Prajurit Brigif 2 Marinir Tunjukan Yang Terbaik Pada Gladi Bersih Upacara Peringatan HUT Ke 80 Korps Marinir

Jakarta, Berdampak.net – TNI AL, Dispen Kormar (Jakarta). Penuh kebanggaan sebagai Pasukan Pendarat Baret Ungu, Perwira Staf Operasi (Pasops) Brigif 2 Marinir Letkol Marinir Herry Suryono beserta prajurit Brigif 2 Marinir yang tergabung dalam SSB 2 upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 80 Korps Marinir tahun 2025 dan Pembaretan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menjadi warga kehormatan Korps Marinir melaksanakan gladi bersih di Lapangan Apel Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Sabtu (15/11/2025).

Pada gladi bersih yang disaksikan langsung oleh Panglima Korps Marinir (Pangkormar) Letnan Jenderal TNI (Mar) Dr. Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP., tersebut prajurit Brigif 2 Marinir yang tergabung dalam SSB 2 Upacara bersama prajurit Korps Marinir Pasmar 2 memberikan tampilan yang terbaik dalam pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 80 Korps Marinir tahun 2025 dan Pembaretan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menjadi warga kehormatan Korps Marinir dengan gerakan dan sikap seorang kesatria baret ungu Korps Marinir selama jalannya upacara.

Letkol Marinir Herry Suryono selaku Komandan SSB 2 Upacara menyampaikan kepada seluruh prajurit petarung Brigif 2 Marinir supaya menunjukan dan menampilkan yang terbaik pada saat peringatan HUT ke 80 Korps Marinir tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2025 mendatang, karena ini sebuah kebanggaan sebagai prajurit petarung Korps Marinir yang selalu dicintai oleh Masyarakat dan disegani di kanca Dunia.

“Kita sebagai prajurit Korps Marinir, maka pada peringatan HUT ke 80 Korps Marinir ini mari kita tunjukan yang terbaik kepada rakyat supaya kebanggaan rakyat terhadap Korps Marinir tetap terjaga,” tegas Pasops Brigif 2 Marinir.

RW 13 Merjosari Gelar Malam Tirakatan, Rayakan Kemerdekaan dengan Harmoni Keberagaman

Malang, Berdampak.net — Warga RW 13 Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang menggelar malam tirakatan dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Acara berlangsung khidmat sekaligus meriah, menjadi ajang memperkokoh persatuan di tengah keberagaman agama dan budaya yang hidup berdampingan di wilayah tersebut.

Ketua Panitia, Bambang Irawan, menyampaikan bahwa RW 13 adalah cerminan keberagaman Indonesia. “RW 13 berada di tengah-tengah keberagaman, hampir semua agama ada di sini. Ada pesantren dan ada seminari, ada masjid dan ada gereja. Maka dari itu momentum malam tirakatan 17 Agustusan menjadi ajang memperkokoh semua anak bangsa dengan segala latar belakang yang berbeda,” ungkapnya.

Budayawan sekaligus aktor, Dohir Sindu Herlianto, menegaskan bahwa perbedaan adalah anugerah Tuhan. “Perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang Tuhan berikan kepada alam semesta. Malam tirakat ini menjadi kesempatan kita bersama untuk bersyukur, berkontemplasi hakikat dari kemerdekaan itu sendiri,” katanya.

Dalam orasi budayanya, ia juga mengajak warga untuk merayakan semangat kebangsaan dalam bingkai kebhinnekaan. “Keberagaman budaya, bahasa, tradisi, dan agama menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa ini dalam harmoni. Melalui panggung budaya dalam malam tirakatan ini, kita merayakan harmoni dalam perbedaan, mengukuhkan semangat persatuan Indonesia. Merdeka!” serunya.

Selain doa bersama dan pentas budaya, acara semakin semarak dengan pembagian doorprize bagi warga. Hadiah utama berupa sepeda menjadi daya tarik tersendiri yang menambah keceriaan malam kebersamaan tersebut.

Malam tirakatan RW 13 Merjosari ini meneguhkan pesan bahwa keberagaman bukanlah sekat, melainkan kekuatan untuk menjaga persatuan Indonesia. (fj)

Mengembalikan Sakralitas Pancasila dalam Menjawab Problematika Bangsa

Oleh: Dr.Ahmad Hudri, ST., MAP.

Pancasila, sejak awal kelahirannya, telah dimaknai sebagai dasar, ideologi, dan jiwa bangsa Indonesia. Namun, dalam hiruk-pikuk demokrasi prosedural, arus globalisasi, dan krisis nilai, sakralitas Pancasila kian tergerus. Di tengah berbagai problematika bangsa—korupsi, intoleransi, ketimpangan sosial, hingga degradasi moral—pertanyaannya: masihkah Pancasila menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa?

Pertanyaan itu menjadi tanda besar ketika melihat berbagai problematika kebangsaan yang dihadapi saat ini. Masalah korupsi yang mencerminkan krisis moral yang tidak berketuhanan dan kemanusiaan yang tidak beradab. Ketimpangan sosial yang semakin berjarak jauh antara si kaya dan si miskin. Semakin menegaskan bahwa keadilan sosial belum untuk seluruh rakyat indonesia. Kepemimpinan dimaknai sebagai kekuasaan atas ketidakberdayaan rakyat melawan hegemoni kekuasaan politik. kerakyatan tidak dipimpin oleh kekuasaan politik dengan hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan yang merepresentasikan kedaulatan dan kepentingan rakyat. Problem-problem itu jika diabaikan dan tidak segera kembali berpegang teguh kepada falsafah dan nilai-nilai luhur bangsa akan menghancurkan persatuan bangsa.

Sayangnya, Pancasila seringkali hanya hadir sebagai simbol, bukan sebagai roh dan semangat yang menggerakkan kebijakan publik dan perilaku kolektif. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap silanya kini kerap digantikan oleh kepentingan pragmatis, identitas sempit, dan kepuasan sesaat.

Ketuhanan Yang Maha Esa mestinya menjadi fondasi etika publik, namun realitas menunjukkan politik transaksional dan kebijakan yang sering jauh dari moralitas. Kemanusiaan yang adil dan beradab belum sepenuhnya terwujud dalam perlakuan terhadap kelompok rentan dan minoritas. Persatuan Indonesia diuji oleh polarisasi identitas dan politik sektarian. Demokrasi yang dibangun di atas sila keempat tercederai oleh praktik oligarki. Dan keadilan sosial masih menjadi janji yang jauh dari kenyataan, terutama di wilayah tertinggal.

Pancasila bukan hanya ideologi konstitusional, ia adalah way of life bangsa Indonesia. Mengembalikan sakralitasnya bukan soal mengkultuskan simbol, melainkan menghidupkan nilai-nilainya dalam kehidupan nyata. Sila-sila dalam Pancasila tidak sekedar dibacakan dan dihafalkan, tetapi diaktualisasikan dalam perilaku sehari-hari dalam interaksi sosial kemasyarakatan. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam upaya kolektif ini. Pendidikan Pancasila harus diarahkan pada pembentukan karakter, bukan sekadar hafalan normatif. Kebijakan publik harus disusun dengan menjadikan Pancasila sebagai kompas moral, bukan sekadar pelengkap administratif.

Pancasila juga bukan sekadar ideologi; ia adalah wajah bangsa ini. Jika kita meninggalkannya, kita kehilangan arah. Kita kehilangan wajah. Oleh karena itu, sudah saatnya Pancasila tidak hanya dibicarakan dalam seremoni kenegaraan, tapi benar-benar dihidupi dalam tindakan, kebijakan, dan pola pikir seluruh rakyat Indonesia, terutama para pemimpin bangsa.

Menjadikan Pancasila sebagai dasar berpikir, bersikap, dan bertindak adalah kunci untuk memastikan Indonesia tetap kokoh di tengah tantangan zaman. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan yang lebih beradab dan berkeadilan.

Yudi Latif (2018) pernah mengingatkan, Pancasila tidak boleh tinggal dalam teks. Ia harus turun ke jalan, hadir dalam praktik birokrasi, hukum, ekonomi, dan budaya. Dalam bahasa sederhana, Pancasila harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan sekadar dikutip saat pidato kenegaraan.

Revitalisasi Pancasila tidak bisa ditunda. Ia adalah fondasi bagi bangsa ini untuk bangkit dan bersatu menghadapi tantangan zaman. Dalam era penuh disrupsi ini, kembalinya Pancasila ke posisi sakral bukanlah langkah mundur ke masa lalu, melainkan lompatan ke masa depan yang berkeadaban. berpegang kembali kepada Pancasila berarti menyelamatkan masa depan bangsa dari tercerabutnya dari fondasi bangsa yang berakar dari kultur , budaya dan moralitas yang kuat.

*Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo