Kolaborasi Kemendes dan Kemenkop UKM Wujudkan Akses Air Bersih bagi Warga Tengger

PROBOLINGGO, Berdampak.net – Kabar gembira menyapa masyarakat kawasan Tengger, Jawa Timur. Enam desa di wilayah ini akan segera menikmati pasokan air bersih berkat inisiatif serius dari pemerintah pusat. Program ini digarap melalui kolaborasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM).

M. Najib Atamimi, Founder Mujadalah Kiai Kampung, menyampaikan apresiasi mendalam atas upaya Menteri Desa dan PDTT, Yandri Susanto. Menurutnya, menteri tersebut berhasil menginisiasi pengadaan air bersih dari sumber Ranukumbolo langsung ke kawasan Bromo yang selama ini kekurangan akses air layak.

“Ini benar-benar luar biasa. Program ini menjadi berkah besar bagi warga Tengger yang selama ini kesulitan mendapatkan air bersih,” ujar Najib dengan nada syukur.

Najib juga memberikan penghargaan khusus kepada Menteri Koperasi dan UKM, Dr. Ferry Juliantono, atas dukungannya dalam mempercepat proyek pipanisasi. Inisiatif ini membawa air dari Ranukumbolo ke Jemololawang dan desa-desa sekitarnya, menjangkau enam desa utama di Tengger.

“Ini peristiwa bersejarah. Dalam 80 tahun Indonesia merdeka, baru kali ini proyek pipanisasi air bersih dari Semeru menuju Bromo akan terealisasi. Masyarakat sangat senang dan berterima, karena program ini adalah bukti nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan warga desa,” tambah Najib.

Lebih lanjut, Najib menekankan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan desa. Kebijakan kepala negara ini terasa langsung oleh masyarakat pedesaan, sejalan dengan visi membangun Indonesia dari pinggiran.

“Bapak Presiden Prabowo sangat konsen membangun desa, memakmurkan rakyat kecil, dan memberi perhatian khusus kepada masyarakat pedesaan. Ini wujud nyata visi beliau membangun Indonesia dari pinggiran,” tegasnya.

Tak hanya air bersih, Mujadalah Kiai Kampung berkomitmen mendukung program Enam Desa Koperasi Merah Putih di Tengger. Sebelumnya, Menteri Ferry Juliantono hadir untuk memberikan pelatihan pendidikan bagi pengurus koperasi desa, guna memperkuat pemberdayaan ekonomi lokal.

“Kami dari Kiai Kampung sekali lagi mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya kepada Menteri Desa dan Menteri Koperasi, atas perhatian nyata terhadap kebutuhan masyarakat desa, terutama terkait air bersih dan pemberdayaan ekonomi melalui koperasi,” tutup Najib.

Program ini diharapkan rampung dalam waktu dekat, membawa perubahan signifikan bagi ribuan warga Tengger yang bergantung pada pariwisata Bromo-Semeru. Pemerintah terus mendorong infrastruktur dasar di daerah terpencil untuk mendukung kesejahteraan nasional. (*)

Kolaborasi PAKEM Kejari dan FKUB Kota Probolinggo Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat

Probolinggo, 4 November 2025 — Dalam upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam menjaga kerukunan dan ketertiban kehidupan beragama, Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Masyarakat (PAKEM) Kejaksaan Negeri Probolinggo bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo melaksanakan kegiatan visitasi ke dua rumah ibadah di Kota Probolinggo, yakni Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) dan Gereja Katolik Bunda Karmel, pada Selasa, 4 November 2025, pukul 09.00–12.00 WIB.

Tim PAKEM Kejaksaan Negeri terdiri dari Rucha Abe Yuliniar Wardani,S.H., Raden Yudha Pratama Rahayu,A.Md., Jovi Azriel Wahyu Putra, Dhita Saula Eka R.C., dan Chrisna Bayu.
Sedangkan dari FKUB Kota Probolinggo hadir Ketua Dr. H. Ahmad Hudri, ST., MAP., Wakil Ketua I Drs. Dawam Ihsan, M.Si., Wakil Ketua II Dr. Budi Krisyanto, Bendahara Drs. Agus Maryono, dan Wakil Bendahara Masyhuri Nurzah, S.Pd., MM.

Kunjungan dimulai di GKJW Kota Probolinggo pada pukul 09.00 hingga 10.00 WIB yang disambut hangat oleh Pendeta Argo Daniel Satwiko , MDiv. Kegiatan kemudian dilanjutkan ke Gereja Katolik Bunda Karmel, di mana rombongan diterima langsung oleh Ketua Pastor Romo FX. Agis Triatmo, O.Carm.

Dalam sambutannya, Ketua FKUB Kota Probolinggo, Dr. Ahmad Hudri, menyampaikan bahwa kolaborasi antara PAKEM Kejaksaan Negeri dan FKUB merupakan langkah strategis untuk memperkuat komunikasi serta koordinasi dengan berbagai aliran kepercayaan dan aliran keagamaan masyarakat di Kota Probolinggo.

“Dengan bertemu secara langsung dengan entitas aliran kepercayaan dan keagamaan masyarakat, kita dapat mengetahui secara langsung berbagai aktivitas yang dilakukan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan,” jelas Hudri.

Lebih lanjut, Hudri menegaskan bahwa kegiatan seperti ini perlu dilakukan secara intensif dan berkala. Tidak hanya visitasi ke rumah-rumah ibadah, tetapi juga ke lokasi-lokasi tempat penganut aliran kepercayaan beraktivitas agar terbangun komunikasi yang konstruktif dan saling memahami.

Sementara itu Rucha Abe Yuliniar Wardani mewakili Tim PAKEM dalam pengantar menyampaikan bahwa Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat (PAKEM) adalah salah satu tugas yang dijalankan oleh Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan amanat undang-undang. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa aliran kepercayaan dan keagamaan yang berkembang di masyarakat tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum, keamanan, ketertiban umum, atau ajaran agama resmi yang diakui negara.

“Dasar Hukum PAKEM
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia: Menegaskan tugas Kejaksaan dalam menjaga ketertiban umum. Begitu pula dengan
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019
Tentang peran dan pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat. Sementara dalam
Konstitusi (UUD 1945) Pasal 29:
Negara menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan”, Jelas Rucha

Sebagaimana diketahui tujuan PAKEM adalah:

1. Mencegah penyimpangan keagamaan dan kepercayaan.
2. Melindungi hak asasi manusia.
3. Mendukung stabilitas nasional.
4. Memberikan edukasi.

Sedangkan tugas dan Fungsi PAKEM adalah:

1. Pengawasan: Memantau perkembangan aliran kepercayaan dan keagamaan di masyarakat.
2. Koordinasi lintas sektor: Bekerjasama dengan kementerian agama, kepolisian, intelijen, dan pemerintah daerah.
3. Penyelidikan dan kajian: Meneliti doktrin atau ajaran yang dianggap menyimpang.
4. Tindakan preventif dan represif: Mengambil langkah hukum jika ada pelanggaran.

Selanjutnya masih dalam kesempatan tersebut, Pendeta Arga di GKJW dan Romo Agis di Gereja Katolik Bunda Karmel memaparkan berbagai program pelayanan gereja, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta tantangan dan peluang dalam memperkuat relasi antarumat beragama di Kota Probolinggo.

Kegiatan visitasi ini juga diisi dengan sesi tanya jawab antara Tim PAKEM, FKUB, dan para tokoh gereja mengenai dukungan pemerintah terhadap kegiatan keagamaan, hubungan antar umat, serta upaya menjaga kerukunan dan ketenteraman masyarakat.

Kejaksaan Negeri Probolinggo melalui Tim PAKEM menyampaikan bahwa kegiatan visitasi ini akan menjadi bagian dari agenda berkelanjutan dalam rangka memperkuat sinergi antara lembaga penegak hukum, FKUB, dan seluruh unsur masyarakat dalam mengawal kehidupan beragama yang rukun, toleran, dan damai di Kota Probolinggo.

PDPB Triwulan IV 2025, KPU Kota Probolinggo Gelar Audiensi dengan Camat dan Lurah

Probolinggo, Berdampak.net – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo hari ini menggelar Audiensi penting terkait Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan akurasi dan integritas data pemilih menjelang pemilihan umum (Pemilu) mendatang serta menindaklanjuti arahan dari KPU RI. Rabu (05/11/2025).

Audiensi yang berlangsung di Aula Kantor Bakesbangpol Kota Probolinggo ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Bawaslu, perwakilan Disdukcapil, perwakilan Dinas Sosial serta seluruh Kepala Kecamatan dan Kepala Kelurahan Se Kota Probolinggo.

Ketua Divisi Rendatin KPU Kota Probolinggo Viki Hamzah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan merupakan proses krusial untuk menjaga hak pilih setiap warga negara.

“Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan ini adalah upaya kami untuk terus memperbarui data pemilih secara dinamis. Kami ingin memastikan tidak ada warga Kota Probolinggo yang kehilangan hak pilihnya, dan juga tidak ada data ganda atau pemilih yang tidak memenuhi syarat,” Ujar Viki Hamzah

Dalam sesi Audiensi, Viki Hamzah menegaskan bahwa daftar pemilih tidak hanya persoalan administrasi belaka, namun akan menjadi pondasi legitimasi demokrasi. Lebih lanjut Viki juga memaparkan secara detail mekanisme PBDB. Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain:
a. Sumber Data: Data Pemutakhiran bersumber dari DP4 yang telah di sinkronisasi dengan daftar pemilih pada pemilihan terakhir. Untuk data DP4 semster 2 Tahun 2025 sudah turun dari KPU RI dan sedang dalam proses pengolahan data oleh operator Sidalih KPU Kota Probolinggo.
b. Peran Masyarakat: KPU mengajak masyarakat untuk proaktif melaporkan jika ada anggota keluarga atau tetangga yang belum terdaftar, pindah domisili, atau meninggal dunia agar data pemilih dapat diperbarui.
c. Verifikasi Lapangan: KPU juga akan melakukan verifikasi di lapangan (Coktas) secara berkala untuk memastikan keakuratan data yang telah dikumpulkan.

Peserta audiensi memberikan respon yang positif dan aktif dengan mengajukan pertanyaan terkait dinamika dan tantangan berdasarkan evaluasi PDPB Triwulan III kemarin. Serta mendorong agar semua stakeholder bisa mensuport agenda PDPB yang dilakukan oleh KPU dengan gencar melakukan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat.

KPU Kota Probolinggo berkomitmen untuk menindaklanjuti masukan dari peserta audiensi dan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan daftar pemilih yang akurat dan mutakhir. Dengan adanya Pemutakhiran berkelanjutan ini, diharapkan partisipasi pemilih dalam pemilu mendatang dapat meningkat dan kualitas demokrasi di Kota Probolinggo semakin baik.

Kegiatan audiensi ini merupakan salah satu langkah konkret KPU Kota Probolinggo dalam mempersiapkan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. (fiq)

RS Graha Sehat dan Bank Jatim Tandatangani Nota Kesepahaman untuk Sinergi Layanan Keuangan dan Kesehatan

Probolinggo, Berdampak.net – Rumah Sakit Graha Sehat Kraksaan menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding / MoU) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim), Rabu 5 November 2025.

Kerja sama ini berfokus pada layanan jasa keuangan perbankan dan layanan jasa kesehatan sebagai upaya memperkuat sinergi antara sektor kesehatan dan perbankan di daerah.

Acara penandatanganan berlangsung di Ruang VIP Pertemuan Alino, dihadiri oleh jajaran pimpinan dari kedua institusi.
Dari pihak RS Graha Sehat, hadir:
• Ir. H. Made Sindrajaya, Direktur Utama PT Graha Sehat Lestari Kraksaan
• Ni Nyoman Sita, Komisaris PT Graha Sehat Lestari Kraksaan
• dr. Susanti Sugianto, MARS, Direktur RS Graha Sehat

Sementara dari pihak Bank Jatim, hadir:
• Rahman Subiyantoro, Vice President Hubungan Kelembagaan, beserta tim
• Yety Fitria, Vice President Dana dan Jasa, beserta tim
• M. Machfud Hidayat, Vice President Digital Banking, beserta tim

Sinergi Dua Sektor Strategis

Dalam sambutannya, dr. Susanti Sugianto, MARS menyampaikan bahwa penandatanganan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat efisiensi pengelolaan keuangan sekaligus meningkatkan mutu layanan kesehatan di RS Graha Sehat.

“Kolaborasi ini menjadi momentum penting untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih terintegrasi, sekaligus membuka peluang inovasi dalam layanan digital yang mendukung kenyamanan pasien dan tenaga kesehatan,” ujarnya.

Sementara itu, Rahman Subiyantoro, selaku perwakilan dari Bank Jatim, menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung sektor kesehatan daerah melalui produk dan layanan perbankan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan institusi kesehatan.

“Kami ingin menjadi mitra strategis bagi RS Graha Sehat dalam memperkuat sistem keuangan, baik untuk payroll karyawan, pembayaran layanan kesehatan, maupun pengembangan digital banking di lingkungan rumah sakit,” tuturnya.

Menambahkan hal tersebut, Ir. H. Made Sindrajaya, Direktur Utama PT Graha Sehat Lestari, menekankan bahwa kerja sama ini tidak hanya berbicara tentang efisiensi keuangan, tetapi juga tentang membangun ekosistem pelayanan publik yang berdaya saing.

“Kami percaya, kolaborasi dengan Bank Jatim akan membawa manfaat luas bagi masyarakat Probolinggo. Dengan dukungan sistem keuangan yang transparan dan digitalisasi layanan, RS Graha Sehat dapat terus berinovasi memberikan pelayanan terbaik dengan semangat Impactful Healthcare — Tak Hanya Mengobati, Tapi Menghidupi,” ujarnya.

Ruang Lingkup Kerja Sama

Melalui kerja sama ini, ruang lingkup sinergi meliputi:
• Implementasi cash management system untuk efisiensi transaksi keuangan rumah sakit;
• Fasilitas payroll system dan layanan kartu pegawai Bank Jatim;
• Pengembangan sistem pembayaran digital bagi pasien dan rekanan;
• Literasi dan edukasi keuangan bagi tenaga kesehatan serta karyawan RS Graha Sehat.

Acara ditutup dengan penandatanganan dokumen resmi oleh kedua belah pihak dan sesi foto bersama. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam memperkuat kemitraan antara sektor kesehatan dan perbankan daerah menuju pelayanan publik yang modern, transparan, dan berdaya saing.