MUI Kabupaten Probolinggo Keluarkan Maklumat Tentang Kegiatan HUT RI Ke-80

Probolinggo, Berdampak.net – MUI Kabupaten Probolinggo mengeluarkan maklumat tentang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-80. Maklumat itu salah satunya melarang adanya penampilan waria.

Maklumat tentang peringatan HUT RI ke-80 itu berisi dua hal. Pertama, imbauan bagaimana memaknai dan mengisi kegiatan hari kemerdekaan. Kedua, larangan kegiatan tertentu dalam mengisi kegiatan HUT RI ke-80.

Untuk hal pertama, umat Islam khususnya warga Kabupaten Probolinggo, hendaknya memaknai HUT RI sebagai wujud syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Umat Islam juga disarankan untuk mendoakan para pahlawan.

Berikutnya, mengisi kemerdekaan sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Umat Islam juga wajib mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam maklumat itu juga mengatur tentang beberapa larangan kegiatan dalam memperingati HUT RI ke-80. Seperti, larangan penggunaan sound horeg sebagaimana yang ditetapkan dalam fatwa MUI Jawa Timur nomor 1 tahun 2025.

Maklumat MUI Kabupaten Probolinggo ini juga melarang sajian penampilan waria dalam kegiatan HUT RI, dan tampilan maksiat lainnya.

Umat Islam, juga diimbau untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum. Tentunya dengan tetap memperhatikan waktu salat selama menggelar kegiatan HUT RI ke-80. Maklumat ditandatangani oleh Ketua Umum, KH Munir Kholili dan Sekretaris Umum H Taufik.

Sekretaris Umum MUI Kabupaten Probolinggo, H Taufik, mengatakan bahwa maklumat tersebut menjadi pedoman bagi kita dalam memperingati HUT RI ke-80. “Sehingga yang kita lakukan sesuai syariat Islam,” katanya.

H Taufik melanjutkan, maklumat MUI Kabupaten Probolinggo khusus momen hari kemerdekaan RI itu sesuai dengan visi Bupati Probolinggo yakni Sejahtera, Amanah, Religius, dan eksis berdaya saing. “Jadi Kabupaten Probolinggo ini yang religius,” lanjutnya.

Dengan adanya maklumat itu pula, ia berharap agar peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tidak menciderai nilai-nilai agama Islam. (don)

Prof. Bafadal Apresiasi Mandarin di SMA Nurul Jadid

Probolinggo, Berdampak.net – Sabtu (02/08/2025) SMA Nurul Jadid Paiton, Probolinggo kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam bidang pendidikan bahasa asing. Kali ini, keberhasilan mereka dalam pengembangan bahasa Mandarin mendapat apresiasi langsung dari Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd., tokoh pendidikan nasional yang juga pembina Yayasan Pendidikan Sabilillah Malang.

Kunjungan Prof. Ibrahim ke Pondok Pesantren Nurul Nurul Jadid dilakukan bersama rombongan sebanyak sepuluh orang pengelola dari Yayasan Pendidikan Sabilillah Malang. Tujuan utama kedatangan mereka adalah untuk belajar langsung tentang pengelolaan pembelajaran bahasa Mandarin di lingkungan pesantren.

Dalam sambutannya, Prof. Ibrahim menyampaikan rasa kagumnya terhadap sistem yang diterapkan SMA Nurul Jadid. Menurutnya, pembiasaan berbahasa Mandarin yang terstruktur, kurikulum yang progresif, serta perhatian pada kualitas guru menjadi kunci keberhasilan lembaga ini.

“Kami sangat terkesan. Tidak banyak sekolah, apalagi yang berbasis pesantren, mampu menyelenggarakan pembelajaran bahasa Mandarin dengan kualitas seperti ini. Bahkan sudah sampai pada tahap pelaksanaan ujian HSK,” ungkapnya.

HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) merupakan ujian standar kemampuan bahasa Mandarin yang diakui secara internasional. Fakta bahwa siswa-siswi SMA Nurul Jadid sudah mampu mengikuti ujian ini menunjukkan tingginya level penguasaan mereka terhadap bahasa tersebut.

Lebih lanjut, Prof. Ibrahim menyebut bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari kepemimpinan dan manajemen pendidikan yang baik. Ia menilai bahwa ada sistem yang konsisten diterapkan di SMA Nurul Jadid untuk membentuk budaya literasi dan kemampuan bahasa asing di kalangan santri.

Salah satu alumni yang menjadi bukti konkret keberhasilan pendidikan bahasa Mandarin di SMA Nurul Jadid adalah Novi Basuki. Novi dikenal sebagai sosok muda yang fasih berbahasa Mandarin dan kini menempuh studi S1 hingga doktoral di Tiongkok dengan beasiswa penuh.

Prestasi Novi menjadi sumber kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar Nurul Jadid. Bahkan, Prof. Ibrahim secara pribadi mengaku mengikuti perkembangan Novi melalui berbagai kanal digital, termasuk menonton video-videonya di YouTube dan media sosial lainnya.

“Kami sering menonton kanal video Novi Basuki. Beliau menjadi gambaran bagaimana lembaga pendidikan pesantren mampu mencetak generasi global dengan bekal bahasa internasional,” tambah Prof. Ibrahim.

Delegasi dari Yayasan Pendidikan Sabilillah pun menggali banyak hal selama kunjungan, mulai dari strategi pembiasaan berbahasa Mandarin di lingkungan sekolah, model kurikulum, metode pembelajaran, hingga program upgrading guru-guru bahasa Mandarin.

Para guru SMA Nurul Jadid juga dengan terbuka berbagi pengalaman dan strategi dalam menyusun roadmap pembelajaran bahasa asing yang kontekstual dengan dunia pesantren. Salah satunya adalah dengan integrasi antara bahasa, budaya, dan nilai-nilai akhlak dalam pembelajaran.

Kunjungan ini tidak hanya bersifat observasi, tetapi juga menjadi forum diskusi dan kolaborasi antar-lembaga pendidikan Islam. Para tamu dari Malang terlihat sangat antusias mencatat dan berdialog dengan para pengelola SMA Nurul Jadid.

Dengan adanya kerja sama dan kunjungan seperti ini, SMA Nurul Jadid berharap dapat terus memperluas jaringan dan memperkuat program bahasa asing, terutama Mandarin, sebagai bagian dari misi internasionalisasi pendidikan pesantren.

Sugiono Kepala Bidang Kurikulum Biro Pendidikan dan mantan WaKa Kurikulum SMA Nurul Jadid dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja kolektif tim, dukungan yayasan, dan semangat para santri dalam menyambut tantangan global.

“Penguasaan bahasa asing, termasuk Mandarin, bukan hanya untuk keperluan akademik, tetapi juga sebagai pintu dialog peradaban. Kami ingin santri memiliki kesiapan menghadapi dunia global, tanpa kehilangan akar keislamannya,” ujarnya.

Kunjungan Prof. Ibrahim dan tim dari Yayasan Pendidikan Sabilillah Malang ini diakhiri dengan sesi foto bersama, penandatanganan kenang-kenangan, dan rencana tindak lanjut kerja sama dalam pengembangan bahasa asing antar kedua lembaga. (pm)

Sugiono Gantikan Ahmad Muzani sebagai Sekjen Gerindra

Jakarta, berdampak.net — Partai Gerindra resmi menunjuk Sugiono sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang baru menggantikan Ahmad Muzani. Keputusan ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor.

Ahmad Muzani telah menjabat Sekjen sejak 2008. Dalam perombakan terbaru, ia kini dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Sekretaris Dewan Pembina sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai.

“Terima kasih atas kepercayaan selama ini. Jika ada khilaf, saya mohon maaf,” ujar Muzani dalam pernyataan resminya.

Penunjukan Sugiono menandai penyegaran struktur DPP Gerindra periode 2025–2030. Ia sebelumnya dikenal sebagai sosok dekat Prabowo dan dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis di pemerintahan.

Gerindra menegaskan, pergantian ini merupakan bagian dari upaya penguatan organisasi menjelang agenda-agenda politik nasional lima tahun ke depan. (fj)

Komisi II DPR RI Targetkan Persoalan Honorer Tuntas pada 2025

Jakarta, Berdampak.net — Komisi II DPR RI menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang selama ini menjadi masalah pelik dalam sistem kepegawaian pemerintah. Targetnya, seluruh persoalan terkait status dan kejelasan tenaga honorer dapat dituntaskan pada tahun 2025.

“Persoalan tenaga honorer memang menjadi concern utama kami di Komisi II. Kami terus berupaya dan mendorong pemerintah agar masalah ini tidak berlarut-larut dan bisa selesai pada tahun 2025,” ujar anggota Komisi II DPR RI dalam keterangan resminya.

Dengan selesainya penataan tenaga honorer, maka proses rekrutmen pegawai pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, nantinya hanya akan dilakukan melalui mekanisme seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diselenggarakan secara nasional.

Langkah ini, menurut Komisi II, bertujuan untuk mewujudkan tata kelola kepegawaian yang lebih tertib, profesional, serta sesuai dengan prinsip meritokrasi. Selain itu, diharapkan tidak ada lagi celah bagi rekrutmen non-ASN yang tidak sesuai regulasi.

Komisi II juga meminta pemerintah daerah untuk aktif mendata dan melaporkan seluruh tenaga honorer yang masih aktif, agar tidak ada yang terabaikan dalam proses penyelesaian. Mereka juga menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses transisi ini.

“Semua harus punya kepastian status. Negara tidak boleh membiarkan puluhan ribu tenaga honorer terus menggantung,” tegasnya.

Dengan target penyelesaian pada 2025, pemerintah dan DPR diharapkan dapat memberikan solusi terbaik bagi para honorer yang telah lama mengabdi, sekaligus membangun sistem ASN yang lebih berkualitas dan akuntabel ke depannya. (fj)