Di Forum KKT II 2026 Mimika-Papua Tengah, Ketua FKUB Kota Probolinggo Dorong Transformasi FKUB sebagai Infrastruktur Perdamaian

TIMIKA, Berdampak.net– Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo, Dr. H. Ahmad Hudri, S.T., M.A.P., memaparkan gagasan strategis mengenai “FKUB sebagai Infrastruktur Sosial Perdamaian” dalam rangkaian kegiatan Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 yang diselenggarakan di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada 14–18 November 2026.

Hudri berbicara sebagai narasumber dalam KKT II bersama Jeffery C Hutagalung Ketua FKUB Kabupaten Mimika dan Pdt. Handry Dengah Ketua FKUB Kota Manado. Ketiganya berbicara tentang peran FKUB sebagai infrastruktur sosial Perdamaian.

Konferensi ini diselenggarakan oleh SETARA Institute bersama Pemerintah Kabupaten Mimika, dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, serta Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama.

Mendapatkan kesempatan berbicara pertama, dalam paparannya, Hudri menegaskan bahwa kerukunan umat beragama tidak boleh dipahami sebatas kondisi tanpa konflik atau ketiadaan gesekan sosial. Kerukunan harus dibangun sebagai sistem sosial yang memiliki kapasitas untuk mencegah konflik, mengelola perbedaan, memperkuat kepercayaan antarkelompok, serta memulihkan hubungan sosial ketika terjadi ketegangan.

“FKUB tidak boleh hanya hadir ketika konflik terjadi. FKUB harus menjadi bagian dari infrastruktur sosial yang bekerja setiap hari untuk membangun kepercayaan, memperkuat komunikasi lintas agama, mendeteksi potensi konflik, dan merawat perdamaian secara berkelanjutan,” tegas Hudri.

Menurutnya, FKUB perlu mengalami transformasi peran, dari lembaga yang cenderung reaktif menjadi institusi sosial yang proaktif dan strategis. Dengan demikian, keberadaan FKUB tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan dialog atau pertemuan lintas agama, tetapi juga dari kemampuannya membangun jejaring sosial, memperkuat modal sosial, dan menghadirkan mekanisme penyelesaian persoalan secara damai.

Dalam materi yang disampaikan, Hudri mengembangkan gagasan infrastruktur sosial perdamaian dengan merujuk pada sejumlah pemikiran akademik, antara lain konsep positive peace Johan Galtung, pendekatan peacebuilding John Paul Lederach, serta teori modal sosial Robert Putnam.

Ketiga perspektif tersebut menegaskan bahwa perdamaian tidak cukup diwujudkan melalui penghentian konflik. Perdamaian membutuhkan keadilan, partisipasi, kepercayaan, hubungan antarkelompok, serta kelembagaan yang mampu mengelola perbedaan secara konstruktif.

Hudri juga menggarisbawahi pentingnya penguatan tiga dimensi kerja FKUB, yakni pencegahan konflik, pengelolaan konflik, dan pemulihan hubungan sosial. Ketiganya harus berjalan secara terintegrasi melalui penguatan kapasitas kelembagaan, kaderisasi generasi muda lintas agama, pelibatan perempuan, pendidikan moderasi beragama, serta kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat sipil.

Ia juga mengingatkan bahwa FKUB harus tetap menjaga independensi, kredibilitas, dan imparsialitas. FKUB bukan pengganti kewenangan pemerintah dalam penegakan hukum dan pelayanan publik, melainkan mitra strategis pemerintah sekaligus jembatan komunikasi sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

Mengacu pada perkembangan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dan laporan Indeks Kota Toleran (IKT), Ahmad Hudri mengajak peserta konferensi untuk tidak berhenti pada capaian angka dan peringkat. Data tersebut perlu diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang memperkuat kualitas hubungan sosial dan perlindungan hak warga negara.

Ia menekankan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik sosial, budaya, dan tantangan kerukunan yang berbeda. Karena itu, pengembangan infrastruktur sosial perdamaian harus berangkat dari pemetaan kondisi lokal, pelibatan seluruh kelompok masyarakat, dan penguatan mekanisme kolaborasi multipihak.

Dalam konteks Kabupaten Mimika dan Papua Tengah, pendekatan tersebut menjadi relevan dengan memperhatikan keragaman identitas, komunitas, agama, serta dinamika sosial setempat. Penguatan FKUB perlu disinergikan dengan tokoh agama, tokoh adat, pemerintah daerah, pemuda, perempuan, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil.

Sebagai contoh praktik penguatan kelembagaan, Hudri turut memperkenalkan sejumlah inisiatif FKUB Kota Probolinggo yang diarahkan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam merawat kerukunan. Program tersebut antara lain FKUB Goes to School, Penguatan Kader Pemuda Moderasi Beragama, Forum Kader Perempuan Moderasi Beragama, EcoHarmony, Rumah Ibadah Ramah Anak, serta penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas keagamaan.

Menurutnya, program kerukunan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Isu lingkungan, pendidikan, perlindungan anak, ketahanan pangan, dan solidaritas sosial dapat menjadi ruang perjumpaan lintas agama yang memperkuat rasa saling percaya.

“Kerukunan tidak cukup hanya dibicarakan di ruang-ruang dialog. Kerukunan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui kerja bersama. Ketika umat beragama bergotong royong menjaga lingkungan, membantu kelompok rentan, membangun pendidikan, dan menyelesaikan persoalan sosial, di situlah perdamaian menemukan bentuk konkretnya,” ungkapnya.

Menutup paparannya, Hudri menawarkan penguatan FKUB melalui peta jalan bertahap, mulai dari penguatan kelembagaan dan pemetaan kerawanan sosial, pengembangan program lintas komunitas, hingga pembangunan sistem pemantauan ketahanan sosial dan kerukunan yang berkelanjutan.

Ia berharap Konferensi Kota Toleran II 2026 tidak hanya menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik baik antardaerah, tetapi juga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang memperkuat peran FKUB sebagai infrastruktur sosial perdamaian di Indonesia.

“Perdamaian bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia harus dirawat melalui institusi yang dipercaya, relasi sosial yang kuat, kebijakan yang adil, dan partisipasi masyarakat. FKUB harus menjadi salah satu fondasi penting bagi masa depan Indonesia yang damai dalam keberagaman,” pungkasnya.

Balap Perahu Dayung Tradisional Meriahkan Pantai Klasik Klaseman, Diikuti 18 Tim dari Berbagai Daerah

PROBOLINGGO, Berdampak.net – Lomba balap perahu dayung tradisional menjadi salah satu daya tarik dalam gelaran Pantai Klasik Klaseman yang berlangsung pada 10–13 November 2026. Perlombaan ini berhasil menarik antusiasme masyarakat dengan diikuti sebanyak 18 tim dari berbagai daerah.

Dari total peserta tersebut, sebanyak 2 tim berasal dari luar kabupaten, 7 tim dari luar daerah, dan 9 tim lainnya berasal dari wilayah sekitar atau kecamatan tetangga.

Penggunaan perahu tradisional menjadi daya tarik tersendiri dalam perlombaan ini. Selain menghadirkan kompetisi yang menarik, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk menjaga tradisi dan budaya masyarakat pesisir.

Secara teknis, setiap tim terdiri dari 5 orang peserta. Perlombaan mempertemukan dua tim dalam setiap pertandingan untuk memperebutkan satu posisi pemenang yang berhak melaju ke babak selanjutnya. Adapun jarak lintasan yang harus ditempuh peserta sejauh 150 meter.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Probolinggo menyampaikan bahwa lomba balap perahu bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan juga menjadi sarana silaturahmi sekaligus upaya melestarikan budaya masyarakat pesisir.

“Balap perahu ini sebagai sarana silaturahmi sekaligus melestarikan budaya bagi masyarakat pesisir. Tadi juga ada persembahan tari-tarian Klaseman yang pesertanya berasal dari kalangan anak-anak, remaja, hingga orang tua. Ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan di wilayah pesisir pantai,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi keikutsertaan peserta dari luar Kabupaten Probolinggo, termasuk dari Pasuruan dan sejumlah kecamatan di luar wilayah setempat. Menurutnya, hal tersebut semakin menambah daya tarik perlombaan.

“Balap perahu ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Peserta harus menghadapi ombak dan angin sehingga untuk menjaga perahu tetap berjalan lurus bukanlah hal yang mudah. Namun, di situlah seni dari perlombaan ini. Yang terpenting masyarakat merasa gembira,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia berharap penyelenggaraan Pantai Klasik Klaseman dapat memperkenalkan potensi pantai-pantai memesona di Kabupaten Probolinggo kepada masyarakat luas.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pendataan dan pengembangan UMKM serta mendorong peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Probolinggo.

Ke depan, promosi perlombaan balap perahu juga diharapkan dapat menjangkau lebih banyak komunitas dan peminat olahraga dayung dari berbagai daerah. Dengan demikian, jumlah peserta dapat meningkat dan tradisi balap perahu masyarakat pesisir semakin dikenal luas.

Mahasiswa PPL Universitas Insan Budi Utomo Gelar Seminar Kesehatan Mental di Lingkungan Pesantren bagi Pelajar di SMP Islam Paiton

Probolinggo, Berdampak.net — Upaya meletakkan fondasi psikologis yang kokoh bagi generasi muda kembali digaungkan dari balik tembok pesantren. Membawa gagasan besar “Resiliensi Kesehatan Mental untuk Mewujudkan Pelajar yang Hebat di Lingkungan Pesantren”, mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas Insan Budi Utomo (UIBU) sukses menyelenggarakan seminar edukasi kesehatan mental pada Jumat (6/11/2026) di Aula Pesantren Putra SMP Islam Paiton.

​Rangkaian acara diawali dengan suasana khidmat ketika pembawa acara membuka jalannya kegiatan, dilanjutkan lantunan syahdu ayat-ayat suci Al-Qur’an, serta nyanyian berkumandang dari seluruh hadirin saat lagu Indonesia Raya dan Mars SMP Islam Paiton digemakan. Atmosfer antusiasme membuncah di dalam ruangan yang dihadiri sekitar 400 siswa, jajaran guru, hingga tenaga kependidikan (tendik) SMP Islam Paiton.

​Edukasi kesehatan mental dinilai menjadi langkah konkret dan mendesak untuk mencetak generasi yang militan, tangguh, serta berwawasan cerdas di era modern. Guna memperkuat bobot materi, panitia menghadirkan langsung tim medis dari Puskesmas Paiton sebagai narasumber utama untuk membedah instrumen resiliensi psikologis di kalangan pelajar berbasis pesantren.

​Kepala SMP Islam Paiton, Akhmad Jaelani, S.Pd., memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiasi segar yang dibawa oleh para mahasiswa praktikan UIBU ini.

​”Seminar kesehatan mental ini merupakan momen bersejarah. Ini adalah kali pertama sepanjang dua tahun masa kepemimpinan saya, sebuah seminar edukasi kesehatan mental digelar secara murni (pure) oleh dan untuk instansi kita sendiri di SMP Islam Paiton,” tegas Akhmad Jaelani dalam sambutannya.

​Sementara itu, Koordinator PPL UIBU di SMP Islam Paiton, Rijalus Zeman, membeberkan alasan mendasar di balik pencetusan tema riset dan edukasi sosial tersebut. Menurutnya, tindakan preventif harus dimulai dari jenjang pendidikan menengah sebelum para pelajar memasuki dunia yang lebih kompleks.

​”Gagasan ini lahir dari keprihatinan kami melihat dinamika per hari ini, di mana dunia akademik—terkhusus di jenjang perguruan tinggi—menunjukkan lonjakan tekanan dan gangguan mental yang sangat signifikan. Oleh karena itu, kami mengambil langkah proaktif untuk memberikan edukasi sejak dini. Harapannya, para siswa memiliki benteng resiliensi yang kuat sehingga mampu mengantisipasi serta mengelola tekanan psikologis sebelum nantinya melangkah ke jenjang perguruan tinggi,” paparnya.

​Keberhasilan agenda strategis ini tak lepas dari sinergi solid antara mahasiswa PPL UIBU, pengurus OSIS SMP Islam Paiton, serta partisipasi aktif seluruh dewan guru yang mengawal jalannya acara hingga usai. Kegiatan kemudian diakhiri secara khusyuk dengan doa bersama dan sesi dokumentasi foto bersama.

Kompak Bupati dan Walikota Probolinggo dan Kaka Slank serta Khofifah Tanam 8.100 Mangrove di Probolinggo

Probolinggo, Berdampak.net – Sebanyak 8.100 bibit mangrove ditanam serentak dalam Festival Mangrove Jawa Timur ke-11 di Bee Jay Bakau Resort (BJBR), Kota Probolinggo, Selasa, 3 November 2026. Musisi Kaka Slank turut serta dalam kegiatan yang melibatkan pemerintah daerah, pelajar, komunitas, perusahaan dan ribuan warga tersebut.
Penanaman yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, bersama Wali Kota Probolinggo Aminuddin dan Bupati Probolinggo Muhammad Haris. Khofifah menyebut penanaman mangrove sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga kawasan pesisir sekaligus membantu menghadapi perubahan iklim dan menyebutnya sebagai sedekah oksigen.
Data Peta Mangrove Nasional 2025 mencatat luas mangrove di Jawa Timur mencapai 31.067 hektare. Angka itu meningkat dibandingkan 27.221 hektare pada 2021. Khofifah mengatakan peningkatan tersebut perlu diikuti upaya pemulihan yang konsisten dari berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, perusahaan, masyarakat dan komunitas termasuk pelajar.
Festival yang digelar dalam rangka hari ulang tahun Pemprov Jatim yang ke 81 ini sudah di mulai sejak 2022 dan terus berkelanjutan sampai saat ini. Kegiatan ini juga mendapat penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (Muri) untuk kategori festival mangrove seri terbanyak dalam kurun lima tahun.
Dalam acara tersebut, Kaka Slank juga menerima Penghargaan Jer Basuki Mawa Beya dari Pemprov Jatim. Penghargaan diberikan atas dedikasi dan konsistensinya mengampanyekan pelestarian lingkungan. Seperti diceritakan oleh Kaka Slank bahwa semakin tua umur maka akan semakin merunduk dan akhirnya kembali ke tanah sehingga makanya dia memilih di aktivitas sosial dengan menanam secara konsisten dan terus menerus.
Di lain pihak Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, Mayjen TNI Sriyanto Muntasram, mengapresiasi pengelolaan mangrove di Jawa Timur. Ia menilai provinsi tersebut berpotensi menjadi contoh nasional dan menyampaikan rencana mengajukan BJBR di kota probolinggo sebagai lokasi Festival Mangrove Nasional.

HMI Membutuhkan Gagasan Besar, Bukan Sekadar Perebutan Jabatan

Oleh: Viki Hamzah*

Ada satu pemandangan yang kerap berulang setiap kali sebuah organisasi besar memasuki momentum pergantian kepemimpinan. Ruang-ruang diskusi semakin ramai, pertemuan antarkader semakin intens, komunikasi politik semakin terbuka, dan nama-nama calon pemimpin mulai diperbincangkan. Setiap kelompok memiliki perhitungan, setiap kandidat membawa harapan, dan setiap pendukung memiliki alasan untuk memperjuangkan pilihannya.

Pemandangan semacam itu bukan sesuatu yang keliru. Dalam organisasi, pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari proses demokrasi dan regenerasi. Namun, ada satu pertanyaan penting yang sering kali tenggelam di tengah hiruk-pikuk kontestasi yakni setelah kongres selesai dan pemimpin baru terpilih, gagasan besar apa yang sesungguhnya akan diperjuangkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)?

Pertanyaan ini menjadi relevan menjelang Kongres HMI di Lampung. Kongres seharusnya tidak hanya menjadi ruang untuk menentukan siapa yang akan menduduki kursi kepemimpinan, tetapi juga menjadi momentum untuk membaca kembali arah perjuangan organisasi. Sebab, organisasi sebesar HMI tidak boleh kehilangan orientasi hanya karena terlalu sibuk mengurus pergantian kepemimpinan.

HMI memiliki sejarah panjang dalam perjalanan intelektual, sosial, politik, dan kebangsaan Indonesia. Sejak didirikan oleh Lafran Pane pada 5 Februari 1947, HMI hadir dengan semangat keislaman dan keindonesiaan. Sejarah tersebut bukan sekadar catatan masa lalu yang dibanggakan dalam setiap forum kaderisasi. Lebih dari itu, sejarah merupakan tanggung jawab yang harus diterjemahkan menjadi keberanian menghadapi persoalan zaman. Karena itu, Kongres di Lampung semestinya menjadi ruang untuk mempertemukan kembali idealisme, intelektualitas, dan tanggung jawab kebangsaan.

Ketika Jabatan Lebih Ramai Dibicarakan daripada Gagasan

Dalam dinamika organisasi, kompetisi untuk menduduki posisi kepemimpinan merupakan sesuatu yang wajar. Setiap kader memiliki hak untuk menawarkan diri, menyampaikan visi, dan memperoleh dukungan. Namun, persoalan muncul ketika kompetisi tersebut lebih banyak diwarnai oleh transaksi dukungan, konsolidasi kelompok, dan kalkulasi kemenangan dibandingkan perdebatan tentang masa depan organisasi.

Kita tentu tidak ingin melihat kongres hanya menjadi arena pertarungan siapa yang paling kuat mengumpulkan suara. Sebab, kemenangan dalam pemungutan suara belum tentu menjadi kemenangan bagi organisasi.

Ada perbedaan mendasar antara kader yang ingin memimpin untuk memperjuangkan gagasan dan kader yang ingin memimpin semata-mata untuk memperoleh jabatan. Yang pertama melihat kepemimpinan sebagai amanah perjuangan, sedangkan yang kedua berpotensi menjadikan organisasi sebagai tangga kepentingan pribadi atau kelompok.

Kritik ini bukan untuk menafikan pentingnya kontestasi dalam organisasi. Justru sebaliknya, kritik ini merupakan pengingat bahwa demokrasi internal harus memiliki substansi. Jangan sampai prosedur demokrasi berjalan dengan baik, tetapi nilai-nilai yang seharusnya menjadi ruh organisasi justru semakin jauh dari praktiknya. Kongres seharusnya menjadi tempat gagasan saling diuji, bukan sekadar tempat kekuatan politik internal saling berhadapan.

Mengembalikan HMI sebagai Rumah Gagasan

Salah satu tantangan terbesar HMI hari ini adalah bagaimana menjaga relevansi organisasi di tengah perubahan zaman. Dunia mahasiswa tidak lagi sama dengan beberapa dekade lalu. Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, perubahan lanskap ekonomi, krisis lingkungan, ketimpangan sosial, hingga melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi menghadirkan persoalan baru yang membutuhkan jawaban serius.

Di tengah perubahan tersebut, HMI tidak cukup hanya mengandalkan kebesaran sejarah dan romantisme masa lalu. HMI harus mampu melahirkan gagasan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kader tidak cukup hanya pandai berpidato tentang independensi, keislaman, dan keindonesiaan, tetapi juga harus mampu menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam kerja intelektual dan pengabdian nyata.

Dalam konteks ini, tujuan HMI sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar, yakni terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridai Allah SWT, harus kembali menjadi kompas perjuangan.

Tujuan tersebut sesungguhnya mengandung pesan yang sangat mendalam. HMI tidak hanya dituntut melahirkan kader yang memiliki kemampuan akademis, tetapi juga manusia yang mampu menciptakan perubahan, mengabdi kepada masyarakat, dan mengambil tanggung jawab atas persoalan bangsa.

Pemikiran Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed (1970) memberikan perspektif penting tentang pendidikan yang membebaskan. Pendidikan tidak seharusnya berhenti pada proses menerima dan menghafalkan pengetahuan, tetapi harus mendorong kesadaran kritis agar manusia mampu memahami realitas dan melakukan perubahan terhadap kondisi yang tidak adil.

Semangat tersebut relevan dengan tradisi perkaderan HMI. Kaderisasi semestinya tidak hanya menghasilkan kader yang memahami materi-materi organisasi, tetapi juga individu yang memiliki kemampuan membaca persoalan, membangun argumentasi, menawarkan solusi, dan berani mengambil peran di tengah masyarakat.

HMI harus kembali menjadi rumah bagi perdebatan intelektual yang sehat. Perbedaan pandangan tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman terhadap soliditas organisasi. Justru melalui perbedaan gagasan, kualitas pemikiran kader dapat tumbuh dan berkembang. Organisasi yang sehat bukan organisasi yang seluruh kadernya selalu memiliki pendapat sama, melainkan organisasi yang mampu mengelola perbedaan untuk melahirkan keputusan terbaik.

Independensi HMI dan Godaan Kekuasaan

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah menjaga independensi organisasi. HMI memiliki tradisi independensi yang menjadi salah satu identitas penting dalam perjalanan sejarahnya. Independensi bukan berarti menutup diri dari dunia politik, tetapi memastikan bahwa sikap dan keputusan organisasi tidak dikendalikan oleh kepentingan kekuasaan maupun kepentingan kelompok tertentu.

Dalam realitasnya, hubungan antara organisasi mahasiswa dan kekuasaan selalu menghadirkan dilema. Di satu sisi, kader HMI memiliki hak untuk terlibat dalam ruang-ruang politik dan pemerintahan. Di sisi lain, keterlibatan tersebut tidak boleh menghilangkan daya kritis dan keberanian organisasi untuk menyampaikan kebenaran.

Di sinilah independensi diuji, bukan ketika organisasi sedang berada di luar kekuasaan, melainkan ketika kader-kadernya mulai memasuki lingkaran kekuasaan. Robert Michels melalui teorinya tentang Iron Law of Oligarchy (1911) menjelaskan bahwa organisasi yang semakin besar dan kompleks memiliki kecenderungan melahirkan pemusatan kekuasaan pada kelompok elite. Kecenderungan ini dapat membuat kepentingan mempertahankan posisi kepemimpinan lebih dominan daripada kepentingan awal organisasi.

Pemikiran tersebut menjadi bahan refleksi bagi HMI. Jangan sampai organisasi yang sejak awal dibangun untuk membentuk insan cita justru terjebak dalam budaya elite yang lebih sibuk mempertahankan pengaruh daripada memperjuangkan perubahan. Jabatan dalam organisasi semestinya menjadi instrumen untuk memperbesar manfaat perjuangan, bukan menjadi tujuan akhir dari proses perkaderan.

Karena itu, siapa pun yang terpilih dalam Kongres HMI di Lampung harus memahami bahwa kepemimpinan bukanlah hadiah atas keberhasilan memenangkan kontestasi. Kepemimpinan adalah amanah yang menuntut tanggung jawab lebih besar, termasuk keberanian untuk dikritik oleh kadernya sendiri.

Kritik terhadap Tradisi Perkaderan dan Dinamika Organisasi

Kritik terhadap HMI tidak boleh berhenti pada persoalan perebutan jabatan. Ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana organisasi memastikan bahwa proses perkaderannya benar-benar melahirkan kader berkualitas. Kita perlu bertanya secara jujur yakni apakah perkaderan HMI telah cukup kuat membangun tradisi membaca, menulis, meneliti, dan berdiskusi? Apakah forum-forum organisasi lebih banyak menghasilkan gagasan untuk masyarakat atau justru menghabiskan energi dalam konflik internal? Apakah keberhasilan seorang kader masih diukur dari kapasitas intelektual dan kontribusinya, atau mulai bergeser pada kedekatannya dengan elite organisasi?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut memang tidak selalu nyaman untuk didengar. Namun, organisasi yang besar harus memiliki keberanian melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri.
Jangan sampai kader lebih mengenal peta kekuatan politik internal daripada memahami persoalan sosial di sekitarnya. Jangan sampai kemampuan membangun koalisi lebih dihargai daripada kemampuan menyusun argumentasi. Jangan pula sampai forum-forum perkaderan hanya menjadi ruang reproduksi pengetahuan lama tanpa keberanian mengembangkan pemikiran baru.

HMI membutuhkan pembaruan tradisi intelektual. Kader harus didorong untuk menulis opini, melakukan penelitian, mengembangkan kajian kebijakan publik, mengadvokasi persoalan masyarakat, serta membangun gerakan sosial yang memiliki dampak nyata.

Kader HMI harus hadir dalam berbagai persoalan bangsa, mulai dari pendidikan, kemiskinan, korupsi, ketimpangan ekonomi, demokrasi, hingga persoalan lingkungan. Kehadiran tersebut tidak cukup melalui pernyataan sikap atau demonstrasi sesaat, tetapi harus disertai kemampuan menawarkan solusi yang terukur. Dengan demikian, HMI tidak hanya dikenal sebagai organisasi yang memiliki sejarah besar, tetapi juga sebagai organisasi yang terus memberikan kontribusi terhadap masa depan Indonesia.

Kongres Lampung: Momentum Menentukan Arah Perjuangan

Kongres HMI di Lampung seharusnya menjadi momentum untuk melakukan lebih dari sekadar pergantian kepemimpinan. Forum tertinggi organisasi ini perlu menjadi ruang evaluasi sekaligus perumusan agenda strategis HMI dalam menghadapi tantangan masa depan. Ada beberapa pertanyaan mendasar yang layak menjadi bahan perdebatan dalam kongres. Bagaimana memperkuat kualitas perkaderan? Bagaimana mengembalikan tradisi intelektual di tengah budaya digital yang serba cepat? Bagaimana menjaga independensi organisasi ketika kader-kadernya berada dalam berbagai kepentingan politik? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana memastikan HMI tetap memiliki keberpihakan terhadap persoalan masyarakat?

Pertanyaan tersebut seharusnya lebih banyak mendapatkan perhatian daripada sekadar siapa yang akan menjadi ketua umum berikutnya.
Para kandidat pemimpin HMI juga perlu menunjukkan kualitas gagasannya. Visi dan misi tidak boleh berhenti sebagai rangkaian kalimat indah dalam forum penyampaian program. Harus ada keberanian menawarkan agenda perubahan yang konkret, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kongres bukan hanya tentang memenangkan suara, melainkan tentang memenangkan kepercayaan kader. Bukan hanya tentang membangun kekuatan politik internal, melainkan tentang membangun kembali kekuatan intelektual dan moral organisasi. Siapa pun yang nantinya memperoleh amanah kepemimpinan harus mampu merangkul seluruh elemen organisasi. Sebab, setelah kontestasi berakhir, HMI tetap membutuhkan seluruh kadernya untuk bergerak bersama. Perbedaan pilihan tidak boleh berubah menjadi permusuhan yang melemahkan rumah perjuangan itu sendiri.

Jangan Biarkan Sejarah Besar Kehilangan Masa Depan

HMI telah melewati berbagai zaman dengan dinamika dan tantangannya masing-masing. Organisasi ini pernah menjadi bagian penting dalam melahirkan pemikir, pemimpin, intelektual, dan tokoh bangsa. Namun, kebesaran masa lalu tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti melakukan pembenahan.
Sejarah memang penting untuk dikenang, tetapi masa depan harus diperjuangkan. Kebanggaan terhadap para pendahulu harus diwujudkan melalui keberanian generasi hari ini untuk melahirkan karya dan gagasan yang lebih besar.

Kongres di Lampung semestinya menjadi titik balik untuk mengembalikan orientasi perjuangan HMI. Tidak cukup hanya melahirkan pemimpin baru, tetapi harus mampu melahirkan arah baru. Tidak cukup hanya menyatukan kekuatan politik kader, tetapi juga menyatukan visi intelektual dan tanggung jawab kebangsaan.

Pada akhirnya, HMI tidak akan dikenang hanya karena siapa yang pernah menjadi ketua umum, siapa yang paling kuat dalam kontestasi, atau siapa yang berhasil memenangkan pertarungan politik internal. HMI akan dikenang karena gagasan yang dilahirkan, nilai yang dipertahankan, dan kontribusi yang diberikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Sebab, organisasi yang besar bukanlah organisasi yang hanya berhasil melahirkan banyak pemimpin, melainkan organisasi yang mampu melahirkan pemimpin dengan gagasan besar dan keberanian memperjuangkannya.

Oleh karena itu, menjelang Kongres HMI di Lampung, ada pesan yang patut direnungkan oleh seluruh kader yakni jangan sampai kita terlalu sibuk memperebutkan siapa yang akan duduk di kursi kepemimpinan, hingga lupa memikirkan ke mana arah perjuangan organisasi akan dibawa.
HMI membutuhkan gagasan besar, bukan sekadar perebutan jabatan. Sebab, yang dipertaruhkan dalam kongres bukan hanya masa depan kepemimpinan, tetapi juga masa depan sebuah cita-cita perjuangan.

*Komisioner KPU Kota Probolinggo

**Redaksi tidak bertanggungjawab atas segala bentuk judul dan isi dari opini, sepenuhnya tanggungjawab penulis

Bangun Gerakan Perempuan Lintas Agama cara FKUB Probolinggo Cegah Konflik Sosial

PROBOLINGGO, Berdampak.net – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Kader Perempuan Moderasi Beragama sekaligus pembentukan Forum Kader Perempuan Moderasi Beragama FKUB Kota Probolinggo, Minggu (1/11/2026), bertempat di Aula PD Muhammadiyah Kota Probolinggo, Jalan Sukarno-Hatta No. 94-B.

Mengusung tema “Perempuan sebagai Kader Perdamaian: Menguatkan Moderasi Beragama dan Kerukunan di Kota Probolinggo”, kegiatan ini menjadi langkah strategis FKUB dalam memperluas partisipasi perempuan lintas agama untuk membangun kehidupan masyarakat yang toleran, inklusif, dan harmonis.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua TPKK Kota Probolinggo dr. Hj. Evariani, M.Kes. yang bertindak sebagai pemateri utama, Kepala Kankemenag Didik Kurniawan, jajaran pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh perempuan, pengurus FKUB, serta peserta dari berbagai latar belakang agama dan organisasi perempuan.

Dalam sambutannya, Ketua FKUB Kota Probolinggo, Dr. H. Ahmad Hudri, ST., MAP., menegaskan bahwa perempuan memiliki posisi strategis dalam membangun fondasi kerukunan, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Menurutnya, kerukunan tidak cukup hanya dibangun melalui kebijakan pemerintah atau komunikasi antartokoh agama. Kerukunan harus tumbuh dari ruang kehidupan sehari-hari, mulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, komunitas keagamaan, hingga ruang sosial masyarakat.

“Perempuan bukan sekadar objek program moderasi beragama. Perempuan harus menjadi subjek, penggerak, pengambil inisiatif, bahkan pemimpin dalam gerakan perdamaian. Jika kita ingin membangun kerukunan di tengah masyarakat, mulailah dari keluarga. Jika kita ingin membangun perdamaian antarkelompok, libatkan perempuan,” tegas Hudri.

Ia menjelaskan, pembentukan Forum Kader Perempuan Moderasi Beragama merupakan bagian dari komitmen FKUB untuk memperkuat kerja-kerja kerukunan yang bersifat preventif, edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan. FKUB tidak boleh hanya hadir ketika terjadi persoalan atau konflik, tetapi harus mampu membangun kesadaran dan mencegah potensi konflik sejak dini.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Hudri juga mengingatkan bahwa moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan atau mencampuradukkan ajaran agama. Moderasi beragama merupakan cara beragama yang adil, seimbang, bijaksana, serta menghormati martabat manusia dan perbedaan.

“Berbeda dalam keyakinan, bersatu dalam kemanusiaan, dan bekerja sama untuk kebaikan. Kita tidak harus menjadi sama untuk dapat hidup rukun. Justru kedewasaan masyarakat tercermin dari kemampuannya mengelola perbedaan menjadi kekuatan bersama,” ujarnya.

Pendidikan kader ini diarahkan untuk membangun kapasitas perempuan dalam memahami moderasi beragama, memperkuat wawasan kebangsaan, mengembangkan komunikasi lintas agama, meningkatkan literasi digital, serta membekali peserta dengan kemampuan membangun dialog dan mencegah konflik sosial.

Forum Kader Perempuan Moderasi Beragama juga diharapkan menjadi ruang perjumpaan dan kolaborasi perempuan lintas agama. Tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi berkembang menjadi gerakan sosial yang menghasilkan kegiatan nyata di tengah masyarakat.

FKUB Kota Probolinggo mendorong forum tersebut mengembangkan sedikitnya lima agenda strategis, yaitu:

  1. Penguatan kapasitas kader, melalui pendidikan dan pelatihan moderasi beragama, wawasan kebangsaan, komunikasi, serta resolusi konflik.
  2. Penguatan jejaring lintas agama, dengan membangun komunikasi, persahabatan, dan kerja sama antarkomunitas perempuan.
  3. Gerakan perempuan pelopor perdamaian, melalui keterlibatan aktif dalam pencegahan intoleransi, prasangka, dan potensi konflik sosial.
  4. Pendidikan moderasi beragama dalam keluarga, dengan menanamkan nilai penghormatan terhadap perbedaan sejak usia dini.
  5. Aksi sosial lintas agama, melalui kegiatan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Hudri juga menekankan bahwa forum yang dibentuk tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial atau sekadar memiliki struktur kepengurusan.

“Jangan berhenti pada seremoni. Forum ini harus hidup dalam gerakan nyata. Ketika ada prasangka, hadirkan pemahaman. Ketika ada kebencian, hadirkan kasih sayang. Ketika ada perpecahan, hadirkan dialog. Ketika ada persoalan, hadirkan kepedulian,” pesannya.

Pembentukan forum ini sekaligus menjadi upaya memperluas keterlibatan perempuan dalam agenda pembangunan kerukunan di Kota Probolinggo. Perempuan diharapkan mampu menjadi penghubung antarkelompok masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, serta menjadi teladan dalam penggunaan media sosial yang santun dan bertanggung jawab.

Melalui forum tersebut, FKUB ingin membangun gerakan perempuan yang tidak hanya aktif dalam kegiatan keagamaan, tetapi juga hadir dalam persoalan kemanusiaan dan sosial. Kerja sama lintas agama diharapkan dapat berkembang dalam berbagai bidang, termasuk kepedulian lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pendidikan kader dan pembentukan forum ini menjadi bagian dari ikhtiar FKUB Kota Probolinggo untuk menjadikan kerukunan sebagai budaya bersama, bukan sekadar slogan kelembagaan.

FKUB berharap lahir kader-kader perempuan yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan perdamaian. Mereka diharapkan menjadi pelopor kerukunan mulai dari keluarga, lingkungan tempat tinggal, organisasi, hingga ruang publik.

Dalam acara ini juga adanya pemaparan tentang peran perempuan dalam moderasi beragama dari perwakilan masing-masing agama yang dipandu oleh moderator Jaza’anil Husna. Sedangkan fasilitator atau pemantik perwakilan agama-agama yaitu Nama fasilitator: Sumriye, M.Pd. ( Islam), Dra. Dwi Astuti (Katolik), Kristalia (TITD Sumber Naga), Yunita Sania P (Kristen) dan Ni Wayan Ista (Hindu).
Dilanjutkan sesi berikutnya dengan diskusi.