DPR Setujui RUU Reforma Agraria, Tani Merdeka Indonesia Dorong Kepastian Hak Atas Tanah Petani

Jakarta, Berdampak.net – DPN Tani Merdeka Indonesia mengapresiasi keputusan DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir menilai keputusan tersebut menjadi langkah penting bagi petani yang masih menghadapi konflik pertanahan dan ketidakpastian hak atas lahan.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad DPR RI dan semua fraksi di DPR RI dengan langkah cepat menyetujui RUU Reforma Agraria. Bagi petani, kepastian hak atas tanah sangat penting karena masih banyak persoalan agraria yang belum selesai. RUU ini benar-benar memberi perlindungan kepada petani,” kata Don Muzakir, di Jakarta, pada Rabu, 9 September 2026.

Don Muzakir mengatakan konflik pertanahan yang berlangsung lama dapat merugikan petani. Status lahan yang tidak jelas juga membuat masyarakat kesulitan mengembangkan usaha karena masih dibayangi sengketa.

“RUU Reforma Agraria dapat menjadi instrumen untuk menyelesaikan konflik agraria struktural. Aturan tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari tanah,” ucap Don Muzakir.

Draf RUU tersebut menempatkan sejumlah kelompok sebagai subjek reforma agraria. Mereka mencakup petani gurem, petani penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, serta masyarakat miskin yang termarjinalkan.

Don Muzakir menilai kelompok tersebut perlu mendapat perhatian karena tanah menjadi bagian penting dari sumber penghasilan mereka.

“Jangan sampai petani yang sudah lama menggarap tanah justru tidak memiliki kepastian hukum. Petani harus mendapatkan hak dan perlindungan yang jelas agar bisa bekerja dengan tenang dan mengembangkan lahannya,” ujar Don Muzakir.

Salah satu materi yang mendapat perhatian Tani Merdeka Indonesia ialah penataan, pengendalian, serta pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah.

Draf RUU mengatur batas minimum dan maksimum penguasaan serta pemilikan tanah. Prosesnya mencakup identifikasi, inventarisasi, verifikasi, hingga pengukuran ulang objek reforma agraria.

“Pembatasan penguasaan tanah menjadi poin penting. Jangan sampai tanah hanya dikuasai oleh segelintir pihak, sementara petani yang membutuhkan lahan justru semakin sulit mendapatkannya,” kata Don Muzakir.

Menurut Don Muzakir, ketentuan tersebut penting untuk mencegah penguasaan lahan yang terlalu terkonsentrasi. Penataan tanah diharapkan memberi ruang yang lebih besar kepada masyarakat yang memang membutuhkan lahan untuk kehidupan dan usaha.

Draf RUU Pengaturan Reforma Agraria terdiri atas 16 bab dan 70 pasal. Materinya mencakup penguasaan dan pemilikan tanah, redistribusi dan restitusi, legalitas hak atas tanah, pemberdayaan masyarakat, penyelesaian konflik, hingga kelembagaan reforma agraria.

Salah satu ketentuan penting ialah pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN). Lembaga tersebut akan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BRAN akan menangani penyelenggaraan reforma agraria mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Tani Merdeka Indonesia menilai keberadaan lembaga khusus tersebut dapat memperkuat koordinasi dalam penyelesaian persoalan agraria yang melibatkan banyak sektor.

“BRAN ini harus benar-benar menjadi lembaga yang bekerja untuk menyelesaikan persoalan agraria secara terpadu. Jangan sampai petani harus berpindah-pindah dari satu instansi ke instansi lain hanya untuk mencari kepastian atas tanahnya,” ujar Don Muzakir.

Draf RUU juga mengatur pembentukan Dewan Pengawas BRAN. Dewan tersebut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dewan Pengawas dibentuk untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan reforma agraria.

Tani Merdeka Indonesia berharap pembahasan RUU tidak hanya berlangsung di ruang parlemen. Kelompok yang terdampak langsung persoalan agraria juga perlu mendapat ruang untuk menyampaikan kondisi di lapangan.

Petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, serta kelompok masyarakat lainnya menjadi pihak yang berkepentingan langsung terhadap aturan tersebut.

“Suara petani harus benar-benar didengar dalam pembahasan RUU ini. Ukurannya nanti bukan hanya bagus di dalam undang-undang, tetapi apakah petani mendapatkan kepastian tanah, konflik berkurang,” kata Don Muzakir.

Don Muzakir meyakini pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto bersama DPR RI dapat menyelesaikan RUU tersebut dengan baik. Dia menilai pembahasan reforma agraria menjadi momentum yang memiliki arti khusus menjelang Hari Tani Nasional yang diperingati setiap 24 September.

Sebelumnya diberitakan, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi RUU usul inisiatif DPR RI pada Selasa, 8 September 2026.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-Undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” tanya Dasco. “Setuju,” jawab anggota dewan.

Persetujuan tersebut diambil setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyelesaikan penyusunan draf RUU Pengaturan Reforma Agraria sehari sebelumnya. (fj)

Tani Merdeka Suarakan Pesan Tegas: Kawal Program Rakyat

JAKARTA, Berdampak.net – Tani Merdeka Indonesia (TMI) kembali menegaskan komitmennya mendukung Presiden Prabowo Subianto sekaligus mengawal program-program pemerintah yang dinilai berpihak kepada masyarakat.

TMI menilai sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo perlu mendapat dukungan sekaligus pengawasan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya petani dan warga pedesaan.

Sikap tersebut sejalan dengan pernyataan TMI dalam berbagai kegiatan sebelumnya. Organisasi petani ini juga pernah menyuarakan dukungan terhadap program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai membuka peluang penyerapan hasil pertanian lokal.

Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menegaskan bahwa dukungan terhadap Presiden Prabowo bukan berarti seluruh pelaksanaan program pemerintah bebas dari kritik. Menurutnya, program yang baik tetap harus diawasi agar tidak disalahgunakan oleh oknum.

“Program pemerintah sangat bagus, cuma pasti dalam pelaksanaannya ada yang tidak bagus,” ujar Don dalam aksi TMI di Jakarta pada Juni 2026.

TMI juga menyoroti pentingnya menjaga program kerakyatan agar tidak terganggu oleh kepentingan tertentu. Mereka mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pertanian, pangan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya, TMI menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendukung dan mengawal program kerakyatan Presiden Prabowo, mendorong DPR ikut mengawasi pelaksanaannya, serta menolak upaya yang dinilai dapat menghambat program pemerintah.

Bagi TMI, dukungan kepada pemerintah harus diwujudkan dalam kerja nyata di lapangan. Organisasi tersebut juga didorong menjadi saluran aspirasi petani sehingga persoalan seperti pupuk, alat pertanian hingga pemasaran hasil panen dapat segera disampaikan kepada pemerintah.

Dengan demikian, TMI menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat yang mendukung pemerintahan Prabowo sekaligus mengawal agar kebijakan nasional benar-benar sampai kepada kelompok yang menjadi sasaran program.

Pesan yang ingin ditegaskan adalah sederhana: program rakyat harus dijaga, pelaksanaannya harus diawasi, dan Presiden harus diberi ruang untuk menjalankan mandat pemerintahan sesuai kepentingan rakyat.

Diseminasi Pestisida Nabati dan 21 Karya Mahasiswa KKN FBiPK UB di Desa Miru, Lamongan

Lamongan, Berdampak.net – Ketua Tim Pengabdian Masyarakat, Dr. Mochammad Syamsulhadi, S.P., M.P., memimpin diseminasi teknologi tepat guna pestisida nabati berbahan lokal bersama sebelas mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Fakultas Bio-Industri Pertanian dan Kehutanan (FBiPK) Universitas Brawijaya di Desa Miru, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, pada 1 Juli hingga 2 Agustus 2026. Program ini menjadi karya utama dari total 21 karya pengabdian masyarakat yang dihasilkan tim, mencakup teknologi tepat guna, prosedur operasional standar (SOP), dan poster edukasi bagi petani, kelompok tani, sekolah, dan masyarakat desa.

Sebagai program utama, tim mendiseminasikan dua produk pestisida nabati, yaitu Pestisida Nabati Paitan-Lactobacillus (PESNABILA) dari air cucian beras, molase, PGPR, dan paitan (Tithonia diversifolia) yang difermentasi anaerob 21 hari, serta pestisida nabati buah maja, kepada Kelompok Tani Sumber Makmur 01 sebagai alternatif pengendalian hama ramah lingkungan berbasis bahan lokal.

Program pestisida nabati ini didukung sembilan SOP pengelolaan agens hayati dan budidaya, yaitu BIOFRESH, penyiapan bahan cendawan, Asam Amino, pengamatan bakteri dan cendawan, pengenceran bakteri, POC KEKEN, RODENTISIDA, pemilihan bahan media pembiakan cendawan dan bakteri, serta sterilisasi alat pembiakan cendawan dan bakteri.

Selain program pestisida nabati, mahasiswa turut menyusun modul PEMBARU (pendataan pengamatan padi berbasis spreadsheet) dan SMART-EDU (pelatihan Canva dan Microsoft bagi siswa MTs Ma’arif NU Miru), Digitalisasi UMKM berupa pembuatan e-commerce bagi Kelompok Tani Sumber Makmur 01, serta poster MIRAI bagi siswa SMK NU Miru.

Kegiatan ini juga menghasilkan sejumlah video dan poster edukasi, antara lain Integrated Farming di Desa Prijekngablak, MURAL, Penanaman Refugia dan BEPAS (Biodegradable Eco Pot) bagi masyarakat Desa Miru, ECOBRIGHT bagi SDN Miru, serta poster Petasan Tikus bagi kelompok tani.
Seluruh karya telah memperoleh Surat Keterangan Pelaksanaan Implementasi Karya dari Pemerintah Desa Miru. Rangkaian kegiatan yang dipimpin Dr. Mochammad Syamsulhadi ini merupakan bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan turut mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), dan SDG 15 (Ekosistem Daratan).

Kata kunci: pestisida nabati; teknologi tepat guna; Kuliah Kerja Nyata; pemberdayaan masyarakat desa; SDG 2; SDG 12; SDG 13; SDG 15

Dukungan Nyata Hilirisasi; Fast UB Serahkan Hibah Alat Produksi Kafemilk Poktan di Ampelgading, Malang

Malang, Berdampak.net – Sebagai kelanjutan dari kegiatan pelatihan pengolahan susu kambing menjadi produk fungsional probiotik yang telah dilaksanakan sebelumnya, tim Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) Fakultas Sains dan Teknologi Peternakan (FAST) Universitas Brawijaya kembali hadir di Desa Argoyuwono, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, untuk menyerahkan hibah peralatan produksi kepada Kelompok Tani “Suka Tani”. Penyerahan bantuan alat ini menjadi wujud komitmen keberlanjutan program yang tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi berlanjut pada penguatan kapasitas produksi agar merek kolektif “Kafemilk” dapat benar-benar diproduksi secara mandiri oleh masyarakat.

Program pengabdian ini tetap diketuai oleh Dr. Jaisy Aghniarahim Putritamara, S.Pt., M.P., dengan anggota tim Dr. Mulia Winirsya Apriliyani, S.Pt., M.P. dan Dr. Yennyka Laelasariyanti, S.Pt., M.P dan Tenaga Ahli Dr. Premy Puspitawati Rahayu. Kegiatan yang merupakan bagian dari skema hibah pengabdian ini juga mengintegrasikan peran mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN-BIMA) Universitas Brawijaya, yaitu Nafisa Zahra, Nazhifah Hasna Qoth Runnada, dan Aulia Novitasyari, yang turut mendampingi mitra sejak tahap pelatihan hingga pemanfaatan alat produksi di lapangan.

Hibah peralatan yang diserahkan dirancang untuk menopang seluruh rantai produksi produk olahan susu kambing berbasis probiotik. Bantuan tersebut meliputi mesin pasteurisasi susu (tangki stainless steel dengan sistem pemanas) yang berfungsi menjaga keamanan dan mutu susu sebelum difermentasi, mesin pengemasan (filling) produk untuk mempercepat proses pengisian dan penyegelan kemasan, serta lemari etalase penyimpanan produk beserta perlengkapan wadah kaca yang mendukung penyimpanan dan penyajian produk secara higienis. Dengan tersedianya peralatan tersebut, kelompok tani diharapkan mampu memproduksi yoghurt dan yoghurt kopi Kafemilk dalam skala usaha yang lebih konsisten, higienis, dan siap dipasarkan.

Ketua Pelaksana PKM, Dr. Jaisy Aghniarahim Putritamara, menjelaskan bahwa pemberian hibah alat ini merupakan bagian tak terpisahkan dari pendekatan co-creation dan co-ownership yang menjadi ruh program. “Peralatan ini bukan sekadar bantuan, melainkan aset bersama yang kepemilikannya melekat pada kelompok. Dengan begitu, masyarakat memiliki rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap keberlanjutan usaha Kafemilk. Kami ingin memastikan bahwa setelah pelatihan selesai, mitra memiliki sarana yang memadai untuk terus berproduksi secara mandiri,” ujarnya.

Kepala Desa Argoyuwono, Bapak Purnomo, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas keberlanjutan pendampingan Universitas Brawijaya. Menurutnya, hibah alat produksi ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa tidak berhenti pada seremoni, tetapi menghadirkan dampak yang dapat langsung dirasakan masyarakat. “Kami sangat bersyukur, bantuan alat ini akan sangat membantu warga kami untuk mengembangkan usaha olahan susu kambing dan kopi. Semoga ini menjadi awal tumbuhnya usaha baru yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Argoyuwono,” tuturnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Kelompok Tani Suka Tani, Bapak Toyib Usman, menyatakan kesiapan kelompoknya untuk memanfaatkan dan merawat peralatan yang telah dihibahkan. Ia menegaskan bahwa alat produksi ini akan dikelola secara kolektif oleh anggota kelompok agar manfaatnya dapat dirasakan bersama. “Kami mengucapkan terima kasih kepada tim Universitas Brawijaya. Alat ini akan kami jaga dan manfaatkan sebaik-baiknya untuk produksi Kafemilk. Harapannya, kelompok kami bisa memiliki produk unggulan sendiri yang dikenal luas,” ungkapnya.

Selama proses serah terima, mahasiswa KKN-BIMA Universitas Brawijaya turut mendampingi mitra dalam pengenalan cara pengoperasian, perawatan dasar, serta prosedur sanitasi alat. Pendampingan ini menjadi bagian dari peran mahasiswa yang akan melanjutkan program di desa, khususnya dalam membantu penataan produksi, pengemasan, promosi digital, hingga penguatan kelembagaan kelompok agar usaha Kafemilk dapat berjalan berkelanjutan.

Melalui penyerahan hibah alat produksi ini, program PKM FAST-UB semakin memperkuat kontribusinya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Kegiatan ini mendukung SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) melalui pembukaan peluang usaha dan peningkatan pendapatan, SDG 2 (Tanpa Kelaparan) melalui penguatan ketahanan pangan berbasis produk lokal bergizi, SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) melalui produksi pangan fungsional probiotik, SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) melalui penguatan kewirausahaan dan hilirisasi produk, SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) melalui penyediaan sarana teknologi produksi, SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) melalui optimalisasi sumber daya lokal, serta SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) melalui sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, mahasiswa, dan kelompok tani.

Dengan tersedianya sarana produksi yang memadai serta pendampingan yang berkelanjutan, tim PKM FAST-UB Universitas Brawijaya berharap merek kolektif Kafemilk dapat tumbuh menjadi produk unggulan Desa Argoyuwono yang berdaya saing. Program ini menegaskan bahwa hilirisasi inovasi dari perguruan tinggi mampu menghadirkan dampak sosial dan ekonomi yang nyata, sekaligus mendorong kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi lokal secara berkelanjutan.

DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Probolinggo Dorong Don Muzakir Menjadi Wakil Menteri Pertanian

Probolinggo, Berdampak.net – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kabupaten Probolinggo menyatakan dukungan kepada Don Muzakir untuk mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia.
Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Probolinggo, Fajar Satrio, menilai Don Muzakir merupakan sosok yang memiliki pengalaman, jaringan, dan komitmen kuat dalam memperjuangkan kemajuan sektor pertanian nasional.

Menurut Fajar, Indonesia membutuhkan figur yang mampu menjembatani kepentingan petani dengan kebijakan pemerintah, sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada pangan yang menjadi salah satu program prioritas nasional.

“Pak Don Muzakir memiliki kapasitas dan pemahaman yang baik terhadap persoalan pertanian. Kami meyakini beliau mampu memberikan kontribusi besar apabila dipercaya menjadi Wakil Menteri Pertanian,” ujar Fajar.

DPD TMI Kabupaten Probolinggo juga berharap pemerintah dapat memberikan ruang kepada tokoh-tokoh yang memiliki rekam jejak dalam pemberdayaan petani agar pembangunan sektor pertanian semakin kuat dan berpihak kepada kesejahteraan petani.

Fajar menegaskan, dukungan tersebut merupakan aspirasi dari jajaran DPD TMI Kabupaten Probolinggo sebagai bentuk komitmen organisasi dalam mendukung penguatan sektor pertanian Indonesia. Ia berharap kepemimpinan di Kementerian Pertanian ke depan semakin mampu mempercepat modernisasi pertanian, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

Situbondo Gas Pol: Akademi Tani & Ternak Muda Disiapkan! Targetnya Pangan Melimpah, Inflasi Terkunci

Situbondo, Berdampak.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo mulai mematangkan strategi untuk mencetak generasi baru di sektor pangan. Melalui rencana peluncuran Program Akademi Tani Muda dan Akademi Ternak Muda, Pemkab menargetkan penguatan ketahanan pangan sekaligus upaya pengendalian inflasi daerah.

Program ini direncanakan mulai dijalankan setelah perubahan anggaran tahun 2026. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyebut inisiatif tersebut sebagai kawah candradimuka bagi generasi muda yang ingin menekuni pertanian dan peternakan secara lebih modern.

Kami akan segera menjalankan Akademi Tani Muda dan Akademi Ternak Muda pasca perubahan anggaran 2026, ujar bupati yang akrab disapa Mas Rio saat menghadiri acara Capacity Building bersama Bank Indonesia Jember di Pendopo Pate Alos Besuki, Senin (15/6/2026).

Mas Rio juga mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono terkait rencana peluncuran program. Ia optimistis program ini akan memperoleh dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Berbeda dari pendidikan konvensional, akademi ini akan lebih menonjolkan praktik langsung di lapangan. Pemkab Situbondo menetapkan kawasan pertanian terpadu di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, sebagai pusat pembelajaran utama. Di sana, peserta akan mempelajari sistem budidaya tanaman hingga pengelolaan usaha pangan yang terintegrasi.

Bupati berharap akademi dapat melahirkan petani dan peternak muda yang adaptif terhadap teknologi serta memiliki jiwa kewirausahaan. Program ini diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus instrumen penting menjaga stabilitas harga pangan.

Sinergi dengan Bank Indonesia juga dinilai menjadi kunci. Pemkab memandang penguatan sektor pangan sebagai cara efektif untuk menekan gejolak harga pasar, dengan memastikan ketersediaan pasokan pangan tetap terjaga ke depan. (rh)