Islam dan Proyek Pembebasan Manusia Modern

Oleh: Taufikur Rohman

Kapitalisme modern, meski berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi, menyimpan problem kemanusiaan yang serius. Manusia direduksi menjadi objek produksi, mengalami alienasi psikologis, serta terjebak dalam ketimpangan sosial yang semakin tajam. Secara global, kapitalisme melanggengkan keterbelakangan negara-negara dunia ketiga melalui relasi produksi yang eksploitatif dan imperialistik. Ketidakadilan ini bukan persoalan budaya atau teologi, melainkan struktur ekonomi-politik yang timpang.

Ironisnya, agama yang seharusnya menjadi benteng nilai kemanusiaan justru kerap terkooptasi oleh budaya konsumerisme. Agama kehilangan daya kritis dan revolusionernya, berubah menjadi simbol ritual yang jinak dan elitis, jauh dari spirit pembebasan.

Padahal, sejarah kenabian menunjukkan bahwa agama hadir sebagai kekuatan transformasi sosial. Ibrahim membebaskan akal dari tradisi buta, Musa melawan tirani, Isa mengoreksi dominasi materialisme, dan Muhammad SAW memimpin perjuangan kaum tertindas melawan oligarki Quraisy. Risalah Islam sejak awal adalah pembongkaran terhadap sistem kepercayaan palsu dan struktur sosial yang menindas.

Misi Islam adalah pembebasan manusia dari penghambaan selain Allah, dari ketidakadilan struktural, dan dari sistem sosial yang mematikan solidaritas. Di Makkah, Islam hadir sebagai gerakan liberasi; di Madinah, Islam menjelma menjadi proyek pembangunan sosial-politik yang inklusif melalui Piagam Madinah sebuah kontrak sosial egaliter yang melampaui sekat agama dan etnis.

Model Makkah-Madinah inilah yang menegaskan Islam sebagai ideologi perubahan, bukan sekadar doktrin spiritual. Perubahan sosial mensyaratkan kesadaran kolektif bahwa realitas yang menindas adalah hasil konstruksi sejarah, dan karena itu dapat diubah.

Dalam konteks modern, ketika agama kehilangan daya emansipatorisnya, diperlukan ijtihad sosial: perpaduan antara iman dan analisis struktural. Agama memberi energi moral dan ideologis, sementara analisis sosial memetakan arah perjuangan. Islam harus hadir sebagai kritik ideologi dominan dan berpihak pada mereka yang dimarginalkan.

Di sinilah pentingnya Paradigma Kepemimpinan Transformatif Islam. Kepemimpinan Islam bukan sekadar otoritas formal, melainkan praksis profetik yang berpijak pada nilai:

1. Tauhid Emansipatoris – kepemimpinan yang membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan struktural.
2. Keadilan Sosial (‘adl) – keberpihakan nyata kepada kaum lemah dan tertindas.
3. Amar Ma’ruf Nahi Munkar Transformatif – bukan moral individual semata, tetapi koreksi terhadap sistem yang zalim.
4. Partisipasi dan Musyawarah (syura) – kepemimpinan yang membangun kesadaran kolektif, bukan memonopoli kebenaran.
5. Keteladanan Profetik – integrasi iman, etika, dan aksi sosial.

Kepemimpinan transformatif Islam bertujuan membangun kesadaran kritis-transformis, mendorong umat keluar dari keberagamaan verbal menuju keberagamaan praksis. Iman yang sejati terwujud dalam keberpihakan pada keadilan dan perjuangan membela yang tertindas.

Islam tidak membenarkan sikap pasif di tengah dehumanisasi. Cita-cita Islam adalah terwujudnya ummah wahidah, ummah wasathan, dan khairu ummah masyarakat yang adil, moderat, dan unggul secara moral serta sosial.

Sebagaimana ditegaskan Moeslim Abdurrahman, Islam sejati bukan berhenti pada formulasi teologis, tetapi hidup dalam pergulatan konkret menegakkan keadilan. Islam adalah gagasan sejarah yang bergerak, ideologi pembebasan yang menuntut kepemimpinan transformatif kepemimpinan yang menjadikan iman sebagai energi perubahan sosial, bukan sekadar simbol ritual.

PBNU Luncurkan ‘Kado untuk Guru Ngaji’, Targetkan Perlindungan Sosial bagi 200 Ribu Guru Ngaji

JAKARTA, Berdampak.net – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi meluncurkan program perlindungan sosial bertajuk “Kado untuk Guru Ngaji” pada Selasa (23/12). Program ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara PBNU, BPJS Ketenagakerjaan, dan Kementerian Pemberdayaan Masyarakat.
​Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menyatakan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan sosial bagi para guru ngaji dan pekerja informal yang selama ini menjadi pilar pendidikan akhlak di masyarakat.
​”Mereka yang menjaga ilmu dan akhlak di akar rumput tidak boleh dibiarkan tanpa perlindungan. Ini ikhtiar mendasar untuk memastikan keikhlasan mereka dibarengi dengan rasa aman dan hak dasar yang layak,” ujar Gus Yahya melalui keterangan resminya.
​Tahap Awal dan Target Nasional
​Pada peluncuran tahap pertama ini, sebanyak 10.389 guru ngaji telah resmi terdaftar sebagai penerima manfaat perlindungan jaminan sosial. Namun, PBNU menegaskan bahwa angka ini barulah permulaan.
​Target Total: 200.000 guru ngaji di seluruh Indonesia.
​Cakupan: Jaminan kecelakaan kerja dan kematian melalui skema BPJS Ketenagakerjaan.
​Fokus: Guru ngaji di tingkat akar rumput dan pekerja sektor informal di lingkungan NU.
​Menghidupkan Peradaban Ikhlas
​Gus Yahya menekankan bahwa langkah ini adalah bentuk nyata kehadiran organisasi dalam memperhatikan kesejahteraan para penggerak peradaban di tingkat bawah. Ia juga membuka pintu bagi berbagai pihak untuk terus berkolaborasi dalam memperluas jangkauan program ini.
​”NU akan terus membuka jalan kolaborasi agar kesejahteraan benar-benar sampai kepada mereka yang paling setia menghidupkan peradaban ikhlas,” pungkasnya.
​Dengan adanya program ini, diharapkan para guru ngaji dapat menjalankan peran edukatifnya dengan lebih tenang, sekaligus menjadi bukti kehadiran negara dan organisasi dalam mengapresiasi pengabdian mereka.

PBNU Harus Bersihkan Pengurus Parpol demi Kembali ke Khittah

JAKARTA, Berdampak.net – Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menekankan pentingnya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk melakukan pembenahan internal secara menyeluruh. Salah satu poin krusial yang disoroti adalah pembersihan jajaran pengurus yang masih memiliki afiliasi atau terdaftar sebagai kader partai politik (parpol).
​Adi menegaskan bahwa sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terbesar, PBNU harus berkomitmen kembali ke Khittah 1926, yakni fokus sebagai pembina umat dan menjaga jarak dari politik praktis.

​”Akan lebih mantap jika NU kembali ke khittah, tak ngurus politik dan jaga jarak dengan kekuasaan. Jangan lagi ada pengurus NU yang jadi pengurus partai,” ujar Adi saat dihubungi, Sabtu (20/12/2025).

​Independensi Kebijakan Organisasi
​Menurut Adi, keberadaan kader parpol di dalam struktur kepengurusan PBNU berpotensi besar memengaruhi arah kebijakan dan marwah perjuangan organisasi. Ia mengkhawatirkan adanya benturan kepentingan yang dapat merugikan organisasi secara jangka panjang.

​Lebih lanjut, Adi memperingatkan bahwa jika pembenahan ini tidak dilakukan, PBNU rentan dimanfaatkan sebagai alat politik untuk memenangkan kelompok tertentu dalam kontestasi kekuasaan.

​”Masuknya kader parpol menjadi pengurus akan mempengaruhi kebijakan dan perjuangan PBNU. Bahkan ormas Islam tersebut bisa dijadikan sebagai alat untuk memenangkan pihak tertentu,” pungkasnya.

​Langkah pembenahan ini dinilai mendesak agar PBNU dapat menjaga netralitas serta tetap fokus pada pemberdayaan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan tanpa intervensi kepentingan politik elektoral.

Badko HMI Jatim Gelar LK III 2025, Dorong Kader Mengisi Ruang-Ruang Kepemipinan Strategis Nasional

Surabaya, Berdampak.net – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Timur resmi membuka Latihan Kader III (LK III) Tahun 2025 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Minggu, 22 Desember 2025. Kegiatan ini mengusung tema “Rekonstruksi Ketahanan Nasional untuk Jawa Timur Tangguh Terus Bertumbuh.”

LK III merupakan jenjang kaderisasi tertinggi HMI di tingkat nasional yang dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan strategis kader dalam merespons tantangan kebangsaan, regional, hingga global. Sejumlah tokoh nasional dan daerah hadir dalam pembukaan, di antaranya Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M. Sarmuji dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, menekankan bahwa krisis kepemimpinan kerap berakar pada ketidaktepatan membaca momentum dan ketimpangan orientasi nilai. Menurutnya, kepemimpinan bukan semata soal kapasitas personal, melainkan tentang ketepatan hadir pada ruang dan waktu yang sesuai. Pemimpin yang terlambat membaca situasi akan tertinggal oleh dinamika zaman, namun kemunculan yang terlalu cepat pun sering kali menghadapi resistensi serta beban tantangan yang belum siap ditanggung.

“Banyak pemimpin gagal bukan karena kurang cerdas, melainkan karena kehilangan keseimbangan orientasi dan ketepatan momentum. Pemimpin yang hanya berpikir duniawi mudah terjebak pragmatisme, sementara yang hanya berorientasi ukhrawi tanpa kepekaan sosial akan kehilangan relevansi. Kepemimpinan Islam justru menuntut keseimbangan nilai sekaligus kepekaan terhadap ruang dan waktu,” ujar Sarmuji.

Ia menambahkan, tradisi intelektual Islam sebagaimana tercermin dalam berbagai literatur pemikiran Islam modern selalu memandang kepemimpinan sebagai amanah moral yang harus dijalankan dengan kebijaksanaan membaca konteks, bukan sekadar menduduki posisi struktural. Dalam kerangka tersebut, HMI dinilai memiliki modal historis dan intelektual yang kuat untuk melahirkan pemimpin berintegritas, yang mampu hadir secara tepat: tidak terlambat merespons zaman, dan tidak pula terlalu dini melampaui kesiapan sosialnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan bahwa kepemimpinan muda harus dipahami sebagai bagian dari estafet sejarah bangsa, bukan sekadar regenerasi usia. Menurutnya, persoalan utama Indonesia bukan pada ketiadaan sumber daya, melainkan kegagalan menyiapkan kepemimpinan yang matang secara intelektual dan etis.

“Indonesia sering tertinggal bukan karena kekurangan potensi, tetapi karena gagap menyiapkan estafet kepemimpinan. Kepemimpinan muda harus dibangun dengan nalar, etika, dan keberanian mengambil keputusan. Di sinilah peran organisasi kader seperti HMI menjadi strategis,” ujar Emil.

Ia menambahkan, Jawa Timur sebagai salah satu episentrum ekonomi dan sumber daya manusia nasional membutuhkan pemimpin muda yang adaptif terhadap perubahan global, namun tetap berakar kuat pada nilai dan kepentingan publik. Kepemimpinan masa depan, kata Emil, harus mampu menjembatani idealisme dan realitas kebijakan.

Ketua Umum Badko HMI Jawa Timur, Yusfan Firdaus, menegaskan bahwa tantangan generasi muda saat ini jauh lebih kompleks dibanding generasi sebelumnya. Selain persoalan klasik kebangsaan, generasi muda juga dihadapkan pada disrupsi teknologi, krisis identitas, fragmentasi sosial, serta melemahnya daya tahan ideologis. Dalam situasi seperti ini, kaderisasi tidak boleh dipahami sebagai sekadar tahapan administratif, melainkan sebagai proses pematangan kesadaran, watak, dan tanggung jawab sejarah.

Yusfan menggambarkan jenjang kaderisasi HMI sebagai sebuah pohon yang tumbuh perlahan namun kokoh. MAPERCA, menurutnya, adalah akar paling dasar fase penanaman nilai, tempat kader mulai mengenal tanah ideologinya dan menyerap air sejarah perjuangan HMI. Pada jenjang Latihan Kader I (LK I), akar itu mulai menjalar dan bertemu dengan ranting-ranting awal, menandai fase pembentukan nalar, keberanian bersuara, serta kepekaan terhadap realitas sosial.

Memasuki Latihan Kader II (LK II), lanjut Yusfan, pohon itu kian menegakkan batangnya. Akar semakin menghujam, ranting semakin kuat, dan daun-daun mulai tumbuh, melambangkan keluasan perspektif, kedalaman analisis, serta kemampuan kader membaca persoalan secara struktural dan kultural. Pada tahap ini, kader tidak lagi hanya belajar memahami, tetapi mulai bertanggung jawab menggerakkan.

“Sedangkan Latihan Kader III (LK III) adalah fase ketika pohon itu mulai berbuah,” ujar Yusfan. “Akar nilai, ranting nalar, dan daun intelektual telah berpadu melahirkan buah berupa kepemimpinan strategis yang bukan hanya matang secara pemikiran, tetapi juga memberi manfaat bagi lingkungan sekitarnya.”

Ia menekankan bahwa LK III bukan sekadar puncak jenjang kaderisasi, melainkan ujian kematangan: sejauh mana kader mampu menghadirkan nilai keislaman dan keindonesiaan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan. “Di sinilah kader HMI dipersiapkan bukan hanya untuk hadir di lingkar kekuasaan, tetapi untuk menentukan arah, menjaga akal sehat publik, dan memastikan pohon perjuangan ini terus hidup, bertumbuh, dan berbuah bagi bangsa,” pungkasnya. (fiq)

Terpilih Aklamasi MUSDA IV, Prof. Dr. KH. M. Sulton PimpinMUI Kota ProbolinggoMasa Khudmat 2025–2030

Probolinggo, Berdampak.net – 21 Desember 2025
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo telah sukses menyelenggarakan Musyawarah Daerah (MUSDA) IV pada Ahad, 21 Desember 2025, bertempat di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Probolinggo.
Musda IV MUI Kota Probolinggo mengusung tema “Meneguhkan Peran Ulama untuk Kota Probolinggo Religius, Aman, dan Bermartabat”, sebagai refleksi komitmen ulama dalam memperkuat kehidupan keagamaan, menjaga persatuan umat, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan moral dan sosial masyarakat Kota Probolinggo.
Dalam forum Musda yang berlangsung khidmat, demokratis, dan penuh semangat kebersamaan tersebut, Prof. Dr. KH. M. Sulthon, MA. terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Kota Probolinggo Masa Khidmat 2025–2030. Ketua Tim Formatur Dr. KH. Ahmad Hudri, ST., MAP. menjelaskan dalam wawancara usai musda bahwa Pemilihan Ketua Umum dilakukan secara aklamasi, tanpa melalui mekanisme voting.
Keputusan aklamasi ini menjadi momentum bersejarah bagi MUI Kota Probolinggo, karena berbeda dengan pelaksanaan Musda sebelumnya yang menggunakan mekanisme pemungutan suara. Aklamasi tersebut mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan, persatuan, dan kesepahaman seluruh peserta Musda terhadap figur dan kepemimpinan Ketua Umum terpilih.
“Musda IV MUI Kota Probolinggo juga menjadi ajang evaluasi program kerja periode sebelumnya serta perumusan arah kebijakan dan program strategis MUI Kota Probolinggo untuk lima tahun ke depan, guna menjawab tantangan umat dan dinamika sosial keagamaan yang terus berkembang”, cetus Hudri
Dalam kesempatan sidang formatur, ketua umum terpilih juga menunjuk M. Dawam Ihsan sebagai sekretaris umum. M. Dawam Ihsan adalah juga sekretaris umum pada periode sebelumnya.

Dengan terpilihnya kepengurusan baru nanti, MUI Kota Probolinggo diharapkan semakin solid dalam menjalankan perannya sebagai khadimul ummah dan shadiqul hukumah, serta mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat demi terwujudnya Kota Probolinggo yang religius, aman, dan bermartabat.
Selanjutnya tim formatur bersama ketua umum terpilih akan menyusun kepengurusan lengkap periode 2025-2030 paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak pelaksanaan musda IV.

H. Khoirul Anam Terpilih Nahkodai DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo Periode 2025–2030

Probolimggo, Berdampak.net – H. Khoirul Anam resmi terpilih sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo untuk periode 2025–2030. Terpilihnya Khoirul Anam diharapkan menjadi momentum penguatan konsolidasi partai sekaligus meningkatkan peran PDI Perjuangan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat daerah.

Menariknya, struktur kepengurusan ini diisi oleh perpaduan kader banteng senior, seperti Timbul Prihanjoko, mantan Ketua DPRD sekaligus Bupati, dengan generasi milenial yang kini menduduki kursi fraksi. Komposisi ini juga mencerminkan representasi yang merata dari seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo, sehingga semakin meneguhkan komitmen dan kerja-kerja kerakyatan yang menjangkau seluruh daerah di Kabupaten Probolinggo.

Dalam struktur kepengurusan yang ditetapkan, sejumlah nama kader ditempatkan pada posisi strategis. Di bidang internal, Drs. H.A. Timbul Prihanjoko dipercaya sebagai Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai, kemudian Dian Novianti, S.E memegang Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif dan Eksekutif, serta Beni Sujarbono menempati Bidang Ideologi dan Kaderisasi. Didik Irfan, M.IP mengisi posisi Wakil Ketua Bidang Keanggotaan, Organisasi, dan Sumber Daya.

Untuk bidang pemerintahan, Fikri Syafii dipercaya sebagai Wakil Ketua Bidang Politik dan Reformasi Sistem Hukum Nasional. Dani Adi Riyanto mengisi Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi, sementara Ahmad Musakki Al Qostolani bertugas di Bidang Perekonomian, Kebudayaan, dan Pendidikan.
Pada bidang kerakyatan, sejumlah nama juga masuk dalam struktur, di antaranya Winda Wahyuning Tyas (Bidang Penanggulangan Bencana, Kesehatan, Perempuan dan Anak), Sofiatun (Bidang Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial), Waras Krisdianto (Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga), hingga Yusi Anggraini (Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital). Sementara itu, Abdul Basit ditunjuk sebagai Sekretaris DPC, dan Arief Hidayat, M.Pd.I dipercaya sebagai Bendahara.

Dengan susunan kepengurusan yang baru ini, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo diharapkan semakin solid, adaptif terhadap dinamika politik, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.