Anas Urbaningrum Desak KPU Jalankan Verifikasi Paripurna

​JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, menekankan pentingnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk konsisten menjalankan metode verifikasi berlapis—administratif dan faktual—bagi seluruh peserta pemilu. Hal ini diperlukan guna memastikan validitas peserta yang bertanding bukan sekadar formalitas dokumen.

​Anas menjelaskan bahwa metode verifikasi administratif dan faktual memiliki akar sejarah yang kuat dalam demokrasi Indonesia. Terminologi ini pertama kali dirumuskan oleh Tim 11 pada tahun 1999 yang dipimpin oleh cendekiawan Nurcholish Madjid. Saat itu, tim yang bernama resmi Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (P3KPU) tersebut bertugas menyeleksi partai politik untuk Pemilu perdana di era Reformasi.

​”Mengapa dulu KPU memutuskan menggunakan metode berlapis? Jelas untuk memastikan bahwa seluruh peserta yang bertanding adalah nyata-nyata telah memenuhi syarat. Bukan sekadar di atas kertas, tetapi juga senyatanya secara faktual,” ujar Anas melalui unggahan di akun media sosialnya.

​Menurut Anas, hasil kerja keras Tim 11 terbukti dengan lolosnya 48 partai politik pada Pemilu 1999 setelah melewati proses penyaringan yang ketat. Ia menilai standar “Verifikasi Paripurna” tersebut seharusnya menjadi pedoman tetap dalam setiap penyelenggaraan kontestasi politik di Indonesia.

​Lebih lanjut, Anas mengingatkan bahwa profesionalisme KPU dalam melakukan verifikasi faktual sangat krusial untuk mencegah sengketa di masa depan. Jika proses ini dijalankan dengan lurus, maka potensi masalah hukum terkait persyaratan peserta—baik itu partai politik, calon legislatif, calon kepala daerah, hingga pasangan capres-cawapres—dapat diminimalisir.

​”Sebaiknya verifikasi paripurna benar-benar dijalankan dengan baik, lurus, dan profesional, agar di belakang hari tidak terjadi masalah yang terkait dengan persyaratan,” pungkasnya.