Menghidupkan Gerakan Politik Islam

Oleh: Ponirin Mika
Sekretaris DPD Partai Gelora Kabupaten Probolinggo

Dalam lintasan sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang rasul yang membawa risalah keagamaan, tetapi juga seorang negarawan ulung. Ia mendirikan negara Madinah dengan prinsip keadilan, musyawarah, dan toleransi antargolongan. Maka, menghidupkan gerakan politik Islam bukanlah inovasi baru, melainkan melanjutkan mata rantai perjuangan kenabian.

Politik dalam Islam bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi ikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Pemikir klasik seperti Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah menegaskan bahwa imamah (kepemimpinan) adalah kewajiban agama untuk menjaga tatanan dunia agar selaras dengan syariat.

Sayyid Quthb, pemikir kontemporer, menegaskan bahwa Islam adalah sistem hidup total yang tak dapat dipisahkan antara aspek spiritual dan sosial-politik. Menurutnya, Islam datang untuk menghapus tirani dan menegakkan keadilan, sehingga politik adalah sarana menuju tujuan Ilahiah.

Namun, penting untuk membedakan antara politik yang Islami dengan politik yang sekadar berlabel Islam. Politik yang Islami menjunjung etika, kejujuran, dan tanggung jawab. Sebaliknya, politik yang menghalalkan segala cara adalah penyimpangan dari nilai-nilai Islam.

Ibn Khaldun menyebut negara sebagai institusi yang tumbuh dari naluri sosial manusia. Menurutnya, kekuasaan bukan sekadar alat dominasi, melainkan amanah yang menuntut pertanggungjawaban moral. Di sinilah urgensi gerakan politik Islam yang mengedepankan moralitas.

Di masa kini, gerakan politik Islam sering dipersempit hanya pada simbol dan jargon keagamaan, bukan pada substansi. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Fazlur Rahman, esensi Islam terletak pada keadilan sosial dan reformasi moral.

Politik Islam bukanlah politik identitas yang eksklusif, tetapi politik peradaban. Prof. Nurcholish Madjid mengatakan bahwa Islam sebagai nilai harus mampu mewarnai demokrasi, bukan mengungguli atau mengganti sistem demokrasi dengan kekuasaan teokratis tertutup.

Karenanya, menghidupkan gerakan politik Islam adalah menghidupkan nilai-nilai Qur’ani dalam ruang publik: amanah, adil, dan transparan. Nilai-nilai ini bisa hidup dalam institusi demokratis selama para pelakunya konsisten pada prinsip etis Islam.

Partisipasi umat Islam dalam politik tidak bisa ditawar. Al-Ghazali menyebutkan dalam Al-Iqtishad fi al-I’tiqad bahwa kerusakan politik akan menyeret kerusakan agama, karena keduanya saling berkelindan. Maka, apatisme politik dalam Islam adalah bentuk kezaliman terhadap diri dan umat.

Dalam konteks Indonesia, gerakan politik Islam harus bersifat inklusif dan merangkul. Islam adalah rahmat bagi semesta, bukan hanya untuk umat Islam. Prinsip ini menjadi fondasi penting agar gerakan politik Islam tidak terjebak dalam eksklusivisme sempit.

Kembali pada jejak Nabi, kita melihat bahwa Piagam Madinah adalah contoh awal konstitusi politik inklusif. Di sana, umat Islam, Yahudi, dan suku-suku lain hidup berdampingan dalam sistem pemerintahan yang saling menghormati hak dan kewajiban.

Tugas gerakan politik Islam hari ini adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, dan berpihak pada rakyat kecil. Ini sesuai dengan maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Harus diakui, sebagian gerakan Islam pernah gagal karena menjadikan kekuasaan sebagai tujuan, bukan sebagai amanah. Hal ini dikritik keras oleh Ali Shariati, yang melihat bahaya ketika agama dikomodifikasi untuk kepentingan politik sesaat.

Gerakan politik Islam seharusnya menjadi pendorong transformasi sosial yang berkelanjutan, bukan sekadar mesin elektoral. Ia harus menyiapkan kader yang intelektual, spiritual, dan organisatoris, yang sanggup menjadi pelayan umat, bukan penguasa umat.

Menurut Rachid Ghannouchi, pemimpin Ennahda di Tunisia, Islam dan demokrasi bisa berjalan beriringan. Demokrasi adalah alat, bukan musuh Islam, selama digunakan untuk menegakkan keadilan, memberi ruang pada kritik, dan melindungi hak semua warga negara.

Dalam praktiknya, gerakan politik Islam harus menjauhi fanatisme golongan. Rasulullah SAW pernah bersabda: “Bukan dari golongan kami orang yang mengajak pada ‘ashabiyyah” (fanatisme kelompok). Artinya, politik Islam harus melampaui sekat-sekat ideologis sektarian.

Pendidikan politik umat juga menjadi bagian penting. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, bahwa dakwah politik harus dimulai dengan tarbiyah (pembinaan) individu, keluarga, masyarakat, lalu negara.

Maka, orientasi utama gerakan politik Islam adalah perbaikan menyeluruh (islah) dalam bingkai nasionalisme dan kemanusiaan. Ini bukan agenda kekuasaan, tapi agenda pembebasan manusia dari kezaliman, kemiskinan, dan kebodohan.

Gerakan ini harus menjawab tantangan zaman: ketimpangan sosial, krisis moral, kerusakan lingkungan, serta alienasi generasi muda dari nilai-nilai spiritual. Politik Islam hadir bukan untuk nostalgia kejayaan masa lalu, tetapi untuk memberi solusi masa depan.

Kini saatnya gerakan politik Islam bangkit dalam wajah baru—bukan sebagai momok atau ancaman, tetapi sebagai energi perubahan. Islam adalah rahmat. Dan politik Islam yang sejati adalah politik yang membawa rahmat: bagi bangsa, bagi sesama manusia, dan bagi dunia.

segala bentuk judl dan isi Opini merupakan tanggungjawab mutlak penulis

Partai Gelora: Partai Masa Depan Anak Muda

Oleh: Ponirin Mika
Sekretaris DPD Partai Gelora Kabupaten Probolinggo

Probolinggo- Perjalanan demokrasi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran partai politik. Sejak kemerdekaan, partai-partai politik telah menjadi wadah perjuangan aspirasi rakyat. Dari era perjuangan kemerdekaan hingga masa Reformasi, partai politik terus berkembang sesuai dengan dinamika sosial dan politik bangsa.

Namun, dari masa ke masa, masyarakat kerap menunjukkan sikap kritis terhadap partai politik. Banyak yang menilai bahwa partai hanya aktif saat pemilu tiba, kurang memperjuangkan kepentingan rakyat secara konsisten, dan cenderung elitis.
Kepercayaan masyarakat terhadap partai politik mengalami pasang surut. Di era digital seperti saat ini, publik—terutama generasi muda—semakin menuntut transparansi, kejujuran, dan aksi nyata dari para politisi. Sayangnya, masih banyak partai politik yang belum mampu menjawab tantangan tersebut.
Munculnya sikap skeptis dan apatis terhadap dunia politik menjadi indikator bahwa ada yang perlu diubah dalam sistem dan pendekatan politik di Indonesia.

Dibutuhkan partai politik yang mampu menjadi jembatan harapan masyarakat, terutama generasi muda, terhadap masa depan bangsa.
Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) hadir dengan semangat baru untuk menjawab tantangan zaman. Lahir dari gagasan perubahan dan pembaruan, Partai Gelora membawa visi besar: menjadikan Indonesia sebagai kekuatan lima besar dunia. Untuk mewujudkan visi ini, Gelora menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia, penguatan ekonomi nasional, dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

Partai Gelora tidak hanya menawarkan platform politik, tetapi juga membangun gerakan sosial dan edukatif yang menyentuh lapisan masyarakat bawah hingga atas. Kami percaya bahwa politik bukan hanya soal kekuasaan, tetapi tentang pelayanan dan kontribusi nyata bagi rakyat.
Salah satu kekuatan utama Gelora adalah komitmennya terhadap keterlibatan generasi muda. Anak muda bukan hanya pewaris masa depan, tetapi juga aktor utama perubahan hari ini. Karena itu, Partai Gelora membuka ruang seluas-luasnya bagi kaum muda untuk terlibat, belajar, berinovasi, dan bahkan menjadi pemimpin.

Kami mendorong hadirnya kader muda yang visioner, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan zaman dengan pendekatan kreatif serta berbasis solusi. Gelora menjadi rumah besar bagi para pemuda yang ingin berpolitik secara sehat, inklusif, dan membangun.
Di tengah krisis kepercayaan terhadap partai politik, Partai Gelora hadir sebagai alternatif yang segar dan penuh semangat. Kami mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk bersama-sama bergelora membawa perubahan positif bagi Indonesia.
Mari kita bangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Bersama Gelora, kita gelorakan semangat perubahan!

Ponirin Mika
Sekretaris DPD Partai Gelora Kabupaten Probolinggo

Segala bentuk judul dan isi dari opini merupakan tanggungjawab mutlak penulis.

Bangkit Bersama, Mewujudkan Indonesia Kuat

Oleh Ainur Rofiq

Setiap tahun, tanggal 20 Mei selalu mengingatkan kita pada satu momentum penting: Kebangkitan Nasional. Tahun ini, tepat 117 tahun lalu, lahir semangat Boedi Oetomo yang menandai awal gerakan sadar bangsa untuk membebaskan diri dari belenggu kolonialisme dan Imperialisme. Namun, kebangkitan yang sesungguhnya tak berhenti di sana. Kini, kita diajak bangkit bersama untuk mewujudkan Indonesia yang kuat, merata, dan berkeadilan.
Tema “Bangkit Bersama, Wujudkan Indonesia Kuat” bukan sekadar jargon politik atau slogan di spanduk yang terpasang di tembok, tiang papa reklame instansi, tiang papan jalan protokol. Ini adalah janji dan tugas yang harus kita pegang bersama, khususnya di tengah berbagai program strategis yang tengah dijalankan pemerintah hari ini.
Pendidikan menjadi salah satu kunci utama dalam proses kebangkitan ini. Bayangkan sebuah Sekolah Rakyat, sekolah berasrama yang sepenuhnya gratis dan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah ini bukan sekadar memberikan ilmu, tapi juga kesempatan untuk bermimpi dan keluar dari lingkaran kemiskinan yang selama ini mengungkung. Ini adalah investasi besar bagi masa depan bangsa dan jaminan kemajuan serta kesejahteraan kedepan.
Dalam konteks ini, kita tak bisa melepas dari ajaran Ki Hajar Dewantara, sosok yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Ia mengingatkan kita bahwa:
“Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani.”
Artinya, pemimpin harus bisa memberi contoh di depan, membangun semangat di tengah, dan memberi dorongan dari belakang. Prinsip ini sangat relevan dalam upaya memperkuat sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
Tak hanya pendidikan, pemerintah juga bergerak di sektor lain yang krusial: kesehatan, perumahan, dan pangan. Akses kesehatan yang gratis dan berkualitas diharapkan bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Perumahan bersubsidi hadir sebagai jawaban atas kebutuhan hunian layak bagi mereka yang selama ini terpinggirkan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi para buruh untuk mendapatkan pemukiman yang layak dan terjangkau dengan upah yang diterima. Sementara itu, ketahanan pangan diperkuat dengan mendorong koperasi Merah Putih dan pelaksanaan Reforma Agraria.
Reforma Agraria bukan hanya soal pembagian tanah dan legalitas asetnya. Akan tetapi kebijakan serta pemaknaan yang lebih luas merupakan upaya membangun kedaulatan petani kecil, memastikan sumber daya dapat dinikmati secara adil, dan menumbuhkan ekonomi rakyat yang mandiri. Ini adalah bagian penting dari kebangkitan yang menghunjam ke akar rumput.
Prof. Arief Rachman, tokoh pendidikan yang juga mantan Ketua Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, menambahkan:
“Kebangkitan sejati bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi bagaimana mencerdaskan manusia agar merdeka dalam berpikir dan bertindak.”
Maka, kebangkitan nasional hari ini adalah “gerakan kolektif”. Gerakan yang menuntut kita bersama-sama memperbaiki layanan dasar, menjamin akses pendidikan dan kesehatan yang merata, dan menguatkan ekonomi rakyat. Indonesia kuat bukan hanya sekadar mimpi, tapi sebuah tujuan yang bisa kita capai jika semua pihak pemerintah, masyarakat, dan generasi muda bersatu dalam semangat kebersamaan dan keadilan sosial.
Mari kita satukan langkah dengan penuh semangat dan keyakinan membangun Indonesia yang lebih baik. Sebuah negeri yang berkeadilan sosial, di mana setiap warga memiliki kesempatan yang sama meraih kesejahteraan. Indonesia yang bermartabat bukan hanya mimpi, melainkan tujuan yang harus kita raih bersama. Kebangkitan ini bukan sekadar mengenang masa lalu yang heroik. Melainkan sebuah panggilan untuk memperkuat fondasi masa depan bangsa.
Kebangkitan Nasional bukan pula sekadar peringatan sejarah yang rutin kita rayakan tiap tahun. Ia adalah momentum nyata untuk bertindak dan bergerak bersama membangun kemajuan. Masa depan Indonesia sangat bergantung pada langkah kita hari ini. Oleh karena itu, sudah saatnya kita bangkit bersama, bersatu padu, untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa. Demi Indonesia yang kuat, adil, dan berdaulat sepenuhnya.
Wallahu A’lam Bisshowab
Malang 20 Mei 2025

Judul beserta isi dari opini ini merupakan tanggungjawab mutlak penulis.

Kebangkitan Nasional: Hidup tanpa Medsos

oleh: Dr. Ahmad Hudri, ST. ,MAP.,*

Dalam lanskap teknologi yang berkembang pesat saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, konsep” Kebangkitan Nasional ” atau Kebangkitan Bangsa dapat ditelaah melalui lensa kehidupan tanpa media sosial. Gagasan Kebangkitan Nasional erat kaitannya dengan semangat keterlibatan aktif dalam masalah kemasyarakatan dan kebangsaan. Ketika Indonesia mengalami kebangkitannya di awal abad ke-20 melalui gerakan-gerakan yang mengadvokasi kemerdekaan dari kekuasaan kolonial, peran komunikasi menjadi hal yang mendasar. Surat kabar dan pamflet mengedarkan gagasan dan menumbuhkan rasa persatuan di antara masyarakat. Saat ini, media sosial berfungsi sebagai mitra modern untuk media tradisional ini. Hidup tanpanya menginspirasi refleksi tentang bagaimana keterlibatan dan aktivisme dapat berkembang melalui cara yang lebih pribadi dan langsung, mirip dengan metode mobilisasi historis.

Mempertimbangkan dampak dari kehidupan bebas media sosial, bahwa hal itu dapat mengarah pada interaksi yang lebih bermakna. Tanpa gangguan notifikasi dan sifat dangkal dari interaksi online, individu dapat mengembangkan hubungan yang lebih dalam. Hubungan pribadi yang terjalin melalui percakapan tatap muka memiliki dampak psikologis yang mendalam, meningkatkan empati dan pengertian. Individu seperti R. A. Kartini, yang mengadvokasi hak-hak perempuan di Indonesia pada masanya, sangat bergantung pada korespondensi pribadi dan pertemuan komunitas. Pendekatan ini menumbuhkan rasa tujuan bersama yang tulus yang dapat dicerminkan dalam konteks modern tanpa dunia online.

Selain itu, ketiadaan media sosial menumbuhkan pemikiran kritis. Saat ini, banyaknya informasi yang tersedia di platform media sosial sering kali menciptakan ruang gema, di mana pengguna dihadapkan pada perspektif yang terbatas, memperkuat keyakinan yang ada. Tanpa akses langsung ke beragam pendapat, individu perlu mencari pengetahuan melalui buku, diskusi, dan menganalisis sumber berita secara kritis. Metode ini sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa yang termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengedepankan pendidikan dan integritas moral. Diskusi yang hidup seputar pendidikan di awal tahun 1900-an mendorong proses berpikir dan perspektif kritis yang berkontribusi pada kebangkitan intelektual Indonesia.

Sebaliknya, kurangnya media sosial dapat menghambat aspek advokasi dan kesadaran tertentu. Media sosial telah terbukti menjadi alat yang ampuh untuk memobilisasi kelompok besar dan menyebarkan informasi dengan cepat. Gerakan-gerakan seperti Black Lives Matter dan climate activism telah mendapatkan momentum melalui kemampuan menjangkau khalayak secara global hanya dalam hitungan detik. Tidak adanya platform semacam itu dapat berarti berkurangnya jangkauan dan upaya organisasi yang lebih lambat untuk tujuan sosial. Namun, sejarah menunjukkan bahwa gerakan dapat berkembang bahkan tanpa adanya teknologi, hanya didorong oleh semangat dan komitmen. Gerakan kemerdekaan Indonesia merupakan bukti mobilisasi akar rumput yang efektif tanpa kenyamanan modern.

Selain itu, implikasi hidup tanpa media sosial meluas ke ranah privasi dan kesehatan mental. Maraknya masalah kesehatan mental yang terkait dengan penggunaan media sosial yang berlebihan, seperti kecemasan dan depresi, menyoroti perlunya mundur dari dunia digital. diperlukan adanya ikhtiar secara sistematis untuk membahas solusi tentang dampak media sosial terhadap kesehatan mental. Lingkungan tanpa media sosial dapat mengurangi stres dan kecemasan, mempromosikan gaya hidup yang lebih sehat dan kerangka mental yang lebih jelas, yang didorong sebagai bagian kesadaran sosial yang bermuara pada kebangkitan nasional yang berfokus pada pembangunan karakter mental anak-anak bangsa.

Media tradisional menawarkan pandangan sekilas yang menarik ke dalam dunia media pasca-sosial. Surat kabar, papan buletin komunitas, dan keterlibatan langsung dapat mewakili kembalinya ke bentuk komunikasi yang lebih bijaksana, yang berpotensi menghasilkan konesitas masyarakat sipil yang lebih erat. Diskusi dalam lingkungan sosial yang nyata akan mendorong inklusivitas dan partisipasi. Civil Society dapat mengambil peran yang berbeda dalam lanskap yang sedang berkembang ini, melayani sebagai mentor dan pendidik, bukan hanya pemberi pengaruh media sosial. Pergeseran ini dapat menciptakan babak baru dalam keterlibatan sipil, mengingatkan pada upaya kolektif yang dilakukan selama awal abad ke-20.

Kebangkitan Nasional melalui lensa living without social media membutuhkan perenungan tentang dampak sosial dari era digital saat ini. Keberadaan media sosial tidak dapat disangkal memfasilitasi konektivitas dan kesadaran yang luas, kesejajaran sejarah menekankan potensi interaksi yang bermakna, pemikiran kritis, dan gerakan berbasis komunitas. Dengan paradigma ini akan menguatkan sejarah Indonesia bahwa hubungan yang tulus, wacana yang sehat, dan tindakan yang terinformasi dapat muncul menjadi katalisator dari penyimpangan kebisingan digital media sosial. Pendekatan ini mungkin menandakan gelombang kebangkitan nasional berikutnya, menyelaraskan individu menuju tujuan bersama, memperkaya jalinan komunitas, dan membina masyarakat yang lebih bersatu.

* Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo

Judul beserta isi dari opini ini merupakan tanggungjawab mutlak penulis.

Presiden BPP HISMI Lantik “Cak Ramda” Nahkodai BPW HISMI Jawa Timur

Sidoarjo, Berdampak.net – Minggu (18 /05/ 2025) – Himpunan Saudagar Mahasiswa Indonesia (HISMI) menorehkan babak baru di Bumi Majapahit. Seribu mahasiswa padati Kampus Kemandirian Sidoarjo, 20 Ketua Umum BPD HISMI ikut dikukuhkan dalam seremoni bertajuk “ Pelantikan Raya BPW HISMI Jawa Timur dan BPD HISMI se-Jawa Timur” di Auditorium Kampus Kemandirian Sidoarjo.

Presiden BPP HISMI 2024‑2026 Agung Andika Nugroho Wicaksono resmi melantik Muhammad Ramzi Ramadhan akrab disapa Cak Ramda sebagai Ketua Umum BPW HISMI Jawa Timur periode 2025‑2027 serta Ketua Umum dari 20 BPD HISMI se – Jawa Timur resmi dikukuhkan.

Usai menerima bendera kepemimpinan, Cak Ramda langsung memimpin prosesi pengukuhan 20 Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) HISMI se – Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi hingga Pacitan. Formasi lengkap ini disebut sebagai motor penggerak agenda kewirausahaan mahasiswa di tingkat kabupaten/kota.

Acara dihadiri berbagai tokoh bisnis dan pendidikan, antara lain:

• H. Jarot Warjito – Dewan Pembina BPP HISMI & Owner Tractorindo, LDA
• Dedy Pratama – Owner Sogeh Bareng Group
• M. Jerry Ari Ananta – Presiden BPP HISMI 2022 – 2024 & CEO Isen Mulang Konveksi
• ⁠Dzhilal Bahalwan – Direktur Adinara Institue
• ⁠Tamu undangan lainnya
• Perwakilan 1.000 mahasiswa dari 30‑an kampus se – Jawa Timur

Wakil Gubernur Jawa Timur 2025 – 2030 Emil Elestianto Dardak tidak dapat hadir secara langsung, namun menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya BPW HISMI Jawa Timur dan menyampaikan pesan :

“HISMI adalah laboratorium bagi mahasiswa untuk bisa menjadikan para mahasiswa menjadi seorang pengusaha muda. Pemprov siap bersinergi agar lahir wirausahawan kampus yang kompeten dan berdaya saing global,” ujarnya dalam video paparan.

Agung Andika Nugroho Presiden BPP HISMI 2024 – 2026, menegaskan bahwa kehadiran BPW HISMI Jatim melengkapi jaringan HISMI di berbagai provinsi lainnya.

“HISMI bukanlah organisasi yang mengedepankan eksistensi tetapi mengutamakan sinergi dan kolaborasi untuk saling memperkuat jejaring demi tujuan bersama yaitu mencetak generasi muda khususnya untuk mahasiswa menjadi saudagar yang gemilang,” ungkapnya.

Sementara Cak Ramda, Ketua Umum BPW HISMI Jatim 2025 – 2027 mengajak seluruh pengurus bersinergi :

“Mari jadikan Jawa Timur lumbung saudagar mahasiswa. Kita bergerak, berdaya, dan berkontribusi nyata untuk Indonesia.” serunya disambut tepuk tangan ribuan peserta.

Pelantikan raya yang dikemas interaktif, edukatif, dan inspiratif. Karena setelah prosesi pelantikan, HISMI berkolaborasi dengan Aliansi BEM Delta Sidoarjo menampilkan sebuah Konser Pendidikan Nasional Tour Public Speaking Training For Business “Edutainment” ini selaras misi HISMI: belajar, berjejaring, dan beraksi dalam satu panggung.

Dengan kepengurusan lengkap hingga tingkat daerah, BPW HISMI Jawa Timur menargetkan program – program unggulan demi terwujudnya 1.000 Saudagar Mahasiswa yang gemilang.

Pelantikan Raya di Sidoarjo menandai langkah serempak HISMI Jawa Timur menuju VISI “Mahasiswa Berdikari, Saudagar Menginspirasi” menginjak gas menuju Indonesia Gemilang. (fj)

Bupati Probolinggo Tekankan bahwa Berdampak adalah Esensi Jurnalistik

Probolinggo, Berdampak.net – Pengukuhan Pengurus Pokja Jurnalis periode 2025-2028 di Aula Unzah Kraksaan, Sabtu (17/5/2025) Bupati Gus Haris menyampaikan apresiasinya atas keberadaan Pokja Jurnalis Kraksaan yang selama ini telah bersinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Probolinggo danberharap para jurnalis dapat terus membantu Pemkab Probolinggo dalam upaya mengatasi kemiskinan, yang saat ini masih berada di urutan keempat di Jawa Timur.

Bupati haris juga sangat menekankan bahwa esensi seorang jurnalis bukan hanya tentang kuantitas berita yang dihasilkan atau seberapa viral suatu pemberitaan, melainkan seberapa besar manfaat karya jurnalistik tersebut bagi masyarakat dan selalu profesional, independen, dan menjunjung tinggi martabat seorang jurnalis. (rh)