Ngaji Budaya Serap Aspirasi Seniman, Arah Kebudayaan Probolinggo Diperkuat

Probolingg.Berdampak.net– Momentum Hari Jadi Kabupaten Probolinggo (Harjakapro) ke-280 dimanfaatkan sebagai ruang refleksi sekaligus konsolidasi kebudayaan. Dewan Kebudayaan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) Kabupaten Probolinggo menggelar forum “Ngaji Budaya” di Alun-alun Kraksaan, Kamis (23/4/2026) malam.
Forum ini menjadi titik temu para seniman, budayawan, dan pemangku kebijakan untuk membicarakan arah pengembangan kebudayaan daerah. Puluhan pelaku seni dari berbagai wilayah hadir, menyampaikan gagasan hingga keluhan yang selama ini dihadapi di lapangan.
Kepala Bidang Kebudayaan Disdikdaya Kabupaten Probolinggo, Akhmad Arief Hermawan, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah konkret untuk menyerap aspirasi secara langsung.
“Ngaji Budaya kami hadirkan sebagai ruang dialog terbuka. Aspirasi dari para seniman akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan kebudayaan yang lebih kontekstual dan tepat sasaran,” ujarnya.
Diskusi berlangsung hangat dan dinamis. Sejumlah isu strategis mengemuka, mulai dari perlunya arah kebijakan yang lebih terstruktur, dukungan berkelanjutan bagi pelaku seni, hingga penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Dewan Kebudayaan.
Para peserta juga menyoroti pentingnya skema dukungan ekonomi bagi seniman. Selama ini, keterbatasan akses pendanaan dinilai masih menjadi kendala utama dalam menjaga produktivitas dan keberlanjutan karya.
Selain itu, sinergi kelembagaan menjadi sorotan penting. Arief menekankan bahwa kerja sama yang solid antara Disdikdaya dan Dewan Kebudayaan merupakan kunci dalam membangun ekosistem seni yang sehat dan berdaya.
“Apa yang disampaikan malam ini akan kami jadikan bahan evaluasi serius untuk perbaikan program ke depan,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, muncul pula aspirasi mendesak terkait percepatan pelantikan pengurus Dewan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo. Para seniman menilai, legalitas formal lembaga tersebut sangat penting agar mampu bergerak lebih efektif dalam mengawal program kebudayaan.
Menanggapi hal itu, Arief memastikan bahwa aspirasi tersebut akan menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Pelantikan Dewan Kebudayaan menjadi bagian penting agar lembaga ini memiliki legitimasi kuat dalam menjalankan perannya,” tegasnya.
Melalui forum “Ngaji Budaya”, diharapkan lahir arah baru kebijakan kebudayaan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada pelaku seni lokal. Pemerintah daerah pun dituntut tidak hanya hadir sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memajukan kebudayaan di Kabupaten Probolinggo.

Meski Baru Dibentuk, DPK APINDO Kabupaten Probolinggo, Peringkat 5 Terbaik Keaktifan dan Kinerja Organisasi se-Jatim

Batu, Berdampak.net – Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Probolinggo berhasil meraih peringkat lima terbaik tingkat Jawa Timur dalam ajang Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (Rakerkonprov) APINDO Jawa Timur tahun 2026.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keaktifan dan kinerja forum DPK di tingkat kabupaten/kota, di mana Probolinggo dinilai mampu menunjukkan progres signifikan dalam waktu yang relatif singkat.

Adapun peringkat terbaik diraih oleh:

1. Kabupaten Gresik
2. Kota Mojokerto
3. ⁠Kota Sidoarjo
4. Kota Malang
5. Kabupaten Probolinggo

Yang menarik, DPK APINDO Kabupaten Probolinggo termasuk organisasi yang masih tergolong baru, dengan usia kepengurusan sekitar 2–3 tahun. Meski demikian, keberadaannya langsung mendapat perhatian karena dinilai mampu bergerak cepat, aktif, dan memberikan dampak nyata bagi dunia usaha di daerah.

Ketua DPP APINDO Jawa Timur, Eddy Widjanarko, bahkan menyoroti capaian tersebut sebagai salah satu yang paling menarik dalam forum.

“Yang menjadi sorotan saya justru bukan peringkat 1 sampai 4, karena itu memang sudah sangat wajar dengan capaian mereka. Tapi Kabupaten Probolinggo, yang baru dilantik sekitar 2–3 tahun lalu, justru menunjukkan progres yang sangat cepat. Ini bukti bahwa organisasi yang dikelola dengan komitmen, kolaborasi, dan kerja nyata bisa langsung memberikan dampak,” ujarnya.

Ketua DPK APINDO Kabupaten Probolinggo Rochman Hidayat menyampaikan bahwa capaian ini bukan semata soal peringkat, melainkan hasil dari komitmen bersama seluruh pengurus dan anggota dalam membangun organisasi yang lebih hidup, kolaboratif, dan relevan.

“Kami menyadari masih banyak yang perlu dibenahi, namun penghargaan ini menjadi motivasi bahwa arah yang kami tempuh sudah tepat. Kami akan terus memperkuat peran APINDO di daerah agar benar-benar memberi manfaat bagi pelaku usaha,” ujarnya.

Selama ini, DPK APINDO Kabupaten Probolinggo aktif mendorong berbagai program yang berfokus pada:

• Penguatan jejaring antar pengusaha
• Peningkatan kualitas SDM
• Kolaborasi dengan stakeholder daerah bahkan regional , nasional dan international seperti ILO
• Serta advokasi isu-isu dunia usaha

Ke depan, DPK APINDO Kabupaten Probolinggo menargetkan tidak hanya meningkatkan peringkat, tetapi juga memperkuat perannya sebagai motor penggerak dunia usaha di tingkat daerah.

Penghargaan ini sekaligus menjadi bukti bahwa organisasi yang relatif baru pun mampu menunjukkan kinerja optimal apabila didukung oleh kepemimpinan yang solid, kolaborasi yang kuat, serta program kerja yang tepat sasaran. (fj)

Pemkab Probolinggo Ajak KAHMI Kolaborasi Wujudkan Visi ‘Probolinggo SAE

Probolinggo.berdampak.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo mengajak Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan daerah. Hal ini ditegaskan dalam acara Halal Bihalal Presidium KAHMI yang digelar di Ruang Tengger, Kantor Bupati Probolinggo, Rabu (22/04/2026).

Wakil Bupati Probolinggo, Ra Fahmi AHZ, dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi terhadap soliditas yang ditunjukkan pengurus KAHMI. Ia menekankan bahwa tantangan pembangunan yang semakin kompleks menuntut adanya kolaborasi lintas sektor, terutama dari kalangan intelektual.

Menanggapi ajakan tersebut, Presidium MD KAHMI Kabupaten Probolinggo, Arief Hermawan, menyatakan kesiapannya. Menurut Arief, kekuatan utama KAHMI terletak pada sebaran kadernya yang menduduki posisi strategis di berbagai lini kehidupan.

“Kader kita ada di hampir semua sektor. Tinggal bagaimana kita menghubungkan potensi itu. Kekuatan organisasi bukan sekadar pada struktur, tetapi pada peran nyata individu di dalamnya,” ujar Arief.

Hal senada disampaikan Presidium MW KAHMI Jawa Timur, Agus Mahfudz. Ia mengingatkan bahwa KAHMI memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan masukan strategis secara berkelanjutan kepada pemerintah, bukan hanya saat momentum seremonial saja.

Suasana acara semakin akrab dengan kehadiran Bupati Probolinggo, Muhammad Haris, yang tiba selepas membuka agenda TMMD 128. Dalam arahannya, Gus Haris—sapaan akrabnya—kembali menggarisbawahi pentingnya semangat gotong royong untuk mencapai visi daerah.

Bupati meyakini bahwa visi Probolinggo SAE akan lebih cepat terakselerasi jika seluruh elemen masyarakat, termasuk KAHMI, bergerak beriringan dengan pemerintah.

“Kalau semua potensi ini bisa disinergikan, saya yakin Probolinggo bisa melompat lebih jauh. Kita membangun daerah ini tidak bisa sendiri-sendiri,” pungkas Gus Haris di hadapan para tokoh intelektual tersebut.

Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal komunikasi yang lebih intensif antara akademisi, praktisi di bawah naungan KAHMI, dan pihak eksekutif demi kemajuan Kabupaten Probolinggo ke depan.

Kota Probolinggo Raih Penghargaan Nasional Indeks Kota Toleran 2025, Bukti Nyata Peran Strategis FKUB

Jakarta, Berdampak.net – Kota Probolinggo kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, mewakili Wali Kota menerima penghargaan dari SETARA Institute sebagai Kota Terbaik pada Zona Berkembang (Improving Zone) dalam ajang Launching dan Penghargaan Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2025.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang digelar di ARTOTEL Mangkuluhur, Rabu (22/4) siang.

Pengakuan ini menjadi bukti nyata komitmen Kota Probolinggo yang dimotori oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam membangun kehidupan masyarakat yang inklusif, menjunjung tinggi toleransi, serta merawat keberagaman di tengah kemajemukan sosial.

Indeks Kota Toleran (IKT) Award merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada kota-kota dengan praktik terbaik dalam pengelolaan toleransi dan kebinekaan. Penilaian dilakukan secara menyeluruh, meliputi kebijakan pemerintah daerah, kinerja aparat, dukungan masyarakat melalui FKUB hingga kondisi sosial masyarakat dalam menjaga kerukunan antarumat beragama.

Dalam paparan SETARA Institute, Kota Probolinggo dinilai berhasil menciptakan ruang perjumpaan lintas agama, menguatkan moderasi beragama dengan edukasi berkelanjutan melalui organisasi pemuda, perempuan, sekolah, dan para stakeholder serta peran aktif Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menginisiasi regulasi daerah terkait kerukunan umat beragama dan juga menjadi motor penggerak harmoni antar umat beragama.

Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri, Bisri, menegaskan bahwa Indeks Kota Toleran bukan sekadar peringkat, melainkan indikator penting kualitas relasi sosial dan kematangan demokrasi di tingkat lokal.

“IKT mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menjamin kesetaraan, menghadirkan rasa aman, serta membuka ruang partisipasi yang adil bagi seluruh warga tanpa diskriminasi,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menilai penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, tokoh agama, organisasi masyarakat, hingga para pegiat toleransi.

“Ini menjadi kebanggaan sekaligus catatan penting bagi Kota Probolinggo agar selalu menjadi yang terbaik,” kata Ina.

Ia juga mengapresiasi SETARA Institute beserta tim peneliti yang telah memberikan penilaian objektif. Menurutnya, penghargaan ini menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk terus memperkuat ekosistem toleransi di daerah.

“Ini pengingat bahwa toleransi harus hadir dalam kebijakan, pelayanan publik, hingga kehidupan sehari-hari masyarakat,” tegasnya.

Ketua FKUB Kota Probolinggo Dr. H. Ahmad Hudri dalam kesempatan terpisah menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan bagi terwujudnya kota Probolinggo menjadi kota toleran.

“Dukungan masyarakat melalui FKUB akan semakin memudahkan kinerja pemerintah dan FKUB untuk menjadikan kota Probolinggo menjadi kota toleran, kota yang menghargai perbedaan, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai multikulturalisme dalam bingkai kebhinekaan”, cetus Hudri.

Dengan penghargaan ini, Kota Probolinggo dengan dimotori oleh peran strategis FKUB diharapkan semakin memperkuat langkah menuju kota yang inklusif, adil, dan harmonis, dengan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan utama pembangunan.