KPU Kota Probolinggo Gelar SPIRIT Bersama MUI untuk Perkuat Sinergi Kepemiluan

Probolinggo, Berdampak.net – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo menggelar kegiatan Sosialisasi Pemilu dan Koordinasi Intensif (SPIRIT) melalui audiensi bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo pada Jumat (5/3/2026). Kegiatan yang berlangsung di Kantor MUI Kota Probolinggo ini bertujuan memperkuat sinergi antara penyelenggara pemilu dan para tokoh ulama dalam meningkatkan kualitas demokrasi serta partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Rombongan KPU Kota Probolinggo dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Probolinggo Radfan Faisal, didampingi anggota KPU Ilmiyah dan Mat Rosit, serta jajaran sekretariat KPU. Kehadiran rombongan KPU disambut oleh Ketua Umum MUI Kota Probolinggo Prof. Dr. KH. M. Sulthon, MA., bersama jajaran Pengurus Harian serta Komisi Hubungan Ulama dan Umaro MUI Kota Probolinggo.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Probolinggo Radfan Faisal menyampaikan bahwa kegiatan SPIRIT merupakan bagian dari upaya KPU untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai elemen strategis masyarakat, termasuk para ulama yang memiliki peran penting dalam membangun kesadaran demokrasi di tengah masyarakat.
Ia menegaskan bahwa ulama dan tokoh agama memiliki pengaruh yang besar dalam memberikan edukasi politik yang sehat, mendorong partisipasi pemilih, serta menjaga suasana kondusif di tengah dinamika demokrasi.
“Melalui audiensi ini, kami berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara KPU dan MUI dalam menyampaikan pesan-pesan kepemiluan kepada masyarakat, agar pemilu dapat berlangsung secara damai, jujur, dan berintegritas,” ujar Radfan.

Sementara itu, Ketua Umum MUI Kota Probolinggo Prof. Dr. KH. M. Sulthon, MA. menyambut baik inisiatif dan langkah KPU Kota Probolinggo dalam menjalin komunikasi dan koordinasi dengan para ulama. Menurutnya, peran ulama sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar menyikapi perbedaan pilihan politik secara bijak serta tetap menjaga ukhuwah dan persatuan.

“MUI Kota Probolinggo turut berkomitmen untuk mendukung upaya edukasi kepemiluan kepada masyarakat melalui pendekatan moral dan keagamaan, sehingga demokrasi dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai etika, persatuan, dan kemaslahatan bersama”, tegas Sulthon.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana dialogis dan penuh keakraban, dengan pembahasan berbagai isu strategis terkait peningkatan literasi demokrasi, penguatan partisipasi pemilih, serta pentingnya menjaga stabilitas sosial dalam setiap tahapan pemilu.
Melalui kegiatan SPIRIT (Sosialisasi Pemilu dan Koordinasi Intensif) ini, diharapkan terbangun kerja sama yang semakin erat antara KPU dan MUI Kota Probolinggo dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas, damai, dan bermartabat.(fiq)

Mahasiswa Linguistik UPN “Veteran” Jatim Tampil di Dua Forum Internasional Filipina dan Thailand

Surabaya, Berdampak.net— Komitmen internasionalisasi pendidikan tinggi kembali ditunjukkan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (UPNVJT) melalui kiprah mahasiswanya di forum akademik global. Pada 2025, Adista Larasati, mahasiswa S-1 Linguistik Indonesia UPNVJT, tampil sebagai pembicara dalam dua konferensi internasional di Filipina dan Thailand.
Di Filipina, Adista menjadi presenter pada BINTANA International Conference: Studies, Analysis, and Research Initiatives on the Humanities (SARIH 2025) yang diselenggarakan oleh Institute of Arts and Sciences, Far Eastern University, Manila, pada 22–24 April 2025. Forum ini mempertemukan akademisi, peneliti, dan mahasiswa dari berbagai negara untuk membahas perkembangan kajian humaniora di era kecerdasan artifisial dan transformasi pendidikan global.
Dalam konferensi tersebut, Adista mempresentasikan penelitian berjudul “The Role of Literacy in Early Childhood Second Language Acquisition at the International Islamic School Magetan.” Riset ini menyoroti pentingnya literasi awal dalam pemerolehan bahasa kedua pada anak usia dini serta relevansinya terhadap pengembangan pendidikan bahasa yang inklusif dan berorientasi global.
Partisipasi ini merupakan implementasi kerja sama akademik antara UPNVJT dan Far Eastern University yang diinisiasi melalui kolaborasi Dewi Puspa Arum, S.Pd., M.Pd. (UPNVJT) dan Dr. Dennis H. Pulido (FEU).
Selain di Filipina, Adista juga tampil sebagai pembicara pada SSVIT International Conference 2025 yang digelar oleh Sarasas Suvarnabhumi Institute of Technology di Peboonsuvarnabhumi Auditorium, Samut Prakan, Thailand, pada 10 Oktober 2025.
Pada forum tersebut, ia mempresentasikan topik “Artificial Intelligence for the Preservation of Endangered Languages Through a Case Study from Indonesia in the Context of Global Sustainability.” Presentasi ini membahas pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial dalam pelestarian bahasa terancam punah sebagai kontribusi linguistik terhadap agenda keberlanjutan global.
Keikutsertaan Adista di Thailand merupakan bagian dari kerja sama akademik antara UPNVJT dan Sarasas Suvarnabhumi Institute of Technology yang diinisiasi melalui kolaborasi Dewi Puspa Arum, S.Pd., M.Pd. dan Dr. Rattanaporn Muhry.
Selain aktif sebagai presenter internasional, Adista juga berperan sebagai KANCA BIPA (student buddy) dalam Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) – BIPA UPNVJT. Dalam peran tersebut, ia mendampingi mahasiswa internasional dalam pembelajaran Bahasa Indonesia serta adaptasi akademik dan budaya.
Keterlibatan ini menegaskan peran mahasiswa sebagai aktor diplomasi akademik sekaligus representasi kontribusi generasi muda Indonesia dalam dialog ilmiah lintas negara. Partisipasi tersebut juga menjadi bagian dari strategi internasionalisasi UPNVJT dalam memperkuat kualitas pendidikan, riset, serta jejaring global di kawasan ASEAN dan tingkat internasional.

KPU Kota Probolinggo Gelar Sosialisasi Pemilu dan Koordinasi Intensif Bersama FKUB

Probolinggo, Berdampak.net — Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo menggelar audiensi dan sosialisasi pemilu bersama Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Probolinggo pada Senin (2/3/2026). Kegiatan ini berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif sebagai bagian dari upaya memperkuat partisipasi masyarakat serta menjaga kondusivitas daerah menjelang tahapan pemilu.
Audiensi yang dilaksanakan di Kantor FKUB Kota Probolinggo ini bertujuan untuk membangun sinergi strategis antara penyelenggara pemilu dan tokoh lintas agama dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemilu yang damai, jujur, dan berintegritas.

Ketua KPU Kota Probolinggo Radfan Faisal dalam sambutan pengantarnya menegaskan bahwa peran tokoh agama dan FKUB sangat vital dalam menjaga stabilitas sosial serta memberikan literasi politik yang menyejukkan kepada umat.

“Pemilu bukan hanya agenda politik lima tahunan, tetapi momentum demokrasi yang harus dijaga bersama agar tetap bermartabat dan berintegritas,” ujar Radfan.
Sementara itu, Ketua FKUB Kota Probolinggo Dr. H. Ahmad Hudri, MAP. menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan komitmen untuk turut serta dalam menyosialisasikan nilai-nilai demokrasi yang santun, mengedepankan persaudaraan, serta menolak segala bentuk provokasi dan politik identitas yang berpotensi memecah belah kerukunan umat beragama.
“Peran tokoh agama sangat urgen dalam mengawal umat menjaga moralitas politik agar terwujud demokrasi dan pemilu yang berkualitas dan berintegritas”, sambut Hudri.

Dalam forum tersebut, KPU juga memaparkan tahapan pemilu, strategi peningkatan partisipasi pemilih, serta pentingnya peran masyarakat dalam menjaga netralitas dan ketertiban selama proses demokrasi berlangsung. FKUB diharapkan menjadi mitra strategis dalam menyampaikan pesan-pesan kebangsaan dan demokrasi melalui jaringan tokoh agama dan komunitas keagamaan di Kota Probolinggo.

Melalui kegiatan ini, KPU Kota Probolinggo berharap terbangun kolaborasi berkelanjutan dengan FKUB guna memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan aman, damai, serta mencerminkan kedewasaan demokrasi masyarakat Kota Probolinggo. (fiq)

BAZNAS dan MUI Kota Probolinggo Gelar Pondok Ramadhan 2026, Bentuk Generasi Religius dan Berkarakter

Kota Probolinggo – Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadhan 1447 H, BAZNAS Kota Probolinggo berkolaborasi dengan Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Kota Probolinggo menyelenggarakan kegiatan Pondok Ramadhan yang dilaksanakan mulai tanggal 27 Februari hingga 5 Maret 2026, setiap pukul 16.00 WIB hingga menjelang Maghrib.
Kegiatan ini melibatkan peserta didik tingkat SLTA dan SLTP dari beberapa lembaga pendidikan di Kota Probolinggo, yakni:
Siswi SLTA bertempat di Kuttab Al Fatih, Jl. Mastrip
Siswa SLTA bertempat di PP. Hidayatul Islam, Jl. Supriadi, Kanigaran, dan
Siswa/siswi SLTP bertempat di PP. Almadinah Haqiqi, Jl. Mastrip Gg. V
Total peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 150 orang, terdiri dari, SLTA Putra 50 siswa, SLTA Putri: 50 siswi, dan SLTP Putra/Putri: 50 siswa/siswi.

Ketua BAZNAS Kota Probolinggo, Ustadz Hakimudin, menyampaikan bahwa kegiatan Pondok Ramadhan ini bertujuan untuk membentuk pribadi generasi muda yang religius, berakhlak mulia, berkarakter, dan kompetitif.
“Bulan Ramadhan yang suci ini penting untuk dimanfaatkan sebagai ikhtiar menempa dan membentuk generasi agar berakhlaqul karimah,” tegas Hakimudin.

Sementara itu, Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Kota Probolinggo, Ustadz Sakdullah Zain, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan program perdana dalam periode kepengurusan MUI Kota Probolinggo masa khidmat 2025–2030 sekaligus menjadi bagian dari program kerja berkelanjutan Komisi Dakwah.
“Insya Allah setiap tahun dilaksanakan berjelanjutan agenda serupa,” jelas Sakdullah.

Pondok Ramadhan ini diisi dengan berbagai kegiatan pembinaan keagamaan seperti penguatan aqidah, pendalaman fiqih ibadah Ramadhan, tahsin dan tahfidz Al-Qur’an, pembinaan akhlak, serta motivasi pembentukan karakter Islami.
Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir generasi muda Kota Probolinggo yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki pondasi spiritual yang kuat serta mampu menjadi agen kebaikan di tengah masyarakat. Sinergi antara BAZNAS dan Komisi Dakwah MUI Kota Probolinggo ini menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam membangun peradaban melalui penguatan nilai-nilai keislaman sejak usia pelajar.

Khusyu’ itu Saat Raga Mematung dan Hati Menghadap Ilahi; Berikut Penjelasan Kiai Zuhri Zaini

Probolinggo, Berdampak.net – Sholat bukan sekadar gerakan fisik yang menggugurkan kewajiban. Di balik ruku’ dan sujud, terdapat ruh bernama khusyuk yang menjadi penentu kesempurnaan ibadah. Dalam pengajian terbaru pada Ahad (22/02/26), Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, KH. Moh. Zuhri Zaini, membedah urgensi ketenangan hati dalam shalat.

Kiai Zuhri menegaskan bahwa khusyuknya anggota badan merupakan buah dari ketenangan hati. Tanpa hati yang hadir, mustahil raga bisa tenang. Beliau mengutip standar khusyuk dari para ulama: Jika seseorang masih menyadari siapa yang berada di samping kanan atau kirinya saat sholat, maka ia belum mencapai hakikat khusyuk. Orang yang benar-benar khusyuk tidak akan menyadari lingkungan sekitarnya karena seluruh kesadarannya terserap dalam dialog dengan Allah SWT.

“Meskipun kita belum mencapai tingkatan tersebut, setidaknya kita harus memiliki kesadaran penuh bahwa kita sedang menghadap Sang Pencipta,” pesan Kiai Zuhri.

Dalam penjelasannya, Kiai Zuhri membagikan beberapa fragmen kisah yang menggambarkan betapa dahsyatnya pengaruh khusyuk bagi seorang hamba. Kiai Zuhri menceritakan ada orang sholeh yang begitu diam dan tenang saat sholat, hingga burung-burung hinggap di atas kepalanya karena mengira ia adalah benda mati. Beliau melanjutkan, dikisahkan pula seorang hamba yang tetap bersujud meski masjid tempatnya sholat roboh. Padahal, hiruk-pikuk keruntuhan itu terdengar hingga ke pasar di dekat masjid, namun ia tetap tak bergeming. Selain itu, Kiai Zuhri bercerita tentang Ujian Juraij dan Panggilan Ibu: Beliau menceritakan kisah ahli ibadah terdahulu yang dilema antara sholat dan panggilan ibunya. Karena tidak menjawab panggilan sang ibu, ia terkena doa buruk hingga difitnah menghamili wanita. Kisah ini menjadi pengingat tentang pentingnya fiqih dalam menyeimbangkan ibadah dan bakti.
Kiai Zuhri memberikan perbandingan yang menyentuh tentang kualitas spiritual. Beliau menjelaskan fenomena “Jadzab”, di mana seseorang kehilangan kesadaran akan dunia (seperti seorang kiai yang mengajar tanpa ingat waktu) karena hatinya terpaku hanya pada Allah.

Namun, tingkat tertinggi adalah Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan kita yang mudah terdistraksi, Rasulullah tetap mampu berinteraksi dengan manusia tanpa sedikit pun memutus sambungan hatinya dengan Allah.

Kiai Zuhri mengutip jawaban ulama salaf saat ditanya apakah mereka memikirkan hal lain saat sholat:

“Apakah ada sesuatu yang lebih saya sukai selain sholat? Pada waktu saya menghadap Allah, saya melupakan segalanya.”
Bagi mereka, sholat bukan beban, melainkan tempat “pelarian” yang paling indah dari hiruk-pikuk dunia. (pm)

Dosen dan Mahasiswa FH Undiknas Gandeng Desa Pengabdian Ajukan Uji UU Administrasi Pemerintahan ke Mahkamah Konstitusi

Denpasar, Berdampak.net – Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional (FH Undiknas) secara resmi mengajukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari kontribusi akademik FH Undiknas dalam mendorong kepastian hukum serta penataan norma penyelenggaraan pemerintahan, dan terlibat aktif dalam pembangunan hukum Indonesia.  Permohonan pengujian tersebut telah teregistrasi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor Perkara 66/PUU-XXIV/2026dan dicatat pada tanggal 12 Februari 2026. Dengan registrasi tersebut, Mahkamah Konstitusi selanjutnya akan memeriksa dan mengadili permohonan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Permohonan ini diajukan secara kolektif oleh sivitas akademika Fakultas Hukum Undiknas bersama unsur pemerintahan desa. Para Pemohon terdiri dari unsur dosen, mahasiswa, dan kepala desa. Dari unsur dosen Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, Para Pemohon adalah Dr. Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari, S.H., M.H., CCL, I Putu Edi Rusmana, S.H., M.H., dan Putu Wahyu Widiartana, S.H., M.H. Dari unsur mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, Para Pemohon adalah Putra Lorenzo, Kadek Jessica Aswanda Putri, Ayu Bang Bahari Ken Widyawati, dan I Gusti Ayu Agung Anindya Prameswari Dewi. Sementara dari unsur pemerintahan desa, Pemohon adalah I Nyoman Widhi Adnyana, S.Kom., M.Pd, selaku Kepala Desa Kukuh, Kabupaten Tabanan, Bali. Permohonan ini juga melibatkan secara konkret Desa Kukuh, yang merupakan desa pengabdian Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, sehingga pengujian ini mencerminkan keterkaitan langsung antara kajian akademik dan praktik pemerintahan di lapangan. Seluruh Pemohon didampingi oleh sembilan orang kuasa hukum yang akan bersidang di Mahkamah Konstitusi.

Adapun norma yang diuji berkaitan dengan frasa “kerugian keuangan negara” dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. FH Undiknas menilai bahwa penggunaan frasa tersebut dalam konteks hukum administrasi pemerintahan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan konseptual dan berdampak pada praktik penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Para Pemohon, ketidakjelasan tersebut dapat mengaburkan batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pejabat pemerintahan, khususnya di tingkat desa yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.

FH Undiknas menyampaikan optimisme bahwa permohonan ini dapat diterima dan dipertimbangkan secara serius oleh Mahkamah Konstitusi. Optimisme tersebut didasarkan pada kedalamandan kematangan argumentasi hukum dan fakta ketidakkonsistenan normatif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang secara akademik dan sistemik perlu ditegaskan kembali.

Melalui pengujian ini, para pemohon menegaskan tujuan utama permohonan adalah memperjelas dan menegakkan batas yang tegas antara rezim Hukum Administrasi Negara dan hukum pidana, khususnya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kerugian negara seperti tindak pidana korupsi. Para pemohon berpandangan bahwa pejabat negara yang bekerja dan tunduk pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan seharusnya tidak berada dalam bayang-bayang jerat pidana semata-mata akibat kesalahan administratif atau kebijakan, sebagaimana yang dalam praktik sering terjadi. Dengan batas yang jelas, mekanisme administrasi dapat berfungsi optimal sebagai instrumen koreksi dan pemulihan, sementara hukum pidana tetap ditempatkan secara proporsional untuk perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur kesalahan pidana. FH Undiknas berharap Mahkamah Konstitusi dapat memberikan penegasan konstitusional yang memperkuat kepastian hukum, mendorong keberanian pejabat publik dalam mengambil kebijakan yang bertanggung jawab, serta menciptakan iklim penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan.