Prabowo Teken Aturan Kenaikan Upah Minimum 2026, Apa Saja Isinya?
Jakarta, Berdampak.net – Pada hari yang bersejarah, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan pada Selasa, 16 Desember 2025. PP ini merupakan pedoman baru dalam penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026 dan diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia.
Dalam keterangan resminya, Kemnaker menyebutkan bahwa penyusunan PP Pengupahan dilakukan melalui proses kajian yang panjang. “Alhamdulillah, PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden. Kami telah memperhatikan masukan dari berbagai pihak, termasuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh,” ujar pernyataan resmi Kemnaker.
Formula Kenaikan Upah
Salah satu poin penting dari PP ini adalah rumus penghitungan UMP yang baru. Kenaikan upah minimum akan dihitung berdasarkan formula:
Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa),
di mana Alfa memiliki rentang nilai antara 0,5 hingga 0,9. Alfa sendiri adalah indeks yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya formula ini, diharapkan penghitungan upah minimum menjadi lebih reflektif terhadap kondisi ekonomi saat ini.
Menurut Kemnaker, penetapan upah minimum yang adil bukan hanya menguntungkan pekerja, tetapi juga memberikan insentif bagi pengusaha untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik. “Kebijakan ini adalah komitmen pemerintah untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/2023 tentang pengupahan,” lanjut pernyataan tersebut.
Tanggung Jawab Gubernur
Dalam PP ini, juga diatur tanggung jawab Gubernur, yang diwajibkan untuk menetapkan UMP dan memiliki kewenangan untuk menentukan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Khusus untuk tahun 2026, Gubernur diharuskan menetapkan besaran kenaikan upah paling lambat pada tanggal 24 Desember 2025. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian kepada pekerja dan pengusaha menjelang tahun baru.
Harapan untuk Masa Depan
Kemnaker menegaskan pentingnya kerjasama antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam proses penetapan upah minimum. “Kami berharap kebijakan pengupahan yang dituangkan dalam PP ini dapat menjadi kebijakan terbaik bagi semua pihak dan menciptakan keadilan di dunia kerja,” tutup Kemnaker.
Dalam rangka memberi dukungan lebih kepada masyarakat, pemerintah juga berencana meluncurkan program sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman mengenai PP Pengupahan baru ini. Dengan demikian, diharapkan semua lapisan masyarakat dapat memahami dan menyikapi perubahan ini dengan baik.