Ketua Bidang PTKP HMI Soroti Kegiatan Berbayar Himaprodi Ekonomi Yang Bersifat Wajib

Probolinggo, Berdampak.net – Kegiatan Himpunan Mahasiswa Program Studi (Himaprodi) Ekonomi Universitas Nurul Jadid yang bersifat wajib dan disertai kewajiban pembayaran biaya registrasi menuai sorotan dari Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan (PTKP) HMI Komisariat (P) Nuaiman.

Sorotan tersebut muncul setelah bidang PTKP menerima sejumlah laporan dan aspirasi dari mahasiswa Program Studi Ekonomi yang merasa keberatan dengan kebijakan kegiatan wajib berbayar tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kewajiban pembayaran tidak hanya berlaku pada kegiatan luring, tetapi juga pada kegiatan daring seperti webinar.

Moh. Nizar selaku Ketua Bidang PTKP menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip pendidikan yang seharusnya menjunjung nilai keadilan dan inklusivitas bagi seluruh mahasiswa.

“Pada dasarnya, kegiatan berbayar seharusnya hanya diberlakukan pada kegiatan yang bersifat pilihan dan sukarela.
Ketika kegiatan tersebut diwajibkan, hal ini berpotensi membebani mahasiswa dan mencederai prinsip pendidikan sebagai ruang pembinaan yang adil,” ujar Nizar.

Selain itu, Nizar juga menyinggung kebijakan Angka Kredit Mahasiswa (AKM) yang diterbitkan Fakultas Sosial Humaniora Universitas Nurul Jadid. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi membuka ruang bagi organisasi mahasiswa untuk membebankan biaya kepada mahasiswa demi pemenuhan poin AKM sebagai syarat akademik.

Dengan demikian, kebijakan tersebut berpotensi membuka celah penyalahgunaan apabila tidak disertai regulasi yang jelas terhadap organisasi mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan.

“Meskipun kegiatan wajib berbayar ini terjadi sebelum kebijakan AKM diterbitkan, keberadaan aturan tersebut dapat dijadikan pendukung untuk mewajibkan kegiatan berbayar kepada mahasiswa. Karena itu, perlu ada regulasi lanjutan yang mengatur pihak pelaksana kegiatan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Nizar menyampaikan bahwa ia telah menerima instruksi dari Ketua Umum untuk mengawal persoalan ini hingga ditemukan solusi terbaik. Ia juga meminta respons dari pihak – pihak terkait dan siap jika diperlukan ruang dialog nantinya.

“Ketua Umum juga telah memberikan instruksi kepada kami untuk terus mengawal dan melakuka pendampingan terhadap isu ini, kami meminta penjelasan secepatnya dari pihak Kaprodi maupun Hima dan siap jika diperlukan ruang dialog nanti,” Pungkasnya.