Pengurus KWSB Gelora Kabupaten Probolinggo Ikuti Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan di Hotel Bromo Park

Probolinggo.Berdampak.Com – Pengurus inti Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KWSB) Kabupaten Probolinggo mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelora Indonesia Kabupaten Probolinggo di Hotel Bromo Park, Sabtu (25/7/2026).

Kegiatan ini diikuti sejumlah pengurus inti organisasi, di antaranya Ketua Abu Bakar Rohim, Wakil Ketua 1 Mohammad Nur Kholis Muslim, Wakil Ketua 2 Zainul Huda, Sekretaris Ponirin Mika, Bendahara Syukur Hadi Sutrisno, serta Iqnas Subki Adnan yang turut mendampingi jalannya acara.

Pemilihan Hotel Bromo Park sebagai lokasi dinilai strategis karena representatif untuk menampung seluruh peserta sekaligus mendukung kelancaran acara. Kegiatan ini digagas sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan dan konsolidasi organisasi di tingkat kabupaten.

Ketua KWSB Kabupaten Probolinggo, Abu Bakar Rohim, mengatakan pembekalan tersebut merupakan langkah penting untuk mempersiapkan pengurus menghadapi dinamika organisasi ke depan.

“Pembekalan ini penting bagi kita semua sebagai pengurus, agar memiliki pemahaman yang lebih matang dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan semacam ini perlu terus dilakukan secara berkala guna menjaga soliditas antarpengurus sekaligus memastikan program kerja berjalan sesuai arah kebijakan organisasi. Menurutnya, penguatan kapasitas pengurus menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun organisasi yang solid secara internal sekaligus mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pengurus KWSB dan DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Probolinggo dalam berbagai program yang telah maupun akan direncanakan.

Wakil Ketua 1 KWSB, Mohammad Nur Kholis Muslim, menilai kegiatan ini menjadi momentum yang tepat untuk mengevaluasi sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis bagi kepengurusan ke depan.

Senada, Wakil Ketua 2 Zainul Huda menyampaikan apresiasi kepada DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Probolinggo yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap kerja sama kedua pihak dapat terus berlanjut, tak hanya dalam bentuk kegiatan pembekalan, tetapi juga program pemberdayaan masyarakat lainnya.

Sekretaris KWSB, Ponirin Mika, menjelaskan bahwa kegiatan ini turut membahas sejumlah agenda administratif dan teknis organisasi guna menunjang tertib kelembagaan. Menurutnya, penataan administrasi yang baik menjadi kunci penting agar organisasi dapat berjalan secara profesional dan akuntabel.

Sementara itu, Bendahara KWSB Syukur Hadi Sutrisno menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan organisasi yang transparan sebagai bagian dari tata kelola yang baik. Ia menyebut aspek pengelolaan keuangan turut menjadi salah satu materi yang dibahas dalam kegiatan tersebut.

Iqnas Subki Adnan, yang turut mendampingi jalannya kegiatan, memberikan masukan terkait pelaksanaan program-program organisasi ke depan.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas di Hotel Bromo Park ini berjalan lancar dan diikuti dengan antusias oleh seluruh pengurus KWSB Kabupaten Probolinggo yang hadir. Seluruh pengurus berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan serta menjalin sinergi berkelanjutan bersama DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Probolinggo demi kemajuan organisasi ke depan.

Wali Kota Dorong Optimalisasi ZIS ASN, BAZNAS Perkuat Sinergi dengan Seluruh OPD

PROBOLINGGO, Berdampak.net – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Probolinggo terus memperkuat strategi penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Salah satunya melalui Rapat Koordinasi Optimalisasi Pengumpulan ZIS di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang digelar di Puri Manggala Bhakti, Jumat (24/7).

Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Probolinggo dr. H. Aminudin, Sp.Og.(K), M.Kes., Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, S.AP., M.M., Sekretaris Daerah Budi Wirawan, Ketua BAZNAS Kota Probolinggo Imanudin Abil Fida beserta jajaran pimpinan BAZNAS, yakni Ahmad Fais, Amanal Khoifin, Azam Fikri, dan Hery Wijayani, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sambutannya ketua Baznas Imanudin Abil Fida menyampaikan bahwa Rapat koordinasi menjadi bagian dari komitmen bersama Pemerintah Kota Probolinggo dan Baznas untuk mengoptimalkan potensi zakat, khususnya dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat, dan peningkatan kesejahteraan umat melalui pengelolaan zakat yang profesional dan akuntabel”, ujarnya.

Sementara itu Ketua Panitia Rakor sekaligus Wakil Ketua Baznas bidang administrasi dan SDM, Hery Wijayani, M.Si., menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi antara BAZNAS, Pemerintah Kota Probolinggo, dan seluruh OPD dalam meningkatkan penghimpunan ZIS.

“Potensi zakat ASN di Kota Probolinggo sangat besar. Karena itu diperlukan komitmen bersama agar Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap OPD dapat berjalan lebih optimal, sehingga penghimpunan ZIS terus meningkat dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, peserta juga membahas sejumlah langkah strategis, antara lain penguatan peran UPZ pada setiap OPD, peningkatan sosialisasi kewajiban zakat bagi ASN yang telah memenuhi nisab, pengembangan layanan pembayaran zakat secara digital, serta penguatan tata kelola dan pelaporan yang transparan serta akuntabel.

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo dr. H. Aminudin, Sp.Og.(K), M.Kes., menegaskan bahwa zakat memiliki dimensi ibadah sekaligus instrumen pembangunan sosial yang mampu mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Potensi zakat di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo sangat besar. Apabila seluruh ASN yang telah memenuhi nisab menunaikan zakat melalui BAZNAS, maka manfaatnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk memperkuat peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai ujung tombak penghimpunan ZIS di lingkungan kerja masing-masing. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan BAZNAS merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola zakat yang efektif, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Probolinggo dan BAZNAS berharap tumbuh komitmen bersama untuk meningkatkan kesadaran berzakat di kalangan ASN. Dengan penghimpunan ZIS yang semakin optimal, diharapkan berbagai program kemanusiaan, pemberdayaan ekonomi umat, dan pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih luas, sehingga mendukung terwujudnya Kota Probolinggo yang maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Gus Fawait Luncurkan Homecare, Warga Miskin Jadi Prioritas Layanan Kesehatan

JEMBER, Berdampak.net – Bupati Jember Muhammad Fawait (Gus Fawait) resmi meluncurkan Program Homecare di Puskesmas Sumberbaru, Jumat (24/7/2026). Peluncuran program ini dihadiri Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P., FISR, Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Ir. Iwan Sumule, anggota DPR RI Komisi VI dari Partai Gerindra, serta Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dr. Agung Mulyono.

Program Homecare menjadi inovasi Pemerintah Kabupaten Jember untuk menghadirkan layanan kesehatan langsung ke rumah warga, khususnya masyarakat miskin, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil berisiko tinggi, dan balita stunting yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan.

Gus Fawait menegaskan, pelayanan kesehatan harus mampu menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Karena itu, Pemkab Jember mengoperasikan 50 unit kendaraan Homecare yang ditempatkan di puskesmas, dengan memanfaatkan kendaraan dinas yang tersedia agar program dapat segera berjalan.

Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Jember. Menurutnya, Program Homecare merupakan inovasi yang berpihak kepada masyarakat sekaligus mendukung percepatan pengentasan kemiskinan melalui pelayanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau.

Ringkasan Buku, Higher Education and the Common Good, Karya Simon Marginson (2016)

Oleh rozy awang KAHMI Depok

Buku ini berangkat dari pertanyaan mendasar: apakah pendidikan tinggi hanya menghasilkan manfaat pribadi bagi mahasiswa dan lulusannya, ataukah juga menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat? Simon Marginson berpendapat bahwa selama beberapa dekade terakhir, kebijakan pendidikan tinggi di negara-negara Anglo-Amerika terlalu didominasi oleh teori modal manusia (human capital theory), logika pasar, dan kompetisi antarlembaga pendidikan. Akibatnya, kontribusi pendidikan tinggi terhadap kepentingan publik dan kebaikan bersama semakin terabaikan.
Marginson menunjukkan bahwa pendidikan tinggi sesungguhnya mempunyai tiga fungsi besar. Pertama, mengembangkan kemampuan manusia dan memungkinkan terjadinya mobilitas sosial. Kedua, menghasilkan pengetahuan melalui penelitian yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Ketiga, membangun solidaritas sosial melalui perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.

1. Pendidikan Tinggi dan Kebaikan Bersama
   Menurut Marginson, “common good” (kebaikan bersama) tidak sekadar berarti manfaat publik yang dinikmati banyak orang, tetapi juga menyangkut hubungan sosial yang dibangun atas dasar solidaritas, penghormatan terhadap kesetaraan manusia, dan partisipasi dalam kehidupan bersama. Pendidikan tinggi merupakan salah satu institusi yang mampu membangun hubungan tersebut.
   Kontribusi pendidikan tinggi terhadap kebaikan bersama diwujudkan dalam dua bentuk. Pertama, sebagai penghasil barang publik global melalui pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, dan jejaring internasional. Kedua, sebagai penghasil barang publik nasional melalui penguatan solidaritas sosial, peningkatan kualitas demokrasi, dan perluasan kesempatan pendidikan.
   2. Perkembangan Pendidikan Tinggi Dunia
   Marginson menunjukkan bahwa pendidikan tinggi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jumlah mahasiswa dunia meningkat dari sekitar 33 juta orang pada tahun 1970 menjadi lebih dari 207 juta orang pada tahun 2014. Pendidikan tinggi telah bergerak dari sistem yang bersifat elitis menuju sistem partisipasi tinggi (high participation systems).
   Peningkatan partisipasi ini tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga di negara-negara berkembang. Pendidikan tinggi menjadi semakin penting karena masyarakat modern semakin bergantung pada ilmu pengetahuan dan inovasi.
   Namun demikian, peningkatan jumlah mahasiswa tidak secara otomatis menghasilkan keadilan sosial. Dalam banyak kasus, perluasan akses pendidikan tinggi justru tetap mempertahankan bahkan memperkuat ketimpangan sosial apabila tidak diikuti dengan kebijakan yang berpihak pada pemerataan kesempatan.
   3. Tiga Tradisi Pendidikan Tinggi
   Marginson mengidentifikasi tiga akar sejarah pendidikan tinggi modern.
   Pertama, tradisi Tiongkok pada masa Dinasti Song yang mengembangkan sistem seleksi berdasarkan merit melalui ujian negara. Tradisi ini meletakkan dasar meritokrasi dalam pendidikan.
   Kedua, Revolusi Perancis yang melahirkan gagasan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan (liberty, equality, fraternity) yang kemudian mempengaruhi pandangan tentang pendidikan sebagai hak sosial dan instrumen keadilan sosial.
   Ketiga, tradisi Amerika Serikat yang mengembangkan pendidikan tinggi massal melalui Morrill Act, GI Bill, dan California Master Plan. Tradisi ini menggabungkan perluasan akses dengan kompetisi dan diferensiasi kelembagaan.
   Ketiga tradisi tersebut masih mempengaruhi sistem pendidikan tinggi dunia sampai sekarang.
   4. Kritik terhadap Human Capital Theory
   Salah satu kritik utama Marginson diarahkan kepada teori modal manusia. Menurut teori ini, pendidikan tinggi dipandang sebagai investasi individu untuk memperoleh keuntungan ekonomi berupa peningkatan pendapatan dan peluang kerja.
   Marginson tidak menolak manfaat ekonomi pendidikan tinggi, tetapi menolak pandangan yang menjadikannya sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pendidikan tinggi. Banyak manfaat pendidikan tinggi yang tidak dapat diukur secara ekonomi, misalnya:
   peningkatan kualitas demokrasi;
   pengembangan ilmu pengetahuan;
   penguatan masyarakat sipil;
   peningkatan solidaritas sosial;
   pengembangan kemampuan berpikir kritis;
   penguatan nilai-nilai kemanusiaan.
   Karena itu, pendidikan tinggi tidak boleh direduksi menjadi sekadar pabrik penghasil tenaga kerja.
   5. Kritik terhadap Pasarisasi Pendidikan Tinggi
   Marginson juga mengkritik kecenderungan menjadikan pendidikan tinggi sebagai pasar. Dalam paradigma ini, universitas dipandang sebagai perusahaan yang bersaing memperoleh mahasiswa, dana penelitian, dan posisi dalam pemeringkatan dunia.
   Akibatnya muncul beberapa persoalan:
   kompetisi yang berlebihan antarlembaga;
   meningkatnya stratifikasi dan ketimpangan antarkampus;
   meningkatnya biaya pendidikan;
   semakin dominannya orientasi ekonomi;
   terpinggirkannya misi sosial universitas.

Menurut Marginson, pendidikan tinggi memang dapat memiliki unsur pasar, tetapi secara hakiki tidak dapat dipahami sepenuhnya sebagai mekanisme pasar karena pendidikan merupakan proses sosial yang menghasilkan manfaat kolektif.
6. Kritik terhadap Pemeringkatan Universitas
Buku ini juga memberikan kritik yang cukup tajam terhadap sistem pemeringkatan universitas dunia. Pemeringkatan dianggap lebih menonjolkan kompetisi posisi (positional competition) dibandingkan kontribusi nyata universitas terhadap masyarakat.
Universitas kemudian berlomba-lomba mengejar indikator tertentu demi memperoleh posisi yang lebih tinggi dalam pemeringkatan. Kondisi ini dapat mengalihkan perhatian universitas dari fungsi utamanya sebagai institusi yang menghasilkan kebaikan bersama.
Marginson tidak menolak pemeringkatan, tetapi mengingatkan bahwa kualitas universitas tidak dapat direduksi menjadi angka-angka pemeringkatan semata.
7. Model Amerika dan Model Nordik
Marginson membandingkan dua model pendidikan tinggi yang berbeda.
Model Amerika lebih menekankan kompetisi, meritokrasi, dan kesempatan individual untuk mencapai posisi sosial yang lebih tinggi.
Sebaliknya, model Nordik (Finlandia, Swedia, Norwegia, Denmark, dan Islandia) lebih menekankan kesetaraan sosial, solidaritas, dan pendidikan tinggi sebagai barang publik.
Negara-negara Nordik menyediakan:
pendidikan tinggi tanpa biaya kuliah;
bantuan keuangan mahasiswa secara universal;
kesenjangan kualitas antarlembaga yang relatif kecil;
tingkat mobilitas sosial yang tinggi.
Marginson menilai bahwa model Nordik lebih berhasil dalam memadukan keunggulan akademik dengan keadilan sosial.
8. Implikasi bagi Masa Depan Pendidikan Tinggi
Marginson berpendapat bahwa pendidikan tinggi mempunyai potensi besar untuk:
memperkuat demokrasi;
mengurangi ketimpangan sosial;
membangun solidaritas sosial;
menghasilkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi dunia;
mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Namun hal tersebut hanya dapat diwujudkan apabila pendidikan tinggi tidak sepenuhnya tunduk pada logika pasar dan kompetisi.
Universitas perlu diposisikan kembali sebagai institusi publik yang bertugas menghasilkan manfaat bagi seluruh masyarakat.
Kesimpulan
Pesan utama buku ini adalah bahwa pendidikan tinggi merupakan institusi sosial yang menghasilkan kebaikan bersama (the common good). Keberhasilan universitas tidak boleh hanya diukur dari jumlah publikasi, besarnya pendapatan lulusan, ataupun posisi dalam pemeringkatan dunia, tetapi juga dari kemampuannya memperluas keadilan sosial, memperkuat solidaritas masyarakat, dan memberikan kontribusi bagi penyelesaian berbagai persoalan kemanusiaan.
Bagi Simon Marginson, pertanyaan terpenting bukanlah “berapa keuntungan ekonomi yang dihasilkan pendidikan tinggi?”, melainkan “masyarakat seperti apa yang ingin kita bangun melalui pendidikan tinggi?”. Di situlah letak makna pendidikan tinggi sebagai penghasil kebaikan bersama.

PPMPI Konsolidasikan Arah Pengembangan Prodi MPI Menuju Rekognisi Global

SITUBONDO, Berdampak.net – Perkumpulan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (PPMPI) Indonesia memperkuat konsolidasi nasional untuk mendorong Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) semakin adaptif, unggul dalam mutu akademik, dan berdaya saing menuju rekognisi global.

Komitmen tersebut menjadi semangat utama Temu Tahunan ke-13 PPMPI Indonesia yang berlangsung di Utama Raya Beach Hotel & Resort, Situbondo, Jawa Timur, 22–24 Juli 2026. Forum ini mempertemukan guru besar, pimpinan perguruan tinggi, pengelola program studi, dosen, dan akademisi MPI dari berbagai daerah untuk membangun kesamaan arah menghadapi transformasi pendidikan tinggi.

Mengangkat tema “Menavigasi MPI 5.0: Integrasi Kecerdasan Buatan, Kurikulum Berbasis Outcome-Based Education (OBE), dan Riset Berdampak Menuju Rekognisi Global,” forum ini menegaskan bahwa pengembangan Prodi MPI harus menyentuh transformasi teknologi, kurikulum, penjaminan mutu, riset berdampak, dan jejaring akademik.

Memperkuat Konsolidasi Nasional

Ketua PPMPI, Prof. Dr. Sri Rahmi, M.A., menempatkan Temu Tahunan sebagai momentum memperkuat komunikasi dan kolaborasi antarpengelola Prodi MPI. Tantangan yang dihadapi relatif sama: perkembangan teknologi, perubahan standar mutu, kebutuhan dunia kerja, kompleksitas kompetensi lulusan, hingga tuntutan riset yang memberikan manfaat nyata.

Dalam konteks tersebut, PPMPI menjadi ruang untuk mempertemukan pengalaman, sumber daya, dan praktik baik agar pengembangan program studi tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi tumbuh dan maju bersama.

Rangkaian kegiatan dikawal Ketua Tim Pengarah sekaligus Wakil Rektor III Universitas Nurul Jadid, Prof. Dr. KH. Hasan Baharun, M.Pd., bersama Ketua Panitia Dr. Abu Hasan Agus R., M.Pd.I., dan jajaran panitia Universitas Nurul Jadid.

AI, OBE, dan Transformasi MPI

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Prodi MPI. AI kini dimanfaatkan dalam pembelajaran, penelitian, analisis data, pelayanan akademik, hingga pengambilan keputusan kelembagaan.

Prodi MPI dituntut mempersiapkan lulusan yang mampu beradaptasi dengan ekosistem pendidikan berbasis teknologi. Namun, pemanfaatan AI harus tetap kritis, etis, dan bertanggung jawab. Dalam pendidikan Islam, teknologi harus berjalan bersama nilai, integritas akademik, kepemimpinan, dan dimensi kemanusiaan.

Transformasi juga menyentuh kurikulum melalui pendekatan Outcome-Based Education (OBE). Kurikulum tidak cukup menjadi kumpulan mata kuliah, tetapi harus memastikan lulusan memiliki kompetensi relevan dengan kebutuhan lembaga pendidikan, masyarakat, dunia profesional, dan perkembangan zaman.

Komitmen tersebut diperkuat melalui peluncuran Buku Kurikulum MPI Berbasis OBE sebagai salah satu referensi bersama bagi pengembangan kurikulum Prodi MPI.

Dari Publikasi Menuju Riset Berdampak

Riset berdampak menjadi pilar penting menuju rekognisi global. Orientasi penelitian perlu bergeser dari sekadar mengejar jumlah publikasi menuju riset yang memiliki relevansi dan kontribusi nyata.

Bidang MPI memiliki ruang riset luas, mulai kepemimpinan dan mutu pendidikan, tata kelola pesantren, transformasi digital, sumber daya manusia, pembiayaan, kurikulum, hingga perlindungan peserta didik.

Riset MPI diharapkan tidak hanya menghasilkan artikel ilmiah, tetapi juga melahirkan model, kebijakan, sistem, instrumen, rekomendasi, dan inovasi yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan persoalan nyata pendidikan.

Mutu dan Jejaring Menuju Rekognisi Global

Rekognisi global tidak dapat dibangun sendiri. Kolaborasi diperlukan dalam penelitian, publikasi, pengembangan kurikulum, pertukaran akademik, dan penguatan sumber daya manusia.

Karena itu, Temu Tahunan juga memfasilitasi penandatanganan kerja sama MoU/PKS antarperguruan tinggi dan Program Studi MPI. Semangat internasionalisasi sebelumnya diperkuat melalui The 8th Annual Conference on Islamic Educational Management (ACIEM) 2026, yang digelar secara daring pada 20 Juli 2026 sebagai bagian dari rangkaian Temu Tahunan.

Fondasi mutu turut diperkuat melalui Klinik Teknis Instrumen Akreditasi LAMDIK 3.0, penguatan kurikulum berbasis OBE dan riset berdampak, serta klinik pengelolaan jurnal internasional bereputasi dan nasional terakreditasi.

Temu Tahunan ke-13 PPMPI akhirnya menegaskan bahwa transformasi Prodi MPI membutuhkan pendekatan terpadu antara teknologi, kurikulum, mutu, riset, sumber daya manusia, dan jejaring kelembagaan.

Rekognisi global bukan sekadar simbol prestise, tetapi harus dibangun melalui mutu yang terjamin, kurikulum relevan, teknologi yang bertanggung jawab, riset berdampak, dan kolaborasi nyata.

Dari Situbondo, PPMPI menyatukan langkah: bergerak dari pertemuan menuju kolaborasi, dari jejaring menuju aksi bersama, dan dari keunggulan masing-masing program studi menuju kemajuan kolektif Manajemen Pendidikan Islam Indonesia di tingkat nasional dan global.

Pelantikan PWI Situbondo: Cak Item Ingatkan Ancaman Konten Kreator bagi Media

Situbondo, Berdampak.net – Kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Situbondo periode 2026–2029 resmi dilantik, Jumat (24/7/2026) malam. Pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri unsur Forkopimda, Kepala OJK, Wakil Ketua DPRD Situbondo, serta Ketua PWI Jawa Timur, Cak Item.

Ketua PWI Situbondo, Diana, M.Sos, menegaskan bahwa menjaga integritas dan profesionalisme menjadi komitmen utama kepengurusan baru. Menurutnya, setiap jurnalis harus tetap berpegang teguh pada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik dalam menyajikan informasi yang akurat dan mencerdaskan masyarakat.

Selain memperkuat kualitas jurnalistik, Diana juga menargetkan PWI menjadi mitra strategis berbagai pihak melalui kolaborasi yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Situbondo.

Dalam kesempatan itu, Ketua PWI Jawa Timur, Cak Item, mengingatkan tantangan besar yang dihadapi media di tengah pesatnya perkembangan media sosial dan konten kreator. Meski persaingan semakin ketat, ia menegaskan profesi jurnalis tetap memiliki peran penting sebagai penyampai informasi yang dapat dipercaya.

Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, turut mengapresiasi kepengurusan baru PWI. Ia berharap PWI mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, menghadirkan kritik yang membangun, informasi yang edukatif, serta berperan aktif dalam menangkal hoaks.

Pelantikan ditutup dengan penandatanganan berita acara dan foto bersama sebagai penanda dimulainya kepengurusan PWI Situbondo periode 2026–2029.