Paiton Energy dan POMI Dukung Kemandirian Ekonomi Melalui Penguatan UMKM

Probolinggo, Berdampak.net – PT Paiton Energy bersama PT Paiton Operation & Maintenance Indonesia (POMI) terus berkomitmen untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dengan fokus pada penguatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui program pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan fasilitasi sertifikasi halal, sebanyak 30 pelaku UMKM yang menjadi binaan Perseroan dipersiapkan untuk memasuki pasar regional dan nasional.

Pelatihan berlangsung pada hari Kamis, 29 Januari 2026, di Recreation Hall Perumahan Karyawan (POH 1) PT POMI, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Peserta program berasal dari berbagai sektor, termasuk makanan dan minuman, kuliner, olahan pangan, serta produk konsumsi sehari-hari.

Program ini diselenggarakan bekerja sama dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo sebagai mitra teknis yang memberikan pendampingan. Tujuan Bimtek ini adalah untuk menguatkan legalitas usaha UMKM dan meningkatkan daya saing produk di pasar.

Selama pelatihan, peserta mendapatkan informasi terbaru mengenai regulasi sertifikasi halal, dukungan teknis pengisian dokumen, konsultasi langsung, serta percepatan proses perizinan usaha. Selain sertifikasi halal, peserta juga difasilitasi untuk mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Kegiatan ini juga mencakup pembekalan mengenai foto produk dan copywriting pemasaran untuk meningkatkan nilai jual dan omzet UMKM.

Bambang Jiwantoro, Head of External Relations PT Paiton Energy, menekankan bahwa penguatan UMKM sangat penting bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. “Dengan bimbingan teknis dan fasilitasi ini, kami berharap UMKM dapat memiliki legalitas usaha yang lengkap sehingga siap bersaing dan berkembang. UMKM yang terorganisir akan menjadi pendorong kuat bagi ekonomi lokal,” ujarnya.

Rochman Hidayat, Human Capital Facilities and Community Manager PT POMI, menambahkan bahwa pendampingan UMKM dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan. “Legalitas usaha, seperti sertifikat halal, NIB, dan PIRT, merupakan pondasi penting bagi UMKM untuk naik kelas. Pendampingan ini bertujuan agar UMKM lebih sistematis dan memiliki peluang pasar yang lebih luas,” jelasnya.

Sumiani, pelaku UMKM dari PKL Sukodadi Paiton, mengungkapkan bahwa pelatihan memberikan banyak manfaat. Dia mengatakan, “Saya belajar banyak mengenai cara membangun dan mengembangkan usaha UMKM yang sesuai dengan regulasi. Kualitas produk sangat penting dan harus dijaga. Semoga melalui pelatihan ini, usaha saya bisa berkembang.”

Dalam kegiatan ini, semua peserta memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses sertifikasi halal dan perizinan usaha, serta bagaimana melengkapi persyaratan yang diperlukan. Ke depan, Paiton Energy dan POMI, bersama DKUPP, akan melanjutkan pendampingan untuk memperkuat legalitas, meningkatkan kapasitas bisnis, dan mengembangkan akses pasar agar UMKM dapat tumbuh mandiri dan bersaing.

Dalam komitmen terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat (ESG), Paiton Energy dan POMI menerapkan konsep Pentahelix, yaitu sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media. Kelima elemen ini dilibatkan secara konsisten dalam setiap program ESG yang dilaksanakan oleh Paiton Energy.

Sejak tahun 2000, PT Paiton Energy telah melaksanakan program CSR yang dirancang tahunan dan diawasi oleh Komite Pengembangan Masyarakat. Program ini difokuskan pada keberlanjutan perusahaan, sosial ekonomi, serta energi dan lingkungan.

Sebagai informasi tambahan, PT Paiton Energy merupakan produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) pertama dan terbesar di Indonesia, yang dimiliki oleh RATCH Group, Nebras Power, dan Medco Daya Energi Sentosa (MDES). (rh)

Komunitas Jenggala Gelar Aksi Bersih Sampah, di Pantai Khanoman Probolinggo

Probolinggo, Berdampak.net – Komunitas lingkungan Jenggala (Jejaring Jaga Alam), menggelar aksi bersih-bersih sampah di kawasan wisata Pantai Khanoman, Dusun Karanganom, Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jumat (6/02/2026). Kegiatan ini dinilai sejalan dengan penguatan agenda penanganan sampah nasional yang belakangan digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kegiatan ini disupport oleh beberapa pihak, salah satunya PT. POMI Paiton.

Founder Jenggala, Umi Haniah, mengatakan kondisi pantai saat ini membutuhkan intervensi bersama pemerintah dan masyarakat.

“Kondisi pantai Khanoman saat ini sangat memprihatinkan. Sampah bukan saja terlihat berjejer di pinggir pantai, tapi juga menimbun dan menumpuk di sekitar pemukiman warga,” ujar Ning Hani.

Menurutnya, persoalan sampah tidak bisa dilepaskan dari rendahnya literasi lingkungan. Warga belum sepenuhnya mendapatkan edukasi tentang cara mengelola sampah secara benar.

“Kami berharap program ini tidak hanya berhenti di aksi bakti saja, karena tujuan kami bukan untuk memindahkan sampah,” kata Ning Hani, yang juga sebagai Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo.

Ia menambahkan, gerakan bersama masyarakat menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan penanganan sampah.
“Insyaallah dengan izin dan Ridha Allah, dan tentunya dengan dukungan semuanya,” tuturnya. (fiq)

Kasus Tragis Anak, Forum Kiai Kampung Dorong Reformasi Kebijakan

Probolinggo, Berdampak.net – Forum Mujadalah Kiai Kampung (MKK) Indonesia menyampaikan duka cita mendalam sekaligus kritik keras menyusul wafatnya seorang anak berusia 10 tahun yang diduga mengakhiri hidupnya secara tragis di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Forum ini menilai peristiwa ini bukan sekadar musibah personal, melainkan cerminan kegagalan moral dan tanggung jawab kepemimpinan dalam melindungi anak-anak bangsa.

Hal tersebut disampaikan oleh Dewan Pembina Mujadalah Kiai Kampung, Najib Salim Atamimi, dalam pernyataan resmi yang diterima redaksi, Jumat (6/2/2026). Ia menegaskan tragedi ini merupakan alarm keras bagi seluruh pemangku kebijakan.

“Bagaimana mungkin seorang anak yang masih sangat belia sudah berada pada titik keputusasaan sedalam itu? Ini menunjukkan adanya persoalan struktural, sosial, dan psikologis yang selama ini diabaikan,” ujar Najib.

Menurutnya, respons pemerintah yang seringkali hanya terbatas pada permohonan maaf, pemberian santunan, dan bantuan sembako dinilai belum mencerminkan empati yang sesungguhnya.

“Nyawa seorang anak tidak dapat ditebus dengan bantuan materi. Empati sejati bukan diukur dari seberapa cepat bantuan dibagikan, tetapi dari keberanian mengakui kegagalan dan bertanggung jawab secara moral,” tegasnya.

MKK menilai tragedi ini sebagai kegagalan sistemik dan menuntut evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan anak dan kesehatan mental di daerah. Dalam pernyataannya, forum tersebut menegaskan tiga poin utama:

  1. Tragedi ini merupakan kegagalan sistemik dalam perlindungan anak, bukan insiden personal semata.
  2. Para pejabat daerah, mulai dari Bupati hingga Kepala Desa, harus memiliki rasa malu, empati, dan tanggung jawab moral atas kejadian ini.
  3. Dalam tradisi kepemimpinan yang bermartabat, pengunduran diri dari jabatan dapat menjadi bentuk tanggung jawab etis ketika gagal melindungi rakyat, terutama anak-anak.

“Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab pada administrasi dan angka-angka, tetapi juga pada keselamatan, kesehatan mental, dan masa depan warganya,” lanjut Najib.

MKK juga mengingatkan agar tragedi ini tidak ditutupi dengan seremoni, bantuan sesaat, atau pernyataan normatif belaka. Mereka menuntut langkah konkret dan perubahan kebijakan yang berpihak pada perlindungan anak.

“Jika seorang anak bisa merasa begitu sendirian dan putus asa di tengah masyarakat dan negara, maka yang patut dievaluasi bukan anak itu, melainkan kita semua yang dewasa dan berkuasa,” katanya.

MKK berharap peristiwa ini menjadi momentum perbaikan sistem sosial dan kebijakan publik, khususnya di bidang kesehatan mental dan perlindungan anak.

“Semoga tragedi ini menjadi titik balik, bukan sekadar berita yang berlalu,” pungkas Najib.

Perlu diketahui, seorang siswa kelas 4 Sekolah Dasar (SD) berinisial YBR (10) di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, NTT, ditemukan meninggal dunia dengan dugaan bunuh diri. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam sekaligus menjadi perhatian publik.

Berdasarkan informasi awal, sebelum kejadian, YBR diduga merasa kecewa karena permintaannya untuk dibelikan buku tulis dan pulpen tidak terpenuhi. Sang ibu menolak permintaan tersebut lantaran kondisi ekonomi keluarga yang sedang sulit. (fiq)

Propinsi Luwu Raya Janji Sang Proklamator ke Raja Luwu Opu Andi Djemma

Luwu, Berdampak.net – Spanduk sepanjang 15 meter bertuliskan “Selamat Datang di Kabupaten Luwu, Provinsi Luwu Raya” terbentang mencolok dibeberapa sudut jalan strategis sejak beberapa hari terakhir. Asap hitam mengepul dari ban bekas yang dibakar tanda perlawanan tak lagi disuarakan dengan bisik-bisik.

Pemandangan tersebut sebagai salahsatu bentuk perjuangan warga memperingati Hari Jadi Luwu (HJL) ke-758 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) ke-80 pada 23 Januari 2026,sekaligus menjadi penanda usia dan sejarah.

“Perjuangan kita tidak akan berhenti di sini. Kita pastikan aspirasi ini terus digaungkan hingga meyakinkan ke otoritas pemerintah pusat di Jakarta,” kata Ketua DPRD kabupaten Luwu, Ahmad Gazali.

Hal senada juga ditegaskan Darwis Ismail Ketua BPP DOB Luwu Raya bahwa esensi tuntutan pemekaran ini adalah Rakyat Luwu Menagih Janji Bung Karno kepada Yang Mulai (YM) Opu Datu Andi Djemma.

“Dimana kemandirian Luwu Raya menjadi Propinsi yang mandiri, dan Luwu Raya ingin mengelola sumber dayanya sendiri guna meningkatkan kesejahteraannya dan lebih berkontribusi untuk Indonesia,” tegas Darwis yang juga Ketua BPW Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKRL) DKI Jakarta.

Di tengah massa, selain Ketua DPRD Luwu Ahmad Gazali hadir juga sejumlah anggota dewan lintas fraksi.Mereka datang mengenakan kemeja putih, turun langsung ke jalan, menyatu dengan barisan demonstran.

Turut mendampingi, perwakilan Fraksi NasDem Basaruddin dan Irvan, Fraksi PPP Akbar Sunali dan Arfan Basmin, Fraksi Demokrat Summang dan Sudirman Bala, Fraksi PKB Sukardi, serta Fraksi PDI Perjuangan Yan Samma.

Tuntutan mereka merujuk jauh ke belakang dimana janji Presiden Soekarno kepada Datu Luwu Andi Djemma pasca kemerdekaan RI tentang berdirinya Provinsi Luwu Raya. Dan mereka ingin menegaskan kembali bahwa perjuangan ini bukan sekadar agenda politik, melainkan titah adat.

Tagih Janji Proklamator

Sementara itu Datu Luwu Andi Maradang Machulau mengungkapkan bahwa janji sang proklamator Soekarno yang dinilai belum pernah ditepati terhadap Tana Luwu. Ia menegaskan akan terus memperjuangkan pembentukan Provinsi Luwu Raya selama dirinya masih hidup.

Pernyataan itu disampaikan Datu Luwu dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) II Wija To Luwu di Ruang Ratona, Kantor Wali Kota Palopo, Selasa (20/1/2026).

Di hadapan tokoh adat, politisi, akademisi, pengusaha, dan diaspora Wija To Luwu, Datu Luwu mengulas kembali sejarah permintaan Raja Luwu Andi Djemma kepada Presiden pertama RI Soekarno agar Tana Luwu dijadikan daerah istimewa sebagai syarat bergabung ke NKRI.

Namun, permintaan tersebut tak pernah diwujudkan. Bahkan, menurut Datu Luwu, hingga puluhan tahun berlalu dan presiden silih berganti, hak historis Tana Luwu itu tak kunjung diberikan.

“Janji itu tidak dipenuhi, atau janji itu tidak dipenuhi oleh Bung Karno. Namun beliau tidak mengurangi semangat, karena dia yakin betul bahwa seluruh keturunannya kelak, seluruh Wija To Luwu akan terus memperjuangkan pendirian Provinsi Luwu Raya,” ungkap Datu Luwu.

Ia menegaskan, janji tersebut bukan sekadar catatan sejarah, melainkan janji negara yang wajib diperjuangkan oleh generasi Wija To Luwu.

Datu Luwu pun menyerukan persatuan seluruh Wija To Luwu lintas sektor politik, pendidikan, dunia usaha, hingga masyarakat adat untuk bergerak bersama mewujudkan Provinsi Luwu Raya.
“Saatnya bersatu, tidak hanya dalam batin, tapi juga dalam sikap dan tindakan,” tegasnya.

Ia menambahkan, perjuangan pemekaran dengan nilai filosofi Kedatuan Luwu, bahwa kesejahteraan tidak boleh hanya bersifat spiritual, tetapi juga harus nyata secara sosial dan ekonomi. (fj)

PITI Kabupaten Probolinggo Raya Perkuat Konsolidasi dan Branding Organisasi

Probolinggo, Berdampak.net – Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Kabupaten Probolinggo Raya kembali menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi yang aktif membangun harmoni, dakwah inklusif, serta persaudaraan lintas etnis dan budaya.

Melalui forum silaturahmi dan konsolidasi pengurus yang digelar dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, PITI Probolinggo Raya menegaskan komitmennya untuk memperkuat branding organisasi sebagai rumah besar bagi Muslim Tionghoa sekaligus jembatan persatuan umat.

Acara yang dihadiri oleh para tokoh, pengurus, dan anggota PITI ini berlangsung khidmat namun cair. Para peserta tampak berdiskusi aktif mengenai arah gerak organisasi, program dakwah, serta penguatan peran PITI di tengah masyarakat Probolinggo Raya.

Mengokohkan Identitas & Peran Strategis

Dalam pertemuan tersebut, PITI Probolinggo Raya menegaskan beberapa fokus utama:

  • Penguatan branding organisasi sebagai wadah Muslim Tionghoa yang inklusif dan rahmatan lil ‘alamin
  • Konsolidasi internal antar pengurus dan anggota
  • Penguatan peran sosial-keumatan melalui dakwah, edukasi, dan kegiatan kemasyarakatan
  • Menjadi mitra strategis pemerintah dan ormas Islam lainnya dalam menjaga harmoni sosial

Ketua PITI Kabupaten Probolinggo Raya, Sufyan Sauri Molisi, menegaskan bahwa PITI bukan sekadar organisasi berbasis etnis, melainkan organisasi dakwah dan persaudaraan yang menjunjung tinggi nilai Islam moderat dan kebangsaan.

“PITI hadir untuk memperkuat ukhuwah, merawat keberagaman, dan menjadi bagian dari solusi umat. Di Probolinggo Raya, kami ingin PITI dikenal bukan hanya oleh komunitas Tionghoa Muslim, tetapi oleh seluruh masyarakat,” ujar Sufyan.

PITI Simbol Harmoni & Dakwah Inklusif

Dengan mengusung semangat Islam rahmatan lil ‘alamin, PITI Probolinggo Raya terus meneguhkan diri sebagai:
Simbol harmoni antara etnis Tionghoa dan pribumi, Wadah dakwah yang santun, moderat, dan berorientasi persatuan
Organisasi yang aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan

Ke depan, PITI Probolinggo Raya akan memperluas program-program strategis seperti kajian rutin, bakti sosial, kolaborasi lintas ormas, hingga penguatan peran generasi muda PITI.

Menjadi Pilar Persatuan di Probolinggo Raya

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum rebranding PITI Kabupaten Probolinggo Raya sebagai organisasi yang terbuka, progresif, dan siap berkontribusi lebih luas bagi masyarakat.

Dengan sinergi seluruh pengurus dan anggota, PITI Probolinggo Raya optimistis dapat menjadi pilar persatuan, dakwah, dan harmoni di wilayah Probolinggo Raya. (fj)

Tinjau Lokasi Banjir, Wakil Walikota Probolinggo Ina Buchori Berikan Semangat untuk Warga di Jrebenglor

Probolinggo, Berdampak.net – Wakil Walikota Probolinggo, Ina Buchori, melaksanakan peninjauan di berbagai lokasi yang terkena dampak banjir akibat curah hujan ekstrem yang melanda kota Probolinggo sejak Sabtu 17 Januari 2025 malam. Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi situasi dan mendengar langsung keluhan serta kebutuhan masyarakat yang terdampak.

Dalam peninjauan tersebut, Ina mencermati kondisi lingkungan dan infrastruktur yang terendam banji serta berinteraksi dengan warga, memberikan dukungan dan semangat. Menemani kunjungan tersebut tim BPPD dan juga camat Kedopok.

Banjir telah menyebabkan berbagai dampak beberapa rumah warga di jrebeng lor tepat nya di RT/RW 004/008 terendam air, termasuk mengganggu aktivitas keseharian warga. Berkaitan dengan penanganan bencana ini, Ina menekankan perlunya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah.

Pemerintah kota hadir untuk memberikan dukungan bersama tim relawan dan termasuk Bu ina juga memberikan bantuan makanan dan logistic lainnya kepada para relawan dan warga di lokasi. Ina juga mengingatkan warga untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrim kedepan dan terus koordinasi dengan pemerintah.

Melalui tindakan responsif ini, Ina Buchori berharap dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menghadapi bencana. Dengan semangat solidaritas, diharapkan semua elemen masyarakat dapat bersatu untuk membantu sesama. Mari kita doakan agar situasi segera membaik dan dapat di temukan solusi yang di harapkan warga agar kedepan banjir serupa tidak terjadi lagi. (rh)