MUI Kabupaten Probolinggo Dukung Satpol PP Razia Miras

Probolinggo, Berdampak.net – Kasus pesta miras berujung maut di Desa Temenggungan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo menggugah banyak pihak. Satpol PP, misalnya yang bergerak cepat melakukan razia. MUI Kabupaten Probolinggo pun mengapresiasinya.

Terbaru, Satpol PP melakukan razia di salah satu penjual miras di Desa Suko, Kecamatan Maron, Rabu (28/5/2025). Ratusan botol miras berhasil diamankan dan dibawa ke markas Satpol PP Kabupaten Probolinggo di Kraksaan.

MUI Kabupaten Probolinggo melihat langsung ratusan botol berisi minuman haram itu. “Jumlahnya hampir 400 botol,” kata Sekretaris MUI Kabupaten Probolinggo, Haji Yasin yang hadir langsung di markas Satpol PP.

Haji Yasin menuturkan, langkah gencar Satpol PP itu merupakan tindak lanjut rapat dengar pendapat (RDP) lintas unsur di DPRD Kabupaten Probolinggo beberapa waktu lalu. RDP itu fokus bahas kasus miras di Desa Temenggungan.

Pasca RDP itu, lanjutnya, aparat penegak hukum seperti Satpol PP dan kepolisian langsung bergerak dengan menggelar razia di beberapa tempat penjual miras. “Razia kali ini di Maron. Beberapa waktu di Gending. Kami, MUI mengapresiasi langkah Satpol PP,” lanjutnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan Satpol PP merupakan bagian dari amar makruf nahi mungkar.

Selain langkah razia. Ia menyebut bahwa langkah amar makruf juga penting dilakukan oleh semua elemen masyarakat mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tenaga pendidik. “(Edukasi bahaya miras) melalui kegiatan keagamaan, sarwah, muslimatan,” jelasnya. (don)

Mengapa Memilih Partai Gelora? Karena Partai Ini Punya Visi Misi yang Jelas dan Relevan

Oleh: Ponirin Mika
Sekretaris DPD Partai Gelora Kabupaten Probolinggo

Di tengah dinamika politik nasional yang kerap membingungkan rakyat, hadirnya Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) menjadi angin segar bagi masyarakat yang mendambakan arah baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan sekadar partai baru, Partai Gelora hadir dengan visi besar, misi nyata, dan orientasi perubahan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

Partai Gelora memiliki visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan lima besar dunia. Ini bukan mimpi kosong, melainkan peta jalan yang dirancang dengan realistis dan penuh optimisme. Partai Gelora percaya bahwa Indonesia memiliki semua potensi untuk menjadi bangsa besar—sumber daya alam melimpah, demografi muda yang produktif, serta kekayaan budaya dan nilai luhur yang diwarisi dari para pendiri bangsa.

Partai Gelora tidak hadir untuk memperkuat polarisasi, tetapi untuk menyatukan. Partai ini menawarkan politik gagasan, bukan politik kebencian. Partai Gelora membangun narasi kolaborasi, bukan kompetisi destruktif. Misinya jelas: membangun kekuatan nasional yang berdaya saing global melalui penguatan ekonomi, pendidikan berkualitas, dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta responsif.

Di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Probolinggo, DPD Partai Gelora berkomitmen menjadi ruang bagi aspirasi masyarakat akar rumput. Partai Gelora tidak hanya aktif menjelang pemilu, tetapi terus hadir membina kader, mendengarkan suara warga, dan merumuskan solusi konkret terhadap persoalan daerah—dari pertanian, UMKM, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Memilih Partai Gelora berarti memilih masa depan yang terarah. Sebuah pilihan yang didasari pada rasionalitas, bukan sekadar loyalitas. Partai Gelora bukan hanya kendaraan politik, tetapi gerakan moral untuk membangun bangsa yang kuat, mandiri, dan bermartabat di mata dunia.

Mari kita gelorakan semangat perubahan.
Mari bersama Partai Gelora, mewujudkan Indonesia yang lebih hebat dan Probolinggo yang lebih bermartabat.

Kesiapan Desa Menyongsong Koperasi Merah Putih, Belajar dari Kegagalan KUD dan Warisan Bung Hatta.

Oleh: Andreas Araydia

Praktisi financial dan hukum dalam bidang kesehatan sekaligus wakil ketua bidang kesra Apindo Probolinggo

Wacana pendirian Koperasi Merah Putih kembali menyeruak sebagai harapan baru di tengah stagnasi ekonomi desa. Gagasan ini, yang dikaitkan dengan semangat kedaulatan ekonomi lokal dan semangat gotong royong, tampaknya lahir dari keinginan untuk mengembalikan koperasi pada akar idealismenya, yaitu sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat.
Namun sebelum melangkah terlalu jauh, kita perlu bertanya secara jujur, apakah desa hari ini benar-benar siap?
Ataukah kita hanya akan mengulangi kegagalan masa lalu, seperti yang terjadi pada Koperasi Unit Desa (KUD)?
Tapi kita tahu, mimpi besar saja tidak cukup.

Mari kita dalami kembali bagaimana KUD, yang pernah digadang-gadang sebagai ujung tombak ekonomi desa, justru menjadi contoh tragis dari idealisme yang dibajak oleh birokrasi dan kepentingan politik. Di banyak tempat, KUD tumbuh bukan dari kebutuhan riil masyarakat desa, melainkan dari program sentralistik yang miskin partisipasi. Alih-alih menjadi milik warga, KUD menjelma menjadi milik segelintir elite lokal, kehilangan semangat koperasi sejati yaitu dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. 😬

Pengelolaan yang tidak profesional, SDM yang belum siap dan paham Koprasi, intervensi politik, rendahnya literasi keuangan, dan budaya “asal jadi” menyebabkan sebagian besar KUD kolaps atau tinggal papan nama. Kegagalan ini bukan sekadar teknis, tapi mencerminkan ketidaksiapan ekosistem desa dalam mengelola badan usaha milik bersama ini. Itulah KUD yang pernah kita kenal. Dahulu saat saya masih berusia 14 tahun KUD adalah salah satu perusahaan besar yang berdiri megah di desa saya, bagaimana tidak hasil hasil pertanian, simpan pinjam sampai kepada distribusi hasil hasil bumi di tampung oleh KUD. Namun menjelang tahun 2000an dalam beberapa kasus, dijalankan lebih sebagai alat politik daripada alat ekonomi rakyat.

Sekarang, dengan munculnya ide Koperasi Merah Putih, pertanyaannya sederhana tapi mendalam yaitu siapa yang akan menjalankan? Apakah masyarakat desa hari ini sudah cukup memahami nilai-nilai koperasi? Sudahkah para pemuda desa disiapkan untuk menjadi manajer yang transparan dan profesional? Apakah akan ada sistem pengawasan yang mencegah kesalahan lama terulang?

Bicara tentang koperasi, tidak bisa tidak, kita harus menyebut nama Bung Hatta. Ia bukan hanya Bapak Koperasi Indonesia secara gelar, tapi juga secara pemikiran. Baginya, koperasi adalah gerakan moral. Sebuah sistem yang lahir dari solidaritas, bukan dari subsidi. Sebuah alat perjuangan, bukan alat pencitraan.

Koperasi Merah Putih seharusnya berakar dari pemikiran itu. Ia bukan sekadar nama nasionalis, tapi konsep etis. Jika Bung Hatta hidup hari ini, mungkin beliau akan bertanya, “Apakah koperasi ini didirikan dengan semangat perjuangan atau hanya mengejar proyek?” Dan ini pertanyaan yang layak kita renungkan sebelum bicara soal pendanaan dan struktur.

Untuk menjawab “siapkah desa?”, kita harus mulai dari akar nya seperti, Edukasi koperasi di sekolah desa dan forum warga, Regenerasi kepemimpinan koperasi yang transparan, profesional, dan muda.
Membuat sistem digitalisasi pencatatan dan pelaporan koperasi, Kolaborasi antara koperasi, BUMDes, dan pelaku ekonomi lokal dan pendampingan berkelanjutan, bukan hanya pelatihan sekali jalan

Pendirian koperasi seharusnya seperti menanam pohon, harus ada tanah yang subur, benih yang baik, dan petani yang sabar. Tanpa itu semua, pohon itu akan layu sebelum berbuah.

Dalam konteks sekarang, di mana desa dihadapkan pada tantangan digitalisasi, perubahan iklim, dan urbanisasi, pertanyaan berikutnya muncul: bagaimana koperasi bisa tetap relevan? Di mana posisi koperasi di tengah dominasi pasar bebas dan platform digital yang masuk hingga pelosok desa dengan tanpa keterbatasan akses informasi.

Jika koperasi masih ingin menjadi tulang punggung ekonomi desa, maka harus berani beradaptasi. Belajar dari kegagalan KUD bukan berarti alergi terhadap koperasi, tetapi berarti membenahi dari akarnya. Menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat. Memastikan bahwa koperasi bukan hanya papan nama, tetapi benar-benar menjadi rumah bersama untuk tumbuh.

Ingat jangan hanya nama yang berganti

Apakah kita benar-benar siap?
Ataukah ini hanya repackaging dari model lama yang gagal?
UKoperasi Merah Putih bisa menjadi jalan keluar, tapi juga bisa menjadi jebakan baru jika tidak dibarengi dengan perubahan cara berpikir. Mari jangan hanya bermimpi tentang ekonomi kerakyatan, tapi mulai membangunnya dengan cerdas, sabar, dan berani belajar dari masa lalu.

Bila desa ingin bangkit, koperasi harus dimulai bukan dari papan nama di kantor, tapi dari kesadaran di hati warganya kumpulkan mereka yakinkan akan ekonomi koprasi desanya ajak mereka menjadi anggota.

**Segala bentuk judul dan isi opini merupakan tanggungjawab mutlak penulis