Menelaah Politik Idealis dan Pragmatis

Oleh : Ponirin Mika

Ketua Lakpesdam MWCNU Paiton dan Anggota Community of Critical Sosial Research, Probolinggo

Sejarah panjang idealisme politik merujuk pada pemaknaan tentang manusia sebagai makhluk politik (zoon politicon) yang menjadi subjek penentu arah dan gerak zaman. Sejak era Yunani Kuno, Aristoteles (384-322 SM) telah menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang berpolitik. Aktualisasi ke-diri-annya hanya mungkin terwujud dalam ruang polis (kota), di mana di dalamnya manusia berinteraksi dengan sesamanya.

Berbicara politik selalu asyik dan terkadang menegangkan. Sebab, dalam dunia politik tidak ada yang abadi yang ada hanya “kepentingan”, begitu kata salah seorang teman pada saya. Ungkapan ini tidak salah dan tidak selamanya benar. Hal itu pula yang tak pernah henti diperdebatkan. Saya salah satu diantara segelintir orang yang mengatakan bahwa politik itu suci. Perjuangan dalam politik adalah untuk kemaslahatan dan kesejateran bangsa. Politik merupakan sarana yang disahkan dalam undang-undang di negara Indonesia. Maka siapapun orangnya yang akan berjuang untuk dapat berbuat legacy pada bangs aini harus melalui jalan politik.

Cita-cita luhur dalam politik itu ialah kemuliaan. Dimana kegiatan yang ada dalam politik berkait dengan pengambilan keputusan dalam kelompok, atau bentuk hubungan kekuasaan lainnya di antara individu. Tentu merupakan sebuah keniscayaan berada di negeri yang menjadikan partai politik sebagai tempat untuk dapat memperoleh kebijakan ini, maka setiap warga negara tidak diperkenakan serta merta melakukan kebijakan yang tak dibenarkan melalui undang-undang. Pertanyaannya adalah adakah cita-cita mulia itu kesuciannya terpelihara? Melihat carut-marutnya demokrasi yang ada saat ini, politik telah ternodai oleh tangan-tangan kotor yang mengatasnamakan rakyat. Maka bisa dibilang bahwa politik tidak lagi mampu menjaga keperawananya dari sentuhan-sentuhan para kapitalis. Dengan carut marutnya demokrasi yang terkebiri ini maka seyogyanya politik perlu dikemalaikan pada visi-misi awalnya.

Belum lagi kalau kita memahami politik di masyarakat kota dan desa. Kota adalah ruang realitas interaktif tempat manusia-manusia berkualitas saling bertukar manfaat antara satu sama lain. Mereka yang bermukim di dalamnya adalah subjek-subjek beradab (civilized) dan berbudaya yang dihasilkan dari penggunaan rasio. Dengan demikian, manusia yang berpolitik adalah sekaligus manusia yang membedakan dirinya dengan makhluk lain, seperti binatang. Rasio menjadi instrumen berpikir dan menganalisa tentang diri dan lingkungannya.
Rasionalitas itulah yang kemudian diagung-agungkan pada masa-masa berikutnya, bahkan menjadi pembeda dengan masa lalu. Penggunaan rasio digambarkan dalam mitologi Yunani sebagai kereta yang bertolak dari kegelapan malam yang diliputi mitos menuju terang siang. Mitos diibaratkan sebagai masa lalu yang diwarnai lakon-lakon yang “tidak terjelaskan” oleh pikiran manusia. Mitos dipandang menghambat lahirnya perubahan dan kemajuan; keduanya adalah fenomena yang “dapat dijelaskan” secara rasional.

Dalam konteks politik, rasionalitas juga dijadikan sebagai rujukan kebenaran. Hanya politik yang rasional yang dianggap mampu melahirkan kebaikan. Karena itu, rasionalitas politik mengandaikan manusia politik yang memiliki arah dan tujuan kemanusiaan. Di dalamnya, janji-janji kemajuan dan kesejahteraan diyakini akan terwujud.

Tapi, pada kenyataannya, rasionalitas politik justru tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan janji-janji tersebut. Semakin kelihatan rasional, anomali pun bermunculan. Politik sebagai seni untuk mengabadikan diri, justru lebih tampak sebagai seni yang melanggengkan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Manusia-manusia politik yang rasional menjadi goyah saat berhadapan dengan realita di luar dirinya. Rasionalitas politik hanya sebatas idealisme yang rapuh dihantam arus deras pragmatisme.

Realitas semacam ini telah menghantui perjalan politik di tanah air sehingga publik mengalami ketidapercayaannya. Para politisi perlu mengembalikan citra positif politik agar partisipasi masyarakat dengan kesadaran politiknya bukan karena keterpaksaan hanya karena mengharap uang semata. Politik idealis adalah cita-cita luhur. Jangan dimatikan oleh kepentingan sesaat yang “hanya” untuk memperkaya diri dan golongannya dengan dalih “politik kami untuk rakyat’ naudzubillah.