Zulfikar Arse Sadikin Hadiri Latihan Kader III HMI Jawa Timur, Tekankan Pentingnya Perkaderan

Surabaya, berdampak.net– Zulfikar Arse Sadikin turut hadir dalam Latihan Kader III (Advance Training) yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, ia berbagi ilmu dan pengalaman dengan kader-kader HMI dari seluruh Indonesia.

Zulfikar menegaskan pentingnya komitmen terhadap perkaderan sebagai kunci eksistensi HMI di berbagai zaman. Ia juga mengungkapkan bahwa selama ada waktu dan kesempatan, dirinya selalu berusaha hadir di forum-forum training HMI, baik yang diselenggarakan oleh cabang maupun badan koordinasi.

“Forum inilah yang membuat HMI sebagai organisasi kader terus eksis dan relevan. Saya yakin komitmen terhadap perkaderan ini ada dalam setiap diri kader dan alumni HMI,” ujarnya.

Latihan Kader III ini diikuti oleh peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan menjadi ajang penguatan kapasitas kepemimpinan serta pemahaman keislaman dan keindonesiaan bagi para kader HMI. Acara ini juga diharapkan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang berintegritas dan berkontribusi bagi masyarakat. (fjr)

Kadis PMD Kabupaten Probolinggo Jadi PJ Sekda Bondowoso, Ini Penjelasan Ugas

Probolinggo, Berdampak.net – Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto, memastikan bahwa Dr. Fathur Rozi tetap menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo, meski kini juga mengemban tugas sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso.

Menurut Ugas, penugasan Fathur Rozi sebagai Pj Sekda Bondowoso bersifat tambahan, sehingga jabatannya sebagai Kepala Dinas PMD tidak dilepas. Namun, untuk tugas-tugas harian, ia dapat mendelegasikan kewenangannya kepada bawahan di dinas tersebut.

“Ia tetap menjabat sebagai Kadis PMD di Probolinggo, hanya saja kesehariannya bisa mendelegasikan kewenangannya kepada bawahannya. Namun, untuk hal-hal penting seperti tanda tangan SPJ dan keputusan strategis tetap menjadi tanggung jawab Pak Rosi,” ujar Ugas, Senin (17/02/2025).

Ugas mencontohkan kepada Pj Sekda Pemkab Probolinggo Heri Sulistyanto, yang menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Probolinggo.

“Pak Heri tetap di BKPSDM, hanya saja tugas teknis kesehariannya banyak diwakilkan kepada sekretaris badan atau pejabat lain yang ditunjuk. Hal yang sama juga berlaku di PMD, di mana rapat-rapat dan tugas teknis bisa diwakilkan kepada sekretaris dinas atau kepala bidangnya,” jelas Ugas.
Dengan sistem ini, diharapkan roda pemerintahan di Kabupaten Probolinggo dan Bondowoso tetap berjalan lancar tanpa mengganggu tugas utama pejabat yang menerima amanah ganda.

Diketahui, Dr. Fathur Rozi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas PMD Kabupaten Probolinggo, resmi mengemban tugas baru sebagai Pj Sekda Bondowoso. Alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini akan dilantik pada Senin, 17 Februari 2025. (fiq)

Strategi Branding Potensi Daerah dalam Menunjang Kemajuan Ekonomi Kabupaten Probolinggo

Oleh : Rahman Ulum, S.Pd, MM. Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia HMI BADKO Jawa Timur

Berdampak.net – Kabupaten Probolinggo memiliki berbagai potensi unggulan yang dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan keberagaman sektor unggulan, mulai dari pariwisata, pertanian, nelayan hingga industri kreatif, strategi branding yang tepat menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya saing dan menarik investasi.

Kabupaten Probolinggo juga memiliki potensi yang luar biasa dimana dalam beberapa dekade ini Kabupaten Probolinggo selalu membuat gebrakan terbaru dalam dunia pariwisata dimana memanfaatkan Sumber Daya Alam yang ada, inilah beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk meningkatkan branding potensi daerah :

  1. Mengangkat Identitas Khas DaerahBranding yang kuat harus dimulai dengan penguatan identitas khas Kabupaten Probolinggo. Gunung Bromo sebagai destinasi wisata kelas dunia dapat menjadi ikon utama yang diperkuat dengan narasi budaya lokal, seperti seni tradisional dan kuliner khas. Selain itu, produk pertanian unggulan seperti mangga dan anggur juga dapat menjadi bagian dari identitas daerah yang dapat diperkenalkan lebih luas.
  2. Digitalisasi dan Promosi Berbasis TeknologiDi era digital, pemasaran berbasis teknologi menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan visibilitas potensi daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan media sosial, website resmi, serta platform e-commerce untuk mempromosikan produk lokal dan destinasi wisata. Pembuatan konten kreatif dalam bentuk video, artikel, dan infografis dapat menarik minat wisatawan dan investor.
  3. Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan KomunitasKeberhasilan branding daerah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari sektor swasta dan komunitas lokal. Sinergi dengan pelaku usaha, asosiasi pariwisata, serta komunitas kreatif akan menciptakan ekosistem yang lebih kuat dalam mengembangkan produk dan layanan unggulan Kabupaten Probolinggo.
  4. Event dan Festival sebagai Daya Tarik WisataMengadakan event tahunan yang menampilkan kekayaan budaya dan produk lokal dapat menjadi strategi jitu dalam memperkenalkan Kabupaten Probolinggo ke tingkat nasional maupun internasional. Festival budaya, pameran produk unggulan, serta kompetisi kreatif dapat menarik wisatawan serta membuka peluang pasar bagi produk-produk lokal.
  5. Peningkatan Infrastruktur dan Pelayanan PublikStrategi branding harus didukung oleh infrastruktur yang memadai, termasuk akses transportasi yang baik, fasilitas wisata yang nyaman, serta layanan publik yang profesional. Dengan begitu, wisatawan dan investor akan semakin percaya untuk datang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan strategi branding yang terarah dan berkelanjutan, Kabupaten Probolinggo dapat memperkuat daya saingnya dalam sektor ekonomi dan pariwisata. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha akan menjadi kunci dalam mewujudkan kemajuan ekonomi daerah yang lebih pesat dan berkelanjutan.

*** Judul, dan keseluruhan isi opini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis

Gelar LK III, Badko HMI Jatim Soroti Pemangkasan Anggaran di Sektor Pendidikan

Surabaya, Berdampak.net – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Timur gelar advance training (LK III), tingkat nasional, Jum’at (14/02) di gedung BPSDM Surabaya. Kegiatan digelar untuk menuntaskan tugas dan tanggungjawab pengurus HMI tingkat provinsi.

Turut hadir sejumlah pejabat tinggi tingkat nasional dan provinsi. Diantaranya Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), dr Mohammad Taufik, Kasubditsosbud Intelkam Polda Jatim, AKBP Haryono, Asisten III Sekda Pemprov Jatim, Benny Sampirwanto Mewakili PJ Gubernur Jatim, Kepala Kesbangpol Edy Supriyanto. Kepala BPSDM Jatim, Ramliyanto, Presidium KAHMI Jatim.

Yusfan menyebut, HMI sepanjang sejarah menjadi bagian pengisi kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, hal tersebut sudah tertanam sejak HMI lahir. Mulai dari fase perjuangan, pembangunan hingga saat ini.

Menurut Yusfan, kader HMI harus peka terhadap perkembangan zaman. Menurutnya, jika hal itu tidak tercapai, maka akan sulit adaptasinya untuk meraih Indonesia emas 2045.

“Kalau kader HMI tidak peka terhadap perkembangan zaman, maka akan sulit untuk mencapai Indonesia emas 2045,” terangnya saat memberi sambutan.

Lebih lanjut, pada momentum itu Yusfan juga meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Terutama dalam hal pendidikan, lanjut dia.

Menurutnya, jika hal itu tidak dipertimbangkan dengan baik, dikhawatirkan akan menjadi penyebab lambatnya kualitas pendidikan di Indonesia. Terutama beasiswa bagi mahasiswa yang tergolong tidak mampu.

“Saya meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali pemotongan anggaran itu. Terutama alokasi anggaran untu pendidikan. Sebab, kita semua, para aktivis juga berangkat dari keluarga tidak mampu,” lanjutnya.

Oleh karena itu, lanjut Yusfan, kader HMI sebagai Mitra kritis dari pemerintah harus turut serta menyuarakan pemotongan anggaran tersebut. Sebab menurutnya, dampak dari pemotongan akan didasarkan di berbagai sektor. Terutama pendidikan.

“Kita sebagai mitra kritis, meminta agar pemerintah pusat mempertimbangkan kembali pemotongan tersebut,” pungkasnya. (fiq)

Gerakan Perkaderan HMI Berbasis Ekonomi Mikro sebagai Fondasi Kemandirian dan Pengaruh Politik

Berdampak.net – Dalam upaya memperkuat perkaderan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), perlu adanya gerakan yang tidak hanya berorientasi pada pembentukan intelektual, tetapi juga menanamkan jiwa kemandirian ekonomi di kalangan kader. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah pengembangan sektor ekonomi mikro melalui usaha produktif berbasis peternakan dan perikanan. Misalnya, Gerakan Kandang yang berfokus pada pengelolaan ternak kambing, domba, dan sapi, serta Gerakan Kolam yang mencakup budidaya ikan lele, gurami, hingga bisnis kolam pancing. Implementasi program ini tidak hanya memberikan pengalaman praktis dalam dunia wirausaha, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi kader HMI, sekaligus memperkuat kontribusi organisasi dalam pemberdayaan masyarakat.
Pembangunan ekonomi mikro berbasis usaha ini dapat menjadi katalisator dalam penguatan sektor riil yang berorientasi pada pemberdayaan sosial-ekonomi. Melalui pengelolaan usaha yang baik, akan tercipta ekosistem ekonomi yang menguntungkan, baik bagi kader maupun masyarakat sekitar. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, daya beli masyarakat pun turut terdorong, sehingga dampaknya tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga terhadap pembangunan ekonomi komunitas secara lebih luas. Selain itu, program ini berpotensi menjadi wadah bagi kader untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan dan manajerial, yang merupakan bekal penting dalam menjalankan peran sosial dan politik di masa depan.
Lebih jauh, keberadaan basis ekonomi yang kuat dalam suatu organisasi seperti HMI memiliki relevansi yang signifikan dalam konstelasi politik. Dalam realitas sosial, politik tidak dapat dipisahkan dari aspek ekonomi, karena kekuasaan sering kali membutuhkan dukungan sumber daya finansial untuk menjalankan berbagai agenda strategis. Dengan memiliki fondasi ekonomi yang kokoh, kader HMI tidak hanya menjadi aktor sosial yang kritis, tetapi juga memiliki daya tawar yang lebih tinggi dalam berbagai aspek pengambilan kebijakan. Basis ekonomi yang mapan akan memungkinkan organisasi untuk tetap independen dan tidak bergantung pada pihak luar, sehingga dapat menjaga idealisme dan visi perjuangan HMI secara lebih konsisten.
Selain memperkuat posisi kader dalam arena politik dan sosial, gerakan ekonomi mikro ini juga dapat meningkatkan keberlanjutan organisasi secara keseluruhan. Dengan adanya sumber pendapatan yang stabil, HMI dapat menjalankan berbagai program dan kegiatan tanpa harus bergantung pada donasi atau bantuan eksternal. Kemandirian finansial ini akan membuka peluang bagi kader untuk lebih fokus pada pengembangan kapasitas diri dan inovasi dalam berbagai bidang. Lebih dari itu, kader yang memiliki pengalaman dalam dunia usaha akan lebih siap menghadapi tantangan global dan memiliki daya saing yang lebih tinggi di era ekonomi digital saat ini.
Dengan demikian, pembangunan ekonomi berbasis usaha mikro dalam perkaderan HMI bukan hanya sekadar upaya pemberdayaan ekonomi, tetapi juga langkah strategis dalam menciptakan kader yang berdaya secara sosial, ekonomi, dan politik. Dengan memadukan antara intelektualitas, kemandirian ekonomi, dan peran strategis dalam masyarakat, HMI dapat menjadi organisasi yang lebih adaptif dan berpengaruh dalam membentuk perubahan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi antara perkaderan dan pemberdayaan ekonomi harus menjadi bagian integral dalam visi jangka panjang HMI sebagai organisasi yang berorientasi pada penguatan umat dan bangsa.
Gerakan ekonomi mikro dalam perkaderan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, sejatinya memiliki korelasi yang erat dengan tujuan utama organisasi, yakni mencetak insan akademis, pencipta, dan pengabdi yang bernafaskan Islam serta bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur dalam keridhaan Allah SWT. Dengan mengembangkan inisiatif seperti Gerakan Kandang (peternakan) dan Gerakan Kolam (perikanan dan bisnis kolam pancing), HMI tidak hanya membentuk kader yang memiliki kapasitas intelektual, tetapi juga kader yang mandiri secara ekonomi dan mampu berkontribusi secara langsung dalam pemberdayaan masyarakat.
Keterkaitan antara perkaderan berbasis ekonomi dan tujuan HMI terlihat dalam aspek akademis, penciptaan, dan pengabdian. Sebagai insan akademis, kader HMI tidak hanya dibekali dengan pemahaman teoritis mengenai ekonomi Islam, kebijakan pembangunan, dan keadilan sosial, tetapi juga mampu menerapkannya dalam bentuk usaha riil yang bermanfaat bagi umat. Sebagai pencipta, kader dituntut untuk tidak hanya menjadi pekerja atau pengikut, tetapi juga inovator dalam mengembangkan solusi ekonomi yang kreatif, misalnya dengan menciptakan model bisnis berbasis komunitas yang inklusif. Sementara itu, sebagai pengabdi, kader HMI dapat menjadikan aktivitas ekonominya sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, baik dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan sosial, maupun memperkuat ketahanan ekonomi umat.
Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa tantangan dan potensi pertentangan yang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah risiko pragmatisme ekonomi yang dapat menggeser orientasi kader dari idealisme perjuangan menuju kepentingan material semata. Jika tidak dikelola dengan baik, gerakan ekonomi ini dapat berubah menjadi ajang komersialisasi yang lebih mementingkan keuntungan pribadi dibandingkan dengan tujuan sosialnya. Selain itu, terdapat dilema antara independensi organisasi dengan keterlibatan ekonomi, di mana ketergantungan pada kapital dapat mempengaruhi arah perjuangan dan keputusan politik kader di masa depan. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan agar gerakan ekonomi ini tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam dan tidak melupakan esensi utama HMI sebagai gerakan intelektual dan sosial.
Di sisi lain, tantangan dalam membangun ekosistem ekonomi berbasis kaderisasi juga mencakup aspek kompetensi dan daya saing. Tidak semua kader memiliki keterampilan atau minat dalam bidang ekonomi, sehingga perlu ada mekanisme pelatihan dan pendampingan agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara optimal. Selain itu, dalam konteks politik, ada potensi kader yang sukses secara ekonomi kemudian terjebak dalam dinamika kekuasaan yang justru bertentangan dengan nilai-nilai perjuangan HMI. Oleh karena itu, kader HMI yang terlibat dalam gerakan ekonomi harus memiliki landasan moral dan etika yang kuat agar tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kesejahteraan umat.
Dengan demikian, perkaderan berbasis ekonomi dalam HMI harus dipandang sebagai instrumen strategis dalam mencapai tujuan organisasi, bukan sebagai tujuan akhir itu sendiri. Pembangunan ekonomi harus tetap berorientasi pada penciptaan keadilan sosial dan kemakmuran umat, sebagaimana dicita-citakan dalam visi HMI. Untuk memastikan hal ini, diperlukan mekanisme kontrol dan pengawasan yang ketat agar gerakan ini tetap berada dalam jalur perjuangan Islam yang berkeadilan. Jika diterapkan dengan prinsip yang benar, gerakan ini dapat menjadi solusi bagi problematika sosial-ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat posisi HMI sebagai organisasi yang berdaya dan berkontribusi nyata bagi bangsa dan umat.
**(tulisan dalam rangka Milad HMI ke 78) oleh AR
Wallahu a’lam bishawab

Muhadjir Effendy, Tokoh Pendidikan Malang yang Mendunia

Malang, berdampak.net – Universitas Negeri Malang (UM) mengukuhkan Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP., sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Sosiologi Pendidikan Luar Sekolah pada Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) dalam Sidang Terbuka Senat Akademik di Graha Cakrawala. Muhadjir, yang kini menjabat sebagai Penasihat Presiden bidang Haji, sebelumnya pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2016–2019) serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2019–2024). Kamis (13/02/2025).

Dedikasi untuk Pendidikan dan Sosial

Sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) selama tiga periode, Muhadjir membawa inovasi yang kemudian meluas saat ia menjadi Mendikbud. Ia menggagas Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), sistem zonasi pendidikan, serta mempercepat distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga 18,69 juta siswa. Revitalisasi pendidikan vokasi juga menjadi salah satu prioritasnya.

Di kancah internasional, Muhadjir menjabat sebagai Presiden Southeast Asian Ministers for Education Organization (SEAMEO) (2017-2019), serta mendorong berbagai kompetisi akademik nasional seperti Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan Festival Literasi Sekolah (FLS).

Sebagai Menko PMK, ia berperan dalam menurunkan angka stunting dari 30,8% (2018) menjadi 21,5% (2023). Program Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting yang melibatkan lebih dari 300.000 posyandu sukses mengukur 16 juta balita. Ia juga berkontribusi dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, yang naik dari 71,92 (2019) menjadi 74,39 (2023).

Atas jasanya, Muhadjir menerima berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Bintang Mahaputra Adipradana (2020) dan UNESCO-Hamdan bin Rashid Al-Maktoum Prize (2020).

Inspirasi bagi Generasi Muda

Pengukuhan Muhadjir mendapat apresiasi luas. Prof. Arief Rachman menyebutnya sebagai akademisi yang berkontribusi nyata bagi pendidikan dan sosial di Indonesia. “Beliau membuktikan bahwa akademisi bisa berperan aktif dalam pembangunan bangsa,” ujarnya.

Dengan pengukuhan ini, diharapkan Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP., terus menginspirasi dan berkontribusi bagi kemajuan pendidikan dan pembangunan nasional. (fjr)