Gus Faiz Kembali Pimpin Hebitren Jatim, Dorong Konsolidasi dan Digitalisasi Bisnis Pesantren

SURABAYA, Berdampak.net — Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren) Jawa Timur kembali mempercayakan kepemimpinan kepada Gus Faiz dari Pondok Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo. Ia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) I Hebitren Jawa Timur yang digelar di Hotel Bisanta Bidakara, Surabaya, 24 September 2026.

Muswil I mengusung tema “Konsolidasi Santri dan Sinergi Bisnis Pesantren sebagai Penguatan Ekonomi Umat di Jawa Timur.” Forum tersebut diikuti jajaran DPD Hebitren kabupaten/kota se-Jawa Timur, Dewan Pembina, serta perwakilan pondok pesantren.

Selain pemilihan ketua, Muswil membahas laporan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya, evaluasi program, serta penyusunan arah kerja organisasi untuk periode mendatang. Konsolidasi antar-DPD, penguatan jejaring usaha pesantren, digitalisasi produk, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi sejumlah agenda yang mendapat perhatian.

Gus Faiz menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya. Ia menegaskan bahwa amanah tersebut merupakan tanggung jawab bersama seluruh jajaran Hebitren dan pesantren di Jawa Timur.

“Terima kasih atas amanah yang kembali diberikan. Ini bukan kemenangan pribadi, tapi kemenangan bersama seluruh santri,” ujar Gus Faiz.

Menurutnya, Jawa Timur memiliki potensi ekonomi pesantren yang besar. Karena itu, Hebitren akan mendorong konsolidasi organisasi agar potensi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Jatim punya 6.800 pesantren. Ini kekuatan besar. Kita akan tuntaskan konsolidasi DPD, kita bangun katalog digital produk pesantren, dan kita wujudkan pesantren berdaulat, santri digital, guru sejahtera,” katanya.

Gus Faiz juga menekankan pentingnya membangun ekosistem bisnis yang terintegrasi antara pesantren, koperasi pondok pesantren (kopontren), UMKM santri, dan jaringan usaha. Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar produk dan usaha pesantren memiliki akses pasar yang lebih luas.

Selama periode sebelumnya, Hebitren Jawa Timur juga membangun jejaring dengan sejumlah lembaga dan mitra strategis, termasuk BUMN, Bank Indonesia, serta sektor swasta. Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas usaha sekaligus membuka peluang pemasaran produk pesantren.

Salah satu agenda yang akan didorong dalam kepengurusan berikutnya adalah katalog digital produk pesantren. Platform tersebut diharapkan menjadi sarana untuk memperkenalkan dan memperluas pemasaran produk pesantren dan UMKM santri ke pasar yang lebih luas.

Muswil juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi DPD Hebitren di berbagai daerah. Dengan konsolidasi yang lebih kuat, peluang kerja sama bisnis, pertukaran informasi, serta pengembangan usaha antarpesantren diharapkan dapat berjalan lebih efektif.

Terpilihnya kembali Gus Faiz menjadi momentum bagi Hebitren Jawa Timur untuk melanjutkan program penguatan ekonomi pesantren dengan arah yang lebih terintegrasi. Konsolidasi organisasi, pengembangan bisnis, dan transformasi digital menjadi bagian penting dalam agenda kepengurusan ke depan.

Melalui penguatan ekosistem tersebut, Hebitren Jawa Timur menargetkan pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan dan keagamaan, tetapi juga semakin berperan sebagai pusat pemberdayaan ekonomi santri dan masyarakat.

TAPAL KUDA YOUTH SUMMIT “Konsolidasi Menakar Keadilan, Generasi Muda NU Dorong Penguatan Gerakan Kritis terhadap Isu HAM di Indonesia”

Penulis : Moh. Syafakhorrahman (Sekretaris BEM PTNU Wilayah Jatim)

PASURUAN- Selasa, ( 08/09/26 ) BEM PTNU JAWA TIMUR SE-TAPAL KUDA Persoalan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari persoalan supremasi hukum, demokrasi, serta tanggung jawab negara dalam melindungi martabat setiap warga negara. Di tengah berbagai dinamika sosial dan politik nasional, generasi muda dituntut tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi mampu menjadi kekuatan intelektual yang kritis dalam mengawal jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal tersebut menjadi perhatian dalam forum bertajuk “Menakar Keadilan: Respons Kritis & Peran Strategis Generasi Muda NU terhadap Isu Pelanggaran HAM di Indonesia” di Pasuruan. Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog dan refleksi bagi mahasiswa serta berbagai elemen kepemudaan untuk membahas persoalan HAM secara akademis, kritis, dan konstruktif.

Ketua Pelaksana, Nahdiyah, menyampaikan bahwa HAM tidak seharusnya berhenti sebagai tema diskusi atau sekadar menjadi catatan dalam laporan. HAM berkaitan langsung dengan martabat manusia sehingga negara memiliki tanggung jawab memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak warga negara.

Presiden BEM UNU Pasuruan sekaligus tuan rumah kegiatan, Mussa, menegaskan pentingnya perguruan tinggi sebagai ruang intelektual yang mampu menjalankan fungsi kontrol sosial.

Menurutnya, kritik mahasiswa terhadap kebijakan maupun tindakan pemerintah bukanlah bentuk permusuhan terhadap negara. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari mekanisme demokrasi untuk memastikan kekuasaan tetap berjalan dalam koridor konstitusi.

Pandangan tersebut diperkuat Muhammad Ubaidillah Abdi, Koordinator BEM Pasuruan Raya, yang menyoroti pentingnya konsistensi Indonesia sebagai negara hukum. Menurutnya, hukum harus berlaku secara setara dan tidak boleh kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan kepentingan politik, ekonomi, maupun kekuasaan.

Sementara itu, Mudassir, Koordinator BEM PTNU se-Tapal Kuda, menegaskan bahwa HAM bukan pemberian negara, melainkan hak yang melekat pada setiap manusia. Karena itu, stabilitas nasional tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi hak-hak fundamental warga negara.

Generasi Muda NU Harus Berani Menguji Kekuasaan

Koordinator Wilayah BEM PTNU Jawa Timur, Sefty Hasan Khusaini, menilai bahwa tantangan HAM di Indonesia bukan hanya terletak pada ketersediaan regulasi, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaannya.

“Jangan sampai konstitusi begitu gagah ketika dibacakan dalam seremoni, tetapi kehilangan daya ketika berhadapan dengan realitas.”

Menurut Sefty, generasi muda NU memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk memastikan nilai keadilan tidak berhenti pada wacana. Tradisi amar ma’ruf nahi munkar, keberpihakan kepada kelompok lemah, serta penghormatan terhadap martabat manusia harus diwujudkan melalui gerakan mahasiswa yang berbasis data, argumentasi, dan konstitusi.

Ia menegaskan bahwa kritik terhadap kekuasaan harus tetap diletakkan dalam kerangka akademik dan etika demokrasi.

“Kita tidak membutuhkan generasi yang hanya pandai menghafal sejarah perjuangan. Kita membutuhkan generasi yang berani mengoreksi sejarah ketika negara mulai mengulang kesalahan yang sama,” ujarnya.

Bendahara Umum Nasional BEM PTNU se-Nusantara, Gangga Listiawan, menambahkan bahwa perkembangan teknologi informasi membuat sebuah persoalan HAM dapat diketahui publik dalam hitungan menit. Namun, perhatian publik yang cepat harus diikuti dengan proses penyelesaian yang transparan dan berkeadilan.

Karena itu, mahasiswa perlu memastikan bahwa isu HAM tidak berhenti sebagai perdebatan di media sosial, tetapi berkembang menjadi agenda advokasi yang berbasis data, kajian, dan pengawasan publik.

Kegiatan tersebut dihadiri berbagai unsur mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta unsur kelembagaan. Di antaranya KPU Provinsi Jawa Timur, ISNU Pasuruan, IPNU-IPPNU, Kasubdit 3 Polda Jawa Timur, HMI Cabang Pasuruan, PMII Komisariat UNU Pasuruan, serta jajaran organisasi mahasiswa di kawasan Tapal Kuda.

Turut hadir Koordinator Wilayah Keresidenan Tapal Kuda Bem nusantara, Koordinator Daerah Aliansi Eksekutif Bondowoso, Koordinator Daerah BEM Lumajang, serta para Presiden Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam BEM PTNU di wilayah Tapal Kuda

Kehadiran lintas organisasi tersebut menunjukkan bahwa isu HAM merupakan agenda bersama masyarakat sipil. Perbedaan latar belakang organisasi tidak seharusnya menjadi penghalang untuk membangun dialog mengenai keadilan, demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak warga negara.

Forum tersebut sekaligus menegaskan posisi strategis mahasiswa sebagai kekuatan moral, intelektual, dan kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi.

Pada akhirnya, diskusi tersebut mengingatkan bahwa ukuran negara hukum bukan terletak pada banyaknya regulasi yang dimiliki, melainkan pada keberanian negara menegakkan hukum secara adil dan memastikan setiap manusia memperoleh perlindungan yang setara.

Keadilan tidak membutuhkan seremoni. Keadilan membutuhkan keberanian untuk menegakkannya.

Lewat Aklamasi, PA GMNI Probolinggo Tetapkan Eko Edi Poerwanto sebagai Ketua Periode 2026-2031

Probolinggo, Berdampak.net – Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Probolinggo menetapkan Eko Edi Poerwanto sebagai Ketua PA GMNI Probolinggo periode 2026-2031 secara aklamasi dalam Konferensi Cabang (Konfercab) III yang digelar di Hotel Nadia, Sapikerep, Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (12/9/2026).

Konfercab III PA GMNI Probolinggo menjadi bagian dari agenda organisasi untuk melakukan pergantian kepemimpinan sekaligus restrukturisasi kepengurusan periode lima tahun mendatang.

Usai ditetapkan sebagai ketua terpilih, Eko Edi Poerwanto menyampaikan sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera ditindaklanjuti oleh kepengurusan baru.

Menurut Eko Pur sapaan akrabnya, beberapa agenda tersebut antara lain penguatan kaderisasi, optimalisasi program organisasi, hingga mewujudkan sekretariat permanen PA GMNI Probolinggo.

“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan, mulai dari kaderisasi, optimalisasi program-program, sampai target sekretariat permanen,” ujar Eko.

Ia mengatakan, PA GMNI Probolinggo juga memiliki ruang untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam kehidupan kebangsaan dan pembangunan daerah.

Meski demikian, Eko menegaskan bahwa fokus awal kepengurusan periode 2026-2031 akan diarahkan pada konsolidasi internal serta penguatan peran sosial dan hubungan eksternal organisasi.

Menurutnya, penguatan internal menjadi langkah penting agar keberadaan PA GMNI Probolinggo dapat semakin terorganisir dan mampu merespons berbagai perkembangan di masyarakat.

“Kita ingin PA GMNI Probolinggo menjadi organisasi yang semakin solid, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan mampu memberikan manfaat yang lebih bermakna bagi masyarakat,” katanya.

Pihaknya juga menekankan pentingnya semangat gotong royong di antara para alumni. Menurut dia, keberadaan PA GMNI bukan sekadar wadah silaturahmi alumni, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan para alumni agar dapat mengambil peran untuk bangsa, negara, dan masyarakat.

Semangat tersebut, lanjut Eko, perlu diwujudkan melalui kolaborasi dan kontribusi nyata para alumni sesuai dengan bidang masing-masing.

“Gotong royong para alumni menjadi sebuah kewajiban. Kita harus mempersiapkan alumni GMNI untuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Probolinggo khususnya,”tambah Eko.

Eko Edi Poerwanto sendiri bukan sosok baru di Kota Probolinggo. Ia tercatat pernah menjadi anggota Bawaslu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga aktif di KONI serta bidang pendidikan sebagai pengajar di perguruan tinggi negeri.

Pengalaman di bidang kepemiluan, pendidikan, olahraga, sosial kemasyarakatan dan organisasi tersebut menjadi salah satu modal dalam menjalankan kepemimpinan PA GMNI Probolinggo untuk periode 2026-2031.

Dengan kepengurusan baru, PA GMNI Probolinggo diharapkan mampu memperkuat konsolidasi alumni sekaligus meningkatkan kontribusi organisasi dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan pembangunan daerah.

Konfercab III PA GMNI Probolinggo pun menjadi momentum awal bagi kepengurusan Eko Edi Poerwanto untuk menyusun agenda organisasi selama lima tahun ke depan dengan menitikberatkan pada penguatan internal, kaderisasi serta peningkatan manfaat organisasi bagi masyarakat.

Kolonel Marinir Eko Budi Prasetyo Adi Saputro, Pegang Tongkat Komando Kepemimpinan Brigif 2 Marinir Sidoarjo

Sidoarjo, Berdampak.net – Dispen Kormar, TNI AL (Surabaya). Brigade Infanteri 2 Marinir resmi memiliki pimpinan baru. Komandan Pasmar 2, Mayjen TNI (Mar) Oni Junianto, melantik Kolonel Marinir Eko Budi Prasetyo Adi Saputro sebagai Komandan Brigif 2 Marinir dalam upacara serah terima jabatan yang berlangsung khidmat di Gedung Serbaguna Batalyon Arhanud 2 Marinir, Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (28/08/2026).

Kolonel Marinir Eko Budi Prasetyo Adi Saputro alumni siswa Dikreg LV Sesko TNI Tahun 2026, kini memegang tongkat estafet kepemimpinan dari Kolonel Marinir Aang Andy Warta, M.Tr.Opsla. Nama terakhir selanjutnya mengemban tugas sebagai Asisten Personel Komandan Pasmar 2.

Mayjen TNI (Mar) Oni Junianto juga menyebut pergantian pejabat di tubuh militer sebagai denyut nadi organisasi yang harus tetap berdetak secara profesional. Baginya, penandatanganan pakta integritas bukan sekadar prosedur administratif, melainkan janji suci prajurit kepada bangsa.

“Setiap pejabat harus selalu menjaga integritas dalam bertugas, Amanah pimpinan ini harus dijawab dengan peningkatan kinerja, disiplin, dan profesionalisme yang tinggi,” ujar Oni saat memberikan amanat di hadapan para prajurit.

Komandan Pasmar 2 meyakini pengalaman luas yang dimiliki Kolonel Marinir Eko Budi Prasetyo Adi Saputro, mampu membawa Brigif 2 Marinir mempertahankan prestasi sekaligus menjawab tantangan tugas yang kian dinamis. Terlebih, satuan ini merupakan tumpuan utama dalam kekuatan tempur matra laut.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Brigade Infanteri 2 Marinir berkedudukan sebagai Komando Pelaksana Pasmar 2 dengan tugas utama membina dan menyiapkan kesiapan operasional Satuan-satuan di jajarannya. Brigif 2 Marinir diproyeksikan sebagai pasukan Pendarat Amfibi TNI AL (Pasrat) dalam rangka proyeksi kekuatan dari laut ke darat, pertahanan pantai di pulau-pulau strategis, serta pelaksanaan operasi tempur lainnya sesuai kebijakan Korps Marinir.

Pada kesempatan tersebut, Danpasmar 2 menyampaikan ucapan selamat kepada Kolonel Marinir Eko Budi Prasetyo Adi Saputro, atas jabatan barunya. Ia meyakini, dengan bekal pengalaman dan kemampuan yang dimiliki, Komandan Brigif 2 Marinir yang baru mampu mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian dan prestasi yang telah diraih oleh pejabat sebelumnya.

Ucapan selamat juga disampaikan kepada Ibu Eko Budi Prasetyo Adi Saputro yang kini menjabat sebagai Ketua Cabang 2 Korcab Pasmar 2 Gabungan Jalasenastri Korps Marinir. Danpasmar 2 berharap peran tersebut dapat dijalankan dengan penuh dedikasi, khususnya dalam mendampingi dan mendukung pembinaan anggota Jalasenastri serta keluarga prajurit di lingkungan Brigif 2 Marinir.

Mengakhiri amanatnya, Danpasmar 2 memerintahkan seluruh prajurit Brigade Infanteri 2 Marinir untuk memberikan dukungan penuh kepada Komandan yang baru, demi kelancaran pelaksanaan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Pelantikan PWI Situbondo: Cak Item Ingatkan Ancaman Konten Kreator bagi Media

Situbondo, Berdampak.net – Kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Situbondo periode 2026–2029 resmi dilantik, Jumat (24/7/2026) malam. Pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri unsur Forkopimda, Kepala OJK, Wakil Ketua DPRD Situbondo, serta Ketua PWI Jawa Timur, Cak Item.

Ketua PWI Situbondo, Diana, M.Sos, menegaskan bahwa menjaga integritas dan profesionalisme menjadi komitmen utama kepengurusan baru. Menurutnya, setiap jurnalis harus tetap berpegang teguh pada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik dalam menyajikan informasi yang akurat dan mencerdaskan masyarakat.

Selain memperkuat kualitas jurnalistik, Diana juga menargetkan PWI menjadi mitra strategis berbagai pihak melalui kolaborasi yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Situbondo.

Dalam kesempatan itu, Ketua PWI Jawa Timur, Cak Item, mengingatkan tantangan besar yang dihadapi media di tengah pesatnya perkembangan media sosial dan konten kreator. Meski persaingan semakin ketat, ia menegaskan profesi jurnalis tetap memiliki peran penting sebagai penyampai informasi yang dapat dipercaya.

Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, turut mengapresiasi kepengurusan baru PWI. Ia berharap PWI mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, menghadirkan kritik yang membangun, informasi yang edukatif, serta berperan aktif dalam menangkal hoaks.

Pelantikan ditutup dengan penandatanganan berita acara dan foto bersama sebagai penanda dimulainya kepengurusan PWI Situbondo periode 2026–2029.

Pengurus Baru APINDO Kota Pasuruan Dilantik, Kolaborasi Jadi Kunci Hadapi Tantangan Ekonomi

Pasuruan, Berdampak.net – Kepengurusan baru Dewan Pimpinan Kota (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Pasuruan periode 2026–2031 resmi dilantik di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (23/6/2026). Pelantikan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara dunia usaha dan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Acara pelantikan dihadiri oleh jajaran organisasi pengusaha, Forkopimda Kota Pasuruan, civitas akademika, Pemerintah Kota Pasuruan, serta pengurus APINDO Jawa Timur.
Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo atau Mas Adi, menegaskan bahwa APINDO memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Selamat atas pengukuhan DPK APINDO Kota Pasuruan periode 2026–2031. Ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi pentahelix demi kemajuan daerah,” ujar Mas Adi.

Ia menambahkan, APINDO tidak hanya menjadi wadah bagi para pelaku usaha, tetapi juga berperan dalam memperkuat investasi, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Mas Adi menilai periode 2026–2031 akan diwarnai berbagai tantangan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global. Fluktuasi harga energi, tingginya suku bunga, perubahan kebijakan perpajakan, hingga persaingan perdagangan menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.

Karena itu, ia berharap APINDO dapat terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah. Ia juga menyampaikan tiga harapan kepada kepengurusan baru, yakni menjadi mitra strategis dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong industri yang adil dan berkelanjutan, serta memperkuat ekonomi sirkular melalui pengurangan emisi dan pemberdayaan UMKM lokal sebagai bagian dari rantai pasok industri.

Selain itu, Mas Adi menekankan pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia melalui program link and match antara dunia pendidikan dan dunia usaha agar lulusan di Kota Pasuruan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Sementara itu, Ketua DPK APINDO Kota Pasuruan, Wahbi Ahmad, menegaskan komitmennya untuk menjalin sinergi dengan Pemerintah Kota Pasuruan dalam mendukung berbagai program pembangunan daerah.
“Ke depan kami siap bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung berbagai program strategis,” katanya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah DPP APINDO Jawa Timur, Jhonson Simanjuntak, menilai hubungan harmonis antara pemerintah daerah dan dunia usaha menjadi faktor penting dalam meningkatkan investasi.

Ia mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Pasuruan yang terus membuka ruang kemitraan dengan kalangan pengusaha. Menurutnya, sinergi tersebut akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan investasi, pengembangan UMKM, peningkatan kualitas SDM, hingga penguatan daya saing dunia usaha.

Dengan kepengurusan baru periode 2026–2031, APINDO Kota Pasuruan diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi, perluasan lapangan kerja, serta terciptanya iklim usaha yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.