Oleh: Irfan Effendi (Wasekum BADKO Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Timur)

Surabaya, 2026 — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Timur memandang pelaksanaan Misi Dagang dan Investasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai langkah progresif dalam memperluas konektivitas ekonomi, mempertemukan kepentingan antarwilayah, serta memperkuat posisi daerah dalam lanskap perdagangan nasional dan global.

Capaian transaksi bernilai triliunan rupiah tidak dapat dipungkiri sebagai indikator adanya pergerakan ekonomi yang semakin intensif. Ia menunjukkan bahwa Jawa Timur tidak berada dalam posisi pasif, melainkan aktif dalam menjalin jejaring ekonomi yang lebih luas.

Namun, justru karena program ini strategis, maka ia harus dibaca secara lebih mendalam.
Apakah kita sedang membangun kekuatan ekonomi, atau hanya mempercepat sirkulasi dalam sistem yang nilai tambahnya dikendalikan pihak lain?

Pertanyaan ini penting diajukan, karena dalam banyak pengalaman pembangunan, daerah yang aktif berdagang belum tentu menjadi daerah yang berdaulat secara ekonomi.

Dari Euforia Transaksi ke Risiko “Middleman Trap”

Dalam praktik ekonomi modern, terdapat fenomena yang kerap luput disadari: middleman trap—jebakan sebagai perantara.

Sebuah daerah tampak berkembang karena aktivitas perdagangannya tinggi, tetapi pada saat yang sama tidak memiliki kendali atas:

• produksi bahan baku,
• teknologi pengolahan,
• maupun distribusi bernilai tinggi.

Akibatnya, daerah hanya berperan sebagai penghubung dalam rantai nilai global, sementara keuntungan terbesar tetap terkonsentrasi pada pihak yang menguasai produksi dan inovasi.

Dalam konteks ini, Misi Dagang berpotensi menjadi pisau bermata dua.
Di satu sisi, ia membuka peluang ekonomi.
Namun di sisi lain, tanpa strategi struktural, ia dapat memperkuat posisi daerah sebagai “perantara aktif”, bukan “produsen berdaulat”.

Sebagaimana diingatkan oleh Ibn Khaldun, kekuatan ekonomi tidak terletak pada banyaknya transaksi, tetapi pada kemampuan menciptakan dan mempertahankan nilai dari aktivitas tersebut.

Pemuda dan Keterjebakan Peran Pinggiran

Di tengah arus besar ekonomi ini, posisi pemuda menjadi pertanyaan yang tidak kalah penting.

Selama ini, narasi pelibatan pemuda sering kali berhenti pada ajakan untuk “turun ke sektor riil”. Namun ajakan tersebut jarang disertai dengan desain struktural yang memastikan posisi pemuda dalam rantai nilai ekonomi.

Realitasnya, sebagian besar pemuda:

• tidak memiliki akses terhadap modal produktif,
• belum terhubung dengan ekosistem industri,
• serta berada di luar lingkaran distribusi bernilai tinggi.

Akibatnya, pemuda berisiko hanya masuk ke sektor ekonomi sebagai pelaku kecil—tanpa daya tawar dan tanpa kontrol atas nilai yang dihasilkan.

Dalam kondisi seperti ini, keterlibatan pemuda tidak menghasilkan transformasi, melainkan hanya memperluas partisipasi dalam struktur yang tetap timpang.

Oleh karena itu, transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar “mengikutsertakan pemuda”, tetapi memindahkan posisi mereka ke pusat penciptaan nilai.

Misi Dagang sebagai Titik Balik Kedaulatan Nilai

Badko HMI Jawa Timur melihat bahwa Misi Dagang dapat menjadi momentum strategis untuk keluar dari jebakan tersebut—jika diarahkan dengan visi yang lebih jauh.

Program ini harus melampaui logika perdagangan dan mulai masuk ke wilayah:

• industrialisasi berbasis komoditas lokal,
• penguatan hilirisasi produk daerah,
• serta pembangunan kapasitas produksi generasi muda.

Tanpa langkah ini, transaksi akan terus meningkat, tetapi kedaulatan ekonomi akan tetap tertunda.

Sebaliknya, jika diarahkan dengan tepat, Misi Dagang dapat menjadi pintu masuk bagi lahirnya generasi baru pelaku ekonomi—yang tidak hanya berdagang, tetapi juga menciptakan nilai dan menguasai prosesnya.

Catatan Kritis dan Agenda Strategis

Sebagai bentuk dukungan yang konstruktif, Badko HMI Jawa Timur menyampaikan beberapa catatan:

Pertama, indikator keberhasilan Misi Dagang harus diperluas, tidak hanya berbasis nilai transaksi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas produksi lokal dan distribusi manfaat ekonomi.

Kedua, perlu ada desain kebijakan yang memastikan pemuda masuk ke sektor strategis, terutama dalam pengolahan dan industri berbasis komoditas unggulan daerah.

Ketiga, pemerintah perlu membangun skema afirmatif yang konkret, mencakup akses pembiayaan produktif, transfer teknologi, serta integrasi pelaku usaha muda ke dalam rantai pasok hasil Misi Dagang.

Keempat, penting untuk membangun ekosistem kaderisasi ekonomi yang berkelanjutan melalui inkubasi bisnis berbasis kolaborasi antara negara, pasar, dan organisasi kepemudaan.

Kelima, perlu adanya pengawasan terhadap potensi konsentrasi ekonomi, agar ekspansi perdagangan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi benar-benar menghadirkan keadilan ekonomi yang luas.

Menentukan Posisi, Menentukan Masa Depan

Misi Dagang adalah peluang. Namun peluang tidak pernah netral—ia bisa melahirkan kemandirian, atau justru memperdalam ketergantungan.

Di titik ini, yang dipertaruhkan bukan hanya angka transaksi, tetapi posisi ekonomi Jawa Timur di masa depan.

Apakah akan menjadi:

• produsen yang menguasai nilai,
  atau
• perantara yang bergantung pada sistem yang lebih besar?

Bagi Badko HMI Jawa Timur, jawaban atas pertanyaan ini sangat ditentukan oleh sejauh mana generasi muda dilibatkan—bukan sekadar sebagai peserta, tetapi sebagai pengendali proses ekonomi itu sendiri.

Kami mendukung penuh Misi Dagang ini sebagai langkah strategis.
Namun lebih dari itu, kami berkomitmen untuk terus mengawal agar ia tidak berhenti sebagai euforia ekonomi, melainkan benar-benar menjadi jalan menuju kedaulatan nilai ekonomi yang berpihak pada pemuda dan keadilan sosial.

Karena pada akhirnya, ekonomi yang kuat bukan hanya tentang bergerak cepat, tetapi tentang siapa yang mengendalikan arah geraknya.

The post Mengawal Misi Dagang: Menembus “Middleman Trap” dan Mendorong Kedaulatan Nilai Ekonomi Pemuda appeared first on .

Surabaya.berdampak.net – Pelajar asal Kabupaten Probolinggo kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat regional. Dua siswi jenjang SMP berhasil menyabet gelar juara dalam ajang Olimpiade IPS se-Jawa Madura yang diselenggarakan di Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Surabaya pada Minggu (3/5/2026).

Kedua siswi berprestasi tersebut adalah:

• Amelia Dwi Amanda (SMPN 1 Dringu) sebagai Juara 2.
• Adinda Putri Wijaya (SMPN 1 Lumbang) sebagai Juara 3.

Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) Kabupaten Probolinggo, Like Lidyawati, menyampaikan apresiasi mendalam atas pencapaian ini. Menurutnya, keberhasilan ini membuktikan bahwa siswa Kabupaten Probolinggo memiliki daya saing yang kuat di kancah yang lebih luas.

“Alhamdulillah, ini tentu sangat menggembirakan bagi Disdikdaya. Prestasi ini menunjukkan semangat kompetitif anak-anak untuk bersinergi dengan pelajar dari daerah lain guna menguji pemahaman materi yang mereka dapatkan di sekolah,” ujarnya.

Like menambahkan bahwa kesuksesan ini tidak lepas dari tangan dingin guru pembimbing, Geo Sukma Mardali. Ketelatenan dalam memberikan motivasi serta keaktifan dalam mengikutsertakan siswa di berbagai ajang kompetisi menjadi faktor penentu perkembangan mental bertanding para siswa.

“Ketelatenan dan pendampingan beliau sangat luar biasa. Anak-anak diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang melalui berbagai olimpiade tingkat Jawa Timur maupun Pulau Jawa,” imbuhnya.

Melalui momentum ini, Disdikdaya berharap para guru di Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) lainnya terinspirasi untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran.

“Semoga ke depan semakin banyak guru pendamping dari berbagai mata pelajaran yang mampu melahirkan siswa berprestasi, sehingga nama baik Kabupaten Probolinggo terus harum di tingkat regional maupun nasional,” tutupnya.

The post Siswa SMP Kabupaten Probolinggo Borong Juara di Olimpiade IPS se-Jawa Madura appeared first on .

Probolinggo.berdampak.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Pertanian (Diperta) resmi memulai gerakan percepatan tanam serempak di lahan Kelompok Tani (Poktan) Maju Makmur Tiga, Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kamis (23/4/2026). Langkah ini diambil sebagai upaya strategis meningkatkan produksi padi dan menjaga stabilitas stok beras daerah.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program serentak di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur. Hadir dalam acara tersebut Plt. Kepala Bidang Sarana, Penyuluhan dan Pengendalian Pertanian Diperta Kabupaten Probolinggo Falentina Ekawati Dyah Puspitasari, Pj LTT dari Kementerian Pertanian RI Suwarman, jajaran penyuluh pertanian, TNI (Babinsa), hingga perangkat desa setempat.

Plt. Kabid Sarana, Penyuluhan dan Pengendalian Pertanian Diperta Kabupaten Probolinggo, Falentina Ekawati Dyah Puspitasari, menjelaskan bahwa percepatan tanam ini bertujuan untuk memperluas Luas Tambah Tanam (LTT) sekaligus mengantisipasi potensi ancaman musim kemarau.

“Tujuannya adalah meningkatkan produksi padi dan memastikan ketersediaan beras tetap terjaga. Kami mendorong pemanfaatan lahan secara optimal agar tidak ada lahan yang menganggur. Dengan intensitas tanam yang lebih tinggi, hasil panen diharapkan lebih maksimal,” ujar Falentina.

Selain fokus pada ketahanan pangan, program ini diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan petani. Menurut Falentina, dengan siklus tanam yang lebih cepat, frekuensi panen dalam setahun akan meningkat, yang secara otomatis berdampak pada pendapatan petani.

Keberhasilan program ini juga bergantung pada sinergi lintas sektoral. “Kolaborasi antara pemerintah, TNI, penyuluh, dan kelompok tani sangat krusial untuk memastikan seluruh tahapan berjalan optimal, terutama dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrem,” tambahnya.

Pemkab Probolinggo menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas pangan sekaligus menjadikan sektor pertanian sebagai motor penggerak ekonomi wilayah.

The post Pemkab Probolinggo Gelar Gerakan Percepatan Tanam Serempak appeared first on .

Sidoarjo, Berdampak.net – Di tengah derasnya arus informasi era digital, Pimpinan Anak Cabang (PAC) IPNU-IPPNU Kecamatan Jabon mengajak generasi muda untuk memperkuat kesadaran diri sebagai bekal utama menghadapi berbagai tantangan zaman.

Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Kumpul Asik Lan Diskusi (Kuasai) bertema “Menjaga Keutuhan Diri di Tengah Arus Digital” yang digelar di Aula Gedung Nahdlatul Ulama (NU) Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (04/05/2026).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber H. Sirojul Chakim, M.Pd., selaku Pembina IPNU-IPPNU Kecamatan Jabon, yang menyoroti pentingnya kesadaran diri di tengah kemajuan teknologi yang semakin pesat.

Menurutnya, perkembangan digital memang membuka akses luas terhadap informasi, pengetahuan, dan peluang. Namun di balik itu, ruang digital juga menghadirkan tekanan sosial, standar semu, hingga budaya perbandingan yang dapat memengaruhi cara pandang seseorang terhadap dirinya sendiri.

“Jika tidak dibarengi dengan kesadaran yang kuat, kondisi ini bisa membuat individu kehilangan arah dan jati diri,” ujarnya.

Ia menjelaskan, fenomena tersebut kini semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari. Arus konten digital yang terus berganti tidak hanya membentuk opini, tetapi juga memengaruhi pola pikir serta kondisi emosional penggunanya. Tanpa kontrol diri yang baik, seseorang berisiko terjebak dalam arus yang menjauhkan dari nilai-nilai yang diyakini.

Dalam forum tersebut, IPNU-IPPNU Jabon menegaskan bahwa menjaga keutuhan diri menjadi fondasi penting dalam menghadapi dinamika digital. Keutuhan diri tidak hanya mencakup aspek lahiriah (dohir) seperti perilaku dan penampilan, tetapi juga aspek batiniah yang meliputi pikiran, perasaan, akal, dan hati.

Ketika kedua aspek tersebut berjalan selaras, individu dinilai akan lebih mampu menghadapi tekanan sekaligus tetap memiliki arah hidup yang jelas.

Lebih lanjut, peserta juga diajak untuk lebih bijak dalam beraktivitas di ruang digital. Generasi muda diharapkan mampu memilah informasi yang dikonsumsi maupun dibagikan, serta memahami dampak dari setiap aktivitas digital yang dilakukan.

Dengan demikian, ruang digital tidak hanya menjadi tempat konsumsi informasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan diri yang sehat dan produktif.
Ketua PAC IPNU Jabon, M. Imam Sufajar, menambahkan bahwa upaya menjaga keutuhan diri tidak bisa dilakukan secara individu semata, melainkan membutuhkan kesadaran kolektif.
“Ruang digital yang sehat harus dibangun bersama, dengan sikap bijak dan saling menguatkan,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, IPNU-IPPNU Jabon berharap generasi muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjaga arah hidup, menemukan makna, serta memberikan kontribusi positif di tengah derasnya arus digital yang terus berkembang. (fj)

The post IPNU-IPPNU Jabon Ajak Generasi Muda Perkuat Kesadaran Diri di Tengah Arus Digital appeared first on .

Oleh Khudori

Perum Bulog segera merealisasikan penyediaan 100 infrastruktur pascapanen (IPP). Secara politik dan teknis, persetujuan dan dukungan dari pemerintah sudah di tangan. Secara politik, pembangunan IPP dilegitimasi melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. Anggaran Rp5 triliun sudah tersedia. Bahkan, rencana 100 titik tempat IPP berdiri pun sudah disetujui oleh pemerintah.

Seperti dijelaskan oleh Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani, jenis infrastruktur yang dibangun bervariasi. Mulai dari gudang berkapasitas 1.000-3.500 ton hingga fasilitas tambahan seperti pengering (dryer), rice milling unit, dan fasilitas pengemasan di daerah dengan produksi tinggi. IPP, mengacu Perpres 14/2026, mencakup sarana dan prasarana pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelayanan.

Fasilitas pengadaan difokuskan pada kegiatan awal seperti pengeringan padi dan jagung, penggilingan padi, serta pengolahan beras dan turunannya. Adapun sarana pengelolaan diarahkan untuk penyimpanan berbagai komoditas pangan, mulai dari biji-bijian, hortikultura, hingga daging, yang dilengkapi dengan sistem mekanisasi dan otomatisasi, baik dalam bentuk gudang khusus maupun gudang multifungsi.

Sarana penyaluran ditujukan untuk mengatur arus distribusi, memperlancar akses, dan memastikan pemerataan pasokan pangan secara nasional. Lalu, sarana pelayanan berfungsi sebagai pendukung operasional dan teknis guna memastikan seluruh sistem infrastruktur pangan berjalan optimal. Nantinya, penyediaan IPP dilakukan melalui renovasi/revitalisasi, pembangunan prasarana, penambahan sarana, dan/atau pembelian.

Penyediaan IPP akan melengkapi infrastruktur yang dimiliki BULOG. BULOG adalah perusahaan yang (sangat) besar: memiliki 26 pimpinan wilayah, 101 cabang, 474 kompleks gudang dengan 1.545 unit berkapasitas lebih 3,8 juta ton, 10 penggilingan padi, 7 rice to rice, 2 unit corn drying center, 4.250 pegawai, dan terhubung secara digital (meski belum penuh). Tidak banyak korporasi memiliki ‘kekuatan’ sebesar ini.

Dengan profil seperti itu, BULOG potensial menjadi perusahaan raksasa rantai pasok pangan, terutama beras dan pangan pokok lain, dengan layanan terpercaya dan prima untuk memberikan kesejahteraan masyarakat (luas). Kapasitas ini amat mendukung untuk menjalankan penugasan pelayanan publik (PSO) dari pemerintah dan melakukan fungsi komersial sekaligus secara bersamaan. Kedua fungsi ini bisa saling melengkapi.

Masalahnya, tugas PSO seringkali bersifat ad hoc, mendadak, tidak menentu, tidak berkelanjutan, dan seringkali situasinya sudah sulit dikendalikan. Misalnya, harga suatu komoditas pangan sudah terlanjur tinggi. Kalau pun BULOG melakukan intervensi dengan operasi pasar misalnya, ini tidak ubahnya petugas pemadam kebakaran. Selain bersifat reaktif, keberhasilannya sulit dipastikan. Berbagai sumber daya (manusia, waktu, uang, dan lainnya) sudah dikeluarkan. Masalahnya, ketika diaudit berbagai sumber daya yang sudah dikeluarkan itu tidak selalu diganti. BULOG pun tekor.

Ketidakmampuan BULOG memupuk keuntungan membuat korporasi sulit melakukan investasi. Baik investasi SDM maupun infrastruktur pendukung. Sebagian besar gudang BULOG, misalnya, adalah bangunan yang didirikan di era Orde Baru. Infrastruktur lainnya, seperti gudang modern, 10 penggilingan padi, 7 rice to rice, dan 2 unit corn drying center dibangun dari penyertaan modal negara (PMN) Rp2 triliun pada 2016. Sesuai mandat PP Nomor 70/2016, PMN ini untuk memperbaiki struktur permodalan dan
meningkatkan kapasitas BULOG dalam penyimpanan dan pengelolaan komoditas pangan.

Rizal Ramdhani menerangkan, penentuan 100 lokasi IPP berdasarkan potensi wilayah, terutama di sentra produksi pangan seperti Jawa, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. IPP juga menyasar wilayah terpencil dan daerah tertinggal, seperti Pulau Morotai dan Natuna. Prioritas juga untuk daerah yang belum memiliki gudang BULOG. Selain pemerataan infrastruktur juga memastikan distribusi dan stok pangan.

Mengacu Pasal 3 Ayat 7 Perpres 14/2026, IPP dituangkan dalam studi kelayakan sederhana yang ditetapkan BULOG setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kementerian Pertanian. BULOG juga melakukan kajian kelayakan finansial, sebelum dipilih konsultan, termasuk pelaksana. Penyediaan 100 IPP adalah proyek kolosal dengan anggaran besar. Oleh karena itu, selain didasarkan pada rencana cadangan pangan ke depan, juga perlu menimbang kondisi IPP eksisting dan variasi harga pangan.

Terkait hal itu, sebaiknya BULOG membuka-buka kembali pembelajaran dari pemanfaatan PMN Rp2 triliun yang dikucurkan pada 2015-2016. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2023, hingga paruh pertama 2022 realisasi proyek secara fisik baru 38,67%. BPK mencatat, realisasi terhambat karena kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Juga ada keterlambatan pekerjaan kontraktor, perselisihan nilai kontrak, serta tertundanya proyek gudang modern di Surabaya dan Makassar.

Ini terjadi karena, pertama, kebutuhan pembangunan infrastruktur pada saat itu hanya didasarkan kajian internal BULOG. Kantor Pusat BULOG mendata keinginan, bukan kebutuhan, masing-masing kantor wilayah BULOG. Apabila dikroscek ke kantor cabang BULOG belum tentu satu suara dengan kantor wilayah. Penentuan titik dengan kajian seadanya ini lalu diketok palu oleh DPR hingga terbitlah PP 70/2016. Ini yang menjadi dasar Kementerian BUMN menyetujui jenis, kapasitas dan lokasi infrastruktur.

Kedua, pembangunan berlarut-larut karena vendor tidak berani membangun tanpa ada studi kelayakan (feasibility study/FS). Akhirnya, FS dilakukan untuk sekitar 52 lokasi. Hasilnya: banyak lokasi tidak layak. Antara lain lahan tempat membangun ada di bukit berbatuan, lahan yang terpotong sungai, dan lainnya. Ini rerata terjadi pada lahan hibah dari pihak lain, salah satunya dari pemda. BULOG kemudian mencari lahan lain, membuat FS baru, dan persetujuan ulang ke Kementerian BUMN.

Peluang lokasi tidak layak bangun sangat mungkin terulang pada rencana 100 IPP kali ini. Sebab, sebanyak 52 IPP berada di lahan milik BULOG, 48 sisanya ada di tanah hibah pemda. Lokasi tidak tepat juga bisa terjadi ketika dasar pendirian hanya asumsi. Untuk kasus PMN 2015-2016, ini antara lain terjadi pada gudang kedelai yang dibangun BULOG di Sidoarjo dan Banyumas. Di dua lokasi itu tidak ada produksi kedelai. Kalau sumber kedelainya impor, apakah juga tepat gudang berdiri di sana?

Berpijak dari hal itu, sebaiknya BULOG (dan pemerintah) tidak mengulangi kejadian PMN 2015-2016. Oleh karena itu, sebaiknya dibuat FS terlebih dahulu baru ditentukan titik IPP. Agar lokasi dan jenis IPP yang dibangun benar-benar presisi. Tidak bolak-balik seperti di masa lalu karena terus berubah. Namun demikian, menilik Perpres 14/2026 yang namanya saja ada kata “Percepatan”, usulan agar tidak mengulang kejadian di masa lalu sepertinya tidak akan terwujud. Jika demikian, 100 IPP yang digadang-gadang segera tersedia itu mungkin baru selesai 10 tahun kemudian.

The post Bulog dan 100 Infrastruktur Pascapanen: Pembelajaran dari Masa Lalu appeared first on .

Probolinggo.Berdampak.net– Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, KH. Moh. Zuhri Zaini, menekankan pentingnya umat Islam untuk senantiasa mengamalkan kesunnahan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Menurut beliau, mengikuti kebiasaan Rasulullah bukan sekadar rutinitas, melainkan jalan mendatangkan keberkahan (barokah) yang nyata.

Dalam pengajian yang digelar pada Sabtu (02/05/26), Kiai Zuhri menjelaskan bahwa setiap tindakan yang dicontohkan oleh Nabi memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Beliau mengajak para santri dan masyarakat untuk tidak meremehkan amalan-amalan sunnah, meski terlihat sederhana dalam pandangan manusia.

Salah satu kebiasaan Nabi yang disorot oleh Kiai Zuhri adalah mengenai tata cara menuju tempat ibadah. Beliau memaparkan bahwa Rasulullah SAW memiliki kebiasaan unik saat berangkat dan pulang dari masjid, musala, atau tempat peribadatan lainnya, yakni dengan membedakan jalur yang dilewati.

“Kebiasaan Nabi dalam melaksanakan ibadah di masjid, musala, atau tempat ibadah lainnya adalah membedakan jalur antara saat masuk dan saat keluarnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, beliau mengungkapkan filosofi di balik perbedaan jalur tersebut. Menurutnya, setiap jengkal tanah yang dilewati manusia dalam rangka melaksanakan kebaikan akan mencatat rekam jejak spiritual pelakunya.

Tempat-tempat yang dilewati tersebut, lanjut Kiai Zuhri, kelak akan menjadi saksi yang berbicara di hadapan Allah SWT pada hari kiamat. Semakin banyak jalur yang dilewati untuk beribadah, maka semakin banyak pula saksi yang akan memberikan kesaksian atas amal kebaikan seseorang.

Selain masalah jalur perjalanan, Kiai Zuhri juga menjelaskan tentang pentingnya menjaga adab dalam beraktivitas. Salah satunya adalah kesunnahan mendahulukan anggota tubuh bagian kanan saat memulai aktivitas yang bersifat baik.

Beliau mencontohkan, mulai dari memakai baju, makan, hingga masuk ke dalam masjid, hendaknya dimulai dengan bagian kanan. Hal ini merupakan bentuk penghormatan terhadap kemuliaan amal yang sedang dilakukan oleh seorang mukmin.

Sebaliknya, untuk aktivitas yang sifatnya kurang baik atau berkaitan dengan urusan kebersihan diri yang bersifat kotor, Nabi mengajarkan untuk mendahulukan bagian kiri. Contohnya adalah saat memasuki kamar mandi atau melepas pakaian.

Kiai Zuhri berharap agar konsistensi dalam menjalankan sunnah ini dapat membentuk karakter umat yang religius dan disiplin. Beliau menegaskan bahwa keberkahan hidup akan senantiasa mengalir bagi mereka yang berusaha menghidupkan kembali sunnah Nabi di tengah kemajuan zaman.

The post Kiai Zuhri Zaini: Meneladani Kebiasaan Nabi Muhammad SAW Adalah Sumber Barokah appeared first on .

Probolinggo, Berdampak.net – Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui rangkaian kegiatan May Day yang penuh dengan suasana Guyub kembali menegaskan komitmen dalam membangun sinergi lintas sektor demi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan iklim investasi di daerah.

Kegiatan ini menjadi forum penyelarasan peran dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, unsur perangkat daerah terkait, dunia usaha/industri dan perwakilan pekerja. Melalui semangat kebersamaan yang dibangun dalam peringatan May Day, seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk memperkuat kerja kolaboratif yang berdampak pada penguatan iklim investasi di kabupaten Probolinggo yang harapannya berdampak pada kesejahteraan buruh dan ujungnya ke pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam sambutannya Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif mengajak untuk menjadikan peringatan May Day sebagai momentum memperkuat kesadaran bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab dan kontribusi dalam pembangunan dan memberikan apresiasi kepada seluruh serikat pekerja di Kabupaten Probolinggo yang dinilai turut menjaga keamanan dan kondusivitas daerah dengan sinergi di setiap kegiatan seperti may day.

Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menyampaikan bahwa Probolinggo sedang menuju daerah industri yang berkembang. Karena itu, semua pihak harus menjaga situasi tetap kondusif agar investor nyaman datang ke Kabupaten Probolinggo. Gus haris juga mengatakan keberadaan serikat merupakan mitra strategis dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan para pekerja dengan tetap harus menjaga situasi tetap kondusif agar investor datang dan Probolinggo menjadi daerah industri yang berkembang.

Keguyupan semakin terasa setelah senam bersama juga di lakukan pemberian menyerahkan klaim jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris, pemotongan tumpeng dan sarapan bersama Forkopimda dan perwakilan serikat pekerja serta penyerahan piagam penghargaan oleh Bupati Haris kepada DPC APINDO Kabupaten Probolinggo atas prestasi peringkat lima terbaik se-Jawa Timur dalam ajang Rakerkonprov) APINDO Jawa Timur tahun 2026.

Kegiatan ini diakhiri dengan pemeriksaan Kesehatan gratis oleh Bupati Haris bersama jajaran Forkopimda yang disediakan oleh Rumah Sakit Rizani Paiton dan Rumah Sakit Wonolangan serta pengundian door prize kegiatan kepada peserta yang hadir. (rh)

The post May Day Guyub, Bentuk Sinergisitas Lintas Sektor Kabupaten Probolinggo, Pertegas Komitmen untuk Investasi appeared first on .

Probolinggo, Berdampak.net – Hari Buruh Internasional bukan sekadar rutinitas kalender tahunan, melainkan momentum sakral untuk merefleksikan kembali sejauh mana negara dan kita semua telah memberikan penghormatan kepada mereka yang menjadi tulang punggung ekonomi bangsa. Di Kabupaten Probolinggo, geliat industri dan pertanian tak lepas dari tetesan keringat para buruh yang tak kenal lelah demi menghidupi keluarga.

Kami di DPD Partai Gelora Kabupaten Probolinggo melihat bahwa buruh adalah aset paling berharga dalam struktur pembangunan daerah. Tanpa kesejahteraan yang layak bagi pekerja, stabilitas ekonomi daerah akan rapuh. Oleh karena itu, peringatan May Day tahun ini harus menjadi titik balik bagi perbaikan ekosistem ketenagakerjaan di wilayah kita.

Ketua DPD Partai Gelora Probolinggo menegaskan bahwa harapan utama kita adalah melihat transformasi buruh dari sekadar objek produksi menjadi mitra strategis pembangunan. Kita ingin para buruh di Probolinggo tidak hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas dengan dukungan jaminan sosial dan perlindungan hukum yang kuat.

Pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang sehat, namun tetap mengedepankan hak-hak dasar pekerja. Keseimbangan antara kemudahan berusaha dan perlindungan buruh adalah kunci utama untuk memajukan Kabupaten Probolinggo menuju arah baru yang lebih sejahtera.

Partai Gelora menyadari bahwa tantangan di masa depan, seperti otomatisasi dan digitalisasi, akan berdampak pada sektor ketenagakerjaan. Maka, kami mendorong adanya program upskilling dan reskilling bagi para buruh di Probolinggo agar mereka tetap relevan dan memiliki daya tawar yang tinggi di pasar kerja global.

Kami juga menyoroti pentingnya dialog bipartit yang harmonis antara pengusaha dan pekerja. Jangan sampai ada sumbatan komunikasi yang mengakibatkan konflik. Kita harus mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan setiap sengketa industrial yang terjadi di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Harapan kami, upah minimum yang ditetapkan tidak hanya sekadar angka formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang kian meningkat. Kesejahteraan buruh secara langsung akan meningkatkan konsumsi domestik, yang pada gilirannya akan memutar roda ekonomi lokal kita lebih kencang.

Kepada seluruh buruh di Kabupaten Probolinggo, kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Dedikasi kalian di pabrik-pabrik, di sawah-sawah, dan di sektor jasa adalah energi utama yang menjaga denyut nadi kabupaten ini tetap berdetak di tengah berbagai tantangan ekonomi dunia.

Partai Gelora berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan publik yang pro-rakyat dan pro-pekerja. Kami akan menjadi jembatan bagi aspirasi buruh untuk sampai ke meja pengambil kebijakan, memastikan suara dari akar rumput tidak hanya didengar, tetapi juga dilaksanakan.

Momentum Hari Buruh ini juga harus menjadi pengingat bagi para pengusaha untuk memperlakukan pekerja sebagai manusia seutuhnya, bukan sekadar angka di laporan keuangan. Lingkungan kerja yang aman, sehat, dan manusiawi adalah hak yang tidak boleh ditawar dalam kondisi apa pun.

Kita juga berharap adanya perhatian khusus bagi buruh perempuan dan buruh lepas di Probolinggo. Perlindungan terhadap hak-hak maternitas dan kesetaraan upah harus ditegakkan tanpa diskriminasi, demi menciptakan keadilan sosial yang merata bagi seluruh elemen pekerja.

Ketua DPD Partai Gelora Probolinggo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan moral kepada para buruh. Menghargai produk lokal dan menghargai jasa pekerja adalah langkah sederhana namun bermakna dalam memperkuat solidaritas sosial di tengah-tengah kita.

Ke depan, kami memimpikan Kabupaten Probolinggo menjadi pusat industri yang ramah pekerja, di mana pertumbuhan ekonomi berjalan selaras dengan peningkatan indeks kebahagiaan para buruhnya. Ini bukan mimpi yang mustahil jika kita semua bersedia berkolaborasi dan membuang ego sektoral.

Mari kita jadikan Hari Buruh ini sebagai energi positif untuk bangkit. Kita lupakan sejenak perbedaan, dan fokus pada satu tujuan: menjadikan buruh Indonesia, khususnya di Probolinggo, sebagai kelas menengah baru yang mandiri secara ekonomi dan kuat secara martabat.

Akhir kata, selamat Hari Buruh Internasional. Teruslah berkarya dengan semangat “Gelombang Rakyat”. Bersama-sama, kita akan membawa Probolinggo dan Indonesia menuju kekuatan ekonomi baru dunia yang berkeadilan bagi seluruh rakyatnya. (pm)

The post Harapan Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Probolinggo Menyongsong Hari Buruh appeared first on .

Oleh: Agus Pakpahan
Serial Tropikanisasi-Kooperatisasi
Edisi 1 Mei 2026

Delapan belas tahun lalu, tepatnya pada 2008, Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS). Lahirnya beleid ini semestinya menjadi tonggak peradaban—sebuah deklarasi bahwa bangsa ini telah selesai dengan cara pandang “kumpul-angkut-buang” dan beralih menuju sistem pengelolaan yang bertanggung jawab. Namun, bencana demi bencana yang terus berulang hingga hari ini membawa kita pada pertanyaan yang menggantung: apakah kita, sebagai bangsa, sesungguhnya ignorant terhadap sampah?

Setengah Abad Tanpa Payung Hukum

Ketika negara-negara maju sudah bergulat dengan teknologi pengolahan sampah sejak pertengahan abad ke-20, Indonesia selama puluhan tahun pasca-kemerdekaan hanya mengandalkan pendekatan kebersihan kota yang parsial. Regulasi tentang sampah tersebar di berbagai peraturan daerah dan sektoral, tanpa ada satu pun undang-undang setingkat nasional yang menempatkan sampah sebagai isu strategis kemanusiaan dan lingkungan.

UU No. 18 Tahun 2008 lahir justru sebagai respons terhadap meningkatnya krisis lingkungan akibat timbunan sampah yang tak tertangani secara sistematis. UU ini menandai pergeseran paradigma dari “kumpul-angkut-buang” menjadi reduce-reuse-recycle (3R), serta menekankan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Secara normatif, UU ini tampak progresif karena menyasar akar masalah—yakni produksi dan konsumsi yang tidak ramah lingkungan—bukan hanya pada penanganan limbah akhir.

Namun fakta bahwa Indonesia membutuhkan waktu 63 tahun sejak kemerdekaan untuk memiliki undang-undang khusus tentang sampah bukanlah sekadar keterlambatan birokrasi. Ia adalah cermin dari ignorance struktural: sampah tidak pernah dianggap cukup penting untuk menjadi prioritas nasional.

Ironi Pasca-2008: Regulasi Progresif, Bencana Berulang

Kehadiran UU No. 18/2008 seharusnya mengakhiri era pengabaian. Namun data menunjukkan realitas yang berbeda. Indonesia menghasilkan sekitar 56,63 juta ton sampah per tahun, dan baru 39,01% yang dikelola secara layak sementara mayoritas sisanya masih dibuang ke tempat pembuangan akhir terbuka (open dumping) yang mencemari lingkungan. Pada 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan 336 kabupaten/kota dalam status darurat sampah.

Yang lebih tragis, gunungan sampah terus memakan korban jiwa:

· 11 Agustus 2025, TPA Galuga, Bogor. Agus Haris Mulyana (49), operator alat berat, tewas tertimbun longsoran sampah saat bekerja meratakan tumpukan sampah. Satu nyawa melayang dalam rutinitas harian yang seharusnya aman.

· 8 Maret 2026, TPST Bantargebang, Bekasi. Gunungan sampah setinggi 50 meter longsor dan mengubur para pemulung, sopir truk, dan pemilik warung. Tujuh orang tewas. Menteri Lingkungan Hidup menyebut insiden ini sebagai “bukti nyata kegagalan sistemik pengelolaan sampah” dan menegaskan bahwa metode open dumping di lokasi tersebut melanggar UU No. 18/2008.

Rentetan bencana ini memunculkan kontradiksi yang tajam: bagaimana mungkin sebuah negara yang telah memiliki undang-undang pengelolaan sampah selama hampir dua dekade masih menyaksikan warganya tewas tertimbun sampah? Jawabannya terletak pada kesenjangan antara norma dan implementasi. Paradigma “kumpul-angkut-buang” yang ingin diakhiri oleh UU tersebut, dalam praktiknya masih bertahan di ratusan TPA di seluruh Indonesia.

Akar Ignorance: Dari Epistemologi ke Anggaran

Untuk memahami mengapa nyawa manusia masih terkubur di bawah gunungan sampah, kita harus menelusuri akar ignorance ini pada beberapa lapisan. Pertama adalah ketidaktahuan epistemologis. Sampah dipahami secara sempit sebagai benda kotor yang harus dijauhkan dari pandangan, bukan sebagai konsekuensi tak terhindarkan dari cara kita memproduksi dan mengkonsumsi. Paradigma ini membuat kebijakan selalu berfokus pada hilir (mencari lahan TPA baru) dan mengabaikan hulu (mengurangi sampah dari sumbernya).

Kedua adalah pengabaian institusional. Sebelum 2015, Indonesia bahkan tidak memiliki lembaga setingkat eselon I yang khusus menangani sampah. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) baru terbentuk pada 2015—tujuh tahun setelah UU disahkan. Artinya, selama hampir satu dekade, Indonesia memiliki undang-undang tanpa memiliki komando nasional yang kuat untuk mengeksekusinya.

Ketiga adalah pengabaian anggaran yang bersifat masif. Rata-rata alokasi APBD untuk pengelolaan sampah hanya berkisar 0,4% hingga 0,7%—jauh di bawah rekomendasi minimum 3%. Ini menunjukkan bahwa sampah tidak pernah menjadi prioritas fiskal, meskipun dampaknya telah merenggut nyawa.

Melampaui Ignorance: Sampah sebagai Peradaban yang Tertunda

Ketidaktahuan terbesar kita bukanlah pada kegagalan mengelola sampah, melainkan pada kegagalan melihat bahwa gunungan sampah itu sesungguhnya menyimpan potensi peradaban. Di sinilah Black Soldier Fly (BSF)—serangga yang disebut sebagai “lalat hitam”—memainkan peran sebagai agen biokonversi yang menjembatani krisis sampah dengan krisis pangan.

Untuk memahami potensi ini, mari kita telusuri aliran material yang terjadi ketika sampah organik tidak lagi ditimbun di TPA, melainkan diolah oleh larva BSF. Setiap 1 ton sampah organik yang diolah dengan sistem biokonversi BSF menghasilkan:

· 200–250 kg larva segar dengan kandungan protein kasar 40–45% dan lemak 25–30%, yang setara dengan 80–110 kg protein murni. Protein ini dapat menjadi pakan ternak berkualitas tinggi atau, melalui teknologi pangan modern, menjadi sumber pangan manusia.

· 250–350 kg kasgot (frass), yaitu residu pencernaan larva yang kaya akan nitrogen (2–3%), fosfor (1–2%), kalium (1–2%), dan karbon organik—sebuah pupuk organik premium yang dapat memulihkan kesuburan tanah tropis yang telah lama terdegradasi.

· Reduksi massa sampah hingga 60% sampai 80%, yang berarti volume sampah yang harus ditimbun berkurang drastis, memperkecil risiko longsor seperti yang terjadi di Leuwigajah, Galuga, dan Bantargebang. Kalau biokonversi BSF diterapkan maka tidak ada sampah organik yang diangkut ke TPA atau no-organic waste.

Dari sudut pandang lingkungan, biokonversi BSF adalah lompatan kuantum. Di TPA open dumping, sampah organik terdekomposisi secara anaerobik dan menghasilkan metana (CH₄)—gas rumah kaca dengan potensi pemanasan global 25–28 kali CO₂. Sebaliknya, proses biokonversi BSF berlangsung secara aerobik dan cepat (12–14 hari) dengan emisi gas rumah kaca hingga 90% lebih rendah. Apabila seluruh sampah organik Indonesia yang tidak terkelola—sekitar 23 juta ton per tahun—diolah dengan BSF, potensi pengurangan emisi mencapai 4–6 juta ton CO₂-ekuivalen per tahun, setara dengan menghilangkan emisi 1–1,5 juta mobil penumpang dari jalan raya.

Dari sudut pandang ekonomi, potensi nilainya tidak kalah mencengangkan. Menggunakan harga pasar 2025, 1 ton sampah organik yang diolah BSF dapat menghasilkan nilai ekonomi Rp1–2 juta dari kombinasi tepung larva dan pupuk kasgot. Pada skala nasional, potensi nilai brutonya mencapai Rp23–46 triliun per tahun—sebuah angka yang melampaui total alokasi APBD untuk pengelolaan sampah di seluruh Indonesia.

Yang lebih penting, biokonversi BSF menjawab dua krisis sekaligus: krisis sampah dan krisis protein. Produksi 80–110 kg protein murni dari 1 ton sampah organik cukup untuk memenuhi kebutuhan protein harian 1.300–1.800 orang. Pada skala nasional, biokonversi seluruh sampah organik Indonesia berpotensi menyediakan 1,8–2,5 juta ton protein murni per tahun—cukup untuk memenuhi kebutuhan protein 80–110 juta penduduk. Inilah jawaban atas ironi yang selama ini membelenggu: Indonesia mengimpor daging dan susu sambil menimbun sampah organik yang sesungguhnya dapat menjadi sumber protein.

Mengakhiri Siklus Ignorance

Apakah kita bangsa yang ignorant terhadap sampah? Data dan fakta memberikan jawaban yang sulit dibantah. Penerbitan UU No. 18/2008 yang baru lahir 63 tahun setelah kemerdekaan, ketiadaan lembaga eselon I khusus hingga 2015, alokasi anggaran yang sangat minim, serta jatuhnya korban jiwa secara berulang adalah bukti bahwa bangsa ini masih belum menempatkan pengelolaan sampah sebagai prioritas kemanusiaan.

Namun, ignorance bukanlah takdir. Ironi terbesar dari tragedi sampah di Indonesia adalah bahwa material yang membunuh itu sesungguhnya menyimpan kehidupan. Larva BSF hanyalah “teknologi biologis” yang telah disediakan oleh Tuhan YME untuk menutup siklus. Sampah organik bukanlah sampah; ia adalah pakan, pangan, pupuk, dan energi yang salah tempat.

Biokonversi BSF adalah bentuk paling nyata dari lompatan kuantum—ia tidak mengurangi sampah secara bertahap, tetapi melompati paradigma linear “produksi-konsumsi-buang” menuju siklus “produksi-konsumsi-regenerasi” dalam satu lompatan biologis. Sampah yang kemarin membunuh, hari ini menghidupi.

Tragedi Leuwigajah pada 2005 melahirkan Hari Peduli Sampah Nasional. Tragedi Bantargebang 2026 harus menjadi titik balik berikutnya, di mana kita tidak lagi memandang sampah sebagai sesuatu yang bisa ditimbun dan dilupakan. Karena dalam setiap gunungan sampah yang menggunung, tersimpan potensi kehidupan—dan dalam setiap longsorannya, tersimpan nyawa yang seharusnya bisa diselamatkan. Bangsa ini tidak bisa terus-menerus belajar melalui kematian. Sudah waktunya kita bertindak, mengubah gunung sampah menjadi gunung protein, lautan minyak, dan pupuk penyubur tanah dan peradaban, sebelum gunung berikutnya menelan korban lagi. Itulah wajah peradaban yang selaras dengan hukum kehidupan.

The post Apakah Kita Bangsa yang Ignorance terhadap Sampah? appeared first on .

Oleh : Viki Hamzah, (Komisioner KPU Kota Probolinggo)

Hari ini Kamis 30 April 2026 kita memperingati Hari Keterbukaan Informasi Nasional. Momen ini menjadi pengingat penting bahwa keterbukaan informasi merupakan hak setiap warga negara dan menjadi landasan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan dapat dipercaya.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum, KPU Kota Probolinggo memegang teguh prinsip bahwa setiap informasi yang berkaitan dengan tugas, fungsi, wewenang, dan kegiatan penyelenggaraan pemilu adalah informasi yang terbuka untuk umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterbukaan informasi yang KPU laksanakan bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan bentuk tanggung jawab kami sebagai penyelenggara pemilihan umum kepada seluruh masyarakat Kota Probolinggo. Dengan melalui penyediaan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu, dan mudah diakses, kami berusaha membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang berlangsung di daerah kota Probolinggo tercinta ini. Berbagai informasi mulai dari jadwal kegiatan pemilu, daftar pemilih, daftar calon, hingga hasil penghitungan suara, kami sampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat mengawasi dan berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Peringatan hari keterbukaan informasi juga menjadi momentum bagi KPU Kota Probolinggo untuk terus memperbaiki dan meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat. Melalui PPID, kami senantiasa berusaha menyediakan saluran akses informasi yang beragam, baik melalui Media Sosial, papan pengumuman resmi (Website), maupun layanan langsung di kantor KPU Kota Probolinggo, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa hambatan.

Kami mengajak seluruh warga Kota Probolinggo untuk memanfaatkan hak atas informasi utamanya berkaitan dengan pemilu secara bijak, serta turut serta dalam mengawasi dan mendukung penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Bersama-sama, dengan keterbukaan sebagai landasan, kita wujudkan demokrasi yang kuat dan berkeadilan di Kota Probolinggo.

The post Hari Keterbukaan Informasi Nasional: KPU Kota Probolinggo Siap Berbagi, Masyarakat Berhak Tahu appeared first on .