Gerakan Perkaderan HMI Berbasis Ekonomi Mikro sebagai Fondasi Kemandirian dan Pengaruh Politik

Berdampak.net – Dalam upaya memperkuat perkaderan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), perlu adanya gerakan yang tidak hanya berorientasi pada pembentukan intelektual, tetapi juga menanamkan jiwa kemandirian ekonomi di kalangan kader. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah pengembangan sektor ekonomi mikro melalui usaha produktif berbasis peternakan dan perikanan. Misalnya, Gerakan Kandang yang berfokus pada pengelolaan ternak kambing, domba, dan sapi, serta Gerakan Kolam yang mencakup budidaya ikan lele, gurami, hingga bisnis kolam pancing. Implementasi program ini tidak hanya memberikan pengalaman praktis dalam dunia wirausaha, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi kader HMI, sekaligus memperkuat kontribusi organisasi dalam pemberdayaan masyarakat.
Pembangunan ekonomi mikro berbasis usaha ini dapat menjadi katalisator dalam penguatan sektor riil yang berorientasi pada pemberdayaan sosial-ekonomi. Melalui pengelolaan usaha yang baik, akan tercipta ekosistem ekonomi yang menguntungkan, baik bagi kader maupun masyarakat sekitar. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, daya beli masyarakat pun turut terdorong, sehingga dampaknya tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga terhadap pembangunan ekonomi komunitas secara lebih luas. Selain itu, program ini berpotensi menjadi wadah bagi kader untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan dan manajerial, yang merupakan bekal penting dalam menjalankan peran sosial dan politik di masa depan.
Lebih jauh, keberadaan basis ekonomi yang kuat dalam suatu organisasi seperti HMI memiliki relevansi yang signifikan dalam konstelasi politik. Dalam realitas sosial, politik tidak dapat dipisahkan dari aspek ekonomi, karena kekuasaan sering kali membutuhkan dukungan sumber daya finansial untuk menjalankan berbagai agenda strategis. Dengan memiliki fondasi ekonomi yang kokoh, kader HMI tidak hanya menjadi aktor sosial yang kritis, tetapi juga memiliki daya tawar yang lebih tinggi dalam berbagai aspek pengambilan kebijakan. Basis ekonomi yang mapan akan memungkinkan organisasi untuk tetap independen dan tidak bergantung pada pihak luar, sehingga dapat menjaga idealisme dan visi perjuangan HMI secara lebih konsisten.
Selain memperkuat posisi kader dalam arena politik dan sosial, gerakan ekonomi mikro ini juga dapat meningkatkan keberlanjutan organisasi secara keseluruhan. Dengan adanya sumber pendapatan yang stabil, HMI dapat menjalankan berbagai program dan kegiatan tanpa harus bergantung pada donasi atau bantuan eksternal. Kemandirian finansial ini akan membuka peluang bagi kader untuk lebih fokus pada pengembangan kapasitas diri dan inovasi dalam berbagai bidang. Lebih dari itu, kader yang memiliki pengalaman dalam dunia usaha akan lebih siap menghadapi tantangan global dan memiliki daya saing yang lebih tinggi di era ekonomi digital saat ini.
Dengan demikian, pembangunan ekonomi berbasis usaha mikro dalam perkaderan HMI bukan hanya sekadar upaya pemberdayaan ekonomi, tetapi juga langkah strategis dalam menciptakan kader yang berdaya secara sosial, ekonomi, dan politik. Dengan memadukan antara intelektualitas, kemandirian ekonomi, dan peran strategis dalam masyarakat, HMI dapat menjadi organisasi yang lebih adaptif dan berpengaruh dalam membentuk perubahan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi antara perkaderan dan pemberdayaan ekonomi harus menjadi bagian integral dalam visi jangka panjang HMI sebagai organisasi yang berorientasi pada penguatan umat dan bangsa.
Gerakan ekonomi mikro dalam perkaderan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, sejatinya memiliki korelasi yang erat dengan tujuan utama organisasi, yakni mencetak insan akademis, pencipta, dan pengabdi yang bernafaskan Islam serta bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur dalam keridhaan Allah SWT. Dengan mengembangkan inisiatif seperti Gerakan Kandang (peternakan) dan Gerakan Kolam (perikanan dan bisnis kolam pancing), HMI tidak hanya membentuk kader yang memiliki kapasitas intelektual, tetapi juga kader yang mandiri secara ekonomi dan mampu berkontribusi secara langsung dalam pemberdayaan masyarakat.
Keterkaitan antara perkaderan berbasis ekonomi dan tujuan HMI terlihat dalam aspek akademis, penciptaan, dan pengabdian. Sebagai insan akademis, kader HMI tidak hanya dibekali dengan pemahaman teoritis mengenai ekonomi Islam, kebijakan pembangunan, dan keadilan sosial, tetapi juga mampu menerapkannya dalam bentuk usaha riil yang bermanfaat bagi umat. Sebagai pencipta, kader dituntut untuk tidak hanya menjadi pekerja atau pengikut, tetapi juga inovator dalam mengembangkan solusi ekonomi yang kreatif, misalnya dengan menciptakan model bisnis berbasis komunitas yang inklusif. Sementara itu, sebagai pengabdi, kader HMI dapat menjadikan aktivitas ekonominya sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, baik dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan sosial, maupun memperkuat ketahanan ekonomi umat.
Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa tantangan dan potensi pertentangan yang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah risiko pragmatisme ekonomi yang dapat menggeser orientasi kader dari idealisme perjuangan menuju kepentingan material semata. Jika tidak dikelola dengan baik, gerakan ekonomi ini dapat berubah menjadi ajang komersialisasi yang lebih mementingkan keuntungan pribadi dibandingkan dengan tujuan sosialnya. Selain itu, terdapat dilema antara independensi organisasi dengan keterlibatan ekonomi, di mana ketergantungan pada kapital dapat mempengaruhi arah perjuangan dan keputusan politik kader di masa depan. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan agar gerakan ekonomi ini tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam dan tidak melupakan esensi utama HMI sebagai gerakan intelektual dan sosial.
Di sisi lain, tantangan dalam membangun ekosistem ekonomi berbasis kaderisasi juga mencakup aspek kompetensi dan daya saing. Tidak semua kader memiliki keterampilan atau minat dalam bidang ekonomi, sehingga perlu ada mekanisme pelatihan dan pendampingan agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara optimal. Selain itu, dalam konteks politik, ada potensi kader yang sukses secara ekonomi kemudian terjebak dalam dinamika kekuasaan yang justru bertentangan dengan nilai-nilai perjuangan HMI. Oleh karena itu, kader HMI yang terlibat dalam gerakan ekonomi harus memiliki landasan moral dan etika yang kuat agar tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kesejahteraan umat.
Dengan demikian, perkaderan berbasis ekonomi dalam HMI harus dipandang sebagai instrumen strategis dalam mencapai tujuan organisasi, bukan sebagai tujuan akhir itu sendiri. Pembangunan ekonomi harus tetap berorientasi pada penciptaan keadilan sosial dan kemakmuran umat, sebagaimana dicita-citakan dalam visi HMI. Untuk memastikan hal ini, diperlukan mekanisme kontrol dan pengawasan yang ketat agar gerakan ini tetap berada dalam jalur perjuangan Islam yang berkeadilan. Jika diterapkan dengan prinsip yang benar, gerakan ini dapat menjadi solusi bagi problematika sosial-ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat posisi HMI sebagai organisasi yang berdaya dan berkontribusi nyata bagi bangsa dan umat.
**(tulisan dalam rangka Milad HMI ke 78) oleh AR
Wallahu a’lam bishawab

Muhadjir Effendy, Tokoh Pendidikan Malang yang Mendunia

Malang, berdampak.net – Universitas Negeri Malang (UM) mengukuhkan Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP., sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Sosiologi Pendidikan Luar Sekolah pada Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) dalam Sidang Terbuka Senat Akademik di Graha Cakrawala. Muhadjir, yang kini menjabat sebagai Penasihat Presiden bidang Haji, sebelumnya pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2016–2019) serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2019–2024). Kamis (13/02/2025).

Dedikasi untuk Pendidikan dan Sosial

Sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) selama tiga periode, Muhadjir membawa inovasi yang kemudian meluas saat ia menjadi Mendikbud. Ia menggagas Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), sistem zonasi pendidikan, serta mempercepat distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga 18,69 juta siswa. Revitalisasi pendidikan vokasi juga menjadi salah satu prioritasnya.

Di kancah internasional, Muhadjir menjabat sebagai Presiden Southeast Asian Ministers for Education Organization (SEAMEO) (2017-2019), serta mendorong berbagai kompetisi akademik nasional seperti Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan Festival Literasi Sekolah (FLS).

Sebagai Menko PMK, ia berperan dalam menurunkan angka stunting dari 30,8% (2018) menjadi 21,5% (2023). Program Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting yang melibatkan lebih dari 300.000 posyandu sukses mengukur 16 juta balita. Ia juga berkontribusi dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, yang naik dari 71,92 (2019) menjadi 74,39 (2023).

Atas jasanya, Muhadjir menerima berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Bintang Mahaputra Adipradana (2020) dan UNESCO-Hamdan bin Rashid Al-Maktoum Prize (2020).

Inspirasi bagi Generasi Muda

Pengukuhan Muhadjir mendapat apresiasi luas. Prof. Arief Rachman menyebutnya sebagai akademisi yang berkontribusi nyata bagi pendidikan dan sosial di Indonesia. “Beliau membuktikan bahwa akademisi bisa berperan aktif dalam pembangunan bangsa,” ujarnya.

Dengan pengukuhan ini, diharapkan Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP., terus menginspirasi dan berkontribusi bagi kemajuan pendidikan dan pembangunan nasional. (fjr)

Kesempatan Emas! Kamar Kos Eksklusif dengan Fasilitas Lengkap, Lokasi Strategis Dekat PLTU Paiton

Ada kos-kosan yang sangat murah, bagus juga ideal utk siapapun. Dengan bangga mempersembahkan kesempatan langka untuk memiliki kamar kos eksklusif yang terletak di lokasi strategis, hanya beberapa menit dari PLTU Paiton. Dengan total 18 unit kamar kos yang masing-masing dilengkapi dengan kamar mandi dalam, AC, dapur mini, dan meteran listrik pribadi, ini adalah pilihan sempurna untuk investasi atau tempat tinggal yang nyaman.

Spesifikasi Properti:

Luas Tanah: 800 m²

Fasilitas lengkap: Kamar mandi dalam, AC, dapur mini, dan meteran listrik per kamar.

Fasilitas tambahan: Café, Meeting Room, Laundry, dan parkiran luas yang siap menampung kendaraan Anda.

Legalitas: Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah lengkap dan jelas.

Keunggulan Lokasi: Berada di dekat PLTU Paiton, properti ini sangat ideal bagi para pekerja maupun investor yang ingin memanfaatkan potensi sewa yang tinggi. Lokasi yang strategis menjadikan kamar kos ini mudah diakses dan sangat diminati.

Dengan harga yang kompetitif dan fasilitas yang memadai, properti ini adalah investasi yang sangat menguntungkan. Jangan lewatkan kesempatan untuk memiliki unit kamar kos dengan segala kemudahan dan keuntungan ini.

Segera hubungi kami untuk informasi lebih lanjut atau jadwalkan kunjungan ke lokasi untuk melihat langsung keunggulan properti ini. Promo terbatas!

Jika berminat segera hubungi Whatsapp +628113503002

JCC Minta Presiden Prabowo Gunakan Hak Prerogatifnya untuk Kembalikan Uang Korupsi, Penegak Hukum Harus Responsif

Jakarta, berdampak.net – Jhon Cane Center (JCC) sebagai lembaga non pemerintah, meminta kepada Presiden Prabowo Subianto, untuk segera menggunakan hak prerogatifnya soal pengembalian uang negara yang dikorupsi para pihak (koruptor), baik pejabat negara, oknum korporasi, dan individu lainnya, yang diketahui telah merugikan negara dan rakyat Indonesia.

Diketahui, hak prerogatif yang dimaksud adalah hak yang dimiliki oleh kepala negara atau presiden yang bersifat istimewa, mandiri, dan mutlak yang diberikan oleh konstitusi dalam lingkup kekuasaan pemerintahan.

Menurut Chairman Jhon Cane Center (JCC), Najib Salim Attamimi, dalam perundang-undangan (UUD 1945), ada beberapa hak prerogatif Presiden Indonesia, saat ini Presiden Prabowo Subianto diantaranya, ada hak mengangkat menteri, hak mengangkat Kapolri, Panglima TNI dengan persetujuan DPR, hak mengangkat duta besar, pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

“Dalam UUD 1945, hak prerogatif presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung serta memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR,” jelas Najib dalam siaran tertulisnya, Selasa (11/02/2025).

Saat ini, Presiden Prabowo, diharapkan untuk segera menggunakan hak prerogatifnya untuk memburu para pihak yang telah diketahui dan ditemukan datanya telah melakukan tindak pidana korupsi uang negara. Baik itu dilakukan oleh pejabat negara, mantan pejabat negara, oknum korporasi dan lainnya.

Dari beberapa kali pidato yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, di banyak pertemuan forum kenegaraan dan acara publik lainnya, Presiden Prabowo secara tegas dan lantang meminta kepada para koruptor untuk segera bertobat, insaf, sadar akan kekeliruannya dan bertekad akan memperbaiki diri, mengembalikan uang negara yang telah dikorupsi.

”Kami sangat mendukung langkah tegas Presiden Prabowo itu. Apa yang disampaikan Presiden Prabowo itu sudah menjadi perintah kepada pihak lembaga penegak hukum atau lembaga terkait yang menangani tindak pidana korupsi. Hal itu harus ditindak lanjuti dan dijalankan dengan tegas,” jelas Najib.

Najib berkeyakinan, apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu, tidak hanya omon-omon semata. Jelas sudah mengetahui oknum yang melakukan tindak pidana korupsi, mencuri uang negara dan kini uangnya disimpan di mana. “Presiden Prabowo jelas sudah mengetahuinya,” kata Najib.

Dari itu, penegak hukum, harus segera bertindak. Harus mematuhi apa yang diminta dan diperintahkan oleh Presiden Subianto. “Jika penegak hukum atau institusi terkait tak juga bertindak, Presiden Prabowo harus segera mengeluarkan hak prerogatifnya demi kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” tegas Najib, yang juga menjabat penggagas Mujadalah Kiai Kampung ini.

Kenapa harus segera mengeluarkan hak prerogatifnya? Karena melihat kondisi Indonesia saat ini, sangat membutuhkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, pertanian atau ketahanan pangan, ketahanan energi dan kebutuhan lainnya untuk kepentingan negara.

“Indonesia tidak boleh dikendalikan dan dikuasai oleh para koruptor. Tidak sedikit uang negara yang telah dikorupsi dan bahkan dicuri oleh oknum yang hanya mementingkan dirinya, keluarganya dan kelompoknya sendiri,” katanya.

Kasus korupsi beber Najib, sejak tahun 2004 hingga tahun 2024, yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai 1.629 kasus. Kasus pencucian uang sebanyak 64 kasus. Selama 10 tahun ini, kerugian negara dari kasus tindak pidana korupsi mencapai Rp 290 triliun.

”Hal itu data yang sudah diketahui publik dan sudah ditangani oleh penegak hukum. Yang belum diketahui jelas lebih besar dari itu. Karenanya, ketegasan Presiden Prabowo saat ini sangat dibutuhkan rakyat dalam hal tindak pidana korupsi dan menggunakan hak prerogatifnya untuk pengembalian uang negara yang dikorupsi para koruptor,” katanya.

Niat suci Presiden Prabowo itu, harus didukung semua pihak dalam hal memburu para koruptor untuk segera insaf dan mengembalikan yang dikorupsi pada negara. “Penegak hukum atau lembaga berwenang harus segera menjalankan harapan Presiden Prabowo tersebut,” harap Najib.

Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, Prof Dr Siti Zuhro, Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), secara tegas juga menyampaikan, bahwa apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, terkait korupsi, koruptor yang mencuri uang negara bukan sekali dua kali saja disampaikan.

“Pernyataan itu disampaikan sudah lama, hampir di setiap Pemilu yang diikutinya sejak mencalonkan diri menjadi calon Presiden dalam Pemilu 2014, 2019 dan 2024,” katanya, Selasa (11/2/2025), di Jakarta.

Menurut Siti Zuhro, Presiden Prabowo juga sempat menyatakan tentang kebocoran uang negara yang cukup serius waktu itu. Saking seriusnya, korupsi di Indonesia, bangsa ini didera bencana atau darurat korupsi.

“Karena itu, penegakan hukum, pemberantasan korupsi menjadi program utama Presiden Prabowo,” tegasnya.

Namun, beber Siti Zuhro, bagi Presiden Prabowo tak hanya pemberantasan yang digalakkan, tapi juga memintakan para koruptor untuk mengembalikan uang yang dikorupsinya kepada negara.

Karena, di Indonesia katanya, ketimpangan atau kesenjangan sosial ekonomi, jumlah kemiskinan dan pengangguran masih sangat signifikan. Hal itu yang membuat Presiden Prabowo menyerukan para koruptor untuk mengembalikan uang yang dicuri tersebut.

“Apa yang disampaikan Presiden Prabowo itu, tidak lain tidak bukan, dimaksudkan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan dan program penyejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut Siti Zuhro menegaskan, bahwa seruan Presiden Prabowo tersebut sangat serius dan menjadi peringatan keras bagi para koruptor untuk meresponsnya segera. Peringatan Presiden tersebut sangat eksplisit dan sarat dengan persuasi, menyadarkan dan meminta koruptor untuk segera insaf.

“Oleh karena itu, institusi-institusi penegak hukum, pemberantasan korupsi, seperti Polri, KPK, Jaksa Agung) dan pengawasan (BPKP dan BPK), harus fungsional dan melaksanakan seruan Presiden Prabowo secara tangkas dan profesional,” katanya.

Artinya, tegas peneliti senior BRIN ini, lembaga-lembaga pemberantasan dan pengawasan korupsi, terkait yang disebutkan Presiden Prabowo secara eksplisit tersebut, harus merespon secara cepat tanpa rasa bimbang dan ragu atas instruksi Presiden Prabowo tersebut.

“Jika tanpa ada tindakan-tindakan konkrit yang ditunjukkan oleh Polri, KPK, Jaksa Agung, BPKP, dan BPK, kepercayaan publik terhadap pemerintah Presiden Prabowo-Gibran bisa jadi akan menurun,” jelasnya.

Mengapa demikian? Karena Presiden Prabowo akan mempertaruhkan kepemimpinannya (leadership-nya), melalui solusi-solusi konkrit yang dilakukan institusi penegak hukum dan lembaga pengawasan. “Instruksi Presiden Prabowo itu harus segera dijalankan,” katanya. (fiq)

GASPPOL Usulkan Miniatur PLTU Paiton di Probolinggo Sebagai Wahana Outing Class

Probolinggo, Bedampak.net – Gerakan Aksi Sosial Peduli Pendidikan, Olahraga, dan Lingkungan Hidup (GASPPOL) mengusulkan pembangunan miniatur Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. (7/2/2025).

Ketua GASPPOL, Asa’ad, menegaskan bahwa keberadaan miniatur PLTU Paiton dapat menjadi wahana belajar bagi siswa-siswi di Kabupaten Probolinggo.

Selama ini, pelajar yang ingin mengetahui lebih dalam tentang PLTU harus mengikuti kegiatan outing class ke PLTU . Namun, pembelajaran tersebut sering kali tetap terbatas pada teori tanpa pengalaman langsung yang lebih interaktif.

“Setelah berkeliling, mereka masuk ke ruangan lagi. Di situ baru dapat penjelasan seputar PLTU. Jadi ya pada akhirnya (outing class) itu tetap teori, sama seperti di kelas,” ujar Asa’ad usai audiensi di kantor Disdikdaya.

Oleh karena itu, GASPPOL berharap dengan adanya miniatur PLTU Paiton, para siswa bisa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih menyeluruh.

Usulan pembangunan miniatur PLTU Paiton ini menjadi semakin relevan mengingat kebijakan Disdikdaya Kabupaten Probolinggo yang melarang kegiatan outing class ke luar daerah sejak awal Februari 2025.

Kepala Disdikdaya Kabupaten Probolinggo, Dwijoko Nurjayadi, menyatakan bahwa larangan tersebut tidak bersifat permanen, tetapi diberlakukan sementara sebagai langkah antisipasi terhadap cuaca ekstrem yang tengah melanda wilayah Jawa Timur.

“Larangan outing class ke luar daerah ini diberlakukan efektif sejak 1 Februari 2025,” kata Dwijoko.

Menariknya, GASPPOL menekankan bahwa pembangunan miniatur PLTU Paiton tidak harus bergantung pada anggaran pemerintah. Asa’ad yang juga merupakan mantan anggota DPRD menyatakan bahwa proyek ini dapat didanai melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan yang peduli terhadap dunia pendidikan dan lingkungan.

“Tentu tidak harus pakai anggaran pemerintah. Bisa pakai CSR (Corporate Social Responsibility/tanggung jawab sosial perusahaan),” ungkap Asa’ad.

Nantinya Dengan adanya miniatur PLTU Paiton, para siswa tetap bisa mendapatkan pengalaman belajar yang berharga meskipun tidak dapat melakukan kunjungan langsung ke lokasi PLTU sesungguhnya, tidak hanya memahami teori tentang energi listrik tetapi juga dapat melihat secara langsung bagaimana proses pembangkitan listrik berlangsung dalam skala mini.

Usulan GASPPOL ini tentu menjadi angin segar bagi dunia pendidikan di Probolinggo. Jika terealisasi, miniatur PLTU Paiton dapat menjadi langkah maju dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan wawasan siswa tentang sektor energi, sekaligus mendukung kebijakan pendidikan yang lebih inovatif dan adaptif terhadap situasi yang ada. (don)

Ditetapkan Sebagai Bupati Bondowoso Terpilih, ini Kata Ra Hamid

Bondowoso, Berdampak.net – K.H. Abd Hamid Wahid dan As’ad Yahya Syafi’i, pasangan yang dikenal sebagai Ra Hamid dan Ra As’ad, telah resmi ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih untuk Kabupaten Bondowoso dalam Pilkada 2024. Penetapan ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bondowoso.

Dalam acara tersebut, Ra Hamid menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang berkontribusi dalam kesuksesan pemilihan. Ia khususnya mengucapkan terima kasih kepada Pj Bupati yang telah memimpin dengan baik selama masa transisi. “Peran Forkopimda serta masyarakat sangat vital dalam menyukseskan Pilkada ini,” ujar Ra Hamid.

Ia juga mengapresiasi kerja KPU dan Bawaslu yang telah memastikan proses pemilihan berjalan dengan lancar.

Ra Hamid menekankan bahwa penetapan ini menandai akhir dari kontestasi Pilkada, namun sekaligus membuka babak baru dalam tanggung jawab pembangunan daerah karena seyogyanya Kontestasi adalah bagian substansi demokrasi untuk mengisi pembangunan. Ia mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu dalam memajukan Bondowoso.
“Saatnya kita berkolaborasi untuk membangun Bondowoso yang lebih baik,” tegasnya.

Ia juga meminta dukungan dan doa dari masyarakat agar dapat menjalankan amanah ini dengan baik, meskipun tantangan dari kebijakan pemerintah pusat tetap ada. Dengan optimisme, Ra Hamid berkomitmen untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Bondowoso. (rh)