HMI Membutuhkan Gagasan Besar, Bukan Sekadar Perebutan Jabatan

Oleh: Viki Hamzah*

Ada satu pemandangan yang kerap berulang setiap kali sebuah organisasi besar memasuki momentum pergantian kepemimpinan. Ruang-ruang diskusi semakin ramai, pertemuan antarkader semakin intens, komunikasi politik semakin terbuka, dan nama-nama calon pemimpin mulai diperbincangkan. Setiap kelompok memiliki perhitungan, setiap kandidat membawa harapan, dan setiap pendukung memiliki alasan untuk memperjuangkan pilihannya.

Pemandangan semacam itu bukan sesuatu yang keliru. Dalam organisasi, pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari proses demokrasi dan regenerasi. Namun, ada satu pertanyaan penting yang sering kali tenggelam di tengah hiruk-pikuk kontestasi yakni setelah kongres selesai dan pemimpin baru terpilih, gagasan besar apa yang sesungguhnya akan diperjuangkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)?

Pertanyaan ini menjadi relevan menjelang Kongres HMI di Lampung. Kongres seharusnya tidak hanya menjadi ruang untuk menentukan siapa yang akan menduduki kursi kepemimpinan, tetapi juga menjadi momentum untuk membaca kembali arah perjuangan organisasi. Sebab, organisasi sebesar HMI tidak boleh kehilangan orientasi hanya karena terlalu sibuk mengurus pergantian kepemimpinan.

HMI memiliki sejarah panjang dalam perjalanan intelektual, sosial, politik, dan kebangsaan Indonesia. Sejak didirikan oleh Lafran Pane pada 5 Februari 1947, HMI hadir dengan semangat keislaman dan keindonesiaan. Sejarah tersebut bukan sekadar catatan masa lalu yang dibanggakan dalam setiap forum kaderisasi. Lebih dari itu, sejarah merupakan tanggung jawab yang harus diterjemahkan menjadi keberanian menghadapi persoalan zaman. Karena itu, Kongres di Lampung semestinya menjadi ruang untuk mempertemukan kembali idealisme, intelektualitas, dan tanggung jawab kebangsaan.

Ketika Jabatan Lebih Ramai Dibicarakan daripada Gagasan

Dalam dinamika organisasi, kompetisi untuk menduduki posisi kepemimpinan merupakan sesuatu yang wajar. Setiap kader memiliki hak untuk menawarkan diri, menyampaikan visi, dan memperoleh dukungan. Namun, persoalan muncul ketika kompetisi tersebut lebih banyak diwarnai oleh transaksi dukungan, konsolidasi kelompok, dan kalkulasi kemenangan dibandingkan perdebatan tentang masa depan organisasi.

Kita tentu tidak ingin melihat kongres hanya menjadi arena pertarungan siapa yang paling kuat mengumpulkan suara. Sebab, kemenangan dalam pemungutan suara belum tentu menjadi kemenangan bagi organisasi.

Ada perbedaan mendasar antara kader yang ingin memimpin untuk memperjuangkan gagasan dan kader yang ingin memimpin semata-mata untuk memperoleh jabatan. Yang pertama melihat kepemimpinan sebagai amanah perjuangan, sedangkan yang kedua berpotensi menjadikan organisasi sebagai tangga kepentingan pribadi atau kelompok.

Kritik ini bukan untuk menafikan pentingnya kontestasi dalam organisasi. Justru sebaliknya, kritik ini merupakan pengingat bahwa demokrasi internal harus memiliki substansi. Jangan sampai prosedur demokrasi berjalan dengan baik, tetapi nilai-nilai yang seharusnya menjadi ruh organisasi justru semakin jauh dari praktiknya. Kongres seharusnya menjadi tempat gagasan saling diuji, bukan sekadar tempat kekuatan politik internal saling berhadapan.

Mengembalikan HMI sebagai Rumah Gagasan

Salah satu tantangan terbesar HMI hari ini adalah bagaimana menjaga relevansi organisasi di tengah perubahan zaman. Dunia mahasiswa tidak lagi sama dengan beberapa dekade lalu. Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, perubahan lanskap ekonomi, krisis lingkungan, ketimpangan sosial, hingga melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi menghadirkan persoalan baru yang membutuhkan jawaban serius.

Di tengah perubahan tersebut, HMI tidak cukup hanya mengandalkan kebesaran sejarah dan romantisme masa lalu. HMI harus mampu melahirkan gagasan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kader tidak cukup hanya pandai berpidato tentang independensi, keislaman, dan keindonesiaan, tetapi juga harus mampu menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam kerja intelektual dan pengabdian nyata.

Dalam konteks ini, tujuan HMI sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar, yakni terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridai Allah SWT, harus kembali menjadi kompas perjuangan.

Tujuan tersebut sesungguhnya mengandung pesan yang sangat mendalam. HMI tidak hanya dituntut melahirkan kader yang memiliki kemampuan akademis, tetapi juga manusia yang mampu menciptakan perubahan, mengabdi kepada masyarakat, dan mengambil tanggung jawab atas persoalan bangsa.

Pemikiran Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed (1970) memberikan perspektif penting tentang pendidikan yang membebaskan. Pendidikan tidak seharusnya berhenti pada proses menerima dan menghafalkan pengetahuan, tetapi harus mendorong kesadaran kritis agar manusia mampu memahami realitas dan melakukan perubahan terhadap kondisi yang tidak adil.

Semangat tersebut relevan dengan tradisi perkaderan HMI. Kaderisasi semestinya tidak hanya menghasilkan kader yang memahami materi-materi organisasi, tetapi juga individu yang memiliki kemampuan membaca persoalan, membangun argumentasi, menawarkan solusi, dan berani mengambil peran di tengah masyarakat.

HMI harus kembali menjadi rumah bagi perdebatan intelektual yang sehat. Perbedaan pandangan tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman terhadap soliditas organisasi. Justru melalui perbedaan gagasan, kualitas pemikiran kader dapat tumbuh dan berkembang. Organisasi yang sehat bukan organisasi yang seluruh kadernya selalu memiliki pendapat sama, melainkan organisasi yang mampu mengelola perbedaan untuk melahirkan keputusan terbaik.

Independensi HMI dan Godaan Kekuasaan

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah menjaga independensi organisasi. HMI memiliki tradisi independensi yang menjadi salah satu identitas penting dalam perjalanan sejarahnya. Independensi bukan berarti menutup diri dari dunia politik, tetapi memastikan bahwa sikap dan keputusan organisasi tidak dikendalikan oleh kepentingan kekuasaan maupun kepentingan kelompok tertentu.

Dalam realitasnya, hubungan antara organisasi mahasiswa dan kekuasaan selalu menghadirkan dilema. Di satu sisi, kader HMI memiliki hak untuk terlibat dalam ruang-ruang politik dan pemerintahan. Di sisi lain, keterlibatan tersebut tidak boleh menghilangkan daya kritis dan keberanian organisasi untuk menyampaikan kebenaran.

Di sinilah independensi diuji, bukan ketika organisasi sedang berada di luar kekuasaan, melainkan ketika kader-kadernya mulai memasuki lingkaran kekuasaan. Robert Michels melalui teorinya tentang Iron Law of Oligarchy (1911) menjelaskan bahwa organisasi yang semakin besar dan kompleks memiliki kecenderungan melahirkan pemusatan kekuasaan pada kelompok elite. Kecenderungan ini dapat membuat kepentingan mempertahankan posisi kepemimpinan lebih dominan daripada kepentingan awal organisasi.

Pemikiran tersebut menjadi bahan refleksi bagi HMI. Jangan sampai organisasi yang sejak awal dibangun untuk membentuk insan cita justru terjebak dalam budaya elite yang lebih sibuk mempertahankan pengaruh daripada memperjuangkan perubahan. Jabatan dalam organisasi semestinya menjadi instrumen untuk memperbesar manfaat perjuangan, bukan menjadi tujuan akhir dari proses perkaderan.

Karena itu, siapa pun yang terpilih dalam Kongres HMI di Lampung harus memahami bahwa kepemimpinan bukanlah hadiah atas keberhasilan memenangkan kontestasi. Kepemimpinan adalah amanah yang menuntut tanggung jawab lebih besar, termasuk keberanian untuk dikritik oleh kadernya sendiri.

Kritik terhadap Tradisi Perkaderan dan Dinamika Organisasi

Kritik terhadap HMI tidak boleh berhenti pada persoalan perebutan jabatan. Ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana organisasi memastikan bahwa proses perkaderannya benar-benar melahirkan kader berkualitas. Kita perlu bertanya secara jujur yakni apakah perkaderan HMI telah cukup kuat membangun tradisi membaca, menulis, meneliti, dan berdiskusi? Apakah forum-forum organisasi lebih banyak menghasilkan gagasan untuk masyarakat atau justru menghabiskan energi dalam konflik internal? Apakah keberhasilan seorang kader masih diukur dari kapasitas intelektual dan kontribusinya, atau mulai bergeser pada kedekatannya dengan elite organisasi?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut memang tidak selalu nyaman untuk didengar. Namun, organisasi yang besar harus memiliki keberanian melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri.
Jangan sampai kader lebih mengenal peta kekuatan politik internal daripada memahami persoalan sosial di sekitarnya. Jangan sampai kemampuan membangun koalisi lebih dihargai daripada kemampuan menyusun argumentasi. Jangan pula sampai forum-forum perkaderan hanya menjadi ruang reproduksi pengetahuan lama tanpa keberanian mengembangkan pemikiran baru.

HMI membutuhkan pembaruan tradisi intelektual. Kader harus didorong untuk menulis opini, melakukan penelitian, mengembangkan kajian kebijakan publik, mengadvokasi persoalan masyarakat, serta membangun gerakan sosial yang memiliki dampak nyata.

Kader HMI harus hadir dalam berbagai persoalan bangsa, mulai dari pendidikan, kemiskinan, korupsi, ketimpangan ekonomi, demokrasi, hingga persoalan lingkungan. Kehadiran tersebut tidak cukup melalui pernyataan sikap atau demonstrasi sesaat, tetapi harus disertai kemampuan menawarkan solusi yang terukur. Dengan demikian, HMI tidak hanya dikenal sebagai organisasi yang memiliki sejarah besar, tetapi juga sebagai organisasi yang terus memberikan kontribusi terhadap masa depan Indonesia.

Kongres Lampung: Momentum Menentukan Arah Perjuangan

Kongres HMI di Lampung seharusnya menjadi momentum untuk melakukan lebih dari sekadar pergantian kepemimpinan. Forum tertinggi organisasi ini perlu menjadi ruang evaluasi sekaligus perumusan agenda strategis HMI dalam menghadapi tantangan masa depan. Ada beberapa pertanyaan mendasar yang layak menjadi bahan perdebatan dalam kongres. Bagaimana memperkuat kualitas perkaderan? Bagaimana mengembalikan tradisi intelektual di tengah budaya digital yang serba cepat? Bagaimana menjaga independensi organisasi ketika kader-kadernya berada dalam berbagai kepentingan politik? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana memastikan HMI tetap memiliki keberpihakan terhadap persoalan masyarakat?

Pertanyaan tersebut seharusnya lebih banyak mendapatkan perhatian daripada sekadar siapa yang akan menjadi ketua umum berikutnya.
Para kandidat pemimpin HMI juga perlu menunjukkan kualitas gagasannya. Visi dan misi tidak boleh berhenti sebagai rangkaian kalimat indah dalam forum penyampaian program. Harus ada keberanian menawarkan agenda perubahan yang konkret, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kongres bukan hanya tentang memenangkan suara, melainkan tentang memenangkan kepercayaan kader. Bukan hanya tentang membangun kekuatan politik internal, melainkan tentang membangun kembali kekuatan intelektual dan moral organisasi. Siapa pun yang nantinya memperoleh amanah kepemimpinan harus mampu merangkul seluruh elemen organisasi. Sebab, setelah kontestasi berakhir, HMI tetap membutuhkan seluruh kadernya untuk bergerak bersama. Perbedaan pilihan tidak boleh berubah menjadi permusuhan yang melemahkan rumah perjuangan itu sendiri.

Jangan Biarkan Sejarah Besar Kehilangan Masa Depan

HMI telah melewati berbagai zaman dengan dinamika dan tantangannya masing-masing. Organisasi ini pernah menjadi bagian penting dalam melahirkan pemikir, pemimpin, intelektual, dan tokoh bangsa. Namun, kebesaran masa lalu tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti melakukan pembenahan.
Sejarah memang penting untuk dikenang, tetapi masa depan harus diperjuangkan. Kebanggaan terhadap para pendahulu harus diwujudkan melalui keberanian generasi hari ini untuk melahirkan karya dan gagasan yang lebih besar.

Kongres di Lampung semestinya menjadi titik balik untuk mengembalikan orientasi perjuangan HMI. Tidak cukup hanya melahirkan pemimpin baru, tetapi harus mampu melahirkan arah baru. Tidak cukup hanya menyatukan kekuatan politik kader, tetapi juga menyatukan visi intelektual dan tanggung jawab kebangsaan.

Pada akhirnya, HMI tidak akan dikenang hanya karena siapa yang pernah menjadi ketua umum, siapa yang paling kuat dalam kontestasi, atau siapa yang berhasil memenangkan pertarungan politik internal. HMI akan dikenang karena gagasan yang dilahirkan, nilai yang dipertahankan, dan kontribusi yang diberikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Sebab, organisasi yang besar bukanlah organisasi yang hanya berhasil melahirkan banyak pemimpin, melainkan organisasi yang mampu melahirkan pemimpin dengan gagasan besar dan keberanian memperjuangkannya.

Oleh karena itu, menjelang Kongres HMI di Lampung, ada pesan yang patut direnungkan oleh seluruh kader yakni jangan sampai kita terlalu sibuk memperebutkan siapa yang akan duduk di kursi kepemimpinan, hingga lupa memikirkan ke mana arah perjuangan organisasi akan dibawa.
HMI membutuhkan gagasan besar, bukan sekadar perebutan jabatan. Sebab, yang dipertaruhkan dalam kongres bukan hanya masa depan kepemimpinan, tetapi juga masa depan sebuah cita-cita perjuangan.

*Komisioner KPU Kota Probolinggo

**Redaksi tidak bertanggungjawab atas segala bentuk judul dan isi dari opini, sepenuhnya tanggungjawab penulis

Gawai Menguat, Minat Baca Melemah, TKA Menanti.

Hadirnya teknologi seperti gawai bukanlah menjadi penghambat utama dunia pendidikan. Teknologi seperti gawai justru sangat membantu dalam mencari informasi lebih cepat dan memberikan kemudahan untuk mengakses berbagai hal positif. Namun pertanyaanya : apakah gawai sudah digunakan dengan waktu yang tepat?.

Konten digital memberikan hiburan secara cepat dan singkat, jika bosan anak-anak bisa menggeser ke konten digital berikutnya. Sedangkan membaca membutuhkan perhatian, kesabaran dan usaha untuk memahami isi bacaan. Jika kebiasaan bermain gawai tidak diimbangi dengan kegiatan yang melatih konsentrasi dan pemahaman, kesempatan anak untuk memperkuat kemampuan baca secara mendalam berkurang. Permasalahan ini bukan tentang memilih buku atau gawai secara absolut. Permasalahan utamanya adalah bagaimana teknologi digunakan secara bijak tanpa mengurangi waktu atau ruang untuk membaca dalam kehidupan anak.

Berdasarkan pengalaman dilapangan, beberapa anak saat diberikan arahan untuk membaca 15 menit, terlihat kurang antusias, merasa gelisah dan terburu-buru mengakhiri membaca, pada akhirnya anak tidak benar-benar paham terhadap konteks bacaan yang dibaca. Fenomena ini patut menjadi perhatian, terutama ketika kebiasaan membaca belum tumbuh secara kokoh serta tuntunan dunia pendidikan yang mengharuskan anak memiliki kemampuan memahami informasi, berpikir kritis dan bernalar.

Di tengah kemudahan mengakses informasi, mengapa kebiasaan membaca anak justru semakin memudar?. Pertanyaan ini menjadi penting ketika anak dihadapkan dengan berbagai tuntunan akademik, termasuk tes kemampuan akademik (TKA). Apakah mereka telah memiliki kebiasaan belajar yang cukup untuk menghadapai tantangan ini ?. ini bukan persoalan apakah anak-anak menyukai buku atau tidak. Pada dasarnya membaca merupakan pondasi yang begitu penting dan termasuk kunci utama dalam perkembangan akademik, kognitif, kecerdasan, empati dan kesuksesan di era digital. Membaca erat kaitannya dengan seluruh mata pelajaran yang ada dan sangat dibutuhkan sebagai bentuk pemahaman.
Tatangan kemampuan membaca di Indonesia tercermin dalam hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2025 mencapai 365 point. Skor ini menunjukkan peningkatan yang begitu pesat meskipun hanya naik sekitar 6-7 point dari skor tahun 2022 (359). Meskipun meningkat, capaian ini masih jauh dibawah rata-rata standart OECD (461) dan menempatkan Indonesia di peringkat bawah dikawasan ASEAN. Pada tingkat literasi dasar hanya sekitar 55% siswa kelas 6 SD yang mencapai literasi minimum berdasarkan data terakhir ANBK. Fakta lainnya bahwa pemanfaatan perpustakaan di sekolah Indonesia, baru sekitar 28% yang memiliki perpustakaan layak.

Dari data tersebut, tidak dapat diambil kesimpulan bahwa rendahnya kemampuan membaca disebabkan oleh gawai. Data yang dikeluarkan oleh PISA merupakan dasar untuk mengukur kemampuan membaca, bukan minat baca. Namun dari hasil PISA tersebut menjadi pengingat untuk terus memperkuat kemampuan dalam memahami teks bacaan, tidak cukup hanya sekedar membaca kemudian dilupakan. Anak-anak perlu memahami isi bacaan dan bisa menggunakan kembali informasi untuk menjawab persoalan yang disajikan dalam teks bacaan.

Hadirnya tes kemapuan akademik sejak tahun 2025 memberikan warna baru dalam dunia pendidikan terutama untuk anak-anak yang akan menjajaki babak baru. Hadirnya TKA menjadi pengingat bahwa proses belajar perlu dilakukan secara menyeluruh. TKA bukanlah pengukur minat baca, namun sebagai evaluasi capaian akademik pada mata pelajaran tertentu yang mana dari TKA tersebut mendukung kebiasaan dalam memahami informasi dalam bacaan dengan cermat.

Kebiasaan tersebut harus dibangun jauh sebelum pelaksanaan TKA dilaksanakan. Oleh karena itu, mempersiapkan anak menghadapi TKA tidak cukup dengan memperbanyak latihan soal menjelang pelaksanaan TKA. Latihan sangat diperlukan dan dibalik proses itu, terdapat pembiasaan membaca yang diperkuat sejak awal. Jangan sampai anak hanya mampu menjawab soal, tetapi sulit menggunakan pengetahuannya dalam menghadapi persoalan baru. Memperkuat pondasi membaca membutuhkan kolaborasi dan kerja sama antar berbagai pihak, seperti sekolah dan keluarga. Untuk memperkuat pondasi membaca dibutuhkan pembiasaan sejak awal. Orang tua memiliki peran yang sangat penting, anak akan lebih mudah termotivasi dalam membaca, jika melihat orang dewasa sekitarnya juga turut serta membaca.

Meskipun gawai tidak bisa dihindari, orang tua perlu melakukan pendampingan secara konsisten dengan menyepakati waktu bermain gawai, pemilihan konten digital, sampai anak benar-benar paham fungsi sesungguhnya gawai. Selain gawai, orang tua bisa menyediakan fasilitas buku cetak/digital yang menarik sesuai perkembangan anak. Sekolah harus turut andil dengan memastikan kegiatan literasi betul-betul berjalan secara konsisten, bukan saat perayaan besar saja. Ruang perpustakaan harus hidup, mengingat perpustakaan merupakan jantungnya sekolah.

Pada akhirnya, dalam mempersiapkan seorang anak menghadapai TKA tidak dibangun dalam satu atau dua bulan saja. Kesiapan tersebut tumbuh melalui proses belajar yang konsisten termasuk membaca. Keberhasilan dalam membaca menentukan kemahiran dalam memahami dan bernalar. Sebagai pendidik, kita tidak bisa menuntut untuk selalu mencapai hasil yang baik, jika lingkungan belajarnya belum memberikan wadah yang cukup untuk berproses. Gawai boleh menjadi bagian dari dunia anak, tetapi kebiasaan membaca jangan sampai kehilangan tempat. Mari menyiapkan generasi yang mencintai proses belajar dan menjadi pembelajar sepanjang hanyat.

Oleh : Endah Novita Sari
Guru SD Muhammadiyah Plus Kota Probolinggo
Magister Pedagogi Universitas Muhammadiyah Malang

Pemuda Patriotik, Gigih, Berempati: Meneguhkan Nasionalisme Menuju Indonesia Emas 2045

Oleh:
Dr. H. Ahmad Hudri, ST., MAP.
Ketua FKUB Kota Probolinggo – Akademisi FISIP Unmer Madiun

Sumpah Pemuda tahun 1928 adalah sebuah momentum bersejarah dimana pemuda meneguhkan komitmen kebangsaan dan nasionalisme. Sebuah sikap dan komitmen yang sangat luhur sebagai pondasi sekaligus teladan bagi generasi berikutnya yang tidak boleh dilypakan. Bahwa setiap generasi memiliki tantangan sejarahnya sendiri. Jika pemuda 1928 menorehkan sejarah melalui Sumpah Pemuda, generasi sekarang menghadapi tantangan menjaga nasionalisme, menghadapi disrupsi digital, merawat harmoni dalam keberagaman, dan membangun peradaban berkeadaban. Pertanyaannya, sejauh mana komitmen pemuda mampu menjawab tantangan tersebut demi Indonesia Emas 2045?

Peringatan Hari Sumpah Pemuda tidak semestinya semata seremonial. Namun harus menjadi momentum menguji keberanian generasi muda mengaktualisasikan nilai kebangsaan menjadi sikap nyata. Pemuda patriotik, gigih, dan berempati merupakan tiga karakter penting yang perlu diperkuat untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang maju, adil, dan bermartabat.

Patriotisme: Nasionalisme yang Produktif

Patriotisme bukan sebatas slogan, melainkan kesediaan mengabdikan kemampuan bagi kepentingan bangsa. Nasionalisme harus diwujudkan melalui integritas, kepatuhan terhadap hukum, keberanian melawan ketidakadilan, kepedulian sosial, dan komitmen menjaga persatuan.

Sumpah Pemuda mengajarkan bahwa persatuan bukanlah keseragaman. Keberagaman justru menjadi kekuatan ketika masyarakat bersedia mengutamakan kepentingan bersama.

Al-Qur’an menegaskan dalam Al Qur’an Surat Ar-Ra’d ayat 11 bahwa Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Pesan ini mengandung dorongan untuk membangun kesadaran, ikhtiar, dan tanggung jawab kolektif.

Pemuda harus menjadi motor penggerak perubahan, bukan sekadar penonton apalagi hanya jadi obyek pembangunan. Dalam pendidikan, mereka dapat menjadi inovator dan penggerak komunitas belajar. Dalam ekonomi, mereka dapat mengembangkan usaha kreatif dan ekonomi digital. Dalam politik, mereka dapat memperkuat demokrasi melalui partisipasi kritis. Dalam lingkungan, mereka dapat memelopori gaya hidup berkelanjutan.

Gigih: Mengubah Potensi Menjadi Prestasi

Berdasarkan data BPS yang dirangkum Kementerian Pemuda dan Olahraga, Indonesia memiliki sekitar 64,22 juta pemuda berusia 16–30 tahun pada 2024, atau sekitar 20 persen penduduk. Potensi ini merupakan modal strategis untuk memperkuat inovasi, produktivitas, dan daya saing bangsa.

Namun, jumlah besar tidak otomatis menjadi keunggulan. Laporan BPS tentang ketenagakerjaan pemuda yang terbit pada 2025 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka pemuda lebih dari dua kali tingkat nasional. Lebih dari sepertiga pemuda yang bekerja juga mengalami ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaannya.

Data tersebut mengingatkan kita bahwa semangat dan potensi pemuda harus didukung kesempatan yang nyata. Pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan organisasi kepemudaan perlu memperluas pelatihan keterampilan, sertifikasi kompetensi, akses kewirausahaan, serta penciptaan pekerjaan layak.

Kegigihan berarti terus belajar dan beradaptasi, tetapi juga berani memperjuangkan sistem yang lebih adil. Pemuda tidak cukup didorong untuk sukses secara individual; mereka perlu memperoleh ruang untuk berkontribusi bagi masyarakat.

Literasi Digital: Cerdas, Kritis, dan Beretika

Ruang digital menjadi salah satu arena penting perjuangan generasi muda. APJII mencatat penetrasi internet Indonesia mencapai 79,5 persen pada 2024. Dalam survei yang sama, penetrasi internet pada kelompok Generasi Z tercatat 87,02 persen. Angka ini menunjukkan besarnya keterhubungan generasi muda dengan dunia digital.

Akan tetapi, keterhubungan tidak selalu identik dengan kecakapan. Literasi digital harus mencakup kemampuan memverifikasi informasi, mengenali disinformasi, menjaga keamanan data pribadi, dan memahami etika komunikasi.

Dalam Al Qur’an Surat Al-Hujurat ayat 6, umat Islam diperintahkan melakukan tabayun atau pemeriksaan terhadap berita agar tidak merugikan orang lain karena ketidaktahuan. Prinsip ini sangat relevan di era media sosial: jangan terburu-buru membagikan informasi sebelum memeriksa kebenarannya.

Rasulullah saw. juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya, “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam.”

Pesan tersebut dapat menjadi pedoman etika digital. Pemuda boleh kritis, tetapi tidak perlu menyebarkan kebencian. Perbedaan pendapat harus dirawat melalui argumentasi, bukan penghinaan. Teknologi seharusnya digunakan untuk memperluas pengetahuan, mengembangkan usaha, dan memperkuat solidaritas sosial.

Empati: Merawat Harmoni dalam Keberagaman

Indonesia adalah rumah bersama bagi masyarakat dengan beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Keberagaman membutuhkan komitmen untuk saling menghormati dan bekerja sama.

Al Qur’an Surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Ayat ini memberikan landasan teologis bagi penghormatan terhadap perbedaan dan penolakan terhadap kesombongan identitas.

Sementara itu, Al Qur’an surat Al-Ma’idah ayat 2 memerintahkan manusia untuk saling menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Semangat tersebut dapat diwujudkan melalui dialog lintas agama, kegiatan kemanusiaan, gotong royong, dan kolaborasi pelestarian lingkungan.

Empati berarti memahami bahwa persoalan kemiskinan, bencana, diskriminasi, dan kerusakan lingkungan merupakan persoalan bersama. Pemuda perlu hadir sebagai jembatan antarkelompok, bukan memperlebar sekat perbedaan.

Membangun Peradaban Menuju Indonesia Emas

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) metode baru yang dilaporkan Kemenko PMK mencapai 65,78 pada 2025, melampaui target nasional 65,16. Namun, domain partisipasi dan kepemimpinan masih menjadi aspek terlemah, dengan nilai 48,24 pada 2024.

Data ini menunjukkan bahwa pembangunan pemuda tidak cukup berorientasi pada pendidikan dan keterampilan. Kesempatan berorganisasi, terlibat dalam pengambilan keputusan, serta berkontribusi dalam kehidupan sosial juga perlu diperkuat.

Dalam perspektif pembangunan manusia, kualitas generasi muda ditentukan bukan hanya oleh kompetensi, tetapi juga oleh kesempatan untuk berpartisipasi. Karena itu, kebijakan kepemudaan harus memberikan ruang nyata bagi anak muda untuk menyampaikan gagasan, mengawasi pembangunan, dan menghasilkan solusi.

Indonesia Emas 2045 membutuhkan pemuda yang unggul dalam ilmu pengetahuan, produktif secara ekonomi, bijak dalam menggunakan teknologi, dan matang secara moral. Kemajuan tanpa keadilan berisiko melahirkan ketimpangan; kecanggihan tanpa etika dapat menghilangkan dimensi kemanusiaan.

Patriotisme memberikan arah pengabdian, kegigihan menjadi daya juang, dan empati menjaga agar perjuangan tetap berpihak pada kemanusiaan.

Sumpah Pemuda 1928 telah membuktikan bahwa persatuan mampu mengubah keberagaman menjadi kekuatan sejarah. Kini, pemuda Indonesia harus melanjutkan warisan tersebut melalui karya, literasi digital, solidaritas sosial, dan keberanian memperjuangkan keadilan. Indonesia Emas 2045 bukan sekadar hadiah perjalanan waktu, melainkan hasil kerja bersama generasi yang patriotik, gigih, berempati, dan berkeadaban.

Sumpah Pemuda, Literasi Politik, dan Masa Depan Demokrasi Indonesia

Oleh: Viki Hamzah

Sumpah Pemuda menjadi titik balik perjuangan bangsa dari yang semula berjuang secara kedaerahan, kini bersatu dalam satu semangat kebangsaan. Ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia bukan sekadar catatan sejarah, melainkan tonggak kesadaran kebangsaan yang menegaskan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk membangun cita-cita bersama.

Hampir satu abad telah berlalu sejak Sumpah Pemuda diikrarkan. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia kini telah berubah. Jika dahulu para pemuda berjuang melawan kolonialisme, generasi muda masa kini menghadapi tantangan yang tidak kalah kompleks, mulai dari derasnya arus informasi digital, penyebaran hoaks, polarisasi politik, hingga rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap proses demokrasi.

Dalam konteks tersebut, Sumpah Pemuda perlu dimaknai lebih luas, tidak hanya sebagai simbol persatuan, tetapi juga sebagai inspirasi untuk memperkuat literasi politik. Sebab, masa depan demokrasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, tetapi juga oleh kualitas pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi politik masyarakat.

Sumpah Pemuda dan Tantangan Politik Generasi Muda

Salah satu tantangan demokrasi Indonesia saat ini adalah bagaimana membangun masyarakat yang tidak hanya aktif menggunakan hak pilih, tetapi juga mampu memahami makna dan konsekuensi dari pilihan politiknya.

Di era digital, informasi politik dapat diakses dengan mudah melalui berbagai platform media sosial. Namun, kemudahan tersebut juga membawa risiko ketika informasi yang beredar tidak disertai proses verifikasi. Berita bohong, manipulasi informasi, propaganda, dan ujaran kebencian dapat memengaruhi persepsi masyarakat serta memperuncing perbedaan pilihan politik.

Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi generasi muda. Mereka memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak perubahan, tetapi juga menghadapi risiko menjadi sasaran manipulasi informasi apabila tidak dibekali kemampuan berpikir kritis.

Karena itu, semangat Sumpah Pemuda harus diterjemahkan ke dalam kesadaran politik yang dewasa. Persatuan tidak berarti menghilangkan perbedaan pandangan, melainkan membangun kemampuan untuk menerima perbedaan tanpa kehilangan komitmen terhadap kepentingan bangsa.

Dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan pilihan politiknya. Akan tetapi, hak tersebut idealnya dijalankan berdasarkan pertimbangan rasional, informasi yang dapat dipercaya, serta pemahaman terhadap rekam jejak, integritas, dan gagasan para calon pemimpin.

Dengan demikian, generasi muda perlu didorong untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi politik, tetapi juga menjadi warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi dalam membangun ruang publik yang sehat.

Literasi Politik sebagai Fondasi Demokrasi Berkualitas

Literasi politik merupakan kemampuan seseorang untuk memahami sistem politik, mengenali hak dan kewajiban sebagai warga negara, menilai informasi politik secara kritis, serta berpartisipasi dalam proses demokrasi secara bertanggung jawab.

Literasi politik tidak boleh dipersempit hanya pada pengetahuan mengenai tata cara pencoblosan atau prosedur pemilihan umum. Lebih dari itu, literasi politik mencakup pemahaman terhadap fungsi lembaga negara, proses pengambilan kebijakan publik, pentingnya pengawasan terhadap kekuasaan, serta penghormatan terhadap prinsip kesetaraan dan supremasi hukum.

Pentingnya literasi politik dalam membangun demokrasi dapat dijelaskan melalui pemikiran William A. Galston dalam artikel Political Knowledge, Political Engagement, and Civic Education (2001). Galston membahas keterkaitan antara pengetahuan politik, pendidikan kewargaan, dan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan politik. Perspektif ini menunjukkan bahwa pendidikan pemilih perlu diarahkan bukan hanya untuk meningkatkan partisipasi elektoral, tetapi juga untuk membangun pemahaman warga terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan persoalan publik.

Masyarakat yang memiliki literasi politik memadai diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh politik uang, intimidasi, sentimen identitas, maupun informasi yang sengaja dimanipulasi untuk kepentingan tertentu.

Di sinilah hubungan antara Sumpah Pemuda dan literasi politik menemukan relevansinya. Semangat persatuan yang diwariskan pada Tahun 1928 perlu dilanjutkan melalui pembentukan masyarakat yang memiliki kesadaran kebangsaan sekaligus kemampuan untuk berpartisipasi secara cerdas dalam kehidupan demokrasi.

Demokrasi yang berkualitas tidak cukup dibangun melalui tingginya angka partisipasi pemilih. Partisipasi tersebut juga perlu disertai kebebasan menentukan pilihan, akses terhadap informasi yang memadai, dan kesadaran bahwa setiap keputusan politik membawa konsekuensi bagi kehidupan masyarakat.

Oleh sebab itu, literasi politik harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Peran Strategis KPU dalam Membangun Pemilih Cerdas

Sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih sesuai kewenangannya.

KPU tidak hanya berkepentingan memastikan masyarakat mengetahui jadwal dan tata cara pemungutan suara. Lebih jauh, pendidikan pemilih perlu mendorong masyarakat memahami pentingnya menggunakan hak pilih secara sadar, mandiri, dan bertanggung jawab.

Tantangan tersebut menuntut KPU untuk terus mengembangkan pendekatan pendidikan pemilih yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Generasi muda tidak cukup dijangkau melalui sosialisasi yang bersifat formal dan satu arah. Diperlukan metode yang lebih komunikatif, partisipatif, dan dekat dengan kehidupan mereka.

Diskusi publik, podcast demokrasi, pendidikan pemilih di sekolah dan perguruan tinggi, forum komunitas, serta pemanfaatan media sosial dapat menjadi sarana untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai demokrasi dan kepemiluan.

KPU juga perlu memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, komunitas masyarakat, dan media massa. Kolaborasi ini penting karena pendidikan politik bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

Di tingkat daerah, misalnya, KPU dapat membangun ruang dialog yang memungkinkan generasi muda memahami proses pemilu sekaligus mendiskusikan persoalan demokrasi yang mereka hadapi. Pendidikan pemilih perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk pemilih pemula, penyandang disabilitas, dan kelompok lain yang membutuhkan pendekatan komunikasi yang inklusif.

Yang tidak kalah penting, pendidikan pemilih harus dilakukan secara berkelanjutan, termasuk di luar tahapan pemilu. Kesadaran demokrasi tidak tumbuh secara instan menjelang hari pemungutan suara. Ia dibangun melalui proses pembelajaran, pengalaman, dan keterlibatan masyarakat yang terus-menerus.

Dengan pendekatan tersebut, KPU dapat berkontribusi dalam membangun budaya demokrasi yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan pemilu, tetapi juga pada peningkatan kualitas warga negara dalam menggunakan hak politiknya.

Pemuda sebagai Penjaga Persatuan dan Kualitas Demokrasi

Generasi muda memiliki posisi penting dalam menentukan arah demokrasi Indonesia. Mereka bukan hanya kelompok pemilih, melainkan juga penggerak perubahan sosial, produsen informasi, dan bagian dari masyarakat yang turut membentuk opini publik.

Namun, besarnya jumlah pemilih muda tidak otomatis menjamin demokrasi yang berkualitas. Potensi tersebut perlu diimbangi dengan pendidikan politik, kemampuan berpikir kritis, dan kesadaran untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas pertentangan politik yang bersifat sesaat.

Pemuda dapat mengambil peran melalui berbagai cara. Mereka dapat menjadi pelopor literasi digital dengan membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Mereka juga dapat membangun diskusi politik yang sehat, menolak politik uang, menghormati perbedaan pilihan, serta mengawasi proses demokrasi melalui mekanisme yang sah.

Di lingkungan kampus dan organisasi kepemudaan, pendidikan politik dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan keberanian berpendapat sekaligus membangun sikap terbuka terhadap gagasan yang berbeda.

Perbedaan pilihan politik tidak seharusnya memutus persahabatan atau merusak persaudaraan. Sebaliknya, demokrasi harus menjadi ruang untuk mengelola perbedaan secara damai dan bermartabat.

Nilai inilah yang perlu diwariskan dari Sumpah Pemuda kepada generasi sekarang. Jika para pemuda pada 1928 mampu membangun persatuan di tengah keragaman identitas, maka generasi muda hari ini harus mampu menjaga persatuan di tengah keragaman pandangan politik.

Demokrasi Tidak Berakhir di Bilik Suara

Salah satu pemahaman yang perlu diperkuat dalam masyarakat adalah bahwa demokrasi tidak berakhir ketika pemungutan suara selesai. Pemilu merupakan salah satu instrumen demokrasi, sedangkan kehidupan demokrasi berlangsung terus-menerus melalui partisipasi publik, pengawasan kekuasaan, penyampaian aspirasi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.

Setelah pemilu, masyarakat tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawal jalannya pemerintahan, menyampaikan kritik secara konstruktif, dan memastikan kebijakan publik memperhatikan kepentingan rakyat.

Dalam konteks ini, literasi politik berkelanjutan menjadi semakin penting. Masyarakat perlu memahami bagaimana kebijakan dibuat, bagaimana lembaga negara menjalankan fungsinya, serta bagaimana warga dapat menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan secara konstitusional.

KPU dapat mengambil bagian dalam membangun kesadaran tersebut melalui pendidikan pemilih yang berkesinambungan, terutama dalam kaitannya dengan proses pemilu, hak politik, dan partisipasi warga negara.

Sementara itu, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, media, dan komunitas kepemudaan dapat memperluas ruang pembelajaran demokrasi agar masyarakat tidak berhenti menjadi pemilih, tetapi berkembang menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya bergantung pada siapa yang memenangkan pemilu, tetapi juga pada bagaimana masyarakat menjaga nilai-nilai demokrasi setelah kontestasi politik berakhir.

Menjadikan Sumpah Pemuda sebagai Energi Demokrasi Masa Depan

Peringatan Sumpah Pemuda seharusnya tidak berhenti pada kegiatan seremonial dan pembacaan ikrar sejarah. Momentum ini perlu menjadi ruang refleksi untuk mengevaluasi sejauh mana semangat persatuan telah diwujudkan dalam kehidupan politik dan demokrasi Indonesia.

Sumpah Pemuda mengajarkan bahwa perbedaan dapat disatukan oleh cita-cita bersama. Dalam kehidupan demokrasi, cita-cita tersebut adalah terwujudnya pemerintahan yang demokratis, keadilan bagi seluruh rakyat, serta ruang partisipasi yang setara bagi setiap warga negara.

Untuk mencapainya, literasi politik harus menjadi agenda bersama. KPU perlu terus memperkuat pendidikan pemilih sesuai kewenangannya, generasi muda perlu meningkatkan kesadaran politik, dan masyarakat luas perlu membangun budaya dialog yang menghormati perbedaan.

Demokrasi yang sehat bukan demokrasi tanpa kritik atau perbedaan pendapat. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang memungkinkan setiap warga menyampaikan pandangan, menentukan pilihan secara bebas, dan memperjuangkan kepentingan bersama tanpa mengorbankan persatuan bangsa.

Pada akhirnya, Sumpah Pemuda adalah warisan persatuan, literasi politik adalah bekal untuk menghadapi tantangan zaman, dan demokrasi berkualitas adalah cita-cita yang harus diperjuangkan bersama.

Hampir satu abad setelah ikrar 1928, tugas generasi muda bukan sekadar mengenang sejarah, melainkan melanjutkan semangatnya melalui tindakan nyata. Dari ruang kelas, kampus, komunitas, media sosial, hingga bilik suara, setiap warga memiliki kesempatan untuk memperkuat demokrasi Indonesia.

Sebab, masa depan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh suara yang diberikan saat pemilu, tetapi juga oleh pengetahuan, integritas, dan tanggung jawab yang menyertai suara tersebut.

Hari Santri 2026: Menguatkan Negeri Lewat Jihad Ekologi dan Pengelolaan Sampah

Oleh: Taufiqur Rohim (Founder Pena Hijau)

Peringatan Hari Santri Nasional 2026 kembali diselenggarakan pada Kamis, 22 Oktober 2026, mengusung tema resmi Kementerian Agama: “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”. Tema ini memanggil ingatan sejarah saat KH Hasyim Asy’ari memekikkan Resolusi Jihad pada 1945 untuk membela tanah air. Namun, dalam konteks hari ini, ancaman terhadap kedaulatan bangsa tak lagi datang dari militer asing, melainkan dari krisis lingkungan, khususnya penumpukan sampah plastik yang menyelimuti sungai, laut, dan pemukiman kita.

Bagaimana santri dapat benar-benar “menguatkan negeri” menuju cita-cita Indonesia Emas 2045 jika fondasi bumi tempat kita berpijak mengalami degradasi lingkungan yang parah?

Indonesia saat ini masih berjibaku dengan timbulan sampah harian yang amat masif. Plastik sekali pakai, limbah rumah tangga, hingga persoalan penutupan atau kelebihan kapasitas di berbagai Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menjadi potret nyata di berbagai daerah. Dampaknya bukan sekadar estetika, melainkan juga banjir berkala akibat sungai tersumbat, pencemaran mikroplastik pada sumber air minum, hingga emisi gas rumah kaca dari pembusukan limbah yang tak terkelola, dan pula akhir-akhir ini Indonesia digemparkan dengan kebakaran hutan terjadi di berbagai daerah, yang juga berdampak pada polusi udara mengancam yang mengancam kesehatan kita semua.

Dari data yang berhasil kami himpun melalui aksi river clean up yang komunitas kami lakukan (Komunitas Pena Hijau, red), dari bulan Juli hingga pertengahan September 2026, delapan kali aksi, terhitung sekitar 6,36 ton sampah berbagai jenis berhasil kita angkat dari beberapa sungai yang berada di Kecamatan Paiton, Kotaanyar dan Pakuniran.

Selanjutnya, dari pertengahan bulan September hingga akhir November dari empat kali aksi clean up pada empat sungai di Kecamatan Paiton, kami berhasil mengangkat sekitar 7,12 ton sampah. Dari data tersebut menunjukkan minimnya kesadaran kita sebagai warga tentang lingkungan, dan menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan akhir.

Dalam ajaran Islam, kebersihan dan kelestarian alam adalah bagian integral dari iman (An-Nadhifatu minal iman). Namun, kerap kali wacana kebersihan berhenti pada tataran kebersihan ritual semata, belum menyentuh kebersihan ekologis (ecological sanitation). Padahal, menjaga keseimbangan alam (hifdzul bi’ah) merupakan bagian terpenting dalam menjaga jiwa, keturunan, dan keberlanjutan hidup umat manusia.

Pesantren sebagai entitas pendidikan berbasis komunitas terbesar di Indonesia memiliki akar sosial yang sangat kuat. Dengan ribuan pondok pesantren dan puluhan juta santri di seluruh penjuru nusantara, pesantren memiliki potensi besar menjadi pilar penggerak transformasi lingkungan hidup.

Penguatan peran santri harus dimulai dari dalam tembok pesantren sendiri. Penerapan pemilahan sampah organik dan anorganik di asrama, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pengelolaan komposting, hingga pengolahan air limbah mandiri adalah bentuk nyata latihan kemandirian dan kedisiplinan santri.

Peringatan Hari Santri 2026 juga menekankan pentingnya kemandirian ekonomi. Inovasi pengelolaan sampah, seperti pembentukan Bank Sampah Santri, budidaya maggot (black soldier fly) untuk limbah sisa makanan, dan pengolahan daur ulang—dapat menjadi peluang ekonomi sirkular yang memberikan nilai tambah bagi keuangan pesantren dan masyarakat sekitar.

Semangat dakwah santri kini saatnya dirasakan langsung oleh alam. Gerakan aksi sosial seperti river clean-up (bersih sungai), penanaman pohon mangrove di kawasan pesisir, serta advokasi bahaya pembakaran sampah liar menjadi sarana konkrit santri menyapa dan menyehatkan masyarakat.

Indonesia Emas 2045 tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau kecanggihan teknologi, melainkan juga dari kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan peradaban masyarakat yang ramah lingkungan.

Logo Hari Santri 2026 menggambarkan bentuk jalinan dan ikatan dinamis sebuah simbol kebersamaan, persatuan, dan ikatan antarunsur yang saling menguatkan.Kebersamaan ini harus diwujudkan dalam kolaborasi antara santri, pemerintah, akademisi, dan masyarakat luas untuk menghentikan krisis sampah di tanah air.

Menjadi santri modern berarti menjadi pribadi yang adaptif, inovatif, dan berilmu mendalam. Ketika seorang santri membawa kitab di tangan kanannya, ia juga membawa kepedulian terhadap kelestarian alam di tangan kirinya.

Memperingati Hari Santri 2026 bukan sekadar seremoni mengenang masa lalu, melainkan panggilan aksi untuk masa depan. Melalui jihad ekologi dan komitmen nyata dalam mengurangi serta mengelola sampah, para santri memegang peranan kunci dalam membentengi alam Indonesia dari kehancuran.

Mari jadikan peringatan Hari Santri tahun ini sebagai momentum kebangkitan gerakan hijau dari pesantren: Santri Resik, Pesantren Asri, Indonesia Menguat Menuju Masa Depan Emas!

Santri dalam Ruang Digitalisasi

Oleh Raden bindoro Moh Ali Muhsin rofiey Notonogoro, Ama. Spd.I. Wakil Sekretaris KAHMI Kabupaten Pamekasan dan Pengurus ICMI Kabupaten Pamekasan.

Tafaqquh Fiddien tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan memahami ilmu agama secara tekstual, tetapi juga sebagai dasar berpikir kritis, ilmiah, dan kontekstual untuk menghadapi realitas modern. Santri yang tafaqquh fiddien bukan sekadar ahli hukum-hukum fikih, melainkan juga mampu menafsirkan nilai-nilai Islam secara aplikatif dalam bidang sains, sosial, ekonomi, dan teknologi. Dengan demikian, pesantren Persis harus menjadi ruang dialektika antara wahyu dan akal, antara teks dan konteks, antara ilmu agama dan realitas kehidupan ( Raden bindoro Moh Ali Muhsin rofiey Notonogoro, Ama . Spd.I) Dulu kita belajar agama langsung dari guru agama. Kaum santri memasukkan anaknya ke pesantren. Kita belajar langsung secara tatap muka kepada guru agama atau kyai. Yang dipelajari bukan sebatas pengetahuan agama ( knowledge ) tetapi lebih penting adalah sikap beragama ( attitude ).

Dengan pengetahuan agama, banyak dari kita menghafal ayat dan hadis populer, memahami hukum-hukum beragama, sampai pada perdebatan teologis, misalnya tentang takdir. Dengan sikap beragama, banyak dari kita belajar langsung dari guru dan kyai tentang mempratekkan etika dalam beragama yang disebut “adab”, mulai dari penggunaan bahasa santun, penghormatan kepada guru, cara bertutur pada yang tua, cara memilih kata saat sedang emosi, atau praktek menghargai perbedaan pendapat.

Jauh sebelum era digital, kita sudah mendengar seorang pembelajar bepergian sangat jauh hanya untuk belajar pada kyai ternama. Jauh sebelum era digital, kita mendengar ketakjuban kita pada seorang alim karena dirinya murid langsung dari ulama terkenal. Bahkan tidak jarang kita mendengar kekuatan otoritas seorang kyai karena pernah lama belajar agama pada pusat peradaban umat Islam, misalnya di Mesir, atau disentrum peribadatan umat Islam, tanah suci Mekah.

Era digital merubah semua pola belajar kita. Kita bisa menjadi murid dari kyai siapa saja yang menyebarkan keilmuannya melalui jaringan online. Istilah pesantren juga berkembang, pesantren online, lebih cepat proses belajarnya dari pesantren kilat. Seorang kyai bisa menjadi guru bagi murid siapa saja yang mengikuti pengajian-pengajiannya yang disajikan melalui kelas online, tanpa mengenal siapa muridnya. Anak-anak millenial tidak lagi mengatakan “saya murid langsung dari kyai ini”. Mungkin dia akan mengatakan “saya santri digitalnya kyai ini”.

Yang membedakan belajar agama di era digital adalah kita bisa mengetahui kedudukan hukum sesuatu dari guru mana saja, yang disajikan secara pendek. Tidak heran bila tiba-tiba ada teman yang menyampaikan pandangan yang agak berbeda dari yang kita pahami selama ini. Karena ternyata baru saja menonton potongan ceramah singkat tentang tafsiran hukum sesuatu itu, tanpa pernah tahu dari mana dasarnya, sebab ayat itu diturunkan atau hadis itu dikeluarkan.

Pada masa sebelum era digital, kita belajar pada siapa yang diyakni sebagai guru dan kyai, tapi pada era digital saat ini, kita disodorkan pelajaran-pelajaran singkat tentang agama dari mana saja dan kadang tidak jelas dari mana sumbernya.

Pada era digital, kita belajar dari layar Hp begitu banyak pengetahuan termasuk pengetahuan tentang adab. Namun, digitalisasi sama sekali tidak bisa mengganti peran langsung kyai dalam mencontohkan adab bagi santri-santrinya. Tapi ada kelebihan digitalisasi yang secara sempurna bisa berikan: “pencitraan beragama”. Merawat Tradisi Keilmuan di Tengah Dominasi Algoritma

Salah satu ciri penting pesantren ialah tradisi pembelajaran yang berakar pada kitab kuning atau turats. Tradisi tersebut menjaga kesinambungan pengetahuan Islam sekaligus membentuk adab dan akhlak. Metode seperti sorogan, bandongan atau wetonan, bahtsul masail, dan takhassus memberi ruang bagi pembacaan teks, penjelasan guru, diskusi, serta pendalaman materi. Melalui proses itu, santri belajar memahami sumber keilmuan, menghargai otoritas guru, mengembangkan disiplin, dan menempatkan pengetahuan dalam kerangka etika.

Pada saat yang sama, kehidupan santri kini berlangsung dalam lingkungan digital yang dibentuk oleh media sosial, mesin pencari, dan sistem algoritma. Algoritma dapat menentukan informasi yang muncul, membentuk perhatian pengguna, serta mempercepat penyebaran konten tanpa selalu mempertimbangkan kedalaman atau ketepatan. Akibatnya, informasi yang sensasional dan viral dapat lebih mudah menarik perhatian daripada penjelasan yang memerlukan pembacaan kritis. Otoritas keilmuan yang selama ini dibangun melalui guru, kitab, dan sanad juga menghadapi tantangan ketika informasi digital diterima tanpa verifikasi.

Santri karena itu menghadapi dua tuntutan sekaligus: menjaga tradisi keilmuan dan berpartisipasi secara cakap dalam ruang digital. Keduanya tidak harus dipertentangkan. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses terhadap sumber belajar, mendokumentasikan karya ulama, menyebarluaskan kajian, serta memperkenalkan nilai-nilai Islam yang moderat. Namun, pemanfaatannya perlu disertai literasi digital, verifikasi sumber, etika bermedia, dan kesadaran bahwa popularitas di dunia maya tidak otomatis menunjukkan kebenaran.

Strategi yang dapat dikembangkan ialah mengadaptasi teknologi dengan tetap berpegang pada nilai pesantren. Santri tidak cukup menjadi konsumen konten, tetapi perlu didorong menjadi pencipta konten edukatif yang bertanggung jawab. Digitalisasi turats, pengarsipan sumber yang dapat dipercaya, pengembangan kelas daring, dan penyampaian dakwah melalui berbagai platform dapat memperluas manfaat tradisi pesantren. Pada saat yang sama, sanad keilmuan dan otoritas guru perlu dijelaskan secara proporsional agar ruang digital tidak menjadi sumber kebingungan.

Prinsip yang relevan ialah menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil pembaruan yang lebih baik. Dengan pendekatan tersebut, santri dapat memadukan kekuatan spiritual dan intelektual dengan kecakapan teknologi. Mereka bukan hanya mengikuti arus algoritma, melainkan turut membangun ruang digital yang sehat, mendidik, dan bermanfaat. Inilah salah satu wujud santri digital: pribadi yang berakar pada tradisi, kritis terhadap informasi, dan mampu menggunakan teknologi untuk kemaslahatan masyarakat.

Santri sebagai Pilar Pembangunan Negara

Peran santri dalam perjalanan negara memiliki akar sejarah yang panjang. Komitmen keagamaan, nasionalisme, dan tradisi intelektual pesantren telah menjadi bagian dari dinamika pembentukan bangsa. Pada masa kini, kekuatan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kontribusi yang relevan dengan tantangan pembangunan: memperkuat integritas publik, meningkatkan mutu pendidikan, mengembangkan ekonomi, memperluas pelayanan sosial, dan mendorong inovasi teknologi.

Pengakuan negara terhadap pesantren antara lain tercermin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Kerangka hukum ini menjadi landasan pengakuan terhadap keberadaan pesantren serta penguatan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Berbagai bentuk dukungan kebijakan dan fasilitasi perlu terus diarahkan untuk memperkuat mutu kelembagaan, kapasitas pendidik, keberlanjutan pembiayaan, dan kesempatan santri mengembangkan kompetensi.

Hubungan negara dan pesantren idealnya dibangun sebagai kemitraan yang saling menguatkan. Negara berkewajiban menciptakan kebijakan yang adil dan mendukung pengembangan pesantren, sementara pesantren berperan menghadirkan pendidikan yang bermutu, menjaga nilai kebangsaan, serta ikut menyelesaikan persoalan masyarakat. Kemitraan ini perlu dilandasi penghormatan terhadap kemandirian pesantren, akuntabilitas, dan orientasi pada kepentingan publik.

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang majemuk, santri memiliki tanggung jawab untuk merawat persatuan, mengembangkan sikap saling menghormati, dan menghadirkan pemahaman keagamaan yang sejalan dengan kehidupan kebangsaan. Cinta tanah air perlu diwujudkan melalui perilaku konkret: menaati hukum, melawan korupsi, menjaga lingkungan, membantu kelompok rentan, serta memperkuat solidaritas sosial. Dengan begitu, nasionalisme tidak berhenti sebagai slogan, tetapi menjadi etika dalam tindakan sehari-hari.

Dari Pewaris Tradisi Menjadi Pemilik Masa Depan

Untuk mencapai sebuah cita-cita , santri tidak cukup ditempatkan sebagai pewaris tradisi masa lalu. Mereka juga perlu memperoleh ruang, kapasitas, dan kepercayaan untuk ikut merancang masa depan. Peran itu menuntut penguatan karakter, penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan riset, literasi digital, kewirausahaan, dan kepedulian sosial. Pesantren pun perlu terus berbenah agar menjadi lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, akuntabel, serta adaptif terhadap perubahan tanpa kehilangan identitas keilmuannya.

Apabila kekuatan spiritual, intelektual, dan nasionalisme berjalan beriringan dengan profesionalisme serta inovasi, santri dapat menjadi penggerak perubahan di banyak bidang. Mereka dapat berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah, pendidikan, pelayanan sosial, teknologi, dan kepemimpinan yang berintegritas. Cita-cita Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur membutuhkan sumber daya manusia yang bukan hanya terampil, tetapi juga beretika dan bertanggung jawab.

Hari Santri seharusnya menjadi momentum untuk memperbarui komitmen bersama. Santri, pesantren, masyarakat, dan negara perlu membangun kerja sama yang nyata agar nilai-nilai pesantren hadir dalam penyelesaian persoalan bangsa. Dengan cara inilah Hari Santri dapat menjadi pijakan strategis menuju Indonesia Emas 2045: bukan sekadar perayaan identitas, melainkan gerakan berkelanjutan untuk membangun bangsa yang berilmu, bermoral, mandiri, dan berdaya saing. Santri sekarang akan mengalami transformasi besar, tidak hanya menguasai kitab kuning dan ilmu agama, tetapi juga beradaptasi dengan teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), literasi sains, serta kewirausahaan. Pendidikan masa depan tidak lagi cukup hanya melahirkan lulusan, tetapi melahirkan generasi yang siap hidup dan berkontribusi. Harapannya sederhana tetapi besar mempersiapkan santri menjadi generasi yang siap bersaing, mampu beradaptasi, memiliki kompetensi global, dan percaya diri tampil di panggung dunia. Atau dalam spirit yang terus dibangun Go Global and Be a Global Player. Semoga bermanfaat. Billahit Taufiq Wal Hidayah