Pemkot Probolinggo Gelar Nobar “Bola Gembira”, Harap UMKM Ikut Terangkat

Probolinggo, Berdampak.net – Momen pertandingan Piala Dunia 2026 antara Spanyol vs Tanjung Verde dimanfaatkan Pemkot Probolinggo untuk mempererat kebersamaan warga lewat kegiatan nonton bareng (nobar) bertajuk Bola Gembira, Senin (15/6) malam.

Bertempat di GOR A. Yani nobar dihadiri Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin, Sekda Budiono Wirawan, serta sejumlah pejabat daerah, termasuk camat dan lurah. Kegiatan ini menjadi ruang interaksi lintas kalangan untuk menikmati pesta sepak bola dunia.

Usai pertandingan, Wali Kota Probolinggo menyatakan Pemkot ingin menggelar kegiatan serupa kembali, terutama pada laga yang lebih seru. Ia juga menegaskan penjadwalan nobar disesuaikan dengan aktivitas warga, sebab banyak pertandingan berlangsung dini hari. Harapan lain dari Pemkot tentunya dengan acara nobar omzet UMKM bisa ikutan meningkat dibanding hari biasa. (fiq)

Pemkot Probolinggo Raih Apresiasi BSAN Kemendikdasmen RI

Probolinggo, Berdampak.net – Pemerintah Kota Probolinggo meraih penghargaan Apresiasi Pemerintah Daerah Berkomitmen dalam Implementasi Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia. Wali Kota Probolinggo, Dokter Aminuddin, menerima penghargaan tersebut dari Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti pada Senin (25/5).

Penghargaan diberikan dalam Malam Tasyakuran Hari Pendidikan Nasional bertema Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikdasmen Jakarta. Selain Probolinggo, apresiasi serupa juga diberikan kepada Provinsi Banten, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Mappi.

Kemendikdasmen memberikan apresiasi sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dan kontribusi para insan pendidikan serta mitra yang mendorong pembangunan pendidikan Indonesia. Dalam sambutannya, Menteri Abdul Mu’ti menyampaikan apresiasi atas upaya yang selaras dengan arah pendidikan bermutu untuk semua, sekaligus mengajak agar semangat kolaborasi terus ditingkatkan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Siti Romlah, menjelaskan penghargaan diberikan karena Probolinggo dinilai layak menjadi percontohan nasional melalui sejumlah program BSAN yang sudah berjalan. Di antaranya pembentukan Pokja BSAN yang melibatkan stakeholder dan jajaran kepolisian untuk memastikan kebutuhan sarpras, tindak lanjut pengaduan, serta penanganan dilakukan cepat dan tepat.

Probolinggo juga menjalankan GASPRO CETAR PERKASA (Satuan Tugas Kota Probolinggo Cegah Dan Tangani Perundungan dan Kekerasan di Satuan Pendidikan) sejak 2024 di TPA, TK, SD, dan SMP. Program ini dilengkapi Dashboard pengaduan yang dapat dipantau secara real time. Jika tidak selesai di satuan pendidikan, penanganan dilanjutkan melalui kerja sama dengan ULD Bidang Pendidikan dan Puspaga.

Selain itu, ada program Duta Kamtibmaspro, Sekolah Ramah Anak di 342 satuan pendidikan, serta pemenuhan sanitasi layak. Secara regulasi, Probolinggo juga memiliki SK Wali Kota tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan BSAN periode 2026–2030.

Wali Kota Dokter Aminuddin menegaskan pendidikan aman dan nyaman menjadi prioritas agar proses belajar berjalan baik dan mendukung tercapainya sumber daya manusia yang diharapkan. Ia mengajak seluruh stakeholder dan murid untuk terus mendukung implementasi BSAN, dengan langkah penguatan pencegahan, penanganan, serta perbaikan bersama agar sekolah benar-benar menjadi ruang belajar yang damai dan ramah. (rh)

Pengukuhan FPRB 2026–2030, Pemkot Probolinggo Perkuat Kolaborasi untuk Kota Tangguh Bencana

Probolinggo, Berdampak.net – Pemerintah Kota Probolinggo resmi mengukuhkan kepengurusan baru Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Probolinggo masa bakti 2026–2030 di Gedung Puri Manggala Bhakti, Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, Rabu (20/5/2026). Pengukuhan tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin dan turut dihadiri Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari, Penjabat Deputi Pencegahan BNPB RI Pangarso Suryotomo, perwakilan BPBD Provinsi Jawa Timur, unsur akademisi, dunia usaha, media, hingga para pengurus FPRB.

Pengukuhan kepengurusan FPRB dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor 100.3.3.3/114/KEP/425.012/2026 tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Probolinggo periode 2026–2030. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Probolinggo Nurkholiq menjelaskan bahwa pembentukan FPRB merupakan upaya untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mitigasi.

Nurkholiq menilai keberadaan FPRB menjadi wadah kemitraan bagi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, hingga masyarakat. Melalui forum ini, sinergi diharapkan dapat membantu memperkuat program-program pengurangan risiko bencana secara bersama-sama agar kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat semakin meningkat.

Ketua FPRB Kota Probolinggo terpilih Sugeng Nufindarko menegaskan bahwa pengukuhan kepengurusan FPRB bukan hanya kegiatan seremonial semata, tetapi merupakan amanah kemanusiaan. Ia menyatakan bahwa menjadi pengurus FPRB berarti siap mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk melindungi masyarakat Probolinggo dari berbagai ancaman bencana, baik bencana alam maupun bencana nonalam.

Sugeng menyoroti bahwa Kota Probolinggo memiliki sejumlah potensi kerentanan bencana, di antaranya ancaman angin kencang, banjir, kebakaran permukiman, hingga dampak perubahan iklim. Karena itu, ia menekankan bahwa pembangunan kota harus dibarengi dengan penguatan ketangguhan masyarakat agar kota yang maju dan indah tetap aman serta siap menghadapi bencana.

Penjabat Deputi Pencegahan BNPB RI Pangarso Suryotomo mengapresiasi langkah Pemkot Probolinggo yang terus memperkuat kelembagaan pengurangan risiko bencana melalui FPRB. Ia berharap forum tersebut dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota yang tangguh terhadap bencana.

Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi salah satu prioritas penting pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa upaya mitigasi dinilai jauh lebih efektif dibandingkan penanganan pascabencana yang membutuhkan biaya besar. Aminuddin menyatakan kerugian akibat bencana bisa berkali-kali lipat dibandingkan biaya mitigasi, sehingga pengurangan risiko bencana harus menjadi perhatian bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Aminuddin turut memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan Pemkot Probolinggo, mulai dari penambahan rumah pompa untuk menekan risiko banjir hingga penguatan early warning system yang terpusat di BPBD. Pemerintah juga terus melakukan pemantauan terhadap potensi bencana, termasuk terkait aktivitas Gunung Bromo. Ia menambahkan bahwa meskipun Kota Probolinggo relatif aman, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan.

Aminuddin juga menyampaikan bahwa seluruh kelurahan di Kota Probolinggo telah disiapkan menuju kelurahan tangguh bencana, lengkap dengan titik kumpul evakuasi yang perlu dipahami masyarakat. Ia menegaskan Pemkot berupaya serius dalam menyiapkan manajemen risiko bencana agar saat bencana terjadi, sistem penanganan sudah siap dan masyarakat tidak panik.

Dengan pengukuhan FPRB ini, diharapkan kolaborasi lintas sektor dapat semakin solid dalam menjalankan strategi pengurangan risiko bencana, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memperkuat ketangguhan Kota Probolinggo menghadapi berbagai ancaman bencana di masa mendatang. (rh)

BADKO HMI Jatim Tetap Dukung MBG, Namun Mendesak Kepala BGN Segera Diaudit Forensik

Surabaya, Berdampak.net – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Timur menyatakan tetap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dinilai memiliki manfaat besar bagi masyarakat, khususnya dalam jangka panjang. Namun demikian, BADKO HMI Jatim mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit forensik terhadap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di seluruh daerah.

Ketua Bidang BADKO HMI Jatim, Mohammad Nur Kholis Majid, mengatakan bahwa manfaat program MBG sudah mulai dirasakan masyarakat, terutama dalam membuka lapangan pekerjaan di sekitar wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kami tetap mendukung MBG karena manfaatnya nyata dirasakan masyarakat, khususnya dalam membuka lapangan pekerjaan di sekitar wilayah SPPG. Namun Kepala BGN harus segera diperiksa dan dilakukan audit forensik karena kami menduga terdapat sejumlah tindakan yang mengarah pada praktik korupsi,” ujar Kholis dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).

Menurutnya, dugaan tersebut muncul dari sejumlah pengadaan yang dinilai tidak relevan dengan prioritas program, seperti pengadaan sepeda motor hingga kaos kaki.Selain itu, Kholis juga menilai pelaksanaan MBG di seluruh SPPG perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh, mulai dari sistem operasional, penggunaan anggaran, hingga sasaran penerima manfaat.

“Fakta yang tidak bisa disangkal adalah masyarakat sekitar wilayah SPPG memang merasakan manfaat ekonomi dari program ini. Tetapi di lapangan juga ditemukan adanya perekrutan pekerja yang didominasi keluarga sendiri atau berasal dari luar desa wilayah SPPG,” katanya.

Ia menegaskan bahwa manfaat MBG tidak dapat diukur dalam jangka pendek. Menurutnya, program tersebut baru akan memberikan dampak optimal apabila proses operasional dari tingkat pusat hingga pelaksana di lapangan berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Kholis juga meminta evaluasi terhadap besaran anggaran operasional sebesar Rp6 juta per hari. Ia menilai terdapat oknum di sejumlah SPPG yang diduga melakukan manipulasi menu makanan sehingga kualitas makanan tidak sebanding dengan anggaran yang diterima.

“Anggaran Rp6 juta per hari harus dievaluasi karena ada dugaan penipuan dari segi menu makanan yang diberikan kepada penerima manfaat,” tegasnya.

Selain anggaran, BADKO HMI Jatim juga meminta pemerintah melakukan pendataan ulang terhadap penerima MBG dan data sekolah penerima program. Menurutnya, masih ditemukan dugaan sekolah bodong dalam pendataan penerima manfaat.

Ia juga menilai program MBG seharusnya lebih diprioritaskan kepada siswa dari keluarga kurang mampu dibanding diberikan secara merata kepada seluruh kalangan.

“Tidak seharusnya semua siswa menerima MBG, terutama dari kalangan menengah ke atas yang secara ekonomi sudah mampu,” ujarnya.

Sebagai perbandingan, Moh Nur Kholis Majid mencontohkan sejumlah negara yang menerapkan program makan gratis dengan sasaran lebih spesifik. Di India melalui skema Mid-Day Meal, program difokuskan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan kelompok marginal.

Sementara di Jerman, bantuan makanan diberikan kepada anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah atau yang berisiko miskin. Adapun di Chili, makanan gratis diprioritaskan kepada siswa yang masuk kategori 60 persen paling rentan di sekolah negeri maupun sekolah swasta bersubsidi.

Pada akhirnya, BADKO HMI Jatim menegaskan bahwa dukungan terhadap program MBG tetap diberikan selama pemerintah serius melakukan pembenahan dan evaluasi secara menyeluruh.

“Pada intinya kami tetap mendukung MBG. Namun Kepala BGN harus segera diperiksa melalui audit forensik. Sementara pelaksanaan di seluruh SPPG, sasaran penerima, anggaran, serta data sekolah penerima MBG harus dilakukan evaluasi dan pendataan ulang secara menyeluruh,” pungkas Kholis.

FKUB Kota Probolinggo Gelar Sarasehan Tokoh Perempuan Lintas Agama dan Deklarasi Rumah Ibadah Ramah Anak

Probolinggo, Berdampak.net – Dalam upaya memperkuat nilai toleransi, moderasi beragama, dan perlindungan anak di lingkungan rumah ibadah, Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Probolinggo akan menyelenggarakan kegiatan Sarasehan Tokoh Perempuan Lintas Agama dengan tema “Peran Strategis Perempuan Dalam Menanamkan Toleransi Beragama Sejak Usia Dini” yang dirangkaikan dengan Deklarasi Rumah Ibadah Ramah Anak (15/5/2026).

Kegiatan tersebut akan dilaksanakandi Puri Manggala Bhakti Kota Probolinggo.
Kegiatan ini menjadi ruang dialog lintas agama yang menghadirkan tokoh-tokoh perempuan dari berbagai agama, organisasi keagamaan, unsur pemerintah, akademisi, serta pegiat perlindungan perempuan dan anak.

Walikota Probolinggo dr. Aminudin. Sp.Og. (K)., M.Kes. dalam sambutan pembukaan menyampaikan bahwa Sarasehan ini diharapkan mampu memperkuat peran perempuan sebagai agen perdamaian dan pelopor penanaman nilai toleransi sejak usia dini, baik di lingkungan keluarga, pendidikan, maupun masyarakat.

“Sarasehan seperti ini perlu terus dilakukan sebagai sarana edukasi untuk menumbuhkan toleransi bagi anak sejak usia dini”, jelas Aminudin.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Probolinggo Ahmad Hudri menyampaikan bahwa perempuan memiliki posisi strategis dalam membangun karakter generasi yang inklusif, humanis, dan menghargai keberagaman.

“Perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dari tangan perempuan, nilai kasih sayang, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan dapat ditanamkan sejak dini demi terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis,” ujarnya.

Selain sarasehan, kegiatan ini juga akan ditandai dengan Deklarasi Rumah Ibadah Ramah Anak sebagai bentuk komitmen bersama seluruh elemen agama untuk menjadikan rumah ibadah sebagai ruang yang aman, nyaman, edukatif, inklusif, dan ramah terhadap tumbuh kembang anak.
Melalui deklarasi ini, rumah ibadah diharapkan tidak hanya menjadi pusat pembinaan spiritual, tetapi juga menjadi tempat pembentukan karakter anak yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan cinta damai.

Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Probolinggo mengundang seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung terciptanya ekosistem kerukunan umat beragama yang harmonis dan ramah anak demi mewujudkan Kota Probolinggo yang toleran, inklusif, dan berkeadaban. Sarasehan ini dihadiri para tokoh perempuan. Sedangkan narasumber yakni ketua Tim Penggerak PKK dr. Evariani dan Pendeta Krisyanti dari GKJW Bondowoso. (fiq)

Jelang Peringatan MayDay, Ketua Pansus Khairul Anam Desak Raperda Ketenagakerjaan Probolinggo Jadi Kado Kedaulatan untuk Pekerja

Probolinggo, berdampak.net – Tekankan Perlindungan PRT, Hak Ibu Pekerja, Jaring Pengaman Krisis, dan Integrasi Pendidikan-Industri sebagai Wujud Nyata Keberpihakan pada Masyarakat Rentan

Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (MayDay) 1 Mei, Ketua Pansus Khairul Anam menyerukan agar momentum ini tidak sekadar menjadi selebrasi seremonial, melainkan penanda kebangkitan kedaulatan rakyat pekerja. Anam juga menegaskan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif Ketenagakerjaan yang benar-benar memerdekakan para buruh.

“MayDay bagi kami bukanlah hari libur biasa. Ini adalah hari keramat perjuangan kelas pekerja sedunia. Adalah ironi jika di saat kita merayakan MayDay, rakyat pekerja di Probolinggo masih bergulat dengan ketidakpastian upah, teror PHK sepihak, dan jaminan sosial yang keropos. Raperda ini harus menjadi kado MayDay 2026 untuk rakyat sebuah perisai konstitusional di tingkat daerah!” tegas Ketua Ketua Pansus Khairul Anam, dalam keterangan persnya.

Sikap ini merujuk pada hasil kajian mendalam terhadap dokumen Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan DP3AP2KB, Aspirasi Serikat Pekerja yang menjadi basis pembahasan belanja masalah Raperda. Pansus menilai, di tengah ancaman krisis ekonomi global, gelombang efisiensi, dan disrupsi teknologi, Raperda ini harus memuat kebijakan adaptif dan progresif yang berpihak pada wong cilik.

“Jangan sampai MayDay hanya diisi orasi di jalanan, tetapi di ruang sidang DPRD, pasal-pasal yang melindungi pekerja malah tumpul. Kami tidak akan berhenti mengawal,” imbuhnya.

Berikut Lima rekomendasi wajib diakomodasi dalam Raperda Ketenagakerjaan sebagai esensi perjuangan MayDay:

1. Hadirkan Jaring Pengaman Otomatis (Automatic Stabilizer) Pasca-PHK
   Menolak sistem bansos kaku yang langsung menghukum rakyat miskin saat kehilangan pekerjaan. Pansus mendesak skema otomatis yang langsung mengaktifkan bansos dan PBI-JK begitu pekerja terkena PHK, tanpa prosedur birokratis berlarut. Negara tidak boleh menyuruh rakyatnya mengemis hak di saat susah.
2. Hapus Perbudakan Modern: Wajibkan BPJS untuk PRT
   Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah pahlawan domestik yang kerap dilupakan. Pansus menuntut klausul wajib BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh PRT di Probolinggo, dengan skema subsidi iuran bagi majikan tidak mampu. MayDay harus menjadi momen pembebasan bagi PRT dari jerat eksploitasi.
3. Menangkan Perempuan Pekerja: Ruang Laktasi dan Cuti 6 Bulan Harga Mati
   Menolak kapitalisme yang menindas reproduksi perempuan. Raperda wajib memuat sanksi bagi perusahaan yang melanggar hak cuti melahirkan 6 bulan (3 bulan upah penuh, 3 bulan 75%) sesuai UU KIA, serta mewajibkan penyediaan Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) dan ruang laktasi. Investasi anak adalah investasi bangsa, bukan beban.
4. Bongkar Sekat Pendidikan dan Industri
   Pansus menuntut integrasi paksa jika perlu. Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK dan BLK tidak boleh hanya menjadi etalase. Perusahaan yang menikmati insentif daerah harus membuka diri untuk pemagangan dan perekrutan. Perusahaan tertutup dan anti-lokal layak mendapat sanksi pembekuan izin.
5. Tolak PHK Sepihak! Wujudkan Tata Kelola Krisis yang Berkeadilan
   Di tengah efisiensi yang marak, Perda harus memuat klausul force majeure yang melindungi pesangon dan hak kesehatan pekerja. Pemerintah daerah harus berani membentuk Risk Sharing Fund dari optimalisasi CSR dan DBHCHT, bukan malah menyerahkan nasib buruh pada mekanisme pasar.

“Kami ingin menyampaikan pesan kepada seluruh pekerja di Probolinggo: MayDay ini adalah hari untuk berdiri tegak! Jangan gentar menghadapi intimidasi! Pansus berdiri di belakang kalian. Kami akan pastikan Raperda ini tidak berhenti sebagai kertas mati. Rakyat harus berdaulat atas kerjanya dalam kondisi apa pun, tanpa pengecualian. Itulah Marhaenisme sejati!” tutup Khairul anam dengan penuh semangat. (fiq)