KH Zaini Mun’im, Ulama Visioner dari Probolinggo yang Jejaknya Diakui Nasional

JAKARTA, Berdampak.net – Sosok ulama kharismatik asal Probolinggo, almarhum KH Zaini Mun’im, kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Pendiri Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton ini dianugerahi penghargaan “Tokoh Santri Mengabdi Sepanjang Hayat” dalam ajang Santri of The Years 2025 yang digelar di Gedung Nusantara IV, Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (9/11/2025).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh cucu beliau, Lora (Gus) Fahmi Abdul Hamid Zaini, yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Probolinggo. Kehadiran Gus Fahmi mewakili keluarga besar Nurul Jadid sekaligus menandai bahwa perjuangan dan nilai-nilai luhur sang kiai terus hidup dalam generasi penerusnya.

Dalam sambutannya, Gus Fahmi menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut.

“Pengakuan ini adalah bukti bahwa perjuangan dan pemikiran KH Zaini Mun’im tetap relevan dan menjadi inspirasi bagi dunia pesantren dan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Acara penghargaan ini digagas oleh Islam Nusantara Centre (INC) dan Majelis Pecinta Sholawat Nusantara (Majelis Pesona) dengan dukungan DPR RI dan MPR RI. Turut hadir sejumlah tokoh nasional, kiai pesantren, dan akademisi dari berbagai daerah.

KH Zaini Mun’im dikenal sebagai ulama visioner, pembaharu pendidikan Islam, sekaligus penggerak sosial yang menanamkan semangat kebangsaan di tengah masyarakat. Melalui Pondok Pesantren Nurul Jadid yang didirikannya pada tahun 1948, beliau meneguhkan konsep “berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah” sebagai dasar pembentukan karakter santri.

Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Kabupaten Probolinggo, Mukhlis, yang turut hadir mendampingi Gus Fahmi, menyebut penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan negara terhadap jasa besar KH Zaini Mun’im.

“Beliau bukan hanya milik Nurul Jadid, tapi milik bangsa. Keteladanannya melampaui zaman dan terus menjadi cahaya bagi dunia pesantren,” tutur Mukhlis.

Dengan penghargaan ini, nama KH Zaini Mun’im kembali teguh di hati masyarakat Indonesia sebagai simbol pengabdian, keikhlasan, dan kepemimpinan spiritual yang memberi arah bagi perjalanan santri di masa kini dan mendatang. (pm)

Bangun Semangat Pahlawan di Era Disrupsi

Oleh : CHOIRUL ANAM FATUR ROHMAN

Sejarah peringatan Hari Pahlawan Indonesia yang diperingati setiap tanggal 10 November. Sebuah momentum untuk mengenang jasa mereka yang telah berkorban demi kemerdekaan. Seiring berjalannya waktu makna pahlawan telah mengalami perkembangan dan tidak lagi sebatas mereka yang telah berperang di medan tempur. Hari Pahlawan ini dapat menjadi refleksi yang perlu diemban oleh seluruh elemen masyarakat terutama bagi kalangan pemuda dalam menghadapi tatangan di era disrupsi.
Pada saat revolusi kemerdekaan Indonesia, kala itu ribuan pahlawan dari berbagai daerah di Indonesia telah berjuang dengan berani melawan penjajah. Mereka para pejuang yang gigih dan tidak kenal rasa takut dengan mempertaruhkan nyawanya untuk memerdekakan tanah air. Mereka berjuang bukan hanya dengan senjata, tetapi dengan semangat dan tekad yang kuat untuk membebaskan bangsa ini dari penjajah. Adapun pahlawan yang tidak dikenal namanya secara luas, tetapi memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan. Contohnya para pejuang pribumi yang secara diam-diam melakukan sabotase terhadap pasukan Belanda atau menyelundupkan senjata ke berbagai daerah yang belum dijajah. Mereka berjuang tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan pengakuan yang besar, tetapi keberanian dan pengorbanan mereka tidak boleh dilupakan sejarahnya.
Mungkin bagi sebagian orang Hari Pahlawan ini hanya menjadi hari libur nasional yang dimanfaatkan hanya untuk beristirahat atau bersenang-senang ( Happy Fun ). Seharusnya hal ini kita mengambil momen untuk merenung dan menghargai perjuangan para pahlawan Indonesia. Kita dapat merenungkan tentang arti sebuah kemerdekaan dan hak-hak yang harus diperjuangkan serta pentingnya semangat patriotisme dalam membangun cinta tanah air bangsa. Menghargai pahlawan bukan hanya dengan mengenang mereka pada Hari Pahlawan, tetapi menjaga dan menghormati nilai-nilai yang mereka perjuangkan. Nilai-nilai seperti persatuan, gotong royong, dan keberanian harus tetap oleh generasi muda. Kalangan generasi muda inilah yang memiliki peran penting dalam meneruskan dan menghidupkan semangat kebangsaan.
Sebuah tantangan baru bagi generasi muda di era disrupsi ini menimbulkan berbagai perubahan yang terjadi secara besar-besaran sehingga berdampak besar bagi kehidupan bangsa. Pada awalnya disrupsi hanya popular di kalangan para sektor ekonom, namun semakin berkembangnya dunia digital maka merambah ke berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi dan politik. Salah satu contohnya banyak orang terjebak dalam lingkaran hoaks yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Di sinilah munculnya pahlawan digital yakni orang-orang yang gigih mengedukasi masyarakat agar lebih bijak dalam menyaring informasi. Mereka ini berperan aktif dalam melawan penyebaran hoaks, menjaga perdamaian dan toleransi di dunia maya, serta mengajak masyarakat untuk berpikir kritis adalah pahlawan di dunia virtual. Tindakan kecil seperti meluruskan misinformasi, mempromosikan konten edukatif, atau menegakkan nilai-nilai kebenaran di media sosial memiliki dampak besar dalam menjaga kohesi sosial dan nasionalisme.
Era disrupsi ini sejatinya generasi muda memahami dan memiliki alternatif cara mengadapi tantangan yang penuh gejolak yaitu 1) Memiliki semangat melakukan terobosan / inovasi baru untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. 2) Meningkatkan semangat kualitas SDM ( Sumber Daya Manusia ) dengan cara saling berkolaborasi antar semua golongan. 3) Meningkatkan semangat asah kemampuan diri dengan cara mengikuti berbagai kelas pelatihan atau kursus sesuai bidang yang ditekuni.

Najib Atamimi: Jangan Lupakan Jasa Soeharto, Saatnya Beri Gelar Pahlawan Nasional!

Probolinggo, Berdampak.net –Tokoh nasional Najib Atamimi menegaskan bahwa almarhum Presiden Soeharto layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional atas jasa besarnya dalam membangun bangsa Indonesia selama lebih dari tiga dekade kepemimpinannya.

Najib mengungkapkan, pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, dirinya bersama sejumlah tokoh nasional seperti Prof. Masyhur Effendi dan Dr. Mukti Fajar pernah mengambil langkah berani untuk meluruskan berbagai tuduhan korupsi yang ditujukan kepada Soeharto.

“Tuduhan-tuduhan itu dulu begitu ramai dibicarakan publik, terutama oleh beberapa tokoh seperti Pak Amien Rais, Pak Matori Abdul Djalil, dan Pak Nurcholish Madjid. Namun setelah ditelusuri, tidak ada bukti konkret yang bisa menunjukkan di mana, apa, dan berapa jumlah korupsinya,” ujar Najib, Kamis (6/11/2025).

Sebagai bentuk komitmen mencari kebenaran, Najib bersama rekan-rekannya menginisiasi Seminar Nasional bertajuk “Indonesia Mufakat: Soeharto” di Hotel Mulia Senayan, Jakarta. Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Jenderal Yunus Yusfiyah, Samsu Jalal, serta perwakilan dari Kejaksaan Agung.

“Kami juga sudah mengundang pihak-pihak yang menuduh untuk hadir, tapi mereka tidak datang meskipun sempat menyatakan kesediaan,” tutur Najib.

Menurut Najib, hasil seminar tersebut tidak menemukan satu pun bukti yang menguatkan tuduhan korupsi terhadap Presiden Soeharto. Sebaliknya, fakta yang muncul menunjukkan kiprah Soeharto dalam membangun pondasi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat desa Indonesia.

Kini, di tengah wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Najib menilai sudah saatnya bangsa Indonesia memberikan penghargaan itu secara objektif.

“Kalau ingin menilai kesempurnaan, mana ada presiden yang sempurna sejak Indonesia merdeka. Tapi jasa-jasa Pak Harto harus diingat, terutama dalam pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Sudah waktunya beliau dihargai sebagai Pahlawan Nasional,” tegasnya.

Najib berharap pemerintah dan masyarakat dapat menilai sejarah secara adil, dengan mengakui kontribusi besar Presiden Soeharto terhadap kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia.(*)

Kolaborasi Kemendes dan Kemenkop UKM Wujudkan Akses Air Bersih bagi Warga Tengger

PROBOLINGGO, Berdampak.net – Kabar gembira menyapa masyarakat kawasan Tengger, Jawa Timur. Enam desa di wilayah ini akan segera menikmati pasokan air bersih berkat inisiatif serius dari pemerintah pusat. Program ini digarap melalui kolaborasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM).

M. Najib Atamimi, Founder Mujadalah Kiai Kampung, menyampaikan apresiasi mendalam atas upaya Menteri Desa dan PDTT, Yandri Susanto. Menurutnya, menteri tersebut berhasil menginisiasi pengadaan air bersih dari sumber Ranukumbolo langsung ke kawasan Bromo yang selama ini kekurangan akses air layak.

“Ini benar-benar luar biasa. Program ini menjadi berkah besar bagi warga Tengger yang selama ini kesulitan mendapatkan air bersih,” ujar Najib dengan nada syukur.

Najib juga memberikan penghargaan khusus kepada Menteri Koperasi dan UKM, Dr. Ferry Juliantono, atas dukungannya dalam mempercepat proyek pipanisasi. Inisiatif ini membawa air dari Ranukumbolo ke Jemololawang dan desa-desa sekitarnya, menjangkau enam desa utama di Tengger.

“Ini peristiwa bersejarah. Dalam 80 tahun Indonesia merdeka, baru kali ini proyek pipanisasi air bersih dari Semeru menuju Bromo akan terealisasi. Masyarakat sangat senang dan berterima, karena program ini adalah bukti nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan warga desa,” tambah Najib.

Lebih lanjut, Najib menekankan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan desa. Kebijakan kepala negara ini terasa langsung oleh masyarakat pedesaan, sejalan dengan visi membangun Indonesia dari pinggiran.

“Bapak Presiden Prabowo sangat konsen membangun desa, memakmurkan rakyat kecil, dan memberi perhatian khusus kepada masyarakat pedesaan. Ini wujud nyata visi beliau membangun Indonesia dari pinggiran,” tegasnya.

Tak hanya air bersih, Mujadalah Kiai Kampung berkomitmen mendukung program Enam Desa Koperasi Merah Putih di Tengger. Sebelumnya, Menteri Ferry Juliantono hadir untuk memberikan pelatihan pendidikan bagi pengurus koperasi desa, guna memperkuat pemberdayaan ekonomi lokal.

“Kami dari Kiai Kampung sekali lagi mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya kepada Menteri Desa dan Menteri Koperasi, atas perhatian nyata terhadap kebutuhan masyarakat desa, terutama terkait air bersih dan pemberdayaan ekonomi melalui koperasi,” tutup Najib.

Program ini diharapkan rampung dalam waktu dekat, membawa perubahan signifikan bagi ribuan warga Tengger yang bergantung pada pariwisata Bromo-Semeru. Pemerintah terus mendorong infrastruktur dasar di daerah terpencil untuk mendukung kesejahteraan nasional. (*)

Kolaborasi PAKEM Kejari dan FKUB Kota Probolinggo Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat

Probolinggo, 4 November 2025 — Dalam upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam menjaga kerukunan dan ketertiban kehidupan beragama, Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Masyarakat (PAKEM) Kejaksaan Negeri Probolinggo bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo melaksanakan kegiatan visitasi ke dua rumah ibadah di Kota Probolinggo, yakni Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) dan Gereja Katolik Bunda Karmel, pada Selasa, 4 November 2025, pukul 09.00–12.00 WIB.

Tim PAKEM Kejaksaan Negeri terdiri dari Rucha Abe Yuliniar Wardani,S.H., Raden Yudha Pratama Rahayu,A.Md., Jovi Azriel Wahyu Putra, Dhita Saula Eka R.C., dan Chrisna Bayu.
Sedangkan dari FKUB Kota Probolinggo hadir Ketua Dr. H. Ahmad Hudri, ST., MAP., Wakil Ketua I Drs. Dawam Ihsan, M.Si., Wakil Ketua II Dr. Budi Krisyanto, Bendahara Drs. Agus Maryono, dan Wakil Bendahara Masyhuri Nurzah, S.Pd., MM.

Kunjungan dimulai di GKJW Kota Probolinggo pada pukul 09.00 hingga 10.00 WIB yang disambut hangat oleh Pendeta Argo Daniel Satwiko , MDiv. Kegiatan kemudian dilanjutkan ke Gereja Katolik Bunda Karmel, di mana rombongan diterima langsung oleh Ketua Pastor Romo FX. Agis Triatmo, O.Carm.

Dalam sambutannya, Ketua FKUB Kota Probolinggo, Dr. Ahmad Hudri, menyampaikan bahwa kolaborasi antara PAKEM Kejaksaan Negeri dan FKUB merupakan langkah strategis untuk memperkuat komunikasi serta koordinasi dengan berbagai aliran kepercayaan dan aliran keagamaan masyarakat di Kota Probolinggo.

“Dengan bertemu secara langsung dengan entitas aliran kepercayaan dan keagamaan masyarakat, kita dapat mengetahui secara langsung berbagai aktivitas yang dilakukan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan,” jelas Hudri.

Lebih lanjut, Hudri menegaskan bahwa kegiatan seperti ini perlu dilakukan secara intensif dan berkala. Tidak hanya visitasi ke rumah-rumah ibadah, tetapi juga ke lokasi-lokasi tempat penganut aliran kepercayaan beraktivitas agar terbangun komunikasi yang konstruktif dan saling memahami.

Sementara itu Rucha Abe Yuliniar Wardani mewakili Tim PAKEM dalam pengantar menyampaikan bahwa Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat (PAKEM) adalah salah satu tugas yang dijalankan oleh Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan amanat undang-undang. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa aliran kepercayaan dan keagamaan yang berkembang di masyarakat tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum, keamanan, ketertiban umum, atau ajaran agama resmi yang diakui negara.

“Dasar Hukum PAKEM
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia: Menegaskan tugas Kejaksaan dalam menjaga ketertiban umum. Begitu pula dengan
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019
Tentang peran dan pengawasan terhadap aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat. Sementara dalam
Konstitusi (UUD 1945) Pasal 29:
Negara menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan”, Jelas Rucha

Sebagaimana diketahui tujuan PAKEM adalah:

1. Mencegah penyimpangan keagamaan dan kepercayaan.
2. Melindungi hak asasi manusia.
3. Mendukung stabilitas nasional.
4. Memberikan edukasi.

Sedangkan tugas dan Fungsi PAKEM adalah:

1. Pengawasan: Memantau perkembangan aliran kepercayaan dan keagamaan di masyarakat.
2. Koordinasi lintas sektor: Bekerjasama dengan kementerian agama, kepolisian, intelijen, dan pemerintah daerah.
3. Penyelidikan dan kajian: Meneliti doktrin atau ajaran yang dianggap menyimpang.
4. Tindakan preventif dan represif: Mengambil langkah hukum jika ada pelanggaran.

Selanjutnya masih dalam kesempatan tersebut, Pendeta Arga di GKJW dan Romo Agis di Gereja Katolik Bunda Karmel memaparkan berbagai program pelayanan gereja, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta tantangan dan peluang dalam memperkuat relasi antarumat beragama di Kota Probolinggo.

Kegiatan visitasi ini juga diisi dengan sesi tanya jawab antara Tim PAKEM, FKUB, dan para tokoh gereja mengenai dukungan pemerintah terhadap kegiatan keagamaan, hubungan antar umat, serta upaya menjaga kerukunan dan ketenteraman masyarakat.

Kejaksaan Negeri Probolinggo melalui Tim PAKEM menyampaikan bahwa kegiatan visitasi ini akan menjadi bagian dari agenda berkelanjutan dalam rangka memperkuat sinergi antara lembaga penegak hukum, FKUB, dan seluruh unsur masyarakat dalam mengawal kehidupan beragama yang rukun, toleran, dan damai di Kota Probolinggo.

PDPB Triwulan IV 2025, KPU Kota Probolinggo Gelar Audiensi dengan Camat dan Lurah

Probolinggo, Berdampak.net – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo hari ini menggelar Audiensi penting terkait Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan akurasi dan integritas data pemilih menjelang pemilihan umum (Pemilu) mendatang serta menindaklanjuti arahan dari KPU RI. Rabu (05/11/2025).

Audiensi yang berlangsung di Aula Kantor Bakesbangpol Kota Probolinggo ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Bawaslu, perwakilan Disdukcapil, perwakilan Dinas Sosial serta seluruh Kepala Kecamatan dan Kepala Kelurahan Se Kota Probolinggo.

Ketua Divisi Rendatin KPU Kota Probolinggo Viki Hamzah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan merupakan proses krusial untuk menjaga hak pilih setiap warga negara.

“Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan ini adalah upaya kami untuk terus memperbarui data pemilih secara dinamis. Kami ingin memastikan tidak ada warga Kota Probolinggo yang kehilangan hak pilihnya, dan juga tidak ada data ganda atau pemilih yang tidak memenuhi syarat,” Ujar Viki Hamzah

Dalam sesi Audiensi, Viki Hamzah menegaskan bahwa daftar pemilih tidak hanya persoalan administrasi belaka, namun akan menjadi pondasi legitimasi demokrasi. Lebih lanjut Viki juga memaparkan secara detail mekanisme PBDB. Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain:
a. Sumber Data: Data Pemutakhiran bersumber dari DP4 yang telah di sinkronisasi dengan daftar pemilih pada pemilihan terakhir. Untuk data DP4 semster 2 Tahun 2025 sudah turun dari KPU RI dan sedang dalam proses pengolahan data oleh operator Sidalih KPU Kota Probolinggo.
b. Peran Masyarakat: KPU mengajak masyarakat untuk proaktif melaporkan jika ada anggota keluarga atau tetangga yang belum terdaftar, pindah domisili, atau meninggal dunia agar data pemilih dapat diperbarui.
c. Verifikasi Lapangan: KPU juga akan melakukan verifikasi di lapangan (Coktas) secara berkala untuk memastikan keakuratan data yang telah dikumpulkan.

Peserta audiensi memberikan respon yang positif dan aktif dengan mengajukan pertanyaan terkait dinamika dan tantangan berdasarkan evaluasi PDPB Triwulan III kemarin. Serta mendorong agar semua stakeholder bisa mensuport agenda PDPB yang dilakukan oleh KPU dengan gencar melakukan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat.

KPU Kota Probolinggo berkomitmen untuk menindaklanjuti masukan dari peserta audiensi dan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan daftar pemilih yang akurat dan mutakhir. Dengan adanya Pemutakhiran berkelanjutan ini, diharapkan partisipasi pemilih dalam pemilu mendatang dapat meningkat dan kualitas demokrasi di Kota Probolinggo semakin baik.

Kegiatan audiensi ini merupakan salah satu langkah konkret KPU Kota Probolinggo dalam mempersiapkan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. (fiq)