Gandeng BIPPD dan BAPPERIDA Situbondo, Petani Milenial Bagikan 6.000 Bibit Hortikultura ke Warga Panji Permai

​Situbondo, Berdampak.net – Upaya memperkuat kemandirian pangan dari tingkat keluarga terus digerakkan oleh kalangan pemuda di Kabupaten Situbondo. Kali ini, komunitas Petani Milenial Situbondo berkolaborasi bersama Tim Badan Inovasi dan Percepatan Pembangunan Daerah (BIPPD Situbondo) serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Situbondo menyalurkan 6.000 bibit tanaman cabai, terong, dan tomat kepada warga

Perumahan Panji Permai, Kecamatan Panji.
​Berbeda dari seremoni formal pada umumnya, kegiatan serah terima bibit untuk mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional ini dikemas hangat lewat forum silaturahmi dan jagongan lesehan di halaman rumah warga pada malam hari. Duduk beralaskan tikar bersama tokoh masyarakat dan warga setempat, Ketua Petani Milenial Situbondo, Miskiyanto, menyerahkan langsung bibit siap tanam sekaligus berdiskusi santai mengenai cara merawat tanaman di lahan pekarangan terbatas (urban farming).

Pemuda yang akrab disapa Miski tersebut mengungkapkan bahwa gerakan berbagi 6.000 bibit hortikultura ini lahir dari keinginan agar masyarakat di kawasan perumahan dapat merasakan manfaat nyata dari pertanian pekarangan. Menurutnya, cabai, terong, dan tomat dipilih karena ketiganya merupakan komoditas dapur harian yang paling dibutuhkan keluarga.

​”Kami dari Petani Milenial Situbondo turun langsung membagikan 6.000 bibit cabai, terong, dan tomat ini agar setiap rumah di Perumahan Panji Permai memiliki sumber pangan mandiri di pekarangannya. Harapannya sederhana namun berdampak panjang, yakni ketika harga cabai atau sayur di pasar sedang naik, warga tidak lagi cemas karena sudah bisa memetik sendiri dari halaman rumah. Teman-teman Petani Milenial juga siap mengawal dan mendampingi warga dalam perawatannya sampai panen,” terang Miski di hadapan warga.

Langkah kolaboratif yang diinisiasi Miski bersama para petani muda tersebut mendapat sambutan positif dari Tim BIPPD Situbondo. Perwakilan Tim BIPPD Situbondo, Reza, menilai gerakan yang menyasar langsung kawasan permukiman warga ini merupakan contoh konkret inovasi daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan rumah tangga.

​”Kolaborasi bersama Mas Miski dan kawan-kawan Petani Milenial ini adalah wujud percepatan pembangunan daerah yang langsung menyentuh kebutuhan dapur warga. Kami ingin memastikan bahwa gagasan dan inovasi anak-anak muda Situbondo di sektor pertanian benar-benar hadir memberi solusi di tengah masyarakat, salah satunya dimulai dari lingkungan Perumahan Panji Permai ini,” tutur Mas Reza.

Senada dengan hal itu, perwakilan BAPPERIDA Kabupaten Situbondo, Arief, menekankan bahwa pemanfaatan lahan pekarangan secara masif memiliki peran strategis dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, khususnya untuk memperkuat ketahanan pangan dan menahan gejolak inflasi komoditas pangan di tingkat lokal.

​”Dari sudut pandang perencanaan dan riset inovasi daerah, gerakan pembagian 6.000 bibit cabai, terong, dan tomat ini sangat selaras dengan Program Ketahanan Pangan Nasional sekaligus menjadi langkah taktis pengendalian inflasi daerah. Apabila setiap keluarga di kawasan perumahan mampu memproduksi kebutuhan sayur dan bumbu dapurnya secara mandiri, maka ketahanan ekonomi rumah tangga di Situbondo akan semakin kokoh,” jelas Pak Arief.

Antusiasme warga Perumahan Panji Permai tampak tinggi sepanjang kegiatan berlangsung. Selain menerima bibit di dalam polybag dan baki semai, warga juga aktif bertanya seputar pemupukan serta pengendalian hama ramah lingkungan di pekarangan rumah.
​Melalui sinergi antara Petani Milenial

Situbondo, BIPPD Situbondo, dan BAPPERIDA Kabupaten Situbondo, gerakan bertani dari pekarangan rumah di Perumahan Panji Permai ini diharapkan dapat terus berkelanjutan serta menginspirasi kawasan permukiman lain di Kabupaten Situbondo. (rh)

Sosialisasi dan Percepatan KNMP 2027, Satgas Perencanaan Perkuat Dukungan Lintas Kementerian/Lembaga

JAKARTA, Berdampak.net – Untuk percepatan dan menyukseskan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2027, Satgas Penyiapan dan Perencanaan KNMP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggeber sosialisasi dan memperkuat dukungan lintas kementerian/lembaga (K/L) terutama di level pemeritahan daerah.

“Kita tidak ingin di level daerah terjadi kendala yang terkait regulasi dan aturan yang melibatkan instansi lain. Misalnya soal status tanah yang dijadikan lokasi KNMP belum clear dari BPN atau bangunannya tidak memiliki dokumen perizinan dari Dinas PU setempat dan lainnya,” ujar Ketua Satgas Penyiapan dan Perencanaan KNMP 2027, Muhammad Abdi Suhufan disela-sela kegiatan sosialiasi KNMP secara daring dengan Dinas Kelautan dan Perikanan seluruh Indonesia, UPT, Penyuluh Perikanan dan lainnya, Kamis (24/9/2026) di Jakarta.

Selain dukungan kementerian/lembaga, lanjut Abdi, Satgas KNMP yang dibentuk oleh KKP juga menjalin kerjasama dengan pihak akademisi yang berasal dari perguruan tinggi pada berbagai provinsi dan lembaga NGO lokal di setiap daerah yang akan menjadi lokasi pembangunan KNMP pada 2027.

Menurut Abdi yang juga Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan Tangkap, pada pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027 pihaknya merancang pendekatan yang berbeda dari tahapan sebelumnya. Terutama dalam hal waktu perencanaan, penyesuaian kebutuhan lokal, serta pelibatan pemerintah daerah, perguruan tinggi, LSM, dan penyuluh perikanan.

“Kita tidak ingin program yang menjadi proyek strategis nasional Presiden Prabowo Subianto ini mengalami hambatan dan tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Karena itu kami selalu mengharapkan sinergi dengan pihak dan instansi terkait lainnya,” tegas Abdi.

Program KNMP sendiri telah berjalan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama mencakup 65 lokasi, kemudian tahap kedua sebanyak 35 lokasi, sementara tahap ketiga sedang berjalan dengan target sekitar 1.200 lokasi.

Pemerintah sendiri dalam hal ini KKP menargetkan pembangunan Kampung Nelayan diarahkan mencapai 5.000 titik di berbagai wilayah Indonesia. Dengan target tersebut, masih terdapat sekitar 4.000 titik yang harus dipersiapkan dan dibangun, termasuk sekitar 2.000 titik yang menjadi sasaran perencanaan untuk tahun 2027. (fj)

DPR Setujui RUU Reforma Agraria, Tani Merdeka Indonesia Dorong Kepastian Hak Atas Tanah Petani

Jakarta, Berdampak.net – DPN Tani Merdeka Indonesia mengapresiasi keputusan DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir menilai keputusan tersebut menjadi langkah penting bagi petani yang masih menghadapi konflik pertanahan dan ketidakpastian hak atas lahan.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad DPR RI dan semua fraksi di DPR RI dengan langkah cepat menyetujui RUU Reforma Agraria. Bagi petani, kepastian hak atas tanah sangat penting karena masih banyak persoalan agraria yang belum selesai. RUU ini benar-benar memberi perlindungan kepada petani,” kata Don Muzakir, di Jakarta, pada Rabu, 9 September 2026.

Don Muzakir mengatakan konflik pertanahan yang berlangsung lama dapat merugikan petani. Status lahan yang tidak jelas juga membuat masyarakat kesulitan mengembangkan usaha karena masih dibayangi sengketa.

“RUU Reforma Agraria dapat menjadi instrumen untuk menyelesaikan konflik agraria struktural. Aturan tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari tanah,” ucap Don Muzakir.

Draf RUU tersebut menempatkan sejumlah kelompok sebagai subjek reforma agraria. Mereka mencakup petani gurem, petani penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, serta masyarakat miskin yang termarjinalkan.

Don Muzakir menilai kelompok tersebut perlu mendapat perhatian karena tanah menjadi bagian penting dari sumber penghasilan mereka.

“Jangan sampai petani yang sudah lama menggarap tanah justru tidak memiliki kepastian hukum. Petani harus mendapatkan hak dan perlindungan yang jelas agar bisa bekerja dengan tenang dan mengembangkan lahannya,” ujar Don Muzakir.

Salah satu materi yang mendapat perhatian Tani Merdeka Indonesia ialah penataan, pengendalian, serta pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah.

Draf RUU mengatur batas minimum dan maksimum penguasaan serta pemilikan tanah. Prosesnya mencakup identifikasi, inventarisasi, verifikasi, hingga pengukuran ulang objek reforma agraria.

“Pembatasan penguasaan tanah menjadi poin penting. Jangan sampai tanah hanya dikuasai oleh segelintir pihak, sementara petani yang membutuhkan lahan justru semakin sulit mendapatkannya,” kata Don Muzakir.

Menurut Don Muzakir, ketentuan tersebut penting untuk mencegah penguasaan lahan yang terlalu terkonsentrasi. Penataan tanah diharapkan memberi ruang yang lebih besar kepada masyarakat yang memang membutuhkan lahan untuk kehidupan dan usaha.

Draf RUU Pengaturan Reforma Agraria terdiri atas 16 bab dan 70 pasal. Materinya mencakup penguasaan dan pemilikan tanah, redistribusi dan restitusi, legalitas hak atas tanah, pemberdayaan masyarakat, penyelesaian konflik, hingga kelembagaan reforma agraria.

Salah satu ketentuan penting ialah pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN). Lembaga tersebut akan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BRAN akan menangani penyelenggaraan reforma agraria mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Tani Merdeka Indonesia menilai keberadaan lembaga khusus tersebut dapat memperkuat koordinasi dalam penyelesaian persoalan agraria yang melibatkan banyak sektor.

“BRAN ini harus benar-benar menjadi lembaga yang bekerja untuk menyelesaikan persoalan agraria secara terpadu. Jangan sampai petani harus berpindah-pindah dari satu instansi ke instansi lain hanya untuk mencari kepastian atas tanahnya,” ujar Don Muzakir.

Draf RUU juga mengatur pembentukan Dewan Pengawas BRAN. Dewan tersebut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dewan Pengawas dibentuk untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan reforma agraria.

Tani Merdeka Indonesia berharap pembahasan RUU tidak hanya berlangsung di ruang parlemen. Kelompok yang terdampak langsung persoalan agraria juga perlu mendapat ruang untuk menyampaikan kondisi di lapangan.

Petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, serta kelompok masyarakat lainnya menjadi pihak yang berkepentingan langsung terhadap aturan tersebut.

“Suara petani harus benar-benar didengar dalam pembahasan RUU ini. Ukurannya nanti bukan hanya bagus di dalam undang-undang, tetapi apakah petani mendapatkan kepastian tanah, konflik berkurang,” kata Don Muzakir.

Don Muzakir meyakini pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto bersama DPR RI dapat menyelesaikan RUU tersebut dengan baik. Dia menilai pembahasan reforma agraria menjadi momentum yang memiliki arti khusus menjelang Hari Tani Nasional yang diperingati setiap 24 September.

Sebelumnya diberitakan, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi RUU usul inisiatif DPR RI pada Selasa, 8 September 2026.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-Undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” tanya Dasco. “Setuju,” jawab anggota dewan.

Persetujuan tersebut diambil setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyelesaikan penyusunan draf RUU Pengaturan Reforma Agraria sehari sebelumnya. (fj)

Tani Merdeka Suarakan Pesan Tegas: Kawal Program Rakyat

JAKARTA, Berdampak.net – Tani Merdeka Indonesia (TMI) kembali menegaskan komitmennya mendukung Presiden Prabowo Subianto sekaligus mengawal program-program pemerintah yang dinilai berpihak kepada masyarakat.

TMI menilai sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo perlu mendapat dukungan sekaligus pengawasan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya petani dan warga pedesaan.

Sikap tersebut sejalan dengan pernyataan TMI dalam berbagai kegiatan sebelumnya. Organisasi petani ini juga pernah menyuarakan dukungan terhadap program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai membuka peluang penyerapan hasil pertanian lokal.

Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menegaskan bahwa dukungan terhadap Presiden Prabowo bukan berarti seluruh pelaksanaan program pemerintah bebas dari kritik. Menurutnya, program yang baik tetap harus diawasi agar tidak disalahgunakan oleh oknum.

“Program pemerintah sangat bagus, cuma pasti dalam pelaksanaannya ada yang tidak bagus,” ujar Don dalam aksi TMI di Jakarta pada Juni 2026.

TMI juga menyoroti pentingnya menjaga program kerakyatan agar tidak terganggu oleh kepentingan tertentu. Mereka mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pertanian, pangan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya, TMI menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendukung dan mengawal program kerakyatan Presiden Prabowo, mendorong DPR ikut mengawasi pelaksanaannya, serta menolak upaya yang dinilai dapat menghambat program pemerintah.

Bagi TMI, dukungan kepada pemerintah harus diwujudkan dalam kerja nyata di lapangan. Organisasi tersebut juga didorong menjadi saluran aspirasi petani sehingga persoalan seperti pupuk, alat pertanian hingga pemasaran hasil panen dapat segera disampaikan kepada pemerintah.

Dengan demikian, TMI menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat yang mendukung pemerintahan Prabowo sekaligus mengawal agar kebijakan nasional benar-benar sampai kepada kelompok yang menjadi sasaran program.

Pesan yang ingin ditegaskan adalah sederhana: program rakyat harus dijaga, pelaksanaannya harus diawasi, dan Presiden harus diberi ruang untuk menjalankan mandat pemerintahan sesuai kepentingan rakyat.

Diseminasi Pestisida Nabati dan 21 Karya Mahasiswa KKN FBiPK UB di Desa Miru, Lamongan

Lamongan, Berdampak.net – Ketua Tim Pengabdian Masyarakat, Dr. Mochammad Syamsulhadi, S.P., M.P., memimpin diseminasi teknologi tepat guna pestisida nabati berbahan lokal bersama sebelas mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Fakultas Bio-Industri Pertanian dan Kehutanan (FBiPK) Universitas Brawijaya di Desa Miru, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, pada 1 Juli hingga 2 Agustus 2026. Program ini menjadi karya utama dari total 21 karya pengabdian masyarakat yang dihasilkan tim, mencakup teknologi tepat guna, prosedur operasional standar (SOP), dan poster edukasi bagi petani, kelompok tani, sekolah, dan masyarakat desa.

Sebagai program utama, tim mendiseminasikan dua produk pestisida nabati, yaitu Pestisida Nabati Paitan-Lactobacillus (PESNABILA) dari air cucian beras, molase, PGPR, dan paitan (Tithonia diversifolia) yang difermentasi anaerob 21 hari, serta pestisida nabati buah maja, kepada Kelompok Tani Sumber Makmur 01 sebagai alternatif pengendalian hama ramah lingkungan berbasis bahan lokal.

Program pestisida nabati ini didukung sembilan SOP pengelolaan agens hayati dan budidaya, yaitu BIOFRESH, penyiapan bahan cendawan, Asam Amino, pengamatan bakteri dan cendawan, pengenceran bakteri, POC KEKEN, RODENTISIDA, pemilihan bahan media pembiakan cendawan dan bakteri, serta sterilisasi alat pembiakan cendawan dan bakteri.

Selain program pestisida nabati, mahasiswa turut menyusun modul PEMBARU (pendataan pengamatan padi berbasis spreadsheet) dan SMART-EDU (pelatihan Canva dan Microsoft bagi siswa MTs Ma’arif NU Miru), Digitalisasi UMKM berupa pembuatan e-commerce bagi Kelompok Tani Sumber Makmur 01, serta poster MIRAI bagi siswa SMK NU Miru.

Kegiatan ini juga menghasilkan sejumlah video dan poster edukasi, antara lain Integrated Farming di Desa Prijekngablak, MURAL, Penanaman Refugia dan BEPAS (Biodegradable Eco Pot) bagi masyarakat Desa Miru, ECOBRIGHT bagi SDN Miru, serta poster Petasan Tikus bagi kelompok tani.
Seluruh karya telah memperoleh Surat Keterangan Pelaksanaan Implementasi Karya dari Pemerintah Desa Miru. Rangkaian kegiatan yang dipimpin Dr. Mochammad Syamsulhadi ini merupakan bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan turut mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), dan SDG 15 (Ekosistem Daratan).

Kata kunci: pestisida nabati; teknologi tepat guna; Kuliah Kerja Nyata; pemberdayaan masyarakat desa; SDG 2; SDG 12; SDG 13; SDG 15

Dukungan Nyata Hilirisasi; Fast UB Serahkan Hibah Alat Produksi Kafemilk Poktan di Ampelgading, Malang

Malang, Berdampak.net – Sebagai kelanjutan dari kegiatan pelatihan pengolahan susu kambing menjadi produk fungsional probiotik yang telah dilaksanakan sebelumnya, tim Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) Fakultas Sains dan Teknologi Peternakan (FAST) Universitas Brawijaya kembali hadir di Desa Argoyuwono, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, untuk menyerahkan hibah peralatan produksi kepada Kelompok Tani “Suka Tani”. Penyerahan bantuan alat ini menjadi wujud komitmen keberlanjutan program yang tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi berlanjut pada penguatan kapasitas produksi agar merek kolektif “Kafemilk” dapat benar-benar diproduksi secara mandiri oleh masyarakat.

Program pengabdian ini tetap diketuai oleh Dr. Jaisy Aghniarahim Putritamara, S.Pt., M.P., dengan anggota tim Dr. Mulia Winirsya Apriliyani, S.Pt., M.P. dan Dr. Yennyka Laelasariyanti, S.Pt., M.P dan Tenaga Ahli Dr. Premy Puspitawati Rahayu. Kegiatan yang merupakan bagian dari skema hibah pengabdian ini juga mengintegrasikan peran mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN-BIMA) Universitas Brawijaya, yaitu Nafisa Zahra, Nazhifah Hasna Qoth Runnada, dan Aulia Novitasyari, yang turut mendampingi mitra sejak tahap pelatihan hingga pemanfaatan alat produksi di lapangan.

Hibah peralatan yang diserahkan dirancang untuk menopang seluruh rantai produksi produk olahan susu kambing berbasis probiotik. Bantuan tersebut meliputi mesin pasteurisasi susu (tangki stainless steel dengan sistem pemanas) yang berfungsi menjaga keamanan dan mutu susu sebelum difermentasi, mesin pengemasan (filling) produk untuk mempercepat proses pengisian dan penyegelan kemasan, serta lemari etalase penyimpanan produk beserta perlengkapan wadah kaca yang mendukung penyimpanan dan penyajian produk secara higienis. Dengan tersedianya peralatan tersebut, kelompok tani diharapkan mampu memproduksi yoghurt dan yoghurt kopi Kafemilk dalam skala usaha yang lebih konsisten, higienis, dan siap dipasarkan.

Ketua Pelaksana PKM, Dr. Jaisy Aghniarahim Putritamara, menjelaskan bahwa pemberian hibah alat ini merupakan bagian tak terpisahkan dari pendekatan co-creation dan co-ownership yang menjadi ruh program. “Peralatan ini bukan sekadar bantuan, melainkan aset bersama yang kepemilikannya melekat pada kelompok. Dengan begitu, masyarakat memiliki rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap keberlanjutan usaha Kafemilk. Kami ingin memastikan bahwa setelah pelatihan selesai, mitra memiliki sarana yang memadai untuk terus berproduksi secara mandiri,” ujarnya.

Kepala Desa Argoyuwono, Bapak Purnomo, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas keberlanjutan pendampingan Universitas Brawijaya. Menurutnya, hibah alat produksi ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa tidak berhenti pada seremoni, tetapi menghadirkan dampak yang dapat langsung dirasakan masyarakat. “Kami sangat bersyukur, bantuan alat ini akan sangat membantu warga kami untuk mengembangkan usaha olahan susu kambing dan kopi. Semoga ini menjadi awal tumbuhnya usaha baru yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Argoyuwono,” tuturnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Kelompok Tani Suka Tani, Bapak Toyib Usman, menyatakan kesiapan kelompoknya untuk memanfaatkan dan merawat peralatan yang telah dihibahkan. Ia menegaskan bahwa alat produksi ini akan dikelola secara kolektif oleh anggota kelompok agar manfaatnya dapat dirasakan bersama. “Kami mengucapkan terima kasih kepada tim Universitas Brawijaya. Alat ini akan kami jaga dan manfaatkan sebaik-baiknya untuk produksi Kafemilk. Harapannya, kelompok kami bisa memiliki produk unggulan sendiri yang dikenal luas,” ungkapnya.

Selama proses serah terima, mahasiswa KKN-BIMA Universitas Brawijaya turut mendampingi mitra dalam pengenalan cara pengoperasian, perawatan dasar, serta prosedur sanitasi alat. Pendampingan ini menjadi bagian dari peran mahasiswa yang akan melanjutkan program di desa, khususnya dalam membantu penataan produksi, pengemasan, promosi digital, hingga penguatan kelembagaan kelompok agar usaha Kafemilk dapat berjalan berkelanjutan.

Melalui penyerahan hibah alat produksi ini, program PKM FAST-UB semakin memperkuat kontribusinya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Kegiatan ini mendukung SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) melalui pembukaan peluang usaha dan peningkatan pendapatan, SDG 2 (Tanpa Kelaparan) melalui penguatan ketahanan pangan berbasis produk lokal bergizi, SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) melalui produksi pangan fungsional probiotik, SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) melalui penguatan kewirausahaan dan hilirisasi produk, SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) melalui penyediaan sarana teknologi produksi, SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) melalui optimalisasi sumber daya lokal, serta SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) melalui sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, mahasiswa, dan kelompok tani.

Dengan tersedianya sarana produksi yang memadai serta pendampingan yang berkelanjutan, tim PKM FAST-UB Universitas Brawijaya berharap merek kolektif Kafemilk dapat tumbuh menjadi produk unggulan Desa Argoyuwono yang berdaya saing. Program ini menegaskan bahwa hilirisasi inovasi dari perguruan tinggi mampu menghadirkan dampak sosial dan ekonomi yang nyata, sekaligus mendorong kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi lokal secara berkelanjutan.