Ketua DPD Partai Gelora Probolinggo Dorong Peningkatan Ekonomi Berbasis Kerakyatan

Probolinggo, Berdampak.net – Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Probolinggo, Abu Bakar, menegaskan pentingnya peningkatan ekonomi berbasis kerakyatan sebagai langkah strategis dalam memberdayakan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat bertemu dengan akademisi dan pelaku usaha mikro di Raluna Coffee, Jumat (28/02/25).

Dalam pertemuan tersebut, Abu Bakar menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus melibatkan masyarakat secara langsung agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Menurutnya, dengan memberdayakan usaha mikro dan kecil, ekonomi masyarakat Probolinggo akan semakin kuat dan mandiri.

“Kita tidak akan mencari hidup di partai, tapi dengan berpartai, maka usaha yang kita bangun akan mendapatkan kekuatan untuk dapat melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat,” ujar Abu Bakar. Ia menegaskan bahwa politik harus menjadi alat untuk menciptakan kesejahteraan bersama, bukan sekadar kepentingan pribadi.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk akademisi dari Universitas Nurul Jadid Paiton, Bradyanshah Tri Suryanto, serta Ketua Paguyuban Usaha Mikro, M. Jufri Hamidi. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam mengembangkan ekonomi lokal.

Abu Bakar juga menyoroti pentingnya sinergi antara partai politik, akademisi, dan pelaku usaha dalam merancang program ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Jika kita bisa menyatukan kekuatan, baik dari sektor politik, akademik, maupun usaha mikro, maka kita dapat menciptakan kebijakan yang benar-benar berpihak pada masyarakat,” tambahnya. Ia berharap, langkah-langkah konkret dapat segera diimplementasikan untuk mendukung pengembangan ekonomi di Kabupaten Probolinggo.

Diskusi yang berlangsung di Raluna Coffee ini menghasilkan berbagai gagasan, termasuk pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat dan upaya peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil. Hal ini diharapkan dapat memberikan dorongan baru bagi ekonomi lokal.

Pertemuan ini menjadi langkah awal bagi Partai Gelora dalam membangun kekuatan ekonomi masyarakat. Abu Bakar berkomitmen untuk terus mengawal program-program yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan memastikan bahwa partai politik benar-benar berkontribusi dalam pembangunan daerah. (pm)

Bonus Demografi dan Dampaknya terhadap Urbanisasi serta Ketahanan Pangan Nasional

Ditulis oleh: Ainur Rofiq (Mahasiswa Pascasarjana Universitas Brawijaya, Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan)

Berdampak.net – Bonus demografi merupakan kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif dalam suatu negara mencapai puncaknya dibandingkan dengan populasi non-produktif. Fenomena ini menawarkan peluang ekonomi yang besar, tetapi juga dapat menjadi tantangan jika tidak dikelola dengan strategi yang tepat. Salah satu konsekuensi yang paling nyata dari bonus demografi adalah peningkatan laju urbanisasi akibat pergerakan penduduk dari pedesaan ke perkotaan.

Urbanisasi dan Perubahan Struktur Ekonomi
Urbanisasi terjadi ketika penduduk usia produktif bermigrasi ke kota untuk mencari peluang kerja yang lebih menjanjikan di sektor industri dan jasa, dibandingkan sektor pertanian yang dianggap memiliki tingkat kesejahteraan lebih rendah dan risiko ekonomi lebih tinggi. Akses yang semakin luas terhadap pendidikan dan teknologi informasi juga memengaruhi preferensi generasi muda untuk bekerja di sektor yang lebih modern, yang sebagian besar terpusat di perkotaan. Fenomena ini menyebabkan eksodus tenaga kerja dari desa ke kota, yang tidak hanya mengubah struktur ekonomi tetapi juga berdampak langsung terhadap sektor pertanian.

Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya
Salah satu dampak utama dari urbanisasi yang tidak terkendali adalah konversi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman, industri, dan infrastruktur. Tanah pertanian yang berada di sekitar perkotaan sering kali menjadi target utama untuk dikembangkan menjadi perumahan, jalan, dan pusat bisnis. Petani yang memiliki lahan strategis kerap menjual tanah mereka dengan harga tinggi, tergiur oleh keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ketahanan pangan nasional. Kebijakan pembangunan yang kurang mendukung perlindungan lahan pertanian semakin mempercepat hilangnya lahan produktif.

Data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat bahwa dalam lima tahun terakhir, luas lahan persawahan di Jawa Tengah berkurang sekitar 62.193 hektare, dari 1.049.661 hektare pada tahun 2019 menjadi 987.648 hektare pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan bagi ketahanan pangan nasional.

Ancaman terhadap Ketahanan Pangan
Alih fungsi lahan pertanian secara langsung berimplikasi pada menurunnya kapasitas produksi pangan nasional. Indonesia yang sangat bergantung pada beras sebagai makanan pokok menghadapi risiko ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi pangan akibat menyusutnya lahan sawah. Proyeksi jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 320 juta jiwa pada tahun 2045 akan meningkatkan kebutuhan beras nasional hingga 35,2 juta ton per tahun atau setara dengan 64 juta ton gabah kering panen (GKP). Dengan demikian, diperlukan lahan baku seluas 7,1 juta hektare untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Namun, data pemerintah menunjukkan bahwa luas lahan pertanian mengalami penurunan dari 8,08 juta hektare pada 2015 menjadi 7,4 juta hektare pada 2024, akibat konversi lahan untuk perumahan dan industri. Jika tren ini terus berlanjut tanpa intervensi yang efektif, Indonesia akan semakin bergantung pada impor pangan, yang membuatnya rentan terhadap fluktuasi harga global dan ketidakstabilan rantai pasok internasional.

Ketahanan pangan bukan sekadar persoalan produksi, tetapi juga kebijakan, keberlanjutan, dan komitmen jangka panjang. Jika kita terus mengorbankan pertanian demi pembangunan kota yang tak terkendali, maka kita sedang menggali lubang bagi masa depan sendiri. Saatnya berhenti melihat pertanian sebagai sektor yang ketinggalan zaman, dan mulai menganggapnya sebagai pondasi utama keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan bangsa.

Menurunnya Tenaga Kerja Pertanian dan Krisis Regenerasi. Dampak lain dari urbanisasi terhadap sektor pertanian adalah berkurangnya jumlah tenaga kerja yang tersedia. Migrasi generasi muda dari desa ke kota mengakibatkan sektor pertanian mengalami kesulitan dalam regenerasi tenaga kerja. Petani yang tersisa di pedesaan umumnya berusia lanjut dan memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi pertanian modern, yang semakin memperparah situasi. Jika tren ini terus berlanjut, dalam 20 hingga 30 tahun ke depan, Indonesia dapat mengalami krisis tenaga kerja pertanian yang serius.

Dampak Degradasi Lingkungan akibat Alih Fungsi Lahan
Konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan permukiman juga menyebabkan degradasi lingkungan. Lahan yang dikembangkan untuk kepentingan non-pertanian sering mengalami perubahan ekosistem yang signifikan, mengurangi daya serap air tanah, serta meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan kekeringan. Hilangnya vegetasi alami juga berdampak pada keseimbangan ekologi, mengurangi keanekaragaman hayati, serta meningkatkan emisi karbon akibat berkurangnya area hijau yang berfungsi sebagai penyerap CO2.

Paradigma “Get and Loses” dalam Urbanisasi dan Alih Fungsi Lahan

Dalam konteks teori “Get and Loses”, fenomena ini dapat dijelaskan sebagai pertukaran antara keuntungan jangka pendek dan kerugian jangka panjang. Urbanisasi dan alih fungsi lahan pertanian memberikan manfaat langsung berupa pertumbuhan ekonomi perkotaan, peningkatan pendapatan individu, serta ekspansi industri dan infrastruktur. Namun, di sisi lain, risiko yang ditimbulkan meliputi berkurangnya ketahanan pangan, degradasi lingkungan, serta hilangnya sektor pertanian berkelanjutan. Tanpa mekanisme keseimbangan yang diterapkan, konsekuensi negatif dari “loses” dapat melampaui keuntungan yang diperoleh, yang pada akhirnya dapat menyebabkan krisis struktural dalam jangka panjang.

Strategi Pengelolaan Bonus Demografi untuk Keberlanjutan Pangan
Untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh bonus demografi dan urbanisasi, diperlukan kebijakan yang lebih ketat dalam melindungi lahan pertanian produktif. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:
 Penerapan Sistem Zonasi
Pemerintah perlu menetapkan regulasi ketat yang membatasi konversi lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian. Sistem zonasi harus memastikan bahwa lahan subur tetap digunakan untuk pertanian.
 Pengembangan Pertanian Berkelanjutan
Inovasi seperti pertanian vertikal, hidroponik, dan aquaponik dapat menjadi solusi untuk meningkatkan produksi pangan tanpa perlu ekspansi lahan yang besar.
 Modernisasi Sektor Pertanian
Memberikan akses teknologi dan pelatihan bagi petani, terutama generasi muda, dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian.
 Insentif bagi Petani
Subsidi, jaminan sosial, dan akses permodalan yang lebih baik dapat meningkatkan kesejahteraan petani, sehingga sektor ini tetap menarik bagi tenaga kerja muda.
 Perlindungan Lahan Pertanian melalui Kompensasi
Kebijakan kompensasi bagi lahan pertanian yang dilindungi harus diterapkan untuk mencegah konversi lahan yang tidak terkendali.
 Optimalisasi Distribusi dan Pasar Pangan
Akses pasar yang lebih luas serta kebijakan pasca panen yang lebih baik dapat mengurangi potensi kerugian akibat distribusi yang tidak efisien dan fluktuasi harga. Maka Jika strategi-strategi ini tidak segera diterapkan, maka dalam beberapa dekade ke depan Indonesia dapat menghadapi ancaman serius terhadap ketahanan pangan. Defisit produksi pangan, ketergantungan pada impor, degradasi lingkungan, dan krisis tenaga kerja pertanian dapat memperburuk ketidakseimbangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan bonus demografi yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan populasi tidak berujung pada krisis pangan, tetapi justru menjadi peluang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
Wallahu A’lam Bisshowab

Warga Dusun Robyong Sampaikan Keluhan, DPRD Jatim Berjanji Perjuangkan Solusi

Malang, Berdampak.net – Warga Dusun Robyong, Desa Pakisjajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang akhirnya berkesempatan menyampaikan langsung aspirasi mereka dalam agenda Reses 1 Tahun 2025 yang digelar oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Muhammad Arbayanto, SH., MH. Dalam pertemuan tersebut, warga mengungkapkan berbagai permasalahan yang selama ini belum mendapat perhatian pemerintah.

Keluhan Warga yang Disampaikan

1. Tak Pernah Didatangi Anggota Dewan
   Warga mengaku bahwa selama ini belum pernah ada anggota dewan yang datang langsung ke dusun mereka. Kehadiran Muhammad Arbayanto menjadi momen pertama bagi mereka untuk menyampaikan keluhan secara langsung kepada wakil rakyat di tingkat provinsi.
2. Jalan Rusak Bertahun-tahun
   Infrastruktur jalan masuk ke Dusun Robyong dalam kondisi memprihatinkan. Selama bertahun-tahun, warga harus menghadapi jalan yang rusak tanpa ada perbaikan dari pemerintah. Kondisi ini menghambat aktivitas harian, terutama bagi petani, pedagang, dan pelajar yang harus melewati jalur tersebut setiap hari.
3. UMKM Butuh Bantuan Modal
   Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di dusun ini mengalami kendala dalam mengembangkan usaha mereka akibat keterbatasan modal. Mereka berharap adanya program bantuan modal dari pemerintah agar usaha kecil di dusun ini bisa berkembang dan meningkatkan kesejahteraan warga.
4. Posyandu dan Poslansia Tanpa Fasilitas Memadai
   Kader desa yang menjalankan pelayanan kesehatan melalui Posyandu dan Pos Lansia masih harus menggunakan rumah pribadi untuk kegiatan mereka. Warga menginginkan adanya tempat khusus agar pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan lansia dapat berjalan lebih optimal.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Muhammad Arbayanto berjanji akan memperjuangkan solusi di DPRD Provinsi Jawa Timur. Ia memastikan bahwa setiap permasalahan yang disampaikan akan dibawa ke tingkat provinsi untuk mendapatkan perhatian lebih lanjut dari pemerintah daerah.

“Semua masukan dari warga Dusun Robyong ini menjadi catatan penting bagi kami di DPRD Jatim. Kami akan memperjuangkan agar akses jalan segera diperbaiki, UMKM mendapatkan dukungan, serta fasilitas kesehatan bagi kader desa bisa diwujudkan,” ujar Muhammad Arbayanto.

Kunjungan ini menjadi harapan baru bagi warga Dusun Robyong. Mereka berharap janji yang telah disampaikan tidak hanya berhenti di forum reses, tetapi benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata demi kemajuan dusun mereka. (fjr)

Fahmi AHZ, Lora Muda yang Jadi Wabup Probolinggo: Kekayaan Rp 5,8 M tapi Tak Punya Motor!

Probolinggo, Berdampak.net – Fahmi AHZ, seorang ulama sekaligus politisi asal Pondok Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo, kini resmi menjabat sebagai Wakil Bupati Probolinggo. Ia merupakan cucu KH Zaini Mun’im, pendiri pesantren tersebut, dan sejak kecil aktif dalam berbagai organisasi, termasuk DPW Petanesia Jawa Timur serta Bendahara Umum JATMAN Kraksaan. Kedekatannya dengan masyarakat menjadi modal utama dalam karier politiknya.

Terjun ke dunia politik, Fahmi AHZ memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai kendaraan politiknya. Kepercayaan terhadap dirinya begitu besar hingga langsung diangkat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024. Kariernya terus melejit hingga akhirnya maju dalam Pilkada 2024 mendampingi Mohammad Haris alias Gus Haris.

Perjuangannya membuahkan hasil. Fahmi AHZ dan Gus Haris berhasil memenangkan Pilkada dan dipercaya memimpin Kabupaten Probolinggo. Pelantikannya pun dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo, menandai awal kepemimpinannya dalam pemerintahan daerah.

Namun, yang menarik perhatian publik adalah laporan kekayaan Fahmi AHZ. Meski memiliki total kekayaan mencapai Rp 5,8 miliar, ia diketahui tidak memiliki kendaraan bermotor, sesuatu yang jarang ditemukan di kalangan pejabat daerah. Fakta ini pun menjadi sorotan masyarakat.

Dengan latar belakang ulama dan pengalaman di organisasi keislaman, Fahmi AHZ diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi Kabupaten Probolinggo. Kepemimpinannya bersama Gus Haris menjadi harapan baru bagi masyarakat setempat untuk pembangunan yang lebih baik. (fjr)

Demokrat Jatim Solid Dukung AHY dan SBY di Kongres VI

Jakarta, Berdampak.net – Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengumpulkan seluruh Ketua DPC Demokrat se-Jatim menjelang Kongres ke-VI Partai Demokrat di Jakarta, Senin (24/2/2025). Dalam pertemuan tersebut, Emil menegaskan bahwa seluruh DPC solid mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat periode 2025-2030.

Wakil Gubernur Jatim ini menyebut konsolidasi ini penting untuk menjaga kekuatan dan solidaritas partai. Hal senada disampaikan Plt Ketua DPC Kabupaten Probolinggo, Agung Mulyono, yang menekankan prinsip 3S: Sukses Perencanaan, Sukses Pelaksanaan, dan Sukses Hasil. Ia optimis Demokrat akan kembali berjaya di Pemilu 2029 di bawah kepemimpinan AHY.

Soliditas Demokrat Jatim ini memperkuat posisi AHY menjelang Kongres VI, yang diyakini akan semakin memperkokoh kepemimpinannya di Partai Demokrat. (fjr)

Kuatkan Jiwa Korsa, MI Nurul Mun’im Lantik Anggota Pramuka Penggalang Tingkat Ramu

Probolinggo, Berdampak.net – Untuk penguatan jiwa korsa peserta didik, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Mun’im kembali menggelar acara pelantikan anggota Pramuka Penggalang Tingkat Ramu Angkatan ke VI pada hari Ahad, 23 Februari 2025. Acara yang berlangsung dari pukul 14.00 hingga 15.00 WIB ini diikuti oleh 15 peserta didik yang telah menyelesaikan tahapan Syarat Kecakapan Umum (SKU) tingkat Ramu.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Peserta Didik Biro Pendidikan Nurul Jadid, Mujiburrohman, hadir sebagai pembina Apel Pelantikan untuk melantik anggota Pramuka Penggalang tingkat Ramu. Turut hadir dalam acara tersebut, Kasi Bidang Kelembagaan dan Peserta Didik ustadzah Fairus, para pembina pramuka yaitu Kak Umar Falas (Wakil Kepala Bidang Kesiswaan), Kak Muhammad Syarqowi (Pembina Gugus Depan), Kak Roisul Arifin (Pembina Satuan Putra), dan Kak Wildatus Sholehah (Pembina Satuan Putri).

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat, diawali dengan pembacaan ikrar atau sumpah Trisatya. Dilanjutkan, penyematan tanda pelantikan berupa Tanda Kecakapan Umum (TKU) Ramu yang dilakukan langsung oleh Bapak Mujiburrohman didampingi Kak Umar Falas dan Kak Syarqowi. Moment seru nan khidmat dalam prosesi pelantikan ini adalah penyiraman bunga kepada anggota terlantik sebagai simbol penyegaran dan harapan agar para anggota baru dapat mengharumkan nama baik almamater serta menjadi pemimpin di masa depan.

Pada kesempatan yang sama, pihak madrasah memberikan piagam penghargaan kepada peserta didik teraktif 100% kehadiran selama semester ganjil tahun ajaran 2024/2025. Hal ini sebagai bentuk apresiasi kepada peserta didik yang sudah berjuang untuk selalu terlibat dalam kegiatan pramuka dan juga sebagai motivasi keteladanan bagi peserta didik yang lain.

Kabid. Kelembagaan dan Peserta Didik, Bapak Mujiburrohman, dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya atas komitmen MINM yang konsisten melaksanakan kegiatan pramuka untuk membangun jiwa korsa sebagaimana amanah pesantren. “Jujur kami mewakili Biro Pendidikan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada MINM dan peserta didik yang istiqomah melaksanakan kegiatan Pramuka untuk membangun jiwa korsa,” tuturnya yang disambut tepuk tangan oleh peserta apel pelantikan.

Eksistensi dan komitmen MI Nurul Mun’im ini dalam mengawal kegiatan keprmukaan perlu menjadi taulada bagi satuan pendidikan lainnya baik di dalam pesantren maupun luar pesantren. Harapannya, semangat dan capaian ini dapat menjadi pemicu untuk meningkatkan kualitas kegiatan dan berkembang lebih baik lagi. Karena jiwa korsa, kedisiplinan dan kemandirian perlu dibangun sejak ini untuk membentuk karakter positif dalam diri peserta didik.

Acara pelantikan ini menjadi momen penting bagi para anggota Pramuka Penggalang Tingkat Ramu Angkatan ke VI. Diharapkan, mereka dapat terus mengembangkan diri ke jenjang berikutnya dan istiqomah memberikan kontribusi positif bagi Madrasah dan masyarakat. (fiq)