil peran di tengah masyarakat.

HMI harus kembali menjadi rumah bagi perdebatan intelektual yang sehat. Perbedaan pandangan tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman terhadap soliditas organisasi. Justru melalui perbedaan gagasan, kualitas pemikiran kader dapat tumbuh dan berkembang. Organisasi yang sehat bukan organisasi yang seluruh kadernya selalu memiliki pendapat sama, melainkan organisasi yang mampu mengelola perbedaan untuk melahirkan keputusan terbaik.

Independensi HMI dan Godaan Kekuasaan

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah menjaga independensi organisasi. HMI memiliki tradisi independensi yang menjadi salah satu identitas penting dalam perjalanan sejarahnya. Independensi bukan berarti menutup diri dari dunia politik, tetapi memastikan bahwa sikap dan keputusan organisasi tidak dikendalikan oleh kepentingan kekuasaan maupun kepentingan kelompok tertentu.

Dalam realitasnya, hubungan antara organisasi mahasiswa dan kekuasaan selalu menghadirkan dilema. Di satu sisi, kader HMI memiliki hak untuk terlibat dalam ruang-ruang politik dan pemerintahan. Di sisi lain, keterlibatan tersebut tidak boleh menghilangkan daya kritis dan keberanian organisasi untuk menyampaikan kebenaran.

Di sinilah independensi diuji, bukan ketika organisasi sedang berada di luar kekuasaan, melainkan ketika kader-kadernya mulai memasuki lingkaran kekuasaan. Robert Michels melalui teorinya tentang Iron Law of Oligarchy (1911) menjelaskan bahwa organisasi yang semakin besar dan kompleks memiliki kecenderungan melahirkan pemusatan kekuasaan pada kelompok elite. Kecenderungan ini dapat membuat kepentingan mempertahankan posisi kepemimpinan lebih dominan daripada kepentingan awal organisasi.

Pemikiran tersebut menjadi bahan refleksi bagi HMI. Jangan sampai organisasi yang sejak awal dibangun untuk membentuk insan cita justru terjebak dalam budaya elite yang lebih sibuk mempertahankan pengaruh daripada memperjuangkan perubahan. Jabatan dalam organisasi semestinya menjadi instrumen untuk memperbesar manfaat perjuangan, bukan menjadi tujuan akhir dari proses perkaderan.

Karena itu, siapa pun yang terpilih dalam Kongres HMI di Lampung harus memahami bahwa kepemimpinan bukanlah hadiah atas keberhasilan memenangkan kontestasi. Kepemimpinan adalah amanah yang menuntut tanggung jawab lebih besar, termasuk keberanian untuk dikritik oleh kadernya sendiri.

Kritik terhadap Tradisi Perkaderan dan Dinamika Organisasi

Kritik terhadap HMI tidak boleh berhenti pada persoalan perebutan jabatan. Ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana organisasi memastikan bahwa proses perkaderannya benar-benar melahirkan kader berkualitas. Kita perlu bertanya secara jujur yakni apakah perkaderan HMI telah cukup kuat membangun tradisi membaca, menulis, meneliti, dan berdiskusi? Apakah forum-forum organisasi lebih banyak menghasilkan gagasan untuk masyarakat atau justru menghabiskan energi dalam konflik internal? Apakah keberhasilan seorang kader masih diukur dari kapasitas intelektual dan kontribusinya, atau mulai bergeser pada kedekatannya dengan elite organisasi?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut memang tidak selalu nyaman untuk didengar. Namun, organisasi yang besar harus memiliki keberanian melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri.
Jangan sampai kader lebih mengenal peta kekuatan politik internal daripada memahami persoalan sosial di sekitarnya. Jangan sampai kemampuan membangun koalisi lebih dihargai daripada kemampuan menyusun argumentasi. Jangan pula sampai forum-forum perkaderan hanya menjadi ruang reproduksi pengetahuan lama tanpa keberanian mengembangkan pemikiran baru.

HMI membutuhkan pembaruan tradisi intelektual. Kader harus didorong untuk menulis opini, melakukan penelitian, mengembangkan kajian kebijakan publik, mengadvokasi persoalan masyarakat, serta membangun gerakan sosial yang memiliki dampak nyata.

Kader HMI harus hadir dalam berbagai persoalan bangsa, mulai dari pendidikan, kemiskinan, korupsi, ketimpangan ekonomi, demokrasi, hingga persoalan lingkungan. Kehadiran tersebut tidak cukup melalui pernyataan sikap atau demonstrasi sesaat, tetapi harus disertai kemampuan menawarkan solusi yang terukur. Dengan demikian, HMI tidak hanya dikenal sebagai organisasi yang memiliki sejarah besar, tetapi juga sebagai organisasi yang terus memberikan kontribusi terhadap masa depan Indonesia.

Kongres Lampung: Momentum Menentukan Arah Perjuangan

Kongres HMI di Lampung seharusnya menjadi momentum untuk melakukan lebih dari sekadar pergantian kepemimpinan. Forum tertinggi organisasi ini perlu menjadi ruang evaluasi sekaligus perumusan agenda strategis HMI dalam menghadapi tantangan masa depan. Ada beberapa pertanyaan mendasar yang layak menjadi bahan perdebatan dalam kongres. Bagaimana memperkuat kualitas perkaderan? Bagaimana mengembalikan tradisi intelektual di tengah budaya digital yang serba cepat? Bagaimana menjaga independensi organisasi ketika kader-kadernya berada dalam berbagai kepentingan politik? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana memastikan HMI tetap memiliki keberpihakan terhadap persoalan masyarakat?

Pertanyaan tersebut seharusnya lebih banyak mendapatkan perhatian daripada sekadar siapa yang akan menjadi ketua umum berikutnya.
Para kandidat pemimpin HMI juga perlu menunjukkan kualitas gagasannya. Visi dan misi tidak boleh berhenti sebagai rangkaian kalimat indah dalam forum penyampaian program. Harus ada keberanian menawarkan agenda perubahan yang konkret, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kongres bukan hanya tentang memenangkan suara, melainkan tentang memenangkan kepercayaan kader. Bukan hanya tentang membangun kekuatan politik internal, melainkan tentang membangun kembali kekuatan intelektual dan moral organisasi. Siapa pun yang nantinya memperoleh amanah kepemimpinan harus mampu merangkul seluruh elemen organisasi. Sebab, setelah kontestasi berakhir, HMI tetap membutuhkan seluruh kadernya untuk bergerak bersama. Perbedaan pilihan tidak boleh berubah menjadi permusuhan yang melemahkan rumah perjuangan itu sendiri.

Jangan Biarkan Sejarah Besar Kehilangan Masa Depan

HMI telah melewati berbagai zaman dengan dinamika dan tantangannya masing-masing. Organisasi ini pernah menjadi bagian penting dalam melahirkan pemikir, pemimpin, intelektual, dan tokoh bangsa. Namun, kebesaran masa lalu tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti melakukan pembenahan.
Sejarah memang penting untuk dikenang, tetapi masa depan harus diperjuangkan. Kebanggaan terhadap para pendahulu harus diwujudkan melalui keberanian generasi hari ini untuk melahirkan karya dan gagasan yang lebih besar.

Kongres di Lampung semestinya menjadi titik balik untuk mengembalikan orientasi perjuangan HMI. Tidak cukup hanya melahirkan pemimpin baru, tetapi harus mampu melahirkan arah baru. Tidak cukup hanya menyatukan kekuatan politik kader, tetapi juga menyatukan visi intelektual dan tanggung jawab kebangsaan.

Pada akhirnya, HMI tidak akan dikenang hanya karena siapa yang pernah menjadi ketua umum, siapa yang paling kuat dalam kontestasi, atau siapa yang berhasil memenangkan pertarungan politik internal. HMI akan dikenang karena gagasan yang dilahirkan, nilai yang dipertahankan, dan kontribusi yang diberikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Sebab, organisasi yang besar bukanlah organisasi yang hanya berhasil melahirkan banyak pemimpin, melainkan organisasi yang mampu melahirkan pemimpin dengan gagasan besar dan keberanian memperjuangkannya.

Oleh karena itu, menjelang Kongres HMI di Lampung, ada pesan yang patut direnungkan oleh seluruh kader yakni jangan sampai kita terlalu sibuk memperebutkan siapa yang akan duduk di kursi kepemimpinan, hingga lupa memikirkan ke mana arah perjuangan organisasi akan dibawa.
HMI membutuhkan gagasan besar, bukan sekadar perebutan jabatan. Sebab, yang dipertaruhkan dalam kongres bukan hanya masa depan kepemimpinan, tetapi juga masa depan sebuah cita-cita perjuangan.

*Komisioner KPU Kota Probolinggo

**Redaksi tidak bertanggungjawab atas segala bentuk judul dan isi dari opini, sepenuhnya tanggungjawab penulis

The post HMI Membutuhkan Gagasan Besar, Bukan Sekadar Perebutan Jabatan appeared first on .

PROBOLINGGO, Berdampak.net – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Kader Perempuan Moderasi Beragama sekaligus pembentukan Forum Kader Perempuan Moderasi Beragama FKUB Kota Probolinggo, Minggu (1/11/2026), bertempat di Aula PD Muhammadiyah Kota Probolinggo, Jalan Sukarno-Hatta No. 94-B.

Mengusung tema “Perempuan sebagai Kader Perdamaian: Menguatkan Moderasi Beragama dan Kerukunan di Kota Probolinggo”, kegiatan ini menjadi langkah strategis FKUB dalam memperluas partisipasi perempuan lintas agama untuk membangun kehidupan masyarakat yang toleran, inklusif, dan harmonis.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua TPKK Kota Probolinggo dr. Hj. Evariani, M.Kes. yang bertindak sebagai pemateri utama, Kepala Kankemenag Didik Kurniawan, jajaran pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh perempuan, pengurus FKUB, serta peserta dari berbagai latar belakang agama dan organisasi perempuan.

Dalam sambutannya, Ketua FKUB Kota Probolinggo, Dr. H. Ahmad Hudri, ST., MAP., menegaskan bahwa perempuan memiliki posisi strategis dalam membangun fondasi kerukunan, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Menurutnya, kerukunan tidak cukup hanya dibangun melalui kebijakan pemerintah atau komunikasi antartokoh agama. Kerukunan harus tumbuh dari ruang kehidupan sehari-hari, mulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, komunitas keagamaan, hingga ruang sosial masyarakat.

“Perempuan bukan sekadar objek program moderasi beragama. Perempuan harus menjadi subjek, penggerak, pengambil inisiatif, bahkan pemimpin dalam gerakan perdamaian. Jika kita ingin membangun kerukunan di tengah masyarakat, mulailah dari keluarga. Jika kita ingin membangun perdamaian antarkelompok, libatkan perempuan,” tegas Hudri.

Ia menjelaskan, pembentukan Forum Kader Perempuan Moderasi Beragama merupakan bagian dari komitmen FKUB untuk memperkuat kerja-kerja kerukunan yang bersifat preventif, edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan. FKUB tidak boleh hanya hadir ketika terjadi persoalan atau konflik, tetapi harus mampu membangun kesadaran dan mencegah potensi konflik sejak dini.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Hudri juga mengingatkan bahwa moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan atau mencampuradukkan ajaran agama. Moderasi beragama merupakan cara beragama yang adil, seimbang, bijaksana, serta menghormati martabat manusia dan perbedaan.

“Berbeda dalam keyakinan, bersatu dalam kemanusiaan, dan bekerja sama untuk kebaikan. Kita tidak harus menjadi sama untuk dapat hidup rukun. Justru kedewasaan masyarakat tercermin dari kemampuannya mengelola perbedaan menjadi kekuatan bersama,” ujarnya.

Pendidikan kader ini diarahkan untuk membangun kapasitas perempuan dalam memahami moderasi beragama, memperkuat wawasan kebangsaan, mengembangkan komunikasi lintas agama, meningkatkan literasi digital, serta membekali peserta dengan kemampuan membangun dialog dan mencegah konflik sosial.

Forum Kader Perempuan Moderasi Beragama juga diharapkan menjadi ruang perjumpaan dan kolaborasi perempuan lintas agama. Tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi berkembang menjadi gerakan sosial yang menghasilkan kegiatan nyata di tengah masyarakat.

FKUB Kota Probolinggo mendorong forum tersebut mengembangkan sedikitnya lima agenda strategis, yaitu:

1. Penguatan kapasitas kader, melalui pendidikan dan pelatihan moderasi beragama, wawasan kebangsaan, komunikasi, serta resolusi konflik.
2. Penguatan jejaring lintas agama, dengan membangun komunikasi, persahabatan, dan kerja sama antarkomunitas perempuan.
3. Gerakan perempuan pelopor perdamaian, melalui keterlibatan aktif dalam pencegahan intoleransi, prasangka, dan potensi konflik sosial.
4. Pendidikan moderasi beragama dalam keluarga, dengan menanamkan nilai penghormatan terhadap perbedaan sejak usia dini.
5. Aksi sosial lintas agama, melalui kegiatan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Hudri juga menekankan bahwa forum yang dibentuk tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial atau sekadar memiliki struktur kepengurusan.

“Jangan berhenti pada seremoni. Forum ini harus hidup dalam gerakan nyata. Ketika ada prasangka, hadirkan pemahaman. Ketika ada kebencian, hadirkan kasih sayang. Ketika ada perpecahan, hadirkan dialog. Ketika ada persoalan, hadirkan kepedulian,” pesannya.

Pembentukan forum ini sekaligus menjadi upaya memperluas keterlibatan perempuan dalam agenda pembangunan kerukunan di Kota Probolinggo. Perempuan diharapkan mampu menjadi penghubung antarkelompok masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, serta menjadi teladan dalam penggunaan media sosial yang santun dan bertanggung jawab.

Melalui forum tersebut, FKUB ingin membangun gerakan perempuan yang tidak hanya aktif dalam kegiatan keagamaan, tetapi juga hadir dalam persoalan kemanusiaan dan sosial. Kerja sama lintas agama diharapkan dapat berkembang dalam berbagai bidang, termasuk kepedulian lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pendidikan kader dan pembentukan forum ini menjadi bagian dari ikhtiar FKUB Kota Probolinggo untuk menjadikan kerukunan sebagai budaya bersama, bukan sekadar slogan kelembagaan.

FKUB berharap lahir kader-kader perempuan yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan perdamaian. Mereka diharapkan menjadi pelopor kerukunan mulai dari keluarga, lingkungan tempat tinggal, organisasi, hingga ruang publik.

Dalam acara ini juga adanya pemaparan tentang peran perempuan dalam moderasi beragama dari perwakilan masing-masing agama yang dipandu oleh moderator Jaza’anil Husna. Sedangkan fasilitator atau pemantik perwakilan agama-agama yaitu Nama fasilitator: Sumriye, M.Pd. ( Islam), Dra. Dwi Astuti (Katolik), Kristalia (TITD Sumber Naga), Yunita Sania P (Kristen) dan Ni Wayan Ista (Hindu).
Dilanjutkan sesi berikutnya dengan diskusi.

The post Bangun Gerakan Perempuan Lintas Agama cara FKUB Probolinggo Cegah Konflik Sosial appeared first on .

Hadirnya teknologi seperti gawai bukanlah menjadi penghambat utama dunia pendidikan. Teknologi seperti gawai justru sangat membantu dalam mencari informasi lebih cepat dan memberikan kemudahan untuk mengakses berbagai hal positif. Namun pertanyaanya : apakah gawai sudah digunakan dengan waktu yang tepat?.

Konten digital memberikan hiburan secara cepat dan singkat, jika bosan anak-anak bisa menggeser ke konten digital berikutnya. Sedangkan membaca membutuhkan perhatian, kesabaran dan usaha untuk memahami isi bacaan. Jika kebiasaan bermain gawai tidak diimbangi dengan kegiatan yang melatih konsentrasi dan pemahaman, kesempatan anak untuk memperkuat kemampuan baca secara mendalam berkurang. Permasalahan ini bukan tentang memilih buku atau gawai secara absolut. Permasalahan utamanya adalah bagaimana teknologi digunakan secara bijak tanpa mengurangi waktu atau ruang untuk membaca dalam kehidupan anak.

Berdasarkan pengalaman dilapangan, beberapa anak saat diberikan arahan untuk membaca 15 menit, terlihat kurang antusias, merasa gelisah dan terburu-buru mengakhiri membaca, pada akhirnya anak tidak benar-benar paham terhadap konteks bacaan yang dibaca. Fenomena ini patut menjadi perhatian, terutama ketika kebiasaan membaca belum tumbuh secara kokoh serta tuntunan dunia pendidikan yang mengharuskan anak memiliki kemampuan memahami informasi, berpikir kritis dan bernalar.

Di tengah kemudahan mengakses informasi, mengapa kebiasaan membaca anak justru semakin memudar?. Pertanyaan ini menjadi penting ketika anak dihadapkan dengan berbagai tuntunan akademik, termasuk tes kemampuan akademik (TKA). Apakah mereka telah memiliki kebiasaan belajar yang cukup untuk menghadapai tantangan ini ?. ini bukan persoalan apakah anak-anak menyukai buku atau tidak. Pada dasarnya membaca merupakan pondasi yang begitu penting dan termasuk kunci utama dalam perkembangan akademik, kognitif, kecerdasan, empati dan kesuksesan di era digital. Membaca erat kaitannya dengan seluruh mata pelajaran yang ada dan sangat dibutuhkan sebagai bentuk pemahaman.
Tatangan kemampuan membaca di Indonesia tercermin dalam hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2025 mencapai 365 point. Skor ini menunjukkan peningkatan yang begitu pesat meskipun hanya naik sekitar 6-7 point dari skor tahun 2022 (359). Meskipun meningkat, capaian ini masih jauh dibawah rata-rata standart OECD (461) dan menempatkan Indonesia di peringkat bawah dikawasan ASEAN. Pada tingkat literasi dasar hanya sekitar 55% siswa kelas 6 SD yang mencapai literasi minimum berdasarkan data terakhir ANBK. Fakta lainnya bahwa pemanfaatan perpustakaan di sekolah Indonesia, baru sekitar 28% yang memiliki perpustakaan layak.

Dari data tersebut, tidak dapat diambil kesimpulan bahwa rendahnya kemampuan membaca disebabkan oleh gawai. Data yang dikeluarkan oleh PISA merupakan dasar untuk mengukur kemampuan membaca, bukan minat baca. Namun dari hasil PISA tersebut menjadi pengingat untuk terus memperkuat kemampuan dalam memahami teks bacaan, tidak cukup hanya sekedar membaca kemudian dilupakan. Anak-anak perlu memahami isi bacaan dan bisa menggunakan kembali informasi untuk menjawab persoalan yang disajikan dalam teks bacaan.

Hadirnya tes kemapuan akademik sejak tahun 2025 memberikan warna baru dalam dunia pendidikan terutama untuk anak-anak yang akan menjajaki babak baru. Hadirnya TKA menjadi pengingat bahwa proses belajar perlu dilakukan secara menyeluruh. TKA bukanlah pengukur minat baca, namun sebagai evaluasi capaian akademik pada mata pelajaran tertentu yang mana dari TKA tersebut mendukung kebiasaan dalam memahami informasi dalam bacaan dengan cermat.

Kebiasaan tersebut harus dibangun jauh sebelum pelaksanaan TKA dilaksanakan. Oleh karena itu, mempersiapkan anak menghadapi TKA tidak cukup dengan memperbanyak latihan soal menjelang pelaksanaan TKA. Latihan sangat diperlukan dan dibalik proses itu, terdapat pembiasaan membaca yang diperkuat sejak awal. Jangan sampai anak hanya mampu menjawab soal, tetapi sulit menggunakan pengetahuannya dalam menghadapi persoalan baru. Memperkuat pondasi membaca membutuhkan kolaborasi dan kerja sama antar berbagai pihak, seperti sekolah dan keluarga. Untuk memperkuat pondasi membaca dibutuhkan pembiasaan sejak awal. Orang tua memiliki peran yang sangat penting, anak akan lebih mudah termotivasi dalam membaca, jika melihat orang dewasa sekitarnya juga turut serta membaca.

Meskipun gawai tidak bisa dihindari, orang tua perlu melakukan pendampingan secara konsisten dengan menyepakati waktu bermain gawai, pemilihan konten digital, sampai anak benar-benar paham fungsi sesungguhnya gawai. Selain gawai, orang tua bisa menyediakan fasilitas buku cetak/digital yang menarik sesuai perkembangan anak. Sekolah harus turut andil dengan memastikan kegiatan literasi betul-betul berjalan secara konsisten, bukan saat perayaan besar saja. Ruang perpustakaan harus hidup, mengingat perpustakaan merupakan jantungnya sekolah.

Pada akhirnya, dalam mempersiapkan seorang anak menghadapai TKA tidak dibangun dalam satu atau dua bulan saja. Kesiapan tersebut tumbuh melalui proses belajar yang konsisten termasuk membaca. Keberhasilan dalam membaca menentukan kemahiran dalam memahami dan bernalar. Sebagai pendidik, kita tidak bisa menuntut untuk selalu mencapai hasil yang baik, jika lingkungan belajarnya belum memberikan wadah yang cukup untuk berproses. Gawai boleh menjadi bagian dari dunia anak, tetapi kebiasaan membaca jangan sampai kehilangan tempat. Mari menyiapkan generasi yang mencintai proses belajar dan menjadi pembelajar sepanjang hanyat.

Oleh : Endah Novita Sari
Guru SD Muhammadiyah Plus Kota Probolinggo
Magister Pedagogi Universitas Muhammadiyah Malang

The post Gawai Menguat, Minat Baca Melemah, TKA Menanti. appeared first on .

Oleh:
Dr. H. Ahmad Hudri, ST., MAP.
Ketua FKUB Kota Probolinggo – Akademisi FISIP Unmer Madiun

Sumpah Pemuda tahun 1928 adalah sebuah momentum bersejarah dimana pemuda meneguhkan komitmen kebangsaan dan nasionalisme. Sebuah sikap dan komitmen yang sangat luhur sebagai pondasi sekaligus teladan bagi generasi berikutnya yang tidak boleh dilypakan. Bahwa setiap generasi memiliki tantangan sejarahnya sendiri. Jika pemuda 1928 menorehkan sejarah melalui Sumpah Pemuda, generasi sekarang menghadapi tantangan menjaga nasionalisme, menghadapi disrupsi digital, merawat harmoni dalam keberagaman, dan membangun peradaban berkeadaban. Pertanyaannya, sejauh mana komitmen pemuda mampu menjawab tantangan tersebut demi Indonesia Emas 2045?

Peringatan Hari Sumpah Pemuda tidak semestinya semata seremonial. Namun harus menjadi momentum menguji keberanian generasi muda mengaktualisasikan nilai kebangsaan menjadi sikap nyata. Pemuda patriotik, gigih, dan berempati merupakan tiga karakter penting yang perlu diperkuat untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang maju, adil, dan bermartabat.

Patriotisme: Nasionalisme yang Produktif

Patriotisme bukan sebatas slogan, melainkan kesediaan mengabdikan kemampuan bagi kepentingan bangsa. Nasionalisme harus diwujudkan melalui integritas, kepatuhan terhadap hukum, keberanian melawan ketidakadilan, kepedulian sosial, dan komitmen menjaga persatuan.

Sumpah Pemuda mengajarkan bahwa persatuan bukanlah keseragaman. Keberagaman justru menjadi kekuatan ketika masyarakat bersedia mengutamakan kepentingan bersama.

Al-Qur’an menegaskan dalam Al Qur’an Surat Ar-Ra’d ayat 11 bahwa Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Pesan ini mengandung dorongan untuk membangun kesadaran, ikhtiar, dan tanggung jawab kolektif.

Pemuda harus menjadi motor penggerak perubahan, bukan sekadar penonton apalagi hanya jadi obyek pembangunan. Dalam pendidikan, mereka dapat menjadi inovator dan penggerak komunitas belajar. Dalam ekonomi, mereka dapat mengembangkan usaha kreatif dan ekonomi digital. Dalam politik, mereka dapat memperkuat demokrasi melalui partisipasi kritis. Dalam lingkungan, mereka dapat memelopori gaya hidup berkelanjutan.

Gigih: Mengubah Potensi Menjadi Prestasi

Berdasarkan data BPS yang dirangkum Kementerian Pemuda dan Olahraga, Indonesia memiliki sekitar 64,22 juta pemuda berusia 16–30 tahun pada 2024, atau sekitar 20 persen penduduk. Potensi ini merupakan modal strategis untuk memperkuat inovasi, produktivitas, dan daya saing bangsa.

Namun, jumlah besar tidak otomatis menjadi keunggulan. Laporan BPS tentang ketenagakerjaan pemuda yang terbit pada 2025 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka pemuda lebih dari dua kali tingkat nasional. Lebih dari sepertiga pemuda yang bekerja juga mengalami ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaannya.

Data tersebut mengingatkan kita bahwa semangat dan potensi pemuda harus didukung kesempatan yang nyata. Pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan organisasi kepemudaan perlu memperluas pelatihan keterampilan, sertifikasi kompetensi, akses kewirausahaan, serta penciptaan pekerjaan layak.

Kegigihan berarti terus belajar dan beradaptasi, tetapi juga berani memperjuangkan sistem yang lebih adil. Pemuda tidak cukup didorong untuk sukses secara individual; mereka perlu memperoleh ruang untuk berkontribusi bagi masyarakat.

Literasi Digital: Cerdas, Kritis, dan Beretika

Ruang digital menjadi salah satu arena penting perjuangan generasi muda. APJII mencatat penetrasi internet Indonesia mencapai 79,5 persen pada 2024. Dalam survei yang sama, penetrasi internet pada kelompok Generasi Z tercatat 87,02 persen. Angka ini menunjukkan besarnya keterhubungan generasi muda dengan dunia digital.

Akan tetapi, keterhubungan tidak selalu identik dengan kecakapan. Literasi digital harus mencakup kemampuan memverifikasi informasi, mengenali disinformasi, menjaga keamanan data pribadi, dan memahami etika komunikasi.

Dalam Al Qur’an Surat Al-Hujurat ayat 6, umat Islam diperintahkan melakukan tabayun atau pemeriksaan terhadap berita agar tidak merugikan orang lain karena ketidaktahuan. Prinsip ini sangat relevan di era media sosial: jangan terburu-buru membagikan informasi sebelum memeriksa kebenarannya.

Rasulullah saw. juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya, “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam.”

Pesan tersebut dapat menjadi pedoman etika digital. Pemuda boleh kritis, tetapi tidak perlu menyebarkan kebencian. Perbedaan pendapat harus dirawat melalui argumentasi, bukan penghinaan. Teknologi seharusnya digunakan untuk memperluas pengetahuan, mengembangkan usaha, dan memperkuat solidaritas sosial.

Empati: Merawat Harmoni dalam Keberagaman

Indonesia adalah rumah bersama bagi masyarakat dengan beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Keberagaman membutuhkan komitmen untuk saling menghormati dan bekerja sama.

Al Qur’an Surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Ayat ini memberikan landasan teologis bagi penghormatan terhadap perbedaan dan penolakan terhadap kesombongan identitas.

Sementara itu, Al Qur’an surat Al-Ma’idah ayat 2 memerintahkan manusia untuk saling menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Semangat tersebut dapat diwujudkan melalui dialog lintas agama, kegiatan kemanusiaan, gotong royong, dan kolaborasi pelestarian lingkungan.

Empati berarti memahami bahwa persoalan kemiskinan, bencana, diskriminasi, dan kerusakan lingkungan merupakan persoalan bersama. Pemuda perlu hadir sebagai jembatan antarkelompok, bukan memperlebar sekat perbedaan.

Membangun Peradaban Menuju Indonesia Emas

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) metode baru yang dilaporkan Kemenko PMK mencapai 65,78 pada 2025, melampaui target nasional 65,16. Namun, domain partisipasi dan kepemimpinan masih menjadi aspek terlemah, dengan nilai 48,24 pada 2024.

Data ini menunjukkan bahwa pembangunan pemuda tidak cukup berorientasi pada pendidikan dan keterampilan. Kesempatan berorganisasi, terlibat dalam pengambilan keputusan, serta berkontribusi dalam kehidupan sosial juga perlu diperkuat.

Dalam perspektif pembangunan manusia, kualitas generasi muda ditentukan bukan hanya oleh kompetensi, tetapi juga oleh kesempatan untuk berpartisipasi. Karena itu, kebijakan kepemudaan harus memberikan ruang nyata bagi anak muda untuk menyampaikan gagasan, mengawasi pembangunan, dan menghasilkan solusi.

Indonesia Emas 2045 membutuhkan pemuda yang unggul dalam ilmu pengetahuan, produktif secara ekonomi, bijak dalam menggunakan teknologi, dan matang secara moral. Kemajuan tanpa keadilan berisiko melahirkan ketimpangan; kecanggihan tanpa etika dapat menghilangkan dimensi kemanusiaan.

Patriotisme memberikan arah pengabdian, kegigihan menjadi daya juang, dan empati menjaga agar perjuangan tetap berpihak pada kemanusiaan.

Sumpah Pemuda 1928 telah membuktikan bahwa persatuan mampu mengubah keberagaman menjadi kekuatan sejarah. Kini, pemuda Indonesia harus melanjutkan warisan tersebut melalui karya, literasi digital, solidaritas sosial, dan keberanian memperjuangkan keadilan. Indonesia Emas 2045 bukan sekadar hadiah perjalanan waktu, melainkan hasil kerja bersama generasi yang patriotik, gigih, berempati, dan berkeadaban.

The post Pemuda Patriotik, Gigih, Berempati: Meneguhkan Nasionalisme Menuju Indonesia Emas 2045 appeared first on .

Probolinggo.Berdampak.Net– Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Probolinggo menggelar sosialisasi wawasan kebangsaan yang diikuti ratusan santri di Aula Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Selasa (27/10/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda, khususnya mereka yang menempuh pendidikan di lingkungan pesantren.

Kepala Bidang Antarlembaga Bakesbangpol Kabupaten Probolinggo, Dani Indra Rudianto, mengatakan sosialisasi tersebut merupakan bentuk edukasi Bakesbangpol kepada masyarakat, terutama pelajar di sekolah maupun pesantren.

“Kita ingin memberikan wawasan kebangsaan agar dapat menambah wawasan kebangsaan terhadap peserta didik di pesantren,” tegasnya.

Menurut Dani, pesantren dipilih sebagai sasaran karena menjadi salah satu pusat pembentukan karakter generasi penerus bangsa. Pemahaman kebangsaan yang kuat sejak dini diharapkan membuat para santri lebih siap menghadapi tantangan zaman.

Mewakili pihak pesantren, Kasubbag Humas dan Infokom Pondok Pesantren Nurul Jadid, Ustadz Ponirin Mika, menyampaikan apresiasi kepada Bakesbangpol atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Mewakili Pesantren Nurul Jadid, kami memberikan apresiasi kepada Bakesbangpol yang telah memilih Pesantren Nurul Jadid sebagai tempat sosialisasi wawasan kebangsaan ini,” ungkapnya.

Ustadz Ponirin berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan seksama. Menurutnya, materi yang disampaikan akan memperdalam kecintaan terhadap tanah air sekaligus memberi pemahaman tentang paham-paham yang berpotensi merongrong keutuhan negara.

“Wawasan kebangsaan ini diberikan agar kita sebagai orang Indonesia semakin cinta terhadap NKRI, juga akan diberi pemahaman berkait paham-paham yang akan merongrong keutuhan NKRI,” imbuhnya.

Di hadapan para santri, Ustadz Ponirin mengingatkan bahwa pendiri Pondok Pesantren Nurul Jadid, KH. Zaini Mun’im, telah menegaskan nilai kebangsaan dalam Panca Kesadaran Santri. Kesadaran berbangsa dan bernegara menempati urutan keempat dari lima kesadaran tersebut.

Dari rumusan itu, lanjutnya, dapat dipahami bahwa Kiai Zaini Mun’im sangat mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kecintaan itu diwariskan kepada para santri sebagai bagian dari jati diri mereka.

The post Perkuat Cinta NKRI, Ratusan Santri Nurul Jadid Ikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan appeared first on .

PROBOLINGGO, Berdampak.net – Gerbong kepemudaan di Kabupaten Probolinggo baru saja mendapat suntikan tenaga yang masif. Dalam prosesi pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Probolinggo periode 2026-2029, tercatat sekitar 20 kader terbaik dari Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kraksaan resmi mengambil sumpah jabatan.

Acara yang digelar secara khidmat di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa pada Senin (26/10/2026) ini menjadi etalase keberhasilan sistem kaderisasi di tubuh Ansor Kraksaan. Tingginya representasi kader Ansor dalam struktur KNPI membuktikan kesiapan sumber daya manusia (SDM) organisasi tersebut untuk berkiprah lintas sektoral demi kemajuan daerah.

Merespons kiprah para kadernya yang berhasil menembus bursa kepengurusan KNPI, Ketua PC GP Ansor Kraksaan, Sahabat Abd Rahman, menyampaikan kebanggaannya. Ia memandang fenomena ini sebagai panggilan tugas yang lebih besar bagi para pemuda Nahdlatul Ulama.

“Ini adalah bukti nyata bahwa Ansor Kraksaan memiliki stok pemuda-pemuda tangguh dan potensial. Saya secara pribadi maupun mewakili institusi memberikan apresiasi setinggi-tingginya dan mengucapkan selamat berjuang kepada sahabat-sahabat yang kini sah mengemban amanah di DPD KNPI Kabupaten Probolinggo,” ujar Abd Rahman.

Lebih dari sekadar apresiasi, pimpinan tertinggi Ansor Kraksaan itu menitipkan instruksi krusial yang harus dipegang teguh oleh para kadernya selama mengabdi di rumah besar pemuda tersebut.

“Kehadiran 20 sahabat kita di sana adalah kekuatan pemuda yang luar biasa. Pesan saya tegas: jadikan KNPI sebagai kanvas luas untuk melukiskan pengabdian tanpa batas. Tetap membumi dengan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah, bawa terus spirit kebangsaan, dan jadilah inovator sejati. Kalian harus menjadi motor penggerak yang merangkul seluruh elemen untuk memajukan Kabupaten Probolinggo,” pesannya.

Dengan komposisi kepengurusan baru ini, DPD KNPI Kabupaten Probolinggo 2026-2029 diyakini akan bergerak lebih progresif. PC GP Ansor Kraksaan menegaskan komitmennya untuk terus mencetak pemuda-pemuda handal yang selalu siap mengawal agenda-agenda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di masa depan.

The post Kekuatan Baru KNPI Probolinggo: Puluhan Kader Ansor Kraksaan Resmi Dilantik, Bawa Misi Pengabdian Tanpa Batas appeared first on .

PROBOLINGGO, Berdampak.net – Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris atau Gus Haris mendorong Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Probolinggo menjadi rumah besar bagi organisasi kepemudaan sekaligus motor kolaborasi dalam pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Gus Haris menegaskan bahwa pemuda harus mengambil peran nyata dalam menjawab berbagai persoalan daerah, mulai dari kemiskinan, pengangguran, hingga persoalan kesehatan dan perlindungan perempuan serta anak.

Ia mengajak KNPI membangun sinergi dengan organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, pemuda tidak cukup hanya menjadi penonton, tetapi harus hadir sebagai bagian dari solusi melalui gagasan, kreativitas, dan aksi nyata.

Gus Haris berharap KNPI Kabupaten Probolinggo mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman organisasi serta melahirkan generasi pemimpin yang berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian sosial. Kolaborasi pemuda diharapkan menjadi kekuatan untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo.

The post Gus Bupati Haris Minta KNPI Jadi Motor Kolaborasi Pemuda di Probolinggo appeared first on .