Bentuk Karakter dan Jiwa Kepemimpinan Inavatif. SMAN 2 Sampang Gelar LDKS MPK-OSIS Angkatan XXXV

SAMPANG, Berdampak.net – SMA Negeri 2 Sampang menggelar kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) bagi Pengurus MPK (Majelis Perwakilan Kelas) dan OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) Angkatan XXXV Periode 2026/2027. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai Jumat hingga Minggu, 2–4 Oktober 2026 ini dirancang untuk menggembleng mental serta mengasah kapasitas kepemimpinan para pengurus baru.Mengusung agenda penguatan karakter, LDKS tahun ini terasa berbeda dan penuh semangat berkat kolaborasi khusus dengan tim profesional outbond, REDCROSS OUTBOND ORGANIZER. Melalui kerja sama ini, seluruh peserta diajak menyelami berbagai materi kepemimpinan serta simulasi team building yang dinamis dan interaktif.

Kepala SMAN 2 Sampang yaitu Bapak Dimas Bayu Perdana Putra, M.Pd. menyampaikan bahwa LDKS bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan kawah candradimuka untuk melahirkan calon-calon pemimpin masa depan.

“Melalui kolaborasi dengan Redcross Outbond Organizer, kami ingin membentuk karakter team building yang solid. Kami berharap seluruh pengurus MPK-OSIS Angkatan XXXV tidak hanya memiliki keterampilan berorganisasi, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menghadirkan inovasi-inovasi positif bagi sekolah,” ujarnya saat membuka kegiatan.

Selama tiga hari pelaksanaan, para peserta disuguhi serangkaian kegiatan intensif. Selain mendapatkan pembekalan materi manajerial organisasi, analisis masalah, dan komunikasi efektif, peserta juga ditantang dalam berbagai wahana simulasi outbond. Wahana interaktif tersebut dirancang untuk melatih kerja sama tim (teamwork), pemecahan masalah (problem solving), hingga pengambilan keputusan yang cepat dan tepat di bawah tekanan.

Perwakilan dari REDCROSS OUTBOND ORGANIZER menjelaskan bahwa konsep permainan dan tantangan yang disajikan berfokus pada penguatan empati, kepercayaan antaranggota, serta kepemimpinan adaptif.
“Kami merancang simulasi agar setiap peserta paham bahwa keberhasilan organisasi tidak ditentukan oleh satu individu, melainkan oleh kekompakan dan sinergi seluruh tim,” ungkapnya.

Raut antusiasme dan semangat pantang menyerah terlihat jelas pada wajah para peserta sepanjang kegiatan. Antara kelelahan dan kebahagiaan, rasa kebersamaan antar sesama pengurus MPK dan OSIS kian erat terjalin.

Dengan digelarnya LDKS ini, Pengurus MPK-OSIS SMAN 2 Sampang Angkatan XXXV Periode 2026/2027 resmi siap menjalankan roda organisasi satu tahun ke depan dengan semangat baru, jiwa kepemimpinan yang berkarakter, dan gagasan-gagasan yang inovatif.

Dari Riset ke Industri: Membangun Kedaulatan Teknologi Indonesia

Surabaya, Berdampak.net – Kedaulatan teknologi Indonesia tidak cukup diukur dari jumlah paten, tetapi dari kemampuan mengubah hasil riset menjadi teknologi yang digunakan dan dikomersialisasikan oleh industri dalam negeri.
Hal ini menjadi perhatian dalam diskusi bersama Kementerian Hukum RI – What’s Up “Campus Calls Out” di Universitas Airlangga, Surabaya, beberapa minggu lalu, yang dihadiri Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani, Ketua DPP APINDO Jawa Timur Eddy Widjanarko, serta jajaran pengurus DPP APINDO Jawa Timur.

Ketergantungan terhadap teknologi dan produk luar negeri masih menjadi tantangan. Kapasitas R&D serta hubungan antara perguruan tinggi dan industri juga perlu diperkuat agar hasil riset tidak berhenti pada pengetahuan atau paten, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk dan model bisnis yang sesuai kebutuhan pasar.

Dalam hal ini, APINDO berperan menjembatani kebutuhan industri dengan potensi riset dan inovasi perguruan tinggi. Empat inovasi yang dipresentasikan dalam sesi audit paten, yaitu blockchain untuk rantai distribusi, sepeda listrik hybrid, teknologi baterai, dan hilirisasi sawit, menunjukkan potensi riset dalam menjawab kebutuhan industri.

Tahap selanjutnya adalah mendorong validasi, komersialisasi, dan scale-up agar inovasi tersebut dapat masuk ke rantai nilai, memberikan manfaat ekonomi, serta memperkuat kemandirian teknologi Indonesia.

Reno Handoyo Resmi Pimpin KONI Probolinggo, Gus Haris Minta Tembus 15 Besar Porprov Jatim

Probolinggo, Berdampak.net – Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Probolinggo masa bakti 2026–2030 resmi dilantik di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa, Jalan Ahmad Yani Nomor 23, Kota Probolinggo, pada Kamis (1/10/26) sore. Pelantikan ini menjadi tonggak awal bagi kepengurusan baru yang dinahkodai Reno Handoyo untuk menjalankan program kerja dan peningkatan prestasi olahraga daerah.

Dalam arahannya, Reno Handoyo menegaskan bahwa kepengurusan yang baru memiliki tanggung jawab besar untuk memajukan pembinaan olahraga Kabupaten Probolinggo. Ia menyampaikan komitmen KONI untuk memperkuat tata kelola organisasi agar lebih transparan, akuntabel, dan profesional, sekaligus membenahi sistem pembinaan melalui latihan yang terstruktur bagi atlet usia dini maupun atlet berprestasi. Reno juga menekankan pentingnya sinergi dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pengurus cabang olahraga, serta keterlibatan pihak swasta agar sarana prasarana dan pendanaan olahraga dapat berjalan lebih optimal.

Bukan hanya soal program internal, kepengurusan KONI juga diminta menyusun strategi yang lebih tajam dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur. Ketua KONI Jawa Timur Muhammad Nabil meminta pengurus KONI Kabupaten Probolinggo untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta melakukan pemetaan cabang olahraga unggulan. Menurutnya, evaluasi dan pemetaan perlu berbasis data yang akurat serta verifikasi langsung di lapangan agar strategi pembinaan benar-benar berorientasi pada peluang perolehan medali. Nabil juga menilai capaian Probolinggo dalam beberapa penyelenggaraan Porprov mengalami peningkatan, dari peringkat ke-29 menjadi ke-25, kemudian naik ke posisi ke-19, sehingga hasil tersebut dapat dijadikan pijakan untuk menyusun langkah menghadapi Porprov berikutnya.

Target peningkatan prestasi juga menjadi penekanan utama dari Bupati Probolinggo Mohammad Haris atau Gus Haris. Gus Haris berharap kepengurusan baru mampu melanjutkan tren kenaikan prestasi tersebut dan bahkan menembus posisi 15 besar pada Porprov Jatim, atau meraih hasil yang lebih tinggi melalui persiapan serta strategi yang tepat. Ia menegaskan bahwa olahraga tidak semata-mata diukur dari medali, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan semangat berlatih para atlet.

Gus Haris turut mengingatkan perlunya penentuan prioritas mengingat tidak semua cabang olahraga dapat dipersiapkan secara merata. Dari total 71 cabang olahraga yang dipertandingkan di Porprov Jatim, Kabupaten Probolinggo hanya memiliki 44 cabang olahraga yang disiapkan. Karena itu, pengurus diharapkan mempertimbangkan potensi tiap cabang dengan memperhatikan kemampuan anggaran daerah yang terbatas melalui klasifikasi dan strategi pembinaan yang terukur, termasuk mengidentifikasi cabang-cabang yang dinilai memiliki peluang meraih medali. Dengan pemetaan yang baik, kepengurusan baru diharapkan mampu menentukan fokus pembinaan, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, dan membawa Probolinggo meraih prestasi lebih tinggi pada ajang olahraga provinsi tersebut. (rh)

Kesaktian Pancasila dan Ujian Kekuasaan

Oleh: Dr. H. Ahmad Hudri, ST., MAP.*

Hari Kesaktian Pancasila semestinya tidak berhenti pada upacara, spanduk, dan pidato tentang nasionalisme. Ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah Pancasila masih menjadi kompas ketika kepentingan kekuasaan berhadapan dengan keadilan?

Pesan Bung Hatta relevan untuk direnungkan: “Pancasila diuji bukan ketika kita mengucapkannya, tetapi ketika kepentingan kita berhadapan dengan keadilan.” Pancasila memang mudah diucapkan ketika tidak ada kepentingan yang dipertaruhkan. Ujian sesungguhnya justru hadir ketika kekuasaan harus memilih antara kepentingan politik dan kepentingan publik; antara popularitas dan kebenaran; antara kepentingan kelompok dan keadilan bagi semua.

Di titik inilah pragmatisme politik menjadi tantangan serius. Demokrasi memang membutuhkan kompromi. Namun kompromi berbeda dengan mengorbankan prinsip. Politik menjadi problematik ketika kekuasaan diperlakukan sebagai tujuan, sementara nilai, konstitusi, keadilan dan kepentingan rakyat ditempatkan sebagai variabel yang dapat dinegosiasikan.

Hatta sendiri memandang demokrasi bukan sekadar mekanisme pergantian kekuasaan, melainkan sistem yang harus mengandung kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. Karena itu, demokrasi yang hanya menghasilkan sirkulasi elite tanpa memperkuat keadilan substantif berisiko kehilangan ruhnya.

Pancasila tidak boleh menjadi stempel moral bagi setiap tindakan kekuasaan. Sebaliknya, kekuasaanlah yang harus diuji oleh Pancasila.

Persoalannya semakin kompleks karena nasionalisme kita kini menghadapi tantangan yang tidak selalu berbentuk ancaman fisik. Politik identitas dapat mengubah perbedaan menjadi instrumen mobilisasi. SETARA Institute mencatat bahwa politisasi identitas dalam sejumlah momentum elektoral berkontribusi terhadap polarisasi, intoleransi dan kerentanan kelompok minoritas.

Ketika identitas agama, etnis, kelompok sosial atau pilihan politik dipakai untuk membangun batas “kita” dan “mereka”, nasionalisme kehilangan watak inklusifnya. Padahal, sila Persatuan Indonesia tidak meminta bangsa ini menjadi seragam. Ia justru menuntut kemampuan hidup bersama dalam keberagaman.

Problem berikutnya adalah intoleransi. Laporan SETARA Institute mencatat 260 peristiwa dengan 402 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan sepanjang 2024. Angka tersebut tentu harus dibaca sebagai data pemantauan sebuah organisasi masyarakat sipil, bukan satu-satunya ukuran kondisi nasional. Namun ia cukup menjadi alarm bahwa kebebasan dan toleransi masih menghadapi persoalan serius.

Ancaman terhadap Pancasila juga datang dari ruang digital. Kita memasuki zaman post-truth, ketika fakta sering kali kalah cepat dari emosi, prasangka dan informasi yang sesuai dengan keyakinan kelompok. Algoritma platform digital cenderung membuat orang semakin lama berada dalam lingkungan informasi yang menarik perhatian mereka. Akibatnya, perbedaan pendapat mudah berubah menjadi permusuhan.

Inilah bentuk baru “imperialisme media sosial”: bukan penjajahan wilayah, melainkan perebutan perhatian, persepsi dan kesadaran publik. Jika dahulu propaganda membutuhkan pengeras suara, kini ia cukup membutuhkan algoritma, jaringan akun dan konten yang dirancang untuk menjadi viral.

Karena itu, nasionalisme abad ke-21 tidak cukup dibangun dengan hafalan sejarah dan simbol-simbol kebangsaan. Nasionalisme harus diwujudkan dalam literasi digital, penghormatan terhadap perbedaan, keberanian memeriksa fakta, kesediaan bermusyawarah dan kesanggupan menerima keadilan meskipun keputusan itu tidak menguntungkan kelompok sendiri.

Pancasila akan kehilangan maknanya jika hanya menjadi hafalan sementara praktik kehidupan publik justru mempertontonkan diskriminasi, intoleransi, manipulasi informasi, politik transaksional dan ketidakadilan.

Sebaliknya, Kesaktian Pancasila akan terlihat ketika nilai-nilainya mampu mengendalikan nafsu kekuasaan. Ketika sila Ketuhanan mencegah kita merendahkan pemeluk agama lain; sila Kemanusiaan mencegah diskriminasi; Persatuan mencegah politik kebencian; Kerakyatan mencegah kesewenang-wenangan; dan Keadilan Sosial mencegah pembangunan hanya dinikmati oleh mereka yang kuat.

Maka, memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada akhirnya bukan hanya bertanya apakah Pancasila masih sakti. Pertanyaan yang lebih jujur adalah: apakah kita masih bersedia diuji oleh Pancasila?

Sebab Pancasila tidak membutuhkan lebih banyak orang yang pandai mengucapkannya. Pancasila membutuhkan manusia yang bersedia menjadikannya batas moral bagi kekuasaan dan pedoman ketika kepentingan diri berhadapan dengan keadilan.

Di situlah kesaktian Pancasila benar-benar dibuktikan.

*Ketua FKUB/ Wakil Ketua Umum MUI Kota Probolinggo
*Dosen FISIP Universitas Merdeka (UNMER) Madiun
*DLB IADPRO

Tol Gending-Paiton Mulai Beroperasi, Akses Probolinggo ke Timur Jatim Makin Singkat

PROBOLINGGO, Berdampak.net – Ruas Jalan Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Prosiwangi) segmen Gending-Kraksaan-Paiton resmi dibuka untuk masyarakat pada Rabu (30/9/2026). Kehadiran ruas tol sepanjang sekitar 23,5 kilometer tersebut memberikan alternatif perjalanan baru bagi masyarakat yang melintas di wilayah timur Jawa Timur.

Pengoperasian ruas tol dimulai pukul 10.00 WIB dan untuk tahap awal pengguna jalan belum dikenakan tarif. Masa bebas tarif tersebut diberlakukan selama 14 hari sebagai bagian dari sosialisasi kepada masyarakat sebelum tarif tol diterapkan secara resmi.

Dengan adanya jalur baru ini, perjalanan dari Probolinggo menuju Besuki diproyeksikan menjadi lebih singkat. Jika sebelumnya perjalanan melalui jalur arteri membutuhkan waktu sekitar dua jam, melalui ruas tol tersebut waktu perjalanan diperkirakan dapat ditekan menjadi sekitar 1 jam 15 menit.

Efisiensi perjalanan tersebut menjadi salah satu manfaat utama pembangunan Tol Prosiwangi. Dalam jangka panjang, ketika jaringan Prosiwangi tersambung secara penuh, perjalanan dari Probolinggo menuju Banyuwangi yang selama ini dapat mencapai lima hingga enam jam diproyeksikan menjadi sekitar tiga jam.

Direktur Utama PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB), Adi Prasetyanto, mengatakan pengoperasian awal tanpa tarif diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenali jalur, akses, serta fasilitas yang tersedia di ruas tol tersebut.

Meski belum dikenakan tarif, pengguna jalan tetap diwajibkan melakukan tapping kartu uang elektronik ketika memasuki maupun meninggalkan gerbang tol. Pengendara juga diminta tetap memperhatikan rambu-rambu dan ketentuan keselamatan selama menggunakan jalur baru tersebut.

Ruas Gending-Kraksaan-Paiton memiliki dua gerbang tol, yakni Gerbang Tol Kraksaan dan Gerbang Tol Paiton. Keduanya dilengkapi dengan masing-masing enam gardu transaksi untuk mendukung kelancaran arus kendaraan.

Kehadiran Tol Prosiwangi juga membuka akses yang lebih cepat menuju sejumlah kawasan wisata di Probolinggo dan Situbondo. Dari Simpang Susun Paiton, masyarakat dapat lebih mudah menjangkau sejumlah destinasi pesisir, di antaranya Pantai Duta, Pantai Bohay, Utama Raya Resort dan Pantai Tampora.

Sementara itu, akses melalui Simpang Susun Kraksaan dapat mendukung perjalanan menuju sejumlah destinasi wisata di wilayah Probolinggo seperti Ranu Agung, Ranu Segaran, Songa Rafting dan Bremi Eco Park.

Selain mendukung mobilitas masyarakat, ruas tol baru ini juga dipandang memiliki arti penting bagi konektivitas kawasan. Jaringan Prosiwangi nantinya akan menghubungkan wilayah Probolinggo dengan kawasan Situbondo hingga Banyuwangi dan memperkuat akses menuju Pelabuhan Ketapang yang menjadi salah satu pintu konektivitas menuju Bali.

Untuk mendukung keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, pengelola telah menyiapkan sejumlah layanan, antara lain ambulans, kendaraan derek, patroli, tim penyelamat serta mobile reader.

Ruas Gending-Paiton sendiri telah mengantongi Sertifikat Laik Fungsi dan Operasi (SLFO) dengan predikat bintang empat dari Kementerian Pekerjaan Umum. Pengoperasian jalan tol ini diharapkan menjadi bagian dari penguatan konektivitas dan mobilitas masyarakat di kawasan timur Jawa Timur.

Dengan beroperasinya ruas tersebut, masyarakat kini memiliki pilihan perjalanan yang lebih cepat antara Probolinggo dan wilayah di sebelah timur. Di sisi lain, keberadaan akses tol juga berpotensi memperluas jangkauan menuju kawasan ekonomi, industri, maupun destinasi wisata yang berada di sepanjang koridor Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi. (fj)

KPU Kota Probolinggo Gelar Pleno Terbuka PDPB Triwulan III Tahun 2026

PROBOLINGGO, Berdampak.net — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026 pada hari Rabu, 30 September 2026 di Aula KPU Kota Probolinggo. Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas, akurasi, dan kemutakhiran data pemilih di Kota Probolinggo.

Dalam kegiatan pleno tersebut dihadiri oleh Bawaslu, Dispendukcapil, Bakesbangpol, Polres Probolinggo Kota, Kodim 0820, Lapas IIB, Dinsos, Diskominfo, Depag dan Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Cabang Probolinggo.
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk komitmen KPU Kota Probolinggo dalam melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Proses ini penting untuk memastikan data pemilih senantiasa menyesuaikan dengan dinamika kependudukan yang terjadi di masyarakat.

Dalam pelaksanaan pleno, KPU Kota Probolinggo menyampaikan hasil pemutakhiran data pemilih selama periode Triwulan III Tahun 2026. Data tersebut menjadi bahan evaluasi dan pencermatan bersama dengan pihak-pihak terkait guna memastikan setiap perubahan data dapat tercatat secara tepat.

Dalam rapat pleno tersebut, Viki Hamzah (Anggota KPU Kota Probolinggo) menyampaikan bahwa kegaiatan PDPB ini merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas data pemilih. Kami terus berupaya melakukan pemutakhiran secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak dan membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait data pemilih.

“Pelaksanaan pleno terbuka juga menjadi bentuk transparansi KPU Kota Probolinggo kepada publik. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat proses pencermatan serta menghasilkan data pemilih yang semakin akurat dan dapat dipertanggungjawabkan” Ujarnya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang disampaikan, Jumlah pemilih di Kota Probolinggo pada periode Triwulan III Tahun 2026 mencapai 182.065 orang dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 89.287 orang dan pemilih perempuan berjumlah 92.778 orang. Angka ini mengalami penambahan sebanyak 909 orang dibandingkan dengan data pada periode Triwulan sebelumnya. Penambahan ini berasal dari pemilih pemula, warga yang pindah domisili masuk ke Kota Probolinggo, serta pensiunan TNI/Polri.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Dispendukcapil juga menyampaikan komitmen untuk terus berkoordinasi dengan KPU guna memastikan sinkronisasi data dengan baik. Hal ini dianggap penting untuk mencegah terjadinya kesalahan atau ketidaksesuaian data pemilih yang dapat mempengaruhi kelancaran proses pemilu yang akan dating.

Melalui Pleno Terbuka PDPB Triwulan III Tahun 2026, KPU Kota Probolinggo menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kualitas data pemilih sebagai salah satu fondasi penting dalam mendukung penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang demokratis, transparan, dan berintegritas. KPU Kota Probolinggo mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses pemutakhiran data pemilih dengan menyampaikan informasi apabila terdapat perubahan data kependudukan, perpindahan domisili, data pemilih yang meninggal dunia, maupun informasi lain yang berkaitan dengan status pemilih.

Pleno PDPB ini ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi oleh semua anggota KPU. Melalui kegiatan ini, diharapkan data pemilih yang dihasilkan dapat menjadi pondasi yang kuat bagi penyelenggaraan pemilu yang adil, demokratis dan berintegritas.