Pasuruan, Berdampak.net– Bupati Pasuruan kembali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dari 10 desa di Kecamatan Lekok dan Nguling yang selama puluhan tahun hidup dalam bayang-bayang konflik agraria dengan TNI Angkatan Laut.
Komitmen tersebut ditunjukkan dengan langkah langsung ke Jakarta bersama perwakilan warga, DPRD Kabupaten Pasuruan, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rombongan ini melakukan audiensi dengan beberapa fraksi di DPR RI serta melanjutkan agenda ke Kementerian Pertahanan guna mencari solusi terbaik atas konflik yang telah berlangsung lama.
Bupati Pasuruan menyampaikan bahwa konflik agraria ini bukan hanya persoalan status kepemilikan lahan, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat untuk hidup dengan tenang, aman, dan sejahtera. Selama bertahun-tahun, ketidakpastian hukum atas lahan telah berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi warga di Lekok dan Nguling.
“Sebagai kepala daerah, sudah menjadi tanggung jawab kami untuk hadir, mendengar langsung aspirasi masyarakat, dan memperjuangkannya sampai ke pemerintah pusat,” tegas Bupati Pasuruan.
Melalui audiensi tersebut, Bupati berharap pemerintah pusat dapat memahami kondisi riil yang terjadi di lapangan serta membuka ruang dialog yang adil bagi semua pihak. Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkomitmen mengawal proses ini secara berkelanjutan hingga tercapai solusi yang memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, serta harapan baru bagi masyarakat.
Perjuangan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju penyelesaian konflik agraria secara menyeluruh, demi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan rakyat. (fj)