Multi stake holder Dalam Operasi Bibir Sumbing di Probolinggo, Tingkatkan Kualitas Hidup Anak

Probolinggo, Berdampak.net – Wakil ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Probolinggo dan pemerintah kabupaten Probolinggo yang di wakili Assistant 1 Hary Kriswanto menunjukkan komitmennya dalam program visi kesehatan daerah berbasis “SAE” (Sinergi, Aksi, Efektif) dengan berkolaborasi dengan multinl stake holder melakukan bakti sosial pada 12 anak balita di Probolinggo untuk menjalani operasi bibir dan celah langit-langit sumbing secara gratis di RS Rizani.

Program ini digagas oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo bersama K3S, PT Paiton Energy, PT POMI, Yayasan Surabaya CLP Center, dan RS Rizani. Tujuannya tak sekadar penanganan medis, tapi juga untuk meningkatkan kepercayaan diri anak-anak, mencegah stigma sosial, dan memberi mereka akses yang setara terhadap pendidikan serta masa depan yang lebih baik. Kegiatan ini adalah yang kedua kali dari setelah tahun sebelumnya bersamaan dengan hari kemerdekaan hal serupa juga sudah di laksanakan. (rh)

MKK Dukung Presiden Prabowo Berantas Budaya Korupsi di Indonesia

Jakarta, Berdampak.net – Mujadalah Kiai Kampung (MKK), secara tegas sangat mendukung langkah Presiden RI, Prabowo Subianto, yang secara lantang menegaskan, siap menghilangkan dan berantas budaya korupsi yang ada di Indonesia.

Tantangan apapun yang dihadapinya, tegas Prabowo, pihaknya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia.

“Saudara-saudara sekalian, Pemerintahan yang saya pimpin, bertekad, untuk berusaha menghilangkan budaya korupsi dari bumi Indonesia. Saya tahu, ini bukan pekerjaan ringan. Ini pekerjaan berat. Saya setiap hari diejek, tiap hari diancam, setiap hari macam-macam. Tapi saya tidak gentar. Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas, mati untuk bangsa dan rakyat saya,” tegas Presiden Prabowo Subianto, dengan suara lantang.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato memperingati Hari Buruh Internasional (May Day 2025), di Lapangan Monas Jakarta Pusat, Kamis 1 Mei 2025.

Menurut pendiri Mujadalah Kiai Kampung (MKK), Najib Salim Atamimi, bahwa pidato Presiden Prabowo Subianto itu adalah kabar baik untuk bangsa dan rakyat Indonesia.

“Ini komitmen yang luar biasa dari Presiden Prabowo. Budaya koruptif, memang harus segara dihilangkan, diberantas dari Indonesia,” kata Najib, Kamis 1 Mei 2025 dalam siaran tertulisnya.

Langkah dan niat suci Presiden Prabowo itu, harus didukung semua pihak, semua rakyat Indonesia, terutama lembaga penegak hukum, seperti lembaga KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri serta lembaga negara lainnya.

Jika lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi, tidak siap menjalankan komitmen dan perintah Presiden Prabowo, Mujadalah Kiai Kampung yang akan memimpin lembaga yang menangani pemberantasan korupsi itu.

“Seperti KPK, Kejaksaan Agung dan lembaga terkait lainnya,” tegas Najib.

Artinya kata Najib, Mujadalah Kiai Kampung, meminta KPK, Kejagung dan lembaga pemberantasan korupsi lainnya, untuk betul-betul serius menangani tindak pidana korupsi yang membahayakan bangsa Indonesia.

Regulasinya harus dibenahi, oknum pejabatnya harus betul-betul bekerja untuk bangsa dan rakyat. Jangan tebang pilih dan mudah disuap atau bermain-main dengan kasus korupsi.

“Uang negara yang dikorupsi para koruptor harus dikembalikan kepada negara yang nantinya semata-mata dipergunakan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” tegasnya.

Pemerintah dan rakyat Indonesia, harus memiliki kesadaran bersama-sama untuk menghilangkan budaya korupsi yang ada di Indonesia.

Begitu juga tegas Najib, komitmen partai politik (Parpol), sebagai organisasi politik di negeri ini, juga harus menjadi pelopor dalam memberantas budaya korupsi.

Pejabat negara yang terbukti korupsi, harus segara diganti. Jabatannya harus diganti pejabat yang bersih dari perilaku korupsi.

“Demikian juga ditubuh partai politik. Harus jadi teladan rakyat. Partai harus bersih dari perilaku korupsi,” tegasnya.

Karena untuk memperbaiki bangsa ini tambah Najib, tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan Presiden saja.

“Tapi, seluruh rakyat Indonesia juga memiliki kewajiban bagaimana negara Indonesia ini bermartabat di mata dunia, jadi negara maju dan sejahterah,” kata Najib. (fiq)

Yang Berbeda dari Peringatan Hari Buruh (May Day) 2025, Kompak Semangat Memperkuat Sinergi dan Kolaborasi

Probolinggo. Berdampak.net – Ada yang berbeda dari peringatan Hari Buruh (May Day) yang di lakukan oleh lintas stake holder baik dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) , Apindo dan dukungan beberapa perusahaan perusahaan di kabupaten Probolinggo dengan menggelar di menggelar acara di pendopo Prasaja Ngerti Wibawa, Kamis (1/5/2025).

Dengan membawa tema “Merajut Kebersamaan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional” Day Is Kolaborasi Day” acara ini di laksanakan sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan para pekerja dalam memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaan dan bentuk program nyata dari lintas sektor untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pengusaha , pemerintah dan serikat buruh.

Acara dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana, Komandan Kodim 0820 Probolinggo yang diwakili oleh Danramil Maron Kapten Cba Dandung, pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Probolinggo, para perusahaan dan para serikat pekerja di Kabupaten Probolinggo.

Dalam acara tersebur juga diserahkan tali asih kepada 6 (enam) orang perwakilan dari DPC serikat pekerja di Kabupaten Probolinggo yaitu 2 (dua) orang dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), 2 (dua) orang dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan 2 (dua) orang dari Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI).

Secara umum semua pihak sepaham bahwa Hubungan baik sebagai mitra sangat di perlukan antara perusahaan dan pekerja untuk saling bahu-membahu dalam memajukan perusahaan dan dalam lebih meluas nya bagaimana membantu pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para investor di Probolinggo sesuai dengan visi misi pemerintahan gus haris dan Ra Fahmi . (rh)

DPD Gelora Probolinggo Selektif Rekrut Kader, Ekonomi Jadi Arah Juang

Pasuruan, Berdampak.net — Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Gelora Jawa Timur menggelar konsolidasi internal pasca pelantikan kepengurusan di Syada Café and Resto, Surabaya, Kamis (01/05/2025). Acara ini dihadiri oleh seluruh ketua dan sekretaris DPD se-Jawa Timur sebagai bagian dari upaya penguatan struktur dan arah gerakan politik ke depan.

Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Probolinggo, Abu Bakar Rohim, turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama jajaran pengurus barunya. Dalam forum konsolidasi itu, ia menyampaikan berbagai langkah strategis yang akan ditempuh Partai Gelora di wilayahnya.

“Kami akan fokus pada pengembangan bidang ekonomi. Ke depan, arah gerak partai tidak hanya berkutat pada politik elektoral, tetapi juga membangun usaha dan memberdayakan masyarakat,” ujar Abu Bakar dengan penuh keyakinan.

Menurutnya, pembangunan ekonomi berbasis komunitas menjadi langkah nyata dalam mendekatkan partai kepada kebutuhan rakyat. Abu Bakar menyebut bahwa program-program pemberdayaan ekonomi akan disiapkan melalui kerja sama lintas sektor dan pelibatan kader partai.

Selain fokus ekonomi, Abu Bakar juga memperkenalkan struktur pengurus baru Partai Gelora Kabupaten Probolinggo kepada jajaran DPW. Ia menegaskan bahwa proses rekrutmen dilakukan secara selektif, terutama karena minat terhadap partai saat ini meningkat signifikan, khususnya dari kalangan laki-laki.

“Antusiasme dari kalangan laki-laki cukup tinggi. Ini membuat kami lebih hati-hati dan selektif dalam memilih kader, karena kami ingin membentuk struktur yang solid, loyal, dan punya kapasitas,” ungkapnya.

Namun demikian, Abu Bakar tidak menutup mata terhadap tantangan internal yang tengah dihadapi oleh DPD Gelora Kabupaten Probolinggo. Salah satu kendala yang ia soroti adalah minimnya figur potensial dari kalangan perempuan.

“Kami masih mengalami kesulitan dalam menjaring kader perempuan. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera kami cari solusinya,” jelasnya. Ia menyebut, ke depan akan ada program khusus untuk menjaring dan membina kader perempuan, termasuk melalui pelibatan komunitas perempuan muda dan ibu rumah tangga.

Dalam forum yang berlangsung hangat tersebut, Abu Bakar juga mendapat respon positif dari pengurus DPW atas inisiatif ekonomi yang dibawa. DPW menyatakan akan memberikan dukungan penuh terhadap gagasan yang membawa semangat kemandirian dan keberdayaan masyarakat.

Konsolidasi ini menjadi momentum penting bagi seluruh DPD untuk menyampaikan aspirasi, laporan program, serta menyamakan frekuensi perjuangan menuju Pemilu 2029. Termasuk untuk menyusun strategi rekrutmen dan kaderisasi yang berkelanjutan.

Ketua DPW Partai Gelora Jatim, Misbakhul Munir, sebelumnya menegaskan bahwa partai harus dibangun dengan rasa syukur, semangat besar, dan keberanian dalam mengambil tantangan. Ia mendorong seluruh DPD untuk terus membangun gagasan dan langkah nyata di tengah masyarakat.

Abu Bakar pun menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat struktur di daerah dan mencetak kader-kader baru yang tidak hanya loyal pada partai, tapi juga mampu membawa solusi nyata bagi masyarakat.

“InsyaAllah, Gelora di Kabupaten Probolinggo akan tumbuh sebagai kekuatan yang produktif dan relevan dengan kebutuhan rakyat,” pungkasnya.

Dengan konsolidasi yang solid dan arah gerakan yang jelas, Partai Gelora Kabupaten Probolinggo siap menatap masa depan dengan lebih optimis dan penuh dedikasi.

Passobis, Life Style atau Faktor Tekanan

Oleh: Mursalim Nohong

Rasanya jargon “Sidrap menyala abangku” pantas disematkan bagi kabupaten di Sulawesi Selatan ini.Pasalnya, hampir tiap hari ruang imajinasi publik disajikan informasi dan berita maraknya sindikat penipuan online yang dilakukan passobis.

Pada sisi lain, praktek “penyakit masyarakat” 4S tersebut seakan telah diterima oleh sebagian masyarakat sebagai sebuah gaya hidup (life style) kalangan generasi Z.

Kekuatan alias bargaining power pemegang saham dibalik itu semua tidak tergoyahkan bahkan seringkali menumbangkan otoritas dan legitimasi pemerintah setempat. Bahkan muncul adagium: “kalau ada pejabat (terutama aparat keamanan) yang berani menegur apalagi mengganggu praktik-praktik 4S dan derivasinya akan segera dipindahkan atau dinonjobkan,” menjadi sebuah kenyataan ditengah upaya pemerintah daerah melakukan pembenahan.

Di penghujung bulan ini, tepatnya kamis 24 April 2025 tim dari Kodam XIV/Hasanuddin menangkap 40 orang yang tergabung dalam sindikat penipuan online atau passobis di Kabupaten Sidrap. Para pelaku beraksi dengan modus mencatut nama pejabat Kodam Hasanuddin.

Peristiwa ini menjadi saksi paling tidak untuk tiga alasan. Pertama, praktik penipuan yang marak di masyarakat Sidrap dengan sebutan passobis memang betul ada bahkan telah terorganisir pada beberapa kelompok di mana masing-masing kelompok memiliki anggota kurang lebih 50 orang anak muda generasi Z yang seharusnya mengambil peran strategis di tahun 2045.

Kedua, keterlibatan pihak lain (dalam hal ini TNI) seolah menunjukkan kurang seriusnya aparat yang seharusnya bertanggungjawab dalam menganani peristiwa tersebut.

Ketiga, keberanian melakukan tindakan berulang seolah menunjukkan bahwa sanksi yang dikenakan kepada pelaku tidak cukup kuat memberikan efek jera pelaku.

Untuk memahami fenomena sosial seperti 4S, Wolfe dan Hermanson (2004) mengkonstruksi Fraud Diamond Theory yang dikembangkan dari teori sebelumnya yaitu Fraud Triangle Theory (Cressey, 1953).

Teori Fraud Diamond menambahkan satu elemen penting yaitu Capability (kemampuan) sehingga terdapat empat faktor utama yang mendorong seseorang melakukan kecurangan. Keempat faktor meliputi tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kapasitas.

Faktor pertama, tekanan merupakan motivasi atau dorongan seseorang untuk melakukan fraud dalam bentuk tekanan finansial seperti utang, gaya hidup mewah, kebutuhan mendesak. Tekanan pekerjaan seperti target yang terlalu tinggi, tuntutan kinerja, tekanan manajemen.

Tekanan pribadi yakni masalah keluarga, kebiasaan buruk (perjudian, kecanduan), gaya hidup berlebihan. Kesempatan sebagai faktor kedua adalah kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang dapat melakukan tindakan fraud.

Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya kesempatan antara lain lemahnya sistem pengendalian internal, tidak adanya atau lemahnya pengawasan, posisi atau jabatan seseorang yang memungkinkan untuk mengakses atau mengatur sumber daya organisasi.

Faktor ketiga, rasionalisasi adalah pembenaran atau justifikasi yang dibuat oleh pelaku untuk merasa bahwa tindakannya tidak salah atau dapat diterima secara moral misalnya merasa tidak dihargai secara adil oleh organisasi, meyakinkan diri bahwa tindakan tersebut hanya sementara dan akan segera dihentikan, menganggap tindakan fraud sebagai “pinjaman sementara” dan akan segera dikembalikan, dan merasa bahwa tindakan fraud dilakukan karena keadaan mendesak yang “terpaksa” dilakukan.

Terakhir, capability merupakan kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh pelaku untuk menjalankan tindakan fraud tersebut. Kemampuan tersebut mencakup posisi atau jabatan tinggi dalam organisasi, kemampuan memahami sistem organisasi secara mendalam, keterampilan teknis yang baik untuk menyembunyikan atau memanipulasi informasi, kepercayaan diri tinggi dan kemampuan untuk menekan atau memengaruhi orang lain dan kemampuan mengatasi stres atau ketakutan untuk tertangkap.

Sri Ulfa dkk tahun 2020 meneliti perilaku menyimpang khususnya terkait passobis terhadap 100 generasi Z di Kabupaten Sidrap yang telah terpapar. Sri Ulfa adalah seorang generasi Z asal Sidrap yang merasa terpanggil untuk memberikan masukan kepada pemangku kepentingan melalui jalur riset.

Hasil riset terhadap faktor tekanan menunjukkan bahwa generasi Z di Sidrap melakoni Passobis sebagai pekerjaan karena gaya hidup konsumtif Generasi Z (79%). Selain itu, tekanan eksternal berupa sulitnya mencari pekerjaan dan kondisi ekonomi tidak stabil masing-masing sebesar (49%).

Pengaruh faktor kesempatan ditunjukkan bahwa lemahnya pengawasan (83%) dan sikap permisif masyarakat Sidrap terhadap praktik sobis (84%) menciptakan rasa aman bagi pelaku untuk terus melakukan sobis.

Dalam pada itu, sebanyak 80% Generasi Z di Sidrap merasionalisasi bahwa sobis adalah pekerjaan karena menghasilkan pendapatan dan banyak orang melakukannya. Namun demikian, secara etis dan hukum Generasi Z Passobis tetap mengakui bahwa sobis salah secara moral (97%) dan ilegal (99%).

Faktor terakhir yang jika diintervensi sejak dini dapat menjadi tindakan mengeliminasi praktik sobis yakni kemampuan komunikasi yang baik (75%), penguasaan teknologi (73%) serta kemampuan berbicara dalam berbagai aksen bahasa (60%) menjadi faktor pendukung utama Generasi Z Sidrap melakukan sobis.

Temuan ini menunjukkan bahwa ada persoalan besar yang sedang dan akan tetap menjadi trend di masa yang akan datang sehingga menjadi pekerjaan rumah bersama bukan hanya oleh pemerintah daerah (kepala daerah melalui SKPD) tetapi juga masyarakat.

Secara proporsional pengawasan harus dilakukan mulai dari lingkungan keluarga kemudian masyarakat dengan tidak memberikan ruang bagi pelaku dalam melakukan praktik serupa. Untuk faktor tekanan dengan memberikan edukasi literasi keuangan digital dan dukungan kesehatan mental serta work-life balance.

Faktor opportunity melalui edukasi penguatan cybersecurity dan pembatasan akses data sensitif. Faktor rasionalisasi melalui kampanye anti-fraud digital yang interaktif dan pendidikan integritas digital via media sosial. Faktor kemampuan melalui penyaluran kemampuan digital ke aktivitas positif. ***

*Penulis Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unhas yang juga putra kelahiran Sidrap, Sulawesi Selatan.

Komisi IV DPRD Kawal Ketat Penyaluran Bantuan Kemiskinan Ekstrem di Probolinggo

Probolinggo, Berdampak.net — Langkah serius ditunjukkan Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo dalam mengawal penyaluran bantuan sosial untuk warga miskin ekstrem dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam kegiatan yang berlangsung 28–30 April 2025, sejumlah anggota Komisi IV turun langsung memastikan bahwa bantuan diterima utuh oleh masyarakat yang berhak.

Hadir dalam kegiatan ini Arief Hidayat, Umil Sulistyoningsih, Edi Cahyono, Intan Cahya, dan Gus Nawa, yang memantau jalannya proses administrasi sekaligus berdialog dengan para penerima manfaat.

“Kami di Komisi IV hadir bukan sekadar untuk melihat, tapi benar-benar memastikan bantuan ini sampai tanpa potongan dan diterima oleh mereka yang memang masuk kategori miskin ekstrem. Ini soal keadilan sosial, bukan sekadar distribusi angka,” ujar Dayat.

Penanganan kemiskinan ekstrem, lanjutnya, adalah prioritas utama. Ia menekankan bahwa kategori miskin ekstrem berbeda dengan sekadar keluarga miskin biasa — kelompok ini kerap hidup di bawah garis kelayakan dasar, sehingga butuh intervensi nyata dan tepat sasaran.

Selain apresiasi terhadap upaya Pemerintah Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Komisi IV juga menggarisbawahi pentingnya:

Penguatan basis data penerima manfaat berbasis by name by address;

Keterbukaan proses distribusi di semua tahapan;

Monitoring hasil pemberian bantuan, apakah benar mendorong perubahan kondisi penerima.

Komisi IV berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap seluruh program yang terkait dengan kesejahteraan sosial, dan memastikan bahwa intervensi pemerintah tidak hanya seremonial, tetapi membawa perubahan konkret bagi kehidupan masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Probolinggo. (fiq)