FKUB Kota Probolinggo Lakukan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) ke Sejumlah Gereja, Pasraman dan Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Sumber Naga

Probolinggo, 5 Oktober 2025, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) terhadap pelaksanaan pendidikan karakter keagamaan nonformal di sejumlah tempat ibadah pada 3–5 Oktober 2025. Kegiatan ini menyasar Gereja, Pasraman, dan Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Sumber Naga di wilayah Kota Probolinggo.

Kegiatan Monev ini dipimpin langsung oleh Ketua FKUB Kota Probolinggo, Dr. Ahmad Hudri, ST., MAP, yang mengomandani sejumlah tim pengurus FKUB yang terdiri dari 18 tim dimana setiap tim terdiri dari 2 (dua) orang untuk turun ke lapangan meninjau kegiatan pendidikan nonformal yang dilaksanakan di berbagai tempat ibadah. Setiap tim bertugas memantau secara langsung pelaksanaan Sekolah Minggu di Gereja, Pasraman, maupun Kelas Keagamaan Tri Dharma, yang menjadi bagian penting dari penguatan pendidikan karakter keagamaan bagi generasi muda lintas agama.

Dr. Ahmad Hudri menjelaskan bahwa pelaksanaan Monev ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Wali Kota (Perwali) Probolinggo Nomor 82 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal.
“Pendidikan karakter keagamaan melalui Sekolah Minggu di Gereja, Pasraman, maupun TITD merupakan bagian dari pembinaan moral dan spiritual anak-anak di masing-masing komunitas keagamaan. Karena itu, FKUB memastikan program ini berjalan baik dan transparan, termasuk dalam hal pemberian insentif bagi para guru nonformal,” terang Hudri.

Dalam Perwali tersebut dijelaskan bahwa:
Guru Minggu adalah seseorang yang mengajarkan pelajaran keagamaan Kristen dan Katolik di gereja, Guru Agama Buddha di Vihara, Guru Agama Hindu di Pasraman, dan Guru Agama Khonghucu di TITD atau Klenteng. Khusus untuk Budha dan Konghucu berpusat di TITD Sumber Naga atau Klenteng.

Para guru keagamaan nonformal tersebut berhak menerima insentif bulanan yang disalurkan melalui mekanisme hibah pemerintah kota. FKUB Kota Probolinggo berperan dalam penyaluran dan pembinaan, termasuk memastikan pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan Sekolah Minggu secara periodik.

Secara teknis, FKUB menyalurkan insentif setiap tiga bulan sekali, setelah menerima laporan kegiatan dari masing-masing guru keagamaan nonformal. Monev ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan keagamaan, termasuk sarana dan metode pembelajaran yang diterapkan di setiap tempat ibadah.

Melalui kegiatan ini, FKUB berharap sinergi antara pemerintah kota, FKUB, dan para tokoh lintas agama dapat semakin memperkuat kerukunan umat beragama di Kota Probolinggo. Pendidikan karakter keagamaan yang berjalan baik di setiap komunitas diyakini menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi yang berakhlak, toleran, dan cinta damai.

“FKUB tidak hanya berperan menjaga kerukunan, tetapi juga membina dan memastikan bahwa pendidikan keagamaan nonformal di tempat ibadah berjalan sesuai regulasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” harap Dr. Ahmad Hudri.

Kegiatan Monev ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pengurus tempat ibadah yang dikunjungi. Mereka menilai langkah FKUB sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap pembinaan keagamaan lintas umat, yang menjadi ciri khas kerukunan di Kota Probolinggo.

Gus Haris Lantik 130 Pejabat, Tandai Langkah Baru Birokrasi Probolinggo

Probolinggo, Berdampak.net– Langkah tegas diambil Bupati Probolinggo, Gus dr. Mohammad Haris atau akrab disapa Gus Haris, bersama Wakil Bupati Ra Fahmi AHZ. Keduanya merombak besar-besaran struktur birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan melantik 130 pejabat struktural, Senin (6/10/2025).

Mutasi perdana di era kepemimpinan Gus Haris dan Ra Fahmi ini menjadi sinyal kuat untuk mengakhiri “zona nyaman” dalam birokrasi. Pergantian dilakukan mulai dari camat, sekretaris dinas, hingga kepala bidang, demi meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dan pelayanan publik.

Dari total pejabat yang dilantik, 69 orang menduduki jabatan eselon III dan 61 orang eselon IV. Mereka kini menempati berbagai posisi strategis di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan wilayah kecamatan.

Dalam sambutannya, Bupati Gus Haris menegaskan bahwa rotasi jabatan ini bukan sekadar pergantian posisi, tetapi bagian dari strategi penyegaran birokrasi agar lebih profesional, solid, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Mutasi ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk memperkuat organisasi pemerintahan. Tidak ada tempat bagi mereka yang ingin terus berada di zona nyaman. Kita semua dituntut bekerja cepat, tepat, dan berintegritas demi masyarakat dan Probolinggo yang lebih sae,” tegasnya.

Acara pelantikan berlangsung khidmat di hadapan jajaran Forkopimda, para kepala OPD, serta keluarga pejabat yang dilantik.

Dengan adanya perombakan ini, diharapkan roda pemerintahan Kabupaten Probolinggo akan berjalan lebih dinamis, efektif, dan siap menghadapi tantangan pembangunan ke depan di bawah kepemimpinan Gus Haris dan Ra Fahmi. (fj)

Pengurus IKA UB Probolinggo Resmi Dilantik, Ini Komitmen Walikota

Probolinggo, Berdampak.net – Pengurus Ikatan Alumni Universitas Brawijaya Malang (IKA UB) Cabang Probolinggo, petiode 2023-2027 resmi dilantik, Sabtu (04/10/2025), bertempat di ruang Puri Manggala Bhakti Pemkot Probolinggo setempat, hadir dalam acara tersebut Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota dr. Aminuddin memberikan ucapan selamat dan mengapresiasi atas kegiatan ini dapat terlaksana di Kota Probolinggo, dengan semakin meningkatnya angka kunjungan di Kota Probolinggo sebagai transit. Hal ini tentu berdampak positif dalam meningkatkan pergerakan ekonomi masyarakat sekitar, baik di sektor pariwisata, akomodasi penginapan, transportasi maupun kunjungan terhadap sentra kuliner dan pusat oleh-oleh di Kota Probolinggo.

Walikota dr. Aminuddin yang didapuk sebagai Ketua Dewan Penasehat IKA UB, juga menyampaikan, pelantikan ini bukan sekadar seremoni semata, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen perjuangan dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Pihaknya juga merasa bangga, pasalnya sedikit banyaknya para pejabat di lingkungan Pemkot Probolinggo merupakan Alumni Brawijaya.

“Meskipun saya tidak penuh mengampuh di Brawijaya, tapi saya termasuk alumni juga, karna S3 Klinik saya sebagai konsultan ini saya ambil di Brawijaya,” ungkapnya.

Selain itu, dr. Aminuddin menegaskan komitmen kuat Pemkot Probolinggo untuk terus berkolaborasi dengan Institusi Pendidikan dalam mendukung berbagai program, baik di bidang pendidikan maupun peningkatan kualitas SDM, Pariwisata, maupun Perikanan serta pengembangan di sektor lainnya akan terus di dukung sebagai bentuk kolaborasi dalam kemajuan daerah maupun bangsa.

Ia berharap, dengan semangat sinergitas antara Pemkot Probolinggo bersama dengan institusi pendidikan diharapkan akan menghasilkan kerja sama yang produktif di berbagai sektor.
Pada kesempatan itu, juga diselenggarakan Seminar Nasional dengan mengangkat topik pembahasan

“Membangun Identitas Kota Probolinggo melalui Sinergitas Pariwisata, Perikanan dan Ekonomi Lokal” dengan menggandeng dua pembiacra yakni; Dekan Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan UB Malang Prof. Asep dan Ir. Purnomo Dirut PT. Matahari Sakti.

Sementara itu, Ketua IKA UB Cabang Probolinggo Tri Septa Agung, mengatakan kegiatan pelantikan pengurus IKA UB Cab. Probolinggo Masa Bhakti 2023-2027 itu juga mengundang segenap Alumni UB Malang dari berbagai angkatan dan civitas akademika.

“Terima kasih Pak Wali atas dukungannya yang istimewa ini, pada kesempatan kegiatan ini juga kami kemas dengan serius tapi santai pak. Sekaligus sebagai ajang silahturahmi agenda ini di ikuti oleh ratusan alumni mulai dari angkatan 80-an, 90-an hingga junior kami angkatan 2000-an turut hadir,” jelasnya. (fiq)

Pidato Prabowo di PBB: Diplomasi Cerdas Indonesia di Panggung Geopolitik Dunia

Oleh : Ponirin Mika

Ketua Lakpesdam MWCNU Paiton dan Anggota Community of Critical Social Research, Probolinggo.

PROBOLINGGO – Pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi sorotan luas komunitas internasional. Tidak sekadar seremonial kenegaraan, pidato tersebut menunjukkan bagaimana Indonesia—di bawah kepemimpinannya—siap memainkan peran strategis dalam percaturan geopolitik global. Dengan gaya tegas dan diplomatis, Prabowo menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang (balancing power) yang mendorong perdamaian, keadilan, dan kerja sama lintas bangsa.

Geopolitik sendiri merupakan strategi politik suatu negara dalam memanfaatkan kondisi geografis, kekuatan ekonomi, potensi militer, dan diplomasi untuk mempengaruhi dinamika global. Dalam konteks modern, geopolitik tidak lagi semata-mata soal kekuasaan wilayah atau kekuatan militer, melainkan juga kemampuan suatu negara membaca peta kekuatan dunia dan menempatkan diri secara strategis dalam sistem internasional yang semakin kompleks.

Pidato Prabowo di forum PBB mencerminkan pemahaman mendalam atas realitas tersebut. Ia menyampaikan pandangan tentang konflik yang melanda berbagai kawasan dunia—mulai dari perang Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, hingga isu Laut Cina Selatan—dan menekankan pentingnya solusi damai melalui dialog multilateral.

Prabowo juga menyoroti ancaman baru yang muncul di era globalisasi, seperti krisis pangan, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi. Menurutnya, tantangan-tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan secara unilateral, melainkan membutuhkan kolaborasi kolektif seluruh bangsa. Inilah bentuk pemikiran geopolitik modern: membaca ancaman global dan menawarkan solusi berbasis kerja sama.

Peran Indonesia sebagai negara non-blok dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif membuat posisi tersebut semakin strategis. Indonesia tidak berpihak pada kekuatan mana pun, tetapi justru menjadi jembatan dialog antarblok yang sering berseteru. Pidato Prabowo mempertegas tradisi diplomasi tersebut, yang telah menjadi ciri khas Indonesia sejak era Presiden Soekarno.

“Presiden Prabowo menunjukkan kematangan geopolitik dalam pidatonya. Ia tidak sekadar berbicara tentang kepentingan nasional, tetapi juga mengartikulasikan posisi Indonesia sebagai kekuatan moral global,” ujar Dr. Dino Patti Djalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI. Menurutnya, pidato tersebut menunjukkan bahwa Indonesia siap tampil sebagai penengah (mediator) di tengah polarisasi dunia.

Salah satu poin kuat dalam pidato Prabowo adalah penekanan pada pentingnya perdamaian. Ia mengutip prinsip dasar Pancasila dan Piagam PBB yang menolak kekerasan sebagai jalan penyelesaian konflik. “Tidak ada kemajuan tanpa perdamaian, dan tidak ada perdamaian tanpa keadilan,” tegasnya.

Dalam konteks ini, Indonesia menempatkan diri sebagai peace broker yang siap memfasilitasi negosiasi di wilayah-wilayah konflik. Pendekatan ini bukan hal baru, sebab Indonesia telah berperan aktif dalam misi perdamaian PBB, termasuk di Lebanon, Kongo, dan Sudan. Namun, pidato Prabowo memberi sinyal bahwa Indonesia akan meningkatkan skala dan intensitas peran tersebut.

Selain menekankan perdamaian, Prabowo juga mengangkat pentingnya keadilan ekonomi global. Ia mengkritik ketimpangan ekonomi antarnegara dan menyerukan reformasi lembaga-lembaga internasional agar lebih inklusif. Pandangan ini mencerminkan kesadaran geopolitik bahwa ketidakadilan ekonomi dapat memicu ketegangan dan konflik.

“Prabowo memahami bahwa geopolitik hari ini bukan hanya soal kekuatan militer, tapi juga distribusi sumber daya dan keadilan ekonomi,” kata Prof. Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional. Menurutnya, Indonesia dapat menjadi juru bicara bagi negara-negara berkembang dalam memperjuangkan tatanan ekonomi global yang lebih adil.

Pidato tersebut juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama Selatan-Selatan, yakni solidaritas negara-negara berkembang dalam menghadapi dominasi kekuatan besar. Indonesia, dengan pengaruhnya di ASEAN dan G20, berpotensi menjadi motor penggerak kerja sama ini.

Tidak hanya itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya digitalisasi dan inovasi teknologi dalam membentuk tatanan dunia baru. Ia mendorong kolaborasi dalam bidang riset dan keamanan siber sebagai langkah menghadapi ancaman geopolitik non-konvensional, seperti perang siber dan manipulasi informasi.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya bereaksi terhadap perubahan global, tetapi juga berupaya membentuknya. Dalam istilah geopolitik, ini disebut sebagai proactive diplomacy—yakni strategi diplomasi yang tidak menunggu peluang datang, melainkan menciptakan peluang sendiri.

Pidato Prabowo juga memiliki dimensi simbolik yang kuat. Dengan tampil percaya diri di forum global, Indonesia menegaskan dirinya sebagai kekuatan menengah (middle power) yang memiliki peran signifikan dalam menentukan arah dunia.

Hal ini sekaligus menepis anggapan bahwa Indonesia hanya menjadi “penonton” dalam geopolitik internasional. Sebaliknya, Indonesia kini tampil sebagai aktor penting yang berani menawarkan solusi atas persoalan global, mulai dari konflik hingga krisis iklim.

Dalam konteks diplomasi kawasan, pidato itu juga mempertegas peran Indonesia sebagai pemimpin de facto ASEAN. Dengan menempatkan stabilitas regional sebagai prioritas, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam menjaga kawasan Indo-Pasifik tetap damai dan terbuka.

Lebih jauh lagi, Prabowo mengajak negara-negara besar untuk menghormati hukum internasional dan mengedepankan dialog. Ia menegaskan bahwa kekuatan militer tidak boleh menjadi satu-satunya alat penyelesaian sengketa. Pesan ini relevan di tengah meningkatnya ketegangan di berbagai kawasan.

Pidato tersebut mendapat sambutan positif dari sejumlah negara dan pengamat internasional. Mereka menilai Indonesia menawarkan perspektif yang seimbang antara idealisme dan pragmatisme, serta solusi yang berpijak pada keadilan global.

Dalam lanskap geopolitik yang penuh ketegangan, kehadiran negara seperti Indonesia sangat penting. Negara yang tidak memiliki ambisi hegemonik justru lebih mudah diterima sebagai mediator dan juru damai. Pidato Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memainkan peran tersebut.

Pidato Presiden Prabowo di PBB bukan hanya pidato kenegaraan biasa. Ia adalah deklarasi geopolitik: Indonesia siap mengambil peran lebih besar dalam membentuk dunia yang damai, adil, dan berkeadaban. Dengan pemahaman geopolitik yang tajam dan visi yang luas, Indonesia meneguhkan dirinya sebagai kekuatan diplomatik yang diperhitungkan di panggung internasional.