Kota Probolinggo Raih Penghargaan Nasional Indeks Kota Toleran 2025, Bukti Nyata Peran Strategis FKUB

Jakarta, Berdampak.net – Kota Probolinggo kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, mewakili Wali Kota menerima penghargaan dari SETARA Institute sebagai Kota Terbaik pada Zona Berkembang (Improving Zone) dalam ajang Launching dan Penghargaan Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2025.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang digelar di ARTOTEL Mangkuluhur, Rabu (22/4) siang.

Pengakuan ini menjadi bukti nyata komitmen Kota Probolinggo yang dimotori oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam membangun kehidupan masyarakat yang inklusif, menjunjung tinggi toleransi, serta merawat keberagaman di tengah kemajemukan sosial.

Indeks Kota Toleran (IKT) Award merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada kota-kota dengan praktik terbaik dalam pengelolaan toleransi dan kebinekaan. Penilaian dilakukan secara menyeluruh, meliputi kebijakan pemerintah daerah, kinerja aparat, dukungan masyarakat melalui FKUB hingga kondisi sosial masyarakat dalam menjaga kerukunan antarumat beragama.

Dalam paparan SETARA Institute, Kota Probolinggo dinilai berhasil menciptakan ruang perjumpaan lintas agama, menguatkan moderasi beragama dengan edukasi berkelanjutan melalui organisasi pemuda, perempuan, sekolah, dan para stakeholder serta peran aktif Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menginisiasi regulasi daerah terkait kerukunan umat beragama dan juga menjadi motor penggerak harmoni antar umat beragama.

Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri, Bisri, menegaskan bahwa Indeks Kota Toleran bukan sekadar peringkat, melainkan indikator penting kualitas relasi sosial dan kematangan demokrasi di tingkat lokal.

“IKT mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menjamin kesetaraan, menghadirkan rasa aman, serta membuka ruang partisipasi yang adil bagi seluruh warga tanpa diskriminasi,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menilai penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, tokoh agama, organisasi masyarakat, hingga para pegiat toleransi.

“Ini menjadi kebanggaan sekaligus catatan penting bagi Kota Probolinggo agar selalu menjadi yang terbaik,” kata Ina.

Ia juga mengapresiasi SETARA Institute beserta tim peneliti yang telah memberikan penilaian objektif. Menurutnya, penghargaan ini menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk terus memperkuat ekosistem toleransi di daerah.

“Ini pengingat bahwa toleransi harus hadir dalam kebijakan, pelayanan publik, hingga kehidupan sehari-hari masyarakat,” tegasnya.

Ketua FKUB Kota Probolinggo Dr. H. Ahmad Hudri dalam kesempatan terpisah menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan bagi terwujudnya kota Probolinggo menjadi kota toleran.

“Dukungan masyarakat melalui FKUB akan semakin memudahkan kinerja pemerintah dan FKUB untuk menjadikan kota Probolinggo menjadi kota toleran, kota yang menghargai perbedaan, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai multikulturalisme dalam bingkai kebhinekaan”, cetus Hudri.

Dengan penghargaan ini, Kota Probolinggo dengan dimotori oleh peran strategis FKUB diharapkan semakin memperkuat langkah menuju kota yang inklusif, adil, dan harmonis, dengan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan utama pembangunan.

Perkuat Sinergi, FKUB Kota Probolinggo Gelar Rakor dan Halal Bihalal Bersama Dewan Penasihat dan Forkopimda

Probolinggo, berdampak.net — Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo menggelar kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Halal Bihalal bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Dewan Penasehat, serta Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo. Kegiatan ini berlangsung di Bromo View Hotel dengan mengusung tema “Merawat Indonesia dari Daerah: Sinergi untuk Kerukunan dan Persatuan.”
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mempererat silaturahmi pasca Hari Raya Idul Fitri sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Probolinggo.
Wali Kota Probolinggo, dr. H. Aminuddin, Sp.Og. (K)., M.Kes, dalam sambutannya menegaskan bahwa kerukunan umat beragama merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial dan pembangunan daerah.
“Kekuatan bangsa ini berawal dari daerah. Jika kerukunan terjaga di tingkat lokal, maka persatuan nasional akan semakin kokoh. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, Forkopimda, dan FKUB menjadi kunci dalam merawat harmoni di tengah keberagaman,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wali Kota juga mengapresiasi peran aktif FKUB Kota Probolinggo yang selama ini telah menjadi garda terdepan dalam membangun dialog lintas agama serta menjaga kondusivitas wilayah.
Semebtara itu Ketua FKUB Kota Probolinggo Dr. H. Ahmad Hudri, ST., MAP. menyampaikan dalam sambutan sebelum sambutan Walikota bahwa Rakor ini membahas berbagai isu strategis terkait penguatan moderasi beragama, deteksi dini potensi konflik sosial, serta optimalisasi peran tokoh agama dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya toleransi dan kebersamaan.
Selain itu, kegiatan Halal Bihalal yang dirangkaikan dalam acara ini menjadi sarana mempererat ukhuwah dan memperkuat hubungan emosional antar pemangku kepentingan, sehingga tercipta suasana yang harmonis dan penuh kekeluargaan.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk terus menjaga Kota Probolinggo sebagai kota yang aman, damai, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan”, cetus Hudri.

Dalam kesempatan ini FKUB juga menjaring masukan dari Dewan Penasihat terkait dengan peningkatan kapasitas dan kualitas kinerja kelembagaan FKUB yang akan tertuang dalam program kerja dan akan dibahas lebih lanjut di rapat kerja kedua FKUB pada tahun 2026 ini.

Gubernur Sulsel Mendukung Pemekaran Propinsi Luwu Raya

Makassar, Berdampak.net – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman (ASS) menegaskan dukungannya terhadap aspirasi pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Luwu Raya yang menurutnya saat ini sisa menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

Gubernur ASS menyampaikan hal tersebut saat menggelar pertemuan silaturahmi bersama Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda di rumah dinas Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar, Kamis (12/3/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri para kepala daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta mahasiswa dari berbagai organisasi se-Luwu Raya yang datang untuk menyampaikan berbagai aspirasi pembangunan daerah, termasuk wacana pemekaran wilayah.

Selain itu, turut hadir pula anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari daerah pemilihan Luwu Raya, serta sejumlah mantan kepala daerah di kawasan tersebut.

Menurut adik Mentan Amran Sulaiman ini, bahwa forum tersebut menjadi wadah dialog terbuka antara masyarakat Luwu Raya dengan pemerintah pusat, khususnya terkait aspirasi pembentukan daerah otonomi baru.

“Mari kta kawal bersama. Teman-teman tokoh, anggota DPRD Sulsel dari Luwu Raya, dan mahasiswa dari berbagai organisasi sudah menyampaikan terkait DOB Luwu Raya,” ujarnya.

Hingga saat ini, lanjutnya, proses kebijakan pemekaran daerah masih berada di tingkat pemerintah pusat. Selain karena masih diberlakukannya moratorium pemekaran daerah, pemerintah pusat juga tengah menyiapkan dua regulasi penting sebagai dasar penataan wilayah di Indonesia.

Regulasi tersebut yakni Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah serta Desain Besar Penataan Daerah, yang merupakan amanah dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

“Semua prosesnya saat ini berada di pemerintah pusat dan masih menunggu keputusan dari pusat,” jelas Andi Sudirman.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada prinsipnya tetap menunggu arahan serta kebijakan resmi dari pemerintah pusat terkait kelanjutan proses pembentukan DOB di wilayah Luwu Raya.
Sebelumnya, usulan pembentukan DOB Luwu Tengah telah diselesaikan secara administratif oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan telah diserahkan kepada pemerintah pusat.

Karena itu, Gubernur berharap seluruh elemen masyarakat dapat menjaga situasi tetap kondusif sembari menunggu keputusan pemerintah pusat terkait masa depan pemekaran wilayah di Luwu Raya.

“Kami berharap seluruh pihak dapat menjaga situasi tetap kondusif selama menunggu keputusan dari pemerintah pusat,” pintanya. ***