Jelang Peringatan MayDay, Ketua Pansus Khairul Anam Desak Raperda Ketenagakerjaan Probolinggo Jadi Kado Kedaulatan untuk Pekerja
Probolinggo, berdampak.net – Tekankan Perlindungan PRT, Hak Ibu Pekerja, Jaring Pengaman Krisis, dan Integrasi Pendidikan-Industri sebagai Wujud Nyata Keberpihakan pada Masyarakat Rentan
Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (MayDay) 1 Mei, Ketua Pansus Khairul Anam menyerukan agar momentum ini tidak sekadar menjadi selebrasi seremonial, melainkan penanda kebangkitan kedaulatan rakyat pekerja. Anam juga menegaskan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif Ketenagakerjaan yang benar-benar memerdekakan para buruh.
“MayDay bagi kami bukanlah hari libur biasa. Ini adalah hari keramat perjuangan kelas pekerja sedunia. Adalah ironi jika di saat kita merayakan MayDay, rakyat pekerja di Probolinggo masih bergulat dengan ketidakpastian upah, teror PHK sepihak, dan jaminan sosial yang keropos. Raperda ini harus menjadi kado MayDay 2026 untuk rakyat sebuah perisai konstitusional di tingkat daerah!” tegas Ketua Ketua Pansus Khairul Anam, dalam keterangan persnya.
Sikap ini merujuk pada hasil kajian mendalam terhadap dokumen Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan DP3AP2KB, Aspirasi Serikat Pekerja yang menjadi basis pembahasan belanja masalah Raperda. Pansus menilai, di tengah ancaman krisis ekonomi global, gelombang efisiensi, dan disrupsi teknologi, Raperda ini harus memuat kebijakan adaptif dan progresif yang berpihak pada wong cilik.
“Jangan sampai MayDay hanya diisi orasi di jalanan, tetapi di ruang sidang DPRD, pasal-pasal yang melindungi pekerja malah tumpul. Kami tidak akan berhenti mengawal,” imbuhnya.
Berikut Lima rekomendasi wajib diakomodasi dalam Raperda Ketenagakerjaan sebagai esensi perjuangan MayDay:
- Hadirkan Jaring Pengaman Otomatis (Automatic Stabilizer) Pasca-PHK
Menolak sistem bansos kaku yang langsung menghukum rakyat miskin saat kehilangan pekerjaan. Pansus mendesak skema otomatis yang langsung mengaktifkan bansos dan PBI-JK begitu pekerja terkena PHK, tanpa prosedur birokratis berlarut. Negara tidak boleh menyuruh rakyatnya mengemis hak di saat susah. - Hapus Perbudakan Modern: Wajibkan BPJS untuk PRT
Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah pahlawan domestik yang kerap dilupakan. Pansus menuntut klausul wajib BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh PRT di Probolinggo, dengan skema subsidi iuran bagi majikan tidak mampu. MayDay harus menjadi momen pembebasan bagi PRT dari jerat eksploitasi. - Menangkan Perempuan Pekerja: Ruang Laktasi dan Cuti 6 Bulan Harga Mati
Menolak kapitalisme yang menindas reproduksi perempuan. Raperda wajib memuat sanksi bagi perusahaan yang melanggar hak cuti melahirkan 6 bulan (3 bulan upah penuh, 3 bulan 75%) sesuai UU KIA, serta mewajibkan penyediaan Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) dan ruang laktasi. Investasi anak adalah investasi bangsa, bukan beban. - Bongkar Sekat Pendidikan dan Industri
Pansus menuntut integrasi paksa jika perlu. Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK dan BLK tidak boleh hanya menjadi etalase. Perusahaan yang menikmati insentif daerah harus membuka diri untuk pemagangan dan perekrutan. Perusahaan tertutup dan anti-lokal layak mendapat sanksi pembekuan izin. - Tolak PHK Sepihak! Wujudkan Tata Kelola Krisis yang Berkeadilan
Di tengah efisiensi yang marak, Perda harus memuat klausul force majeure yang melindungi pesangon dan hak kesehatan pekerja. Pemerintah daerah harus berani membentuk Risk Sharing Fund dari optimalisasi CSR dan DBHCHT, bukan malah menyerahkan nasib buruh pada mekanisme pasar.
“Kami ingin menyampaikan pesan kepada seluruh pekerja di Probolinggo: MayDay ini adalah hari untuk berdiri tegak! Jangan gentar menghadapi intimidasi! Pansus berdiri di belakang kalian. Kami akan pastikan Raperda ini tidak berhenti sebagai kertas mati. Rakyat harus berdaulat atas kerjanya dalam kondisi apa pun, tanpa pengecualian. Itulah Marhaenisme sejati!” tutup Khairul anam dengan penuh semangat. (fiq)
