Kahmi dan Dispersip Kota Probolinggo Gelar Seminar dan Lokakarya

Probolinggo,Berdampak.net – Seminar dan Lokakarya dengan tema “Jejak Arsip Sejarah Probolinggo sebagai Warisan Budaya: Relevansi di Masa Kini dan Tantangan di Masa Depan”. Semiloka ini diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bersama dengan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Probolinggo.

Sebagai narasumber adalah Dr. Abdus Sair, S.Sos., M.Sosio. dosen dan wakil dekan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Narasumber lainnya adalah Dr. Ahmad Hudri, ST. MAP. Akademisi Institut Ahmad Dahlan Probolinggo. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 12 November 2025, bertempat di Ruang Pertemuan Badan Kesatuan Bangsa Kota Probolinggo, Jl. Mawar No. 39A Probolinggo.

Semiloka ini dibuka oleh walikota Probolinggo dr. Aminudin, Sp.Og. (K)., M.Kes. Dalam sambutannya dokter aminudin menekankan pentingnya melestarikan arsip sejarah Probolinggo sebagai bagian dari warisan budaya yang sangat berharga.

“Seminar ini bukan sekadar agenda ilmiah, tetapi juga bagian dari upaya strategis melestarikan memori kolektif dan identitas sejarah Kota Probolinggo sebagai warisan budaya bangsa”, cetus Aminudin.

Lebih lanjut Aminudin menyampaikan bahwa arsip bukan hanya kumpulan dokumen atau catatan masa lalu, melainkan sumber pengetahuan dan identitas kolektif yang mencerminkan perjalanan panjang sebuah kota, bangsa, dan peradaban.
Melalui arsip, kita dapat membaca bagaimana Probolinggo tumbuh dan berkembang — dari masa kolonial, perjuangan kemerdekaan, hingga menjadi kota yang dinamis dan berdaya saing seperti sekarang.

“Namun, tantangan kita hari ini tidaklah ringan.
Di era digital dan disrupsi informasi, ancaman hilangnya arsip sejarah, lemahnya kesadaran akan pentingnya kearsipan, serta minimnya regenerasi pengelola arsip, menjadi persoalan yang harus kita jawab bersama”, tutup Aminudin.
Selanjutnya semiloka memasuki paparan materi oleh kedua narasumber. Semiloka dipandu oleh Hery Wijayani.

Kesempatan pertama disampaikan oleh Abdul Sair. Dalam pemaparannya Abdul Sair menyampaikan materi berjudul membaca kembali Probolinggo: Jejak Peristiwa, Kuasa, dan identitas lokal.

“Probolinggo memiliki ruang sejarah yang unik dan dinamis, terbentuk dari: Jejak kerajaan dan kolonialisme (Majapahit, VOC, dan Hindia Belanda). Peristiwa politik dan sosial, termasuk peperangan dan pemberontakan. Migrasi penduduk dari Madura, dan Jawa Tengah. Jadi, Probolinggo bukan lahir tiba-tiba, melainkan hasil dari proses panjang pembentukan ruang sosial”, jelas Sair.

Sair menjelaskan berdasarkan referensi yang ada dan hasil penelitiannya bahwabPenduduk Probolinggo adalah penduduk campuran yang terbentuk dari interaksi intens antara keturunan pendatang Madura dan Jawa Tengah.

“Mereka hidup dalam keseimbangan antara sifat-sifat halus dan kasar. Masyarakat Probolinggo menguasai sebagian bahasa Jawa dan sebagian besar bahasa Madura”, tutur Sair.

Sementara itu Ahmad Hudri memaparkan tentang pentingnya melestarikan arsip yang berfungsi merekam jejak sejarah dan identitas suatu daerah.
Probolinggo memiliki kekayaan arsip kolonial, pemerintahan, dan sosial budaya.
Pentingnya arsip bagi pembentukan karakter dan memori kolektif.

” Arsip memiliki nilai Historis, sebagai bukti perjalanan sosial dan politik.
Arsip juga memiliki nilai edukatif memiliki fungsi sebagai sumber pendidikan sejarah dan budaya, khususnya sumber pembelajaran sejarah lokal.
Selain itu arsip juga bernilai budaya yaitu cermin kearifan dan tradisi masyarakat serta Inspirasi pembangunan karakter masyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya berperan sebagai nilai Identitas; memperkuat kesadaran kolektif daerah dan Identitas dan kebanggaan daerah”, jelas Hudri.

Dalam kesempatan semiloka ini Hudri juga memandang perlu untuk mengkaji ulang hari jadi kota Probolinggo dimana pada tahun 2025 ini berusia 666 tahun.

“Semiloka ini sebagai stimulan untuk membuka kembali sejarah Probolinggo khususnya kota Probolinggo. Termasuk menelaah kembali hari jadi kota Probolinggo berdasarkan sejarah dan arsip-arsip yang ada. Termasuk buku berjudul HET NEDERLANDSCHE JAVA-INSTITUUT : PROBOLINGGO, GESCHIEDENIS EN OVERLEVERING, yang ditulis oleh Dr. J. G. W. LEKKERKERKER seorang Belanda. Buku itu terbit tahun 1931. Selain itu juga dapat mengacu kepada salah satu sumber otentik yaitu sambutan Gubernur Jatim tahun 1968 dalam rangka 50 tahun hari jadi kota Probolinggo. Begitupula dengan sambutan ketua DPRD dan walikota Probolinggo di tahun yg sama”, ungkap Hudri meyakinkan.

Artinya ketika tahun 1968 kota Probolinggo berusia 50 tahun, maka ditarik ke belakang berarti tahun 1918. Tepat di tahun 1918 itu dibentuknya Gemeentee . Semacam wilayah administratif. Lebih lanjut Hudri mengungkapkan fakta sejarah dan didukung oleh data otentik berupa arsip-arsip dan buku Lekekekers cukup sebagai bahan untuk dibuka kembali diskursus tentang hari jadi kota Probolinggo

“Karena berdasarkan fakta sejarah, adanya kabupaten Probolinggo lebih dulu ada daripada kota Probolinggo. Yaitu ketika pada tahun 1770 Bupati kedua Banger Tumenggung Joyonegoro mengubah nama Banger dengan Probolinggo”, jelas Hudri.

Pada tahun 1918 di Jawa telah terbentuk 16 buah gemeente. Salah satu diantaranya yaitu Probolinggo. Probolinggo menjadi salah satu kota Jawa Timur yang tata pemerintahannya berpola gemeente karena letak geografisnya tergolong berada di pesisir utara pulau Jawa. Dahulu Probolinggo lebih sering disebut dengan Banger. Istilah Banger sudah dikenal ketika Prabu Hayam Wuruk mengadakan perjalanan keliling daerah Lumajang dan Baremi pada tanggal 4 September 1359. Tanggal 4 September menjadi dasar penentuan hari jadi kota Probolinggo, karena pada saat itu Hayam Wuruk memerintahkan pembukaan hutan yang berada di sekitar sungai Banger untuk memperluas daerah yang akan dijadikan pusat pemerintahan. Peristiwa itulah yang dijadikan dasar penetapan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Probolinggo. Padahal hari jadi Probolinggo sebelumnya adalah 1 Juli karena masih berdasarkan pada keputusan gemeente dari Staatsblad no 322 tanggal 1 Juli 1918. Tetapi berdasarkan kesepakatan masyarakat dengan walikota Probolinggo tidak setuju tanggal 1 Juli sebagai hari jadi karena bersifat Nerlandosentris.

Dengan fakta itu maka yang mendekati kebenaran adalah mengacu kepada tahun 1918 dimana gemente bisa dianggap sebagai cikal bakal kota Probolinggo dimana pemerintah gemeente atas nama sekretaris jenderal Hulshoff Pol membuat rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran tahun 1918 . Pengadaan rencana anggaran ini untuk memudahkan Probolinggo mengadakan pembangunan sebagai kota baru yang mulai belajar untuk mengatur kotanya sendiri. Selama 8 tahun masa gemeente berlangsung, maka tahun 1926 gemeente berubah menjadi stadsgemeente berdasarkan Stadsgemeente Ordonnantie No. 365. Perubahan yang terjadi karena pada waktu itu kinerja gemeenteraad (Dewan Kota atau dengan istilah lain DPR) belum secara maksimal dimana penguasaannya masih berada di bawah afdeeling, sehingga tahun 1926 gemeente diubah menjadi stadgemeente yang berarti penguasaannya berada langsung di bawah gubernur jenderal. Akan tetapi hal itu hanya bersifat sementara sebab stadgemeente diberi wewenang sepenuhnya untuk mengelola kota dan tidak lagi dipimpin seorang asisten residen dan bupati melainkan dipegang oleh burgemeester (walikota).

“Dan walikota pertama Probolinggo adalah Ferdinand Meijer pada tahun 1928”, tegas Hudri.

Semiloka dilanjutkan dengan diskusi. Antusiasme peserta semiloka luar biasa ditandai dengan banyaknya tanggapan. Adapun peserta adalah dari tokoh masyarakat, pegiat literasi, akademisi, pegiat seni dan budaya, serta dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Probolinggo.
Rencananya semiloka ini akan ditindaklanjuti dengan semiloka dan riset sebagai rekomendasi.

Sejumlah Aktivis Sosial Akan Reuni Dalam Acara Launching dan Bedah Buku “Melampaui Warna Kulit” Karya Gus Dr. Nurul Huda, M.Fil.I

Probolinggo, 12 November 2025 — Semangat anti-diskriminasi dan nilai-nilai sportivitas yang biasa digaungkan di dunia olahraga kini turut dihidupkan dalam ranah intelektual.

Jaringan Intelektual Nahdliyyin (JIN) siap menggelar Launching dan Bedah Buku “Melampaui Warna Kulit: Jejak-Jejak Teologi Anti Rasisme dalam Kristen dan Islam di Indonesia”, sebuah karya yang menelusuri akar teologi inklusif lintas agama dalam menolak rasisme di tanah air Karya Gus Dr. Nurul Huda, M. Fil. I

Acara ini dijadwalkan berlangsung pada Ahad, 16 November 2025, di Cafe Alino, Kraksaan, dan akan menghadirkan sejumlah aktivis kemanusiaan,akademisi, serta pegiat sosial.

Layaknya pertandingan yang mempertemukan semangat fair play di lapangan, forum ini diharapkan menjadi “arena intelektual” tempat nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan dipertandingkan dengan gagasan.

Buku “Melampaui Warna Kulit” mengupas bagaimana ajaran Islam dan Kristen di Indonesia sesungguhnya memiliki fondasi teologis yang kuat untuk menolak segala bentuk rasisme. Melalui riset mendalam dan pendekatan historis, penulis menyoroti jejak-jejak perjuangan tokoh agama dalam membangun masyarakat yang setara tanpa memandang warna kulit, etnis, maupun latar belakang sosial.

Menurut Koordinator Nasional JIN, Lukman Sumardi, kegiatan ini bukan sekadar peluncuran buku, melainkan juga momentum untuk memperkuat solidaritas kebangsaan.

“Kita ingin membawa semangat sportivitas—di mana semua manusia punya kesempatan yang sama—ke dalam ruang sosial dan teologis. Rasisme adalah bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas kita,” ujarnya.

Beberapa narasumber yang dijadwalkan hadir antara lain Gus Dr. Nurul Huda (Penulis Buku), dan Dr. Achmad Fawaid, M.A, M.A, peneliti dan Pemerhati sosial yang akan membedah isi buku serta berdiskusi mengenai keberagaman dalam membangun Indonesia yang bebas dari diskriminasi.

Acara ini akan dihadiri khusus aktivis kemanusian dan sosial. Perkumpulan aktivis ini diharapkan menjadi ruang dialektika untuk membangun kebersamaan tanpa sekat-sekat warna kulit dan golongan.

Dengan kegiatan ini, Jaringan Intelektual Nahdliyyin berharap dapat menyalakan kembali semangat anti rasisme dalam kehidupan sosial dan keberagamaan utamanya di Probolinggo.

LANGKAH PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA SEHAT

Oleh Penulis* : CHOIRUL ANAM FATUR ROHMAN

Dalam rangka memperingati Hari Kesehtanan Nasional ( HKN ) yang jatuh pada tanggal 12 November, maka hal ini perlu kita bersama-sama menyampaikan dan mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, organisasi kesehatan, sektor swasta, dan pemerintah untuk berkolaborasi dalam mewujudkan sistem kesehatan yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan di Indonesia. Setiap tahunnya momen ini menjadi sebuah pengingat penting bahwa kesehatan merupakan suatu modal utama menuju pembangunan bangsa. Di era tantangan global dan dinamika sosial yang terus mengalami perubahan, Hari Kesehatan Nasional ( HKN ) 2025 menjadi momentum untuk meneguhkan kembali komitmen bersama dalam mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang sehat, tangguh, dan berdaya saing.
Pada momentum HKN ini sebagai langkah kesadaran dan motivasi bersama dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan, serta memperkuat komitmen seluruh bangsa dalam mewujudkan Indosesia yang sehat dan sejahtera. Hari Kesehatan Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan tahunan saja, tetapi juga menjadi sebuah renungan terhadap kesadaran diri akan pentingnya gaya hidup sehat. Kondisi kesehatan adalah hak dasar setiap orang yang harus kita jaga dan didukung oleh seluruh elemen bangsa mulai dari pemerintah, tenaga kesehtan, dunia usaha, hingga seluruh masyarakat pada umumnya.
Kali ini tema HKN Tahun 2025 menggaungkan semangat baru “ Bangun Generasi Sehat Untuk Indonesia Emas “. Bentuk semangat ini menekankan bahwa kesehatan bukan hanya tanggung jawab sektor medis, tetapi juga bagian dari gaya hidup dan perilaku masyarakat sehari-hari. Hidup sehat bukan pilihan, melainkan keharusan untuk menciptakan generasi unggul dan produktif. Selain itu HKN juga menjadi waktu yang tepat untuk apreiasi terhadap dedikasi tenaga kesehatan yang sudah berperan aktif di garis depan, khususnya dalam menghadapi masa Covid-19 dan berbagai tantangan kesehatan lainnya untuk melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman penyakit menular maupun tidak menular.
Dalam 6 dekade sebuah perjalanan Hari Kesehatan Nasional ini sistem kesehatan Indonesia mengalami banyak kemajuan, contoh umumnya hadir progam Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) yang dikelola oleh BPJS ( Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ) sejak tahun 2014. Program unggulan ini menjadi tonggak sejarah dalam upaya pemerataan akses layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Langkah pemerintah terus memperkuat akses layanan kesehatan utama melalui puskesmas, rumah sakit daerah, serta peningkatan kompetensi tenaga medis. Selain itu adanya program nasional seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ( GERMAS ), imunisasi anak, penanganan stunting, dan kesehatan ibu dan anak menjadi prioritas pembangunan kesehatan nasional. Walaupun kondisi masih terdapat tantangan dilapangan seperti fasilitas kesehatan yang masih belum merata dipenjuru negeri dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat.
Dari hal tersebut maka kita perlu untuk membaca dan melihat kondisi lebih jauh serta memberikan langkah upaya untuk bangun kesehatan nasional ini. Berikut beberapa langkah ikhtiar yang perlu kita lakukan sebagai berikut : 1) Peningkatan infrastruktur kesehatan di wilayah 3T ( Terdepan, terluar dan tertinggal ) seperti pemerintah harus meningkatkan anggaran untuk pembangunan dan perawatan fasilitas kesehatan di daerah yang paling membutuhkan, serta memberikan insentif bagi tenaga medis untuk bekerja di daerah 3T. 2) Program pencegahan penyakit yang lebih intensif seperti pemerintah melakukan kampanye skala besar-besaran untuk mendorong masyarakat menjalani pola hidup sehat, melalui media sosial, puskesmas, dan sekolah-sekolah dengan mengedepankan edukasi tentang pola makan sehat, olahraga teratur, dan pemeriksaan kesehatan secara rutin. 3) Peningkatan akses layanan kesehatan mental seperti pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk pengembangan layanan kesehatan mental di fasilitas kesehatan primer ( puskesmas dan klinik ) serta mendirikan pusat konseling di berbagai komunitas. 4) Keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan layanan kesehatan seperti kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan fasilitas dan teknologi kesehatan harus lebih ditingkatkan. 5) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem kesehatan seperti pemerintah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui pembentukan komunitas sehat dan peningkatan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh, mental dan lingkungan.
******