KPPD Situbondo Gandeng Puthut EA Perkuat Branding Daerah

Situbondo, Berdampak.net – Komunitas Pemuda Pelopor Demokrasi (KPPD) Situbondo mulai memacu langkah untuk mendorong transformasi sektor pariwisata daerah. Melalui diskusi strategis bertajuk bincang santai di Rosa De 5 pada Kamis (1/1/2025).

KPPD bersama tokoh literasi nasional sekaligus Kepala Suku Mojok, Puthut EA, membedah potensi besar garis pantai Situbondo yang selama ini dinilai belum tergarap secara maksimal.
​Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penggerak, di antaranya Ketua Badan Inovasi dan Percepatan Pembangunan Daerah (BIPPD) Situbondo Marlutfi Yoandinas, Ketua PA GMNI Situbondo Irham Kahfi Yuniansyah, serta Ketua Gerakan Situbondo Membaca (GSM) Imam Sofyan.
​Revitalisasi Memori Pasir Putih.

​Dalam diskusi tersebut, Puthut EA menyoroti Pantai Pasir Putih yang selama puluhan tahun telah menjadi ikon sekaligus “gerbang memori” bagi wisatawan yang melintasi jalur pantura menuju Bali.

Menurutnya, kekuatan collective memory ini adalah aset yang tidak dimiliki semua daerah.

​”Banyak wisatawan singgah di Pasir Putih sebagai bagian dari ritual perjalanan atau sekadar nostalgia. Potensi geografis yang strategis ini harus dikembangkan lebih jauh, misalnya dengan menghadirkan wisata selam (diving) seperti yang sukses dilakukan di Bangsring, Banyuwangi,” ungkap Puthut.

​Penguatan Narasi dan Kolaborasi Pemuda
​Wakil Ketua KPPD Situbondo, Ahmad Zainul Khofi, merespons positif gagasan tersebut. Ia menekankan bahwa pembangunan wisata bahari tidak boleh hanya terpaku pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kekuatan narasi yang dibangun oleh para pemuda dan pegiat literasi.

​”Pengembangan wisata adalah kerja kolaboratif. Kami dari unsur pemuda siap bergerak memperkuat narasi publik. Potensi indah Situbondo harus diceritakan dengan cara yang menarik agar mampu memikat wisatawan secara lebih luas,” ujar sosok yang akrab disapa Khofi tersebut.

​Komitmen Pemerintah Daerah
​Senada dengan Khofi, Ketua BIPPD Situbondo, Marlutfi Yoandinas, mengonfirmasi bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo tengah memprioritaskan pengembangan wisata bahari pada tahun ini, dengan fokus utama di kawasan Pantai Sijile.
​Marlutfi menegaskan bahwa keterlibatan komunitas seperti Gerakan Situbondo Membaca (GSM) sangat krusial sebagai medium promosi kreatif.

“Pemerintah butuh dukungan pemuda untuk menyuarakan potensi kita. Dengan narasi yang kuat, pengembangan wisata bahari diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat Situbondo,” pungkasnya

Pimpin Apel Pagi, Gus Imdad Robbani Tekankan Pentingnya Disiplin Organisasi

Probolinggo- Jajaran pengurus Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo melaksanakan apel pagi rutin yang bertempat di halaman utama pesantren pada Sabtu (03/01/2026). Kegiatan ini menjadi ajang penguatan visi bagi seluruh pengurus dalam menjalankan roda organisasi pesantren.

Bertindak sebagai Pembina Apel, Wakil Kepala Pesantren Gus Imdad Robbani, menyampaikan bahwa agenda apel pagi bukan sekadar acara seremonial. Menurutnya, ini adalah upaya berkelanjutan untuk membentuk karakter disiplin bagi setiap pengabdi.

“Disiplin bukan hanya urusan personal atau diri kita sendiri, tetapi harus berdampak luas kepada pendisiplinan orang lain. Sebagai pengabdi di pondok dalam mengasuh santri, niatkanlah setiap langkah untuk I’laai Kalimatillah,” ujar Gus Imdad dalam amanatnya.

Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa nilai-nilai dasar seperti Pancasila, Panca Kesadaran, dan Trilogi Santri tidak boleh hanya berhenti pada lisan.

“Semua itu tidak hanya sekadar dibaca, tapi harus benar-benar dijiwai dan dilaksanakan. Inti dari semua itu adalah kesadaran beragama, karena kesadaran lainnya harus dijiwai oleh nilai agama tersebut,” tambahnya.

Gus Imdad menutup amanatnya dengan menegaskan bahwa kunci utama mewujudkan kesadaran kolektif adalah dengan kemampuan setiap pengurus untuk berdisiplin dalam sistem organisasi.

Dalam kegiatan tersebut, petugas pembaca teks Pancasila adalah Abdul Manaf Firdaus, sementara teks Panca Kesadaran dan Trilogi Santri dibacakan oleh Saddam Husein. Apel berlangsung dengan penuh khidmat dan diikuti secara tertib oleh seluruh jajaran pengurus.

Hal yang sama disampaikan oleh H. Thohirudin bahwa apel pagi ini dilaksanakan untuk meningkatkan kedisiplinan pengurus.

“Apel dilksanakan setiap bulan untuk meningkatkan kedisiplinan dan ruhul Khidmat,” ungkapnya.

Apresiasi Langkah Strategis Prabowo di Sektor Kelautan, Pengamat: Ada Trend Membaik

JAKARTA, Berdampak.net – Pengamat Kelautan, Darwis Ismail menyatakan apresiasi program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di sektor Kelautan karena menunjukkan trend yang membaik. Hal itu diungkapkannya saat dimintai tanggapannya terhadap perjalanan visi dan kebijakan pemerintah sejak pelantikan Presiden Oktober 2024.

Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) ini menilai kondisi yang membaik itu dapat terlihat dari sejumlah indikator perbaikan sektor Kelautan seperti peningkatan sektor kelautan dan perikanan terhadap PDB nasional.

Selain itu, lanjutnya, nilai ekspor hasil perikanan yang meningkat dan berkelanjutan. Terjadinya penurunan aktivitas penangkapan ikan illegal, naiknya pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan. Dan adanya peningkatan luas terumbu karang dan mangrove yang sehat.

“Meski begitu saya menggaris bawahi pernyataan bahwa sektor Kelautan semakin membaik ditangan dingin Presiden Prabowo bisa diartikan sebagai harapan dan optimisme, atau janji politik yang masih perlu dibuktikan dengan hasil nyata selama masa pemerintahannya nanti,” papar Darwis saat dihubungi Jumat (2/1/2026) di Jakarta.

Menurut dia, kebijakan dan program yang efektif, implementasi yang konsisten, serta pengawasan yang ketat akan menjadi kunci untuk benar-benar merealisasikan perbaikan sektor Kelautan Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif.

“Masyarakat dan pengamat akan menantikan bukti dan capaian konkret dalam beberapa tahun ke depan,’ ujarnya.

Oleh karena itu, Ketua Ikatan Sarjana Kelautan (ISLA) Universitas Hasanuddin (Unhas) ini mengingatkan semua pihak agar kembali ke laut untuk menggali potensi laut kita yang masih sangat kaya sebagai sumber pangan laut dan sumber daya alam yang belum banyak kita manfaatkan untuk kemakmuran bangsa ini.

Dari laut, tambahnya, pangan protein kita akan mencerdaskan anak-anak kita dan membawa sumber daya manusia (SDM) kita jauh lebih terdepan menghadapi persaingan dengan negara negara lainnya.

“Tahun ini (2026,red) semoga menjadi awal lompatan sektor Kelautan menjadi sektor andalan dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah sehingga sektor Kelautan menjadi sektor andalan ke depannya,” kata Darwis.

Apresiasi yang diberikan Darwis, tak terlepas dari beberapa konteks dan fakta yang dapat membantu menganalisis pernyataan tersebut yang mengacu pada visi dan komitmen yang dicanangkan.

Pertama, poros maritim dunia. Dimana Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyatakan komitmennya untuk melanjutkan dan menguatkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Ini adalah cita-cita besar yang dicanangkan sejak pemerintahan sebelumnya.

Kedua, penegakan kedaulatan. Komitmen untuk menjaga kedaulatan dan keamanan di laut, termasuk penanganan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. Ketiga, pembangunan infrastruktur yang meliputi rencana pengembangan tol laut, pelabuhan, dan industri perikanan untuk meningkatkan konektivitas dan nilai ekonomi dari sektor kelautan.

Dan keempat, kesejahteraan nelayan. Dimana janji untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional melalui berbagai program bantuan dan pemberdayaan. Banyaknya pembangunan “desa nelayan” menjadi harapan baru.

/ /Tantangan Sektor Kelautan//

Pada bagian lain, Darwis memaparkan bahwa sektor kelautan Indonesia memiliki potensi sangat besar, namun juga menghadapi tantangan kompleks, seperti penangkapan ikan illegal dimana masih maraknya pencurian ikan oleh kapal asing.

Selain itu, degradasi ekosistem berupa kerusakan terumbu karang, mangrove, dan overfishing di beberapa wilayah tanah air. Lalu soal kesejahteraan nelayan, dimana masih banyak nelayan tradisional yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan akses terbatas pada teknologi dan pasar.

Selanjutnya, infrastruktur yang tidak merata. Hal ini nampak dari keterbatasan fasilitas cold storage, pelabuhan perikanan, dan transportasi laut yang memadai di berbagai daerah.

“Serta tata kelola dan koordinasi antar kementerian/lembaga dan penegakan hukum di lapangan yang perlu terus diperkuat,” pungkasnya. ***