APERSI Minta Bupati dan Wakil Bupati Dukung Program 3 Juta Perumahan di Probolinggo

Probolinggo, Berdampak.net – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) meminta agar Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo yang baru saja dilantik memberikan dukungan penuh terhadap program pengadaan 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris APERSI Kabupaten Probolinggo, Abu Bakar Rohim, dalam wawancaranya pada Kamis, 20 Februari 2025.

APERSI merupakan organisasi yang terdiri dari perusahaan-perusahaan pengembang perumahan dan permukiman yang sebagian besar anggotanya berkomitmen untuk membangun rumah sederhana dan rumah sederhana tapak. Program pengadaan 3 juta rumah ini, menurut Abu Bakar, merupakan bagian dari Nawacita Presiden Prabowo Subianto yang harus didukung oleh semua pihak, termasuk pemerintah daerah.

Abu Bakar berharap agar dukungan tersebut tidak hanya sebatas ucapan, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang mempermudah akses untuk pembangunan perumahan. Ia menegaskan bahwa tanpa bantuan pemerintah daerah, program ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar, terutama dalam hal penyediaan lahan dan perizinan.

Lebih lanjut, Abu Bakar menjelaskan bahwa program 3 juta perumahan ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemukiman yang layak huni. Dengan adanya program ini, diharapkan bisa tercipta lingkungan yang lebih baik dan lebih sehat bagi warga Kabupaten Probolinggo.

Menurutnya, suksesnya program ini juga akan berdampak positif pada sektor ekonomi, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan industri terkait, seperti bahan bangunan dan sektor konstruksi. Oleh karena itu, dukungan pemerintah daerah sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Abu Bakar juga menyampaikan bahwa APERSI siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan program tersebut. Selain itu, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada APERSI, tetapi juga pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta.

Di akhir wawancara, Abu Bakar menegaskan komitmen APERSI untuk mendukung setiap langkah pemerintah dalam mewujudkan program 3 juta rumah, khususnya di Kabupaten Probolinggo. Ia berharap agar Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo memberikan dukungan penuh agar program ini dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat setempat. (pm)

Bupati-Wakil Baru Dilantik, Ketua Partai Gelora Berharap Ekonomi Probolinggo Semakin Berkembang

Probolinggo, Berdampak.net – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik gubenur dan wakil gubenur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota resmi di gelar di istana Jakarta, Kamis (20/02/25).

Berkait selesainya pelantikan tersebut, Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Abu Bakar Rohim menaruh harapan besar terhadap bupati dan wakil bupati Probolinggo yang baru di lantik untuk mengentaskan kemiskinan yang berada di kabupaten Probolinggo.

“Saya mempunyai harapan agar bupati dan wakil bupati untuk segera menyelesaikan persoalan ekonomi yang melanda masyarakat Probolinggo,” katanya.

Di ketahui kabupaten Probolinggo berada di urutan paling bawah setelah Sumenep, Situbondo dan beberapa daerah lainnya yang berada di tapal kuda. Hal itulah yang menjadi fokus pimpinan tertinggi partai Gelora di Kabupaten Probolinggo untuk segera dituntaskan.

“Kabupaten Probolinggo memiliki kekayaan sumber daya alam yang bisa di kelola dengan baik. Dengan pengelolaan yang ideal itu, nantinya akan membantu pemerintah kabupaten dapat mengentaskan kemiskinan yang tengah melanda masyarakatnya,” kata Abu Bakar Rohim saat diwawancarai oleh wartawan jatimupdates. Kamis (20/02/25).

Selain itu, pemuda yang sangat agamis ini juga menitipkan agar pemerintah daerah kabupaten Probolinggo bergerak cepat dalam memajukan pendidikan, ekonomi, sosial dan kesadaran politik bagi masyarakat Probolinggo.

“Sesuai dengan cita-cita dan semangat partai Gelora bahwa semangat untuk menghilangkan ketimpangan sosial, ekonomi dan pendidikan telah menjadi ruh perjuangan partai gelora,” imbuhnya.

Pergantian nahkoda baru di kabupaten Probolinggo, kita berharap kepedulian dan keadilan sosial harus benar-benar terwujudkan.

“Pemimpin baru tentunya membawa semangat baru. Partai gelora akan menjadi garda terdepan untuk mendukung pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya. (pm)

Cak Dayat Apresiasi SK Pendamping PKH dari Kemensos, Harap Honor Segera Dicairkan

Jakarta, Berdampak.net – Disela Kunjungannya ke Kementerian sosial RI, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo, Arief Hidayat yang lebih akrab di panggil Cak Dayat, mengapresiasi langkah Kementerian Sosial (Kemensos) yang telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) bagi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Ia berharap setelah keluarnya SK tersebut, pencairan honor bagi para pendamping dapat segera direalisasikan. Kamis (20/02/2025).

Menurut Cak Dayat, pendamping PKH memiliki peran penting dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan membantu keluarga penerima manfaat (KPM) dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, kejelasan status dan hak-hak mereka, termasuk honorarium, harus menjadi prioritas.

“Kami mengapresiasi langkah Kemensos yang telah menerbitkan SK Pendamping PKH. Namun, kami juga berharap honor mereka segera dicairkan, mengingat tugas mereka sangat krusial dalam mendampingi masyarakat penerima manfaat, sambil menunggu kepastian SK P3K tmn2” ujar Cak Dayat.

Ia juga menambahkan bahwa keterlambatan pencairan honor dapat berdampak pada kinerja pendamping di lapangan. Oleh karena itu, koordinasi antara Kemensos dan pemerintah daerah harus terus diperkuat agar administrasi pencairan honor berjalan lancar tanpa kendala.

Sementara itu, beberapa pendamping PKH di Kabupaten Probolinggo mengungkapkan harapan yang sama agar honor mereka segera diterima. “Kami tetap menjalankan tugas mendampingi KPM dengan maksimal, namun kami juga berharap hak kami bisa segera direalisasikan,” ujar salah satu pendamping.

Dengan adanya perhatian dari DPRD dan berbagai pihak terkait, diharapkan pencairan honor pendamping PKH dapat segera terealisasi, sehingga mereka dapat terus bekerja secara optimal dalam mendukung program sosial pemerintah. (fiq)