Pengukuhan FPRB 2026–2030, Pemkot Probolinggo Perkuat Kolaborasi untuk Kota Tangguh Bencana
Probolinggo, Berdampak.net – Pemerintah Kota Probolinggo resmi mengukuhkan kepengurusan baru Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Probolinggo masa bakti 2026–2030 di Gedung Puri Manggala Bhakti, Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, Rabu (20/5/2026). Pengukuhan tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin dan turut dihadiri Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari, Penjabat Deputi Pencegahan BNPB RI Pangarso Suryotomo, perwakilan BPBD Provinsi Jawa Timur, unsur akademisi, dunia usaha, media, hingga para pengurus FPRB.
Pengukuhan kepengurusan FPRB dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor 100.3.3.3/114/KEP/425.012/2026 tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Probolinggo periode 2026–2030. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Probolinggo Nurkholiq menjelaskan bahwa pembentukan FPRB merupakan upaya untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mitigasi.
Nurkholiq menilai keberadaan FPRB menjadi wadah kemitraan bagi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, hingga masyarakat. Melalui forum ini, sinergi diharapkan dapat membantu memperkuat program-program pengurangan risiko bencana secara bersama-sama agar kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat semakin meningkat.
Ketua FPRB Kota Probolinggo terpilih Sugeng Nufindarko menegaskan bahwa pengukuhan kepengurusan FPRB bukan hanya kegiatan seremonial semata, tetapi merupakan amanah kemanusiaan. Ia menyatakan bahwa menjadi pengurus FPRB berarti siap mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk melindungi masyarakat Probolinggo dari berbagai ancaman bencana, baik bencana alam maupun bencana nonalam.
Sugeng menyoroti bahwa Kota Probolinggo memiliki sejumlah potensi kerentanan bencana, di antaranya ancaman angin kencang, banjir, kebakaran permukiman, hingga dampak perubahan iklim. Karena itu, ia menekankan bahwa pembangunan kota harus dibarengi dengan penguatan ketangguhan masyarakat agar kota yang maju dan indah tetap aman serta siap menghadapi bencana.
Penjabat Deputi Pencegahan BNPB RI Pangarso Suryotomo mengapresiasi langkah Pemkot Probolinggo yang terus memperkuat kelembagaan pengurangan risiko bencana melalui FPRB. Ia berharap forum tersebut dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota yang tangguh terhadap bencana.
Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi salah satu prioritas penting pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa upaya mitigasi dinilai jauh lebih efektif dibandingkan penanganan pascabencana yang membutuhkan biaya besar. Aminuddin menyatakan kerugian akibat bencana bisa berkali-kali lipat dibandingkan biaya mitigasi, sehingga pengurangan risiko bencana harus menjadi perhatian bersama.
Dalam kesempatan tersebut, Aminuddin turut memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan Pemkot Probolinggo, mulai dari penambahan rumah pompa untuk menekan risiko banjir hingga penguatan early warning system yang terpusat di BPBD. Pemerintah juga terus melakukan pemantauan terhadap potensi bencana, termasuk terkait aktivitas Gunung Bromo. Ia menambahkan bahwa meskipun Kota Probolinggo relatif aman, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan.
Aminuddin juga menyampaikan bahwa seluruh kelurahan di Kota Probolinggo telah disiapkan menuju kelurahan tangguh bencana, lengkap dengan titik kumpul evakuasi yang perlu dipahami masyarakat. Ia menegaskan Pemkot berupaya serius dalam menyiapkan manajemen risiko bencana agar saat bencana terjadi, sistem penanganan sudah siap dan masyarakat tidak panik.
Dengan pengukuhan FPRB ini, diharapkan kolaborasi lintas sektor dapat semakin solid dalam menjalankan strategi pengurangan risiko bencana, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memperkuat ketangguhan Kota Probolinggo menghadapi berbagai ancaman bencana di masa mendatang. (rh)