Upah Minimum Sektoral di Indonesia: Antara Regulasi, Keadilan Proporsional, dan Cermin Moral Ekonomi

Oleh: Bima Hermastho
Management Data Scientist & Direktur IHCMI

Dalam lanskap ketenagakerjaan Indonesia yang terus berubah, kebijakan upah minimum sektoral (UMS) menjadi arena di mana prinsip keadilan diuji secara nyata. Ia bukan hanya soal angka, melainkan tentang bagaimana negara menafsirkan martabat manusia dalam konteks ekonomi modern. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Permenaker No. 16 Tahun 2024, wajah kebijakan pengupahan bergeser secara fundamental: dari mekanisme yang bersifat wajib dan seragam menuju sistem yang lebih fleksibel dan kontekstual. Namun di balik fleksibilitas itu, terselip dilema klasik — ketidakpastian hukum, disparitas regional, dan ketegangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Tahun 2025 mencatat rata-rata kenaikan UMP nasional sebesar 6,5 persen, dengan DKI Jakarta di angka Rp5.396.760 dan Papua Barat Daya melonjak hingga 47,34 persen. Angka ini tampak menjanjikan, tetapi di baliknya terdapat pertanyaan reflektif: apakah kebijakan upah kita benar-benar berpihak pada prinsip keadilan proporsional sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023?

Putusan MK tersebut menjadi tonggak penting. Ia menegaskan bahwa keadilan dalam konteks ekonomi ketenagakerjaan di Indonesia haruslah proporsional, bukan egaliter mutlak. Artinya, keadilan tidak berarti setiap sektor atau wilayah harus memiliki upah yang sama, melainkan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan imbalan yang sebanding dengan kontribusi, risiko, dan produktivitas sektornya. Dalam bahasa sederhana, keadilan bukan keseragaman, tetapi keseimbangan yang rasional dan bermoral. Prinsip ini menjembatani dua kutub ekstrem — kebutuhan perlindungan pekerja di satu sisi dan tuntutan efisiensi dunia usaha di sisi lain.

Dalam konteks akademik, pendekatan systematic conceptual review memberikan cara pandang kritis terhadap implementasi prinsip ini. Studi internasional seperti Dube (2024), Garcia-Louzao (2023), dan Arabzadeh (2024) menegaskan bahwa kebijakan upah minimum yang berbasis data mampu memperbaiki kesejahteraan tanpa merusak daya serap tenaga kerja. Namun, temuan Afrilia (2019) tentang cacat prosedural dalam penetapan UMS di tingkat kabupaten menunjukkan bahwa keadilan proporsional sulit terwujud tanpa fondasi kelembagaan yang kuat. Di sinilah relevansi konsep institutional responsiveness dari ILO (2024) menjadi krusial: regulasi yang adil harus responsif terhadap dinamika sektor dan kondisi sosial-ekonomi pekerja.

Coba kita tengok realitasnya. Di Sumatera Utara, terdapat lebih dari 1.200 perusahaan manufaktur dengan sekitar 87.000 pekerja. Sebagian besar adalah tenaga kerja padat karya yang rentan terhadap perubahan kebijakan upah. Ketika UMS tidak diterapkan secara konsisten, ketimpangan mudah muncul. Sektor kimia bisa menawarkan gaji layak, sementara buruh garmen tetap terjebak dalam stagnasi upah. Global Wage Report ILO 2024–25 mempertegas kesenjangan ini: lebih dari 90 persen pekerja berupah rendah di Asia Pasifik masih berada dalam sektor informal, dengan perempuan dan migran menjadi kelompok paling rentan. Maka, prinsip keadilan proporsional sebagaimana ditegaskan MK menjadi penting — ia mengingatkan bahwa kebijakan upah harus mempertimbangkan perbedaan kondisi nyata antar-sektor, tanpa kehilangan esensi perlindungan sosial.

Secara empiris, data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan tren kenaikan rata-rata upah minimum nasional dari Rp1,68 juta pada 2012 menjadi Rp5,40 juta pada 2025. Namun variasi sektoral yang mencapai lebih dari 20 persen menggambarkan jurang yang masih menganga. Di DKI Jakarta, UMS untuk industri pengolahan ditetapkan Rp5.531.680 — sedikit di atas UMP provinsi. Tapi di wilayah industri seperti Jawa Timur atau Sulawesi Selatan, penetapan UMS sering tertunda karena tarik-menarik antara kepentingan pengusaha dan serikat pekerja. Di sinilah keadilan proporsional diuji dalam wujud paling konkret: bagaimana negara memastikan bahwa perbedaan upah tidak menjadi bentuk ketidakadilan struktural, melainkan representasi rasional dari perbedaan produktivitas dan risiko kerja.

Permenaker No. 16/2024, jika dibaca bersama dengan Putusan MK 168/2023, sebenarnya menghadirkan harapan baru. Regulasi itu menegaskan bahwa gubernur wajib menetapkan UMS bagi sektor berisiko tinggi atau berintensitas keterampilan tinggi. Prinsip ini sejalan dengan gagasan fair differentiation — bahwa pekerja di sektor pertambangan, konstruksi, atau energi layak mendapatkan upah lebih tinggi daripada sektor administrasi atau jasa ringan, bukan karena diskriminasi, tetapi karena tanggung jawab dan risiko kerja yang berbeda. Inilah keadilan proporsional yang dimaksud MK: memberi setiap orang sesuai dengan perannya, bukan menyamaratakan tanpa konteks.

Namun, di lapangan, implementasi prinsip ini sering tersandung pada lemahnya kepastian hukum. Banyak pemerintah daerah ragu-ragu mengambil keputusan karena khawatir melanggar norma atau memicu konflik sosial. Padahal, MK sudah menegaskan bahwa proporsionalitas harus menjadi dasar interpretasi dalam kebijakan ketenagakerjaan, bukan sekadar formalitas administratif. Seperti diingatkan oleh Kunaschk (2024) dan Link (2024), ambiguitas regulasi justru memperlemah relasi industrial dan menurunkan kepercayaan pasar. Tanpa arah hukum yang tegas, UMS berisiko menjadi simbol politik ketimbang instrumen kesejahteraan.

Dalam konteks global, Indonesia kini tengah menempuh jalan tengah antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. ILO Living Wage Agenda (2025) menyerukan bahwa negara-negara berkembang harus bertransformasi dari sekadar kebijakan minimum wage menuju sistem living wage — sistem yang tidak hanya menghitung batas bawah kelayakan hidup, tetapi menjamin keseimbangan antara kebutuhan hidup layak, daya saing, dan keberlanjutan ekonomi. Prinsip keadilan proporsional MK sejalan dengan semangat ini: negara wajib hadir sebagai penyeimbang, bukan hanya sebagai regulator.

Dengan demikian, arah kebijakan UMS ke depan perlu menegakkan tiga prinsip utama. Pertama, legal clarity — memperkuat sinkronisasi regulasi pusat dan daerah agar penetapan UMS tidak lagi bergantung pada tafsir subjektif. Kedua, transparency and accountability — membuka data sektoral dan formula penetapan agar publik dapat mengawasi secara objektif. Ketiga, justice by proportion — menjadikan keadilan proporsional sebagai dasar filosofis kebijakan, bukan sekadar retorika hukum. Dengan tiga pilar ini, UMS dapat berfungsi bukan hanya sebagai mekanisme ekonomi, tetapi sebagai perwujudan keadilan sosial yang nyata.

Akhirnya, ekonomi bukanlah sekadar kalkulasi angka, melainkan narasi tentang martabat manusia. Di balik setiap regulasi upah, ada wajah-wajah pekerja yang menggantungkan harapan pada komitmen negara terhadap keadilan. Bila UMS dijalankan dengan prinsip keadilan proporsional sebagaimana ditekankan Mahkamah Konstitusi, maka kebijakan ini akan menjadi lebih dari sekadar formula administratif — ia akan menjadi cermin moral bangsa. Sebab di situlah letak hakikatnya: bahwa kesejahteraan bukan diberikan secara seragam, tetapi dibangun melalui keseimbangan, empati, dan penghormatan terhadap perbedaan yang adil.