Ranwal RPJMD Probolinggo, Pansus DPRD Rekomendasikan Beberapa Poin, Termasuk Politik Anggaran

Probolinggo, Berdampak.net – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Probolinggo, merekomendasikan beberapa poin dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal RPJMD) untuk periode 2025–2029. Politik anggaran masuk dalam rekomendasi tersebut.

H. Khairul Anam, Ketua Pansus mengatakan, ada beberapa poin catatan dalam Ranwal RPJMD tersebut, diantaranya terkait integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara nyata, dalam dokumen RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025–2029. Dokumen perencanaan pembangunan daerah harus selaras dan berbasis pada rencana tata ruang agar arah pembangunan memiliki kepastian legal dan spasial. Kamis (12/06/2025).

Selain itu penguatan koordinasi spasial antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga kajian ulang politik anggaran yang proporsional. “Perlu dilakukan kajian ulang terhadap kebijakan alokasi anggaran agar lebih proporsional dan sesuai dengan arah kebijakan nasional. Salah satu perhatian utama adalah kesiapan daerah menghadapi penerapan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang akan berlaku efektif pada tahun 2027,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Dalam konteks politik anggaran lanjut Anam, ada beberapa poin penting meliputi, Proyeksi belanja pegawai dalam RPJMD masih berada pada kisaran 45% dari total belanja daerah, padahal ketentuan dalam UU HKPD menetapkan batas maksimal sebesar 30%.

“Perlu dikaji apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah memperhitungkan potensi tambahan dari opsen pajak kendaraan bermotor yang akan diberlakukan. Harus ada gambaran yang jelas terkait rencana pemenuhan belanja infrastruktur minimal 40%, sebagaimana amanat UU HKPD, diperlukan strategi konkret untuk menekan porsi belanja pegawai agar bertahap mencapai angka ideal di bawah 30%,” tambahnya.

Beberapa poin tersebut menurut mantan ketua HMI Jawa Timur itu, merupakan hal yang mendesak dan fundamental dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Probolinggo yang responsif terhadap dinamika kebijakan fiskal dan pembangunan daerah ke depan. (fiq)

Proyek Tol Probowangi Paket II Hampir Rampung, Perbaikan Jalan Kabupaten Mulai Dikerjakan

Probolinggo, Berdampak.net – Pembangunan Jalan Tol Probolinggo–Banyuwangi (Probowangi) Paket II yang menghubungkan Kraksaan hingga Paiton hampir selesai. Progres konstruksi telah mencapai 99 persen dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir Juni 2025.

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap fasilitas umum di sekitar proyek, pelaksana pembangunan juga memulai perbaikan jalan kabupaten. Fokus perbaikan kali ini berada di ruas jalan Jabung–Besuk, dan dijadwalkan tuntas dalam tiga malam.

Pengaspalan jalan dimulai sejak Senin malam (2/6/2025) menggunakan material aspal hotmix. Pekerjaan dilakukan secara bertahap mulai dari wilayah Desa Besuk Agung, dilanjutkan ke Desa Besuk Kidul, dan berakhir di Desa Alaskandang, Kecamatan Besuk.

Upaya perbaikan ini menjadi bagian penting dari mitigasi dampak proyek tol terhadap akses jalan warga, sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah jelang beroperasinya jalan tol baru. (fj)

Salah Satu Guru Besar UINSA Jabat Ketua Umum MUI Kota Probolinggo

Probolinggo, Berdampak.net – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, menerbitkan Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (SK PW) Pengurus MUI Kota Probolinggo, pasca wafatnya KH. A. Nizar Irsyad AF, dalam keputusan tersebut, MUI Kota Probolinggo resmi dipimpin oleh Prof. Dr. KH. Muhammad Sulton, MA.

KH. Ahmad Hudri, salah satu pimpinan MUI Kota Probolinggo mengatakan, dikarenakan berhalangan tetap Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Kota Probolinggo Periode 2020-2025 KH. A. Nizar Irsyad AF, oleh karena meninggal dunia, maka dalam rangka menjaga agar roda organisasi tetap berjalan dalam menjalankan aman keummatan, maka diperlukan Pengganti Antar Waktu Ketua Umum DP MUI Kota Probolinggo untuk sisa waktu periode.

“Dengan PAW ini agar organisasi tetap berjalan melaksanakan program MUI hingga berakhirnya masa periode termasuk mempersiapkan Musda MUI akhir tahun ini,” jelas beliau. Selasa (03/06/2025).

Diketahui. Prof. Dr. KH. Muhammad Sulton, MA, merupakan salah satu guru besar UINSA Surabaya, dan juga menjabat sebagai wakil Rois PCNU kota Probolinggo, sebelumnya beliau juga menjabat sebagai Waketum MUI setempat. (fiq)

Walisongo Menyala! Pondok Pesantren Jadi Lokomotif Perubahan Pendidikan Jember Barat

Jember — Yayasan Pondok Pesantren Walisongo Rowotengah, Sumberbaru, Jember, kembali menunjukkan kiprahnya sebagai lokomotif pendidikan di kawasan barat Kabupaten Jember. Pada Jumat, 30 Mei 2025, lembaga ini menggelar acara Tasyakuran dan Doa Bersama yang berlangsung di halaman Gedung Bersama MA Walisongo & SMK 09 Ma’arif NU.

Acara yang dimulai sejak pukul 07.00 hingga 11.00 WIB ini menghadirkan Dr. KH. Akh. Muwafik Saleh, S.Sos., M.Si., seorang motivator nasional dalam bidang pengembangan diri, komunikasi, dan kepemimpinan. Beliau juga dikenal sebagai pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Tanwir Al Afkar, Kota Malang. Kehadiran beliau menjadi daya tarik tersendiri bagi para santri, guru, wali santri, dan masyarakat sekitar.

Dengan tema sentral “Tasyakuran & Doa Bersama”, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang refleksi dan syukur atas perjalanan pendidikan yang telah ditempuh, tetapi juga sebagai momen mempererat sinergi antar lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Walisongo. Dihadiri berbagai unsur, mulai dari perangkat desa hingga tokoh masyarakat, suasana khidmat sekaligus penuh semangat menyelimuti jalannya acara.

“Yayasan ini telah menjadi pelopor dan penggerak utama pendidikan berbasis pesantren di wilayah kami,” ungkap Sopo salah satu tokoh masyarakat setempat.

“Bukan hanya memberikan ilmu agama, tapi juga keterampilan vokasional melalui SMK 09 Ma’arif NU yang terus berkembang,” lanjutnya.

Kegiatan ini merupakan bukti nyata bahwa lembaga pendidikan berbasis pesantren tidak hanya mampu bersaing secara akademik, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan zaman. Melalui semangat kebersamaan dan visi membangun generasi unggul, Yayasan Pondok Pesantren Walisongo terus mengokohkan diri sebagai pusat transformasi pendidikan di wilayah Jember barat.

Dengan semangat gotong royong dan doa bersama, Yayasan ini tidak hanya mendidik, tapi juga menginspirasi.(fj)

Berdampak.net Gelar Ulang Tahun, Tegaskan Komitmen Edukasi Masyarakat Lewat Media

Probolinggo, Berdampak.net — Media lokal Berdampak.net merayakan ulang tahun kelahirannya di Raluna Coffee, Kabupaten Probolinggo, Senin (2/6/2025). Dalam momentum tersebut, pihak redaksi menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai media edukatif dan solutif bagi masyarakat.

Acara ulang tahun yang dikemas secara sederhana namun hangat itu dihadiri sejumlah tokoh penting dari kalangan jurnalis, akademisi, dan aktivis muda. Mereka berkumpul untuk memberikan dukungan dan apresiasi atas perjalanan media Berdampak.net yang terus konsisten menyuarakan isu-isu lokal dengan pendekatan yang berimbang dan mendalam.

Fajar Satrio Wibowo, komisaris Berdampak.net, dalam sambutannya menegaskan bahwa media ini tidak hanya hadir untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk mengedukasi dan menginspirasi publik. “Kami hadir bukan untuk mengejar sensasi, melainkan dampak. Edukasi adalah ruh utama dari setiap karya jurnalistik kami,” tegas Fajar.

Menurutnya, dalam era digital yang dipenuhi banjir informasi, masyarakat harus diberi ruang untuk mengakses konten yang mencerahkan. “Terlalu banyak informasi yang membingungkan publik. Kami ingin menjadi penjernih, bukan pengabur,” ujarnya.

Fajar juga menyampaikan bahwa Berdampak.net ke depan akan memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan komunitas lokal, pelaku wisata, dan pelajar. Tujuannya adalah membentuk ekosistem informasi yang sehat dan memberdayakan.

Sebagai bentuk komitmen nyata, Berdampak.net akan menggelar simposium wisata di situs bersejarah Candi Jabung. Kegiatan ini akan menghadirkan narasumber dari kalangan arkeolog, budayawan, dan penggiat pariwisata lokal.

“Candi Jabung bukan sekadar situs sejarah. Ia adalah simbol kebudayaan yang bisa kita angkat sebagai potensi wisata edukatif. Lewat simposium ini, kami ingin masyarakat lebih mengenal dan mencintai warisan leluhurnya,” kata Fajar.

Selain simposium, media ini juga akan mengadakan acara “Ngopi Bareng Jejaring” yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat. Mulai dari pengusaha UMKM, relawan pendidikan, pegiat lingkungan hingga tokoh-tokoh muda Probolinggo.

“Ngopi bareng ini bukan sekadar temu santai, tapi ajang menyambung gagasan dan memperluas gerakan sosial. Kami ingin Berdampak.net menjadi simpul dari banyak inisiatif baik di daerah ini,” tambahnya.

Rangkaian kegiatan ini diharapkan mampu membangun citra media yang tidak hanya produktif secara jurnalistik, tetapi juga aktif sebagai katalisator perubahan sosial.

Turut hadir dalam acara ulang tahun tersebut, sejumlah nama yang memiliki kontribusi besar dalam kelahiran dan perkembangan media ini salah satunya Ponirin Mika dan sejawat nya.

Dalam testimoninya mereka menyebut bahwa Berdampak.net adalah contoh media lokal yang punya keberanian untuk mengambil posisi sebagai pelayan kepentingan publik. “Di saat banyak media memilih jadi corong kekuasaan atau bisnis, Berdampak.net memilih jalan yang tidak populer: menyuarakan yang kecil dan terpinggirkan.

Salah satu tokoh muda Probolinggo yang aktif dalam isu-isu kepemudaan, berharap media ini tetap menjaga integritas dan idealismenya. Jangan pernah lelah menjadi suara yang mencerahkan, meskipun kadang harus melawan arus.

Sementara itu, Rizky Miftahul Huda, salah satu tokoh muda Probolinggo yang aktif dalam isu-isu kepemudaan, berharap media ini tetap menjaga integritas dan idealismenya. “Jangan pernah lelah menjadi suara yang mencerahkan, meskipun kadang harus melawan arus,” katanya.

Taufiqur Rohim Direktur berdampak menambahkan bahwa kehadiran media seperti Berdampak.net memberi ruang bagi konten-konten lokal yang sering diabaikan oleh media arus utama. “Konten lokal ini penting untuk menjaga identitas kita sebagai masyarakat Probolinggo,” ucapnya

Acara perayaan ulang tahun ditutup dengan pembacaan refleksi perjalanan media dari tahun pertama hingga saat ini. Dalam refleksi itu ditekankan bahwa perjuangan media independen tidak mudah, tapi layak diperjuangkan.

Ponirin Mika, yang juga menjadi bagian dari pendiri awal, mengungkapkan bahwa media ini lahir dari semangat keterbukaan dan keberpihakan kepada nilai-nilai kemanusiaan. “Kami ingin menjadi bagian dari sejarah perubahan di daerah ini, sekecil apapun itu,” katanya.

Sebagai penutup, Fajar mengajak seluruh tim redaksi untuk terus menjaga semangat gotong-royong dalam membangun ekosistem media yang sehat dan bermartabat. Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak selama ini.

“Kami tahu jalan ini panjang dan berliku. Tapi dengan dukungan teman-teman semua, kami percaya bisa terus melangkah lebih jauh,” pungkasnya. (pm)

Dikepung Kebijakan Efisiensi, Dinantikan Kreativitas Kepala Daerah

Oleh: Mursalim Nohong
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (Unhas).

Masih segar dalam ingatan kita.Pelantikan yang dilanjutkan retreat di Magelang terasa campur aduk oleh kepala daerah. Bahagia bercampur prihatin. Bahagia karena diamanahkan jadi punggawa di daerah. Disisi lain, prihatin karena disambut kebijakan efisiensi penggunaan anggaran oleh pemerintah pusat. Padahal mereka sudah terlanjur obral janji politik yang mesti ditunaikan.

Dorongan untuk memangkas anggaran, menyederhanakan birokrasi, serta mengefektifkan pelayanan publik telah menciptakan tekanan besar terutama bagi para kepala daerah. Ditengah tuntutan untuk tetap produktif dengan sumber daya yang terbatas, publik kini menanti satu hal penting dari para pemimpin daerah yakni kreativitas.

Dalam konteks ini, efisiensi yang tidak dibarengi kreativitas hanya akan menjadi pemotongan tanpa inovasi—dan pada akhirnya, memperburuk kualitas layanan dan menggerus kepercayaan publik. Implikasinya, saat ini masyarakat dipertontonkan aksi sejumlah kepala daerah yang dengan terpaksa hanya mengurusi masalah sampah dan saluran air. Tidak jarang manuver tersebut menjadi momentum pencitraan menuju 2030.

Puccio dkk (2011) melalui teorinya creative leadership theory menantang seorang pemimpin seperti kepala daerah untuk menunjukkan kemampuannya dalam menerobos permasalahan dengan inovasi, mengembangkan solusi baru, dan memfasilitasi lingkungan yang mendukung kreativitas dalam organisasi.

Teori ini menyatakan pemimpin kreatif bukan sekadar pengambil keputusan administrative.Tetapi seorang arsitek perubahan yang mampu merumuskan tantangan secara inovatif, merancang pendekatan baru, dan memfasilitasi budaya organisasi yang mendorong kreativitas. Dalam konteks efisiensi, pemimpin tidak cukup hanya mengelola pemotongan anggaran tetapi harus menemukan nilai baru di balik keterbatasan.

Efisiensi: antara keharusan dan ketegangan

Kebijakan efisiensi, dalam banyak kasus, lahir dari niat baik serta memastikan setiap rupiah anggaran memberi dampak nyata. Namun dalam praktiknya, efisiensi kerap berujung pada pembekuan program strategis, pemangkasan honorarium tenaga kontrak, atau penghentian kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Beberapa daerah bahkan mengalami stagnasi inovasi karena ketakutan untuk “berkreasi” di tengah kebijakan ketat pengawasan anggaran dan audit. Padahal, tantangan pembangunan justru semakin kompleks seperti perubahan iklim, peningkatan tuntutan pelayanan, hingga disrupsi teknologi digital.

Efisiensi tanpa inovasi tidak akan menjawab kebutuhan zaman. Sebaliknya, kreativitas memungkinkan kepala daerah mencari solusi baru tanpa melanggar prinsip tata kelola yang baik. Dalam titik inilah, publik menaruh harapan agar kepala daerah tidak hanya menjadi pelaksana regulasi, tetapi juga penggerak solusi-solusi taktis dan inovatif.

Kreativitas sebagai modal kepemimpinan publik

Kreativitas dalam konteks kepemimpinan daerah bukan berarti improvisasi sembarangan. Kreativitas yang dimaksud adalah kemampuan melakukan terobosan berbasis kebutuhan, mengembangkan model pelayanan publik baru, serta memaksimalkan potensi lokal dengan pendekatan nonkonvensional. Kreativitas juga berarti membuka ruang kolaborasi lintas sektor—pemerintah, swasta, komunitas, akademisi—untuk mengatasi keterbatasan sumber daya.

Contoh konkret dapat ditemukan pada beberapa kepala daerah yang berhasil mengatasi keterbatasan anggaran dengan pendekatan inovatif. Misalnya, pemanfaatan sistem digital berbasis aplikasi untuk pelayanan publik, integrasi data lintas instansi untuk efisiensi pengambilan keputusan, hingga program ekonomi kreatif berbasis desa yang didukung oleh platform daring.

Semua itu lahir dari semangat berinovasi, bukan dari limpahan dana. Di sisi lain, kepala daerah yang pasif atau terlalu administratif cenderung gagal membangun narasi kepemimpinan. Mereka menjadi “penjaga status quo” yang hanya memastikan roda pemerintahan tetap berputar, namun tanpa arah yang jelas dan tanpa gebrakan nyata.

Tantangan struktural dan budaya

Meskipun kreativitas sangat dibutuhkan, kepala daerah juga berhadapan dengan sejumlah tantangan struktural. Salah satunya struktur birokrasi yang cenderung kaku dan prosedural, yang cenderung membatasi ruang inovasi. Belum lagi ketakutan terhadap kriminalisasi kebijakan di mana kepala daerah merasa serba salah dalam mengambil keputusan karena potensi interpretasi hukum yang berbeda-beda.

Budaya politik lokal yang masih transaksional dan berorientasi jangka pendek turut mempersempit ruang bagi gagasan kreatif. Kepala daerah lebih sering dipaksa untuk “mengamankan dukungan politik” daripada menyusun program transformasi jangka panjang.

Dalam iklim semacam ini butuh keberanian ekstra untuk tampil kreatif terlebih ketika kreativitas itu bertentangan dengan kepentingan elite lokal dan pimpinan parpol pengusung yang juga sangat transaksional meskipun slogannya tanpa pamrih.

Dalam catatan sejarah menunjukkan bahwa dalam keterbatasan seringkali muncul pemimpin-pemimpin besar tidak menunggu kondisi ideal tetapi menciptakan kondisi untuk bekerja ideal. Kepemimpinan berbasis visi dan kreativitas akan mampu mengubah tantangan menjadi peluang, keterbatasan menjadi kekuatan.

Kreativitas yang berakar pada konteks lokal

Salah satu bentuk kreativitas yang paling relevan adalah kemampuan membaca dan mengangkat potensi lokal. Setiap daerah memiliki keunikan budaya, sumber daya alam, hingga modal sosial yang berbeda-beda.

Kepala daerah yang kreatif akan mengembangkan kebijakan yang berbasis pada kekuatan tersebut bukan meniru kebijakan pusat secara mentah-mentah, apalagi hanya menyalin praktik dari daerah lain tanpa adaptasi.

Di daerah pesisir, kepala daerah bisa mengembangkan ekonomi berbasis kelautan yang tidak hanya eksploitasi hasil laut tetapi juga ekowisata dan pendidikan maritim. Di daerah pertanian seperti Sidrap (Sulsel) bisa didorong transformasi digital pertanian, agroedukasi, hingga pengembangan koperasi hijau yang berkelanjutan. Semua itu membutuhkan kreativitas dalam menyusun program yang tidak bergantung sepenuhnya pada anggaran negara.

Sinergi dengan teknologi dan generasi muda

Kreativitas juga menyentuh aspek pemanfaatan teknologi. Kepala daerah yang mampu menggandeng komunitas digital, inkubator startup, dan pelaku industri kreatif lokal akan memiliki kekuatan tambahan dalam membangun daerah. Dalam konteks efisiensi, teknologi dapat digunakan untuk memangkas biaya pelayanan, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, serta mempercepat proses administrasi.

Lebih jauh lagi, generasi muda adalah mitra penting dalam membangun daerah. Melibatkan mereka dalam forum inovasi publik, kompetisi kebijakan lokal, atau program magang strategis akan memperkaya ide-ide baru yang segar dan kontekstual. Kepala daerah yang memfasilitasi partisipasi ini sesungguhnya sedang memupuk kreativitas sosial yang luas dan berkelanjutan.

Menanti langkah berani

Di tengah tekanan efisiensi, apa yang dibutuhkan dari kepala daerah bukanlah sekadar kepatuhan administratif tetapi keberanian untuk mengcreate. Kreativitas bukan sesuatu yang mewah tetapi kini menjadi keharusan. Kepala daerah ditantang untuk menciptakan kebijakan yang berdampak meskipun dengan sumber daya terbatas. Menginspirasi pegawai daerah untuk berpikir inovatif serta membangun sistem yang luwes namun tetap akuntabel.

Kreativitas juga menjadi pembeda antara pemimpin yang hanya menjalani amanah secara formal, dengan pemimpin yang benar-benar menciptakan perubahan. Di mata publik, kepala daerah yang berani berinovasi di tengah keterbatasan akan dikenang, sementara mereka yang hanya mengikuti prosedur akan terlupakan.

Kepala daerah kreatif bukanlah kepala daerah yang menelusuri gorong-gorong buntu atau yang terjun langsung ke sawah bersama petani menanam padi ataupun rajin menghadiri hajatan masyarakat. Tetapi kepala daerah kreatif harus melahirkan program-program yang daya ungkitnya signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hingga saat ini, teramat sedikit kepala daerah yang memiliki visi kuat dalam menggerakkan roda pemerintahan dan roda perekonomian untuk mewujudkan masyarakat sejahtera.***