IKA-UB Probolinggo Raya Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir Tiris

Probolinggo, Berdampak.net – Tepat Selasa siang (23/12/2025), Ikatan Alumni Universitas Brawijaya (IKA-UB) Cabang Probolinggo Raya menyerahkan bantuan untuk korban terdampak bencana alam di wilayah Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Pengurus inti IKA-UB Probolinggo Raya yang hadir di lokasi adalah Yayik Hamidah dan Asmiyati Kurnianingsih. Bantuan dari IKA-UB Probolinggo berupa uang tunai sebesar Rp. 5.030.000, diterima secara langsung oleh Sekretaris Kecamatan Tiris Yayok Hadiyanto di Pendopo Kecamatan Tiris. Turut disaksikan pula oleh masyarakat sekitar dan para pegawai kecamatan.

Dalam keterangannya, Ketua IKA-UB Probolinggo Raya Tri Septa Agung Pamungkas mengatakan bahwa pemberian bantuan kepada warga terdampak bencana alam di wilayah Kecamatan Tiris sebagai bentuk kepedulian sosial organisasi dan berharap bantuan tersebut bisa bermanfaat bagi warga terdampak bencana.

“Membantu warga terdampak bencana alam adalah bentuk solidaritas kemanusiaan dan ikhtiar pemulihan korban. Agenda sosial kemanusiaan itu di atas segalanya. Melalui program Brawijaya Care, IKA-UB Probolinggo senantiasa hadir dan berperan aktif dalam membantu korban bencana alam. Donasi uang ini merupakan ikhtiar kolektif dan urunan bersama keluarga besar IKA-UB Probolinggo. Semoga Allah Yang Maha Kuasa meridhoi semua ikhtiar kita dan para korban bencana dimudahkan dalam proses recovery,” kata Tri Septa Agung Pamungkas.

Sementara itu, Sekretaris Camat Tiris Yayok Hadiyanto menyampaikan terimakasih atas bantuan yang di berikan kepada warganya oleh IKA-UB Probolinggo Raya.

“Terima kasih atas bantuan yang diberikan dari para alumni Universitas Brawijaya. Semoga bantuan ini dapat meringankan masyarakat yang terkena banjir di Kecamatan Tiris. Semoga para donatur mendapatkan pahala kebaikan,” pungkas Sekcam Tiris, Yayok Hadiyanto.

Partai Gelora Tekankan Pentingnya Pemahaman Geopolitik Sejak Dini

Jakarta, Berdampak.net – Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Mahfuz Sidik, menekankan pentingnya menanamkan pemahaman geopolitik kepada generasi muda sedini mungkin. Menurutnya, wawasan mengenai dinamika global bukan sekadar konsumsi kaum elit, melainkan kompas bagi anak muda dalam menentukan arah masa depan bangsa.
​Hal tersebut disampaikan Mahfuz usai menghadiri Kajian Pengembangan Wawasan Geopolitik bertajuk ‘Memahami Model Hubungan dan Dinamika Politik Global’ di Jakarta, Jumat (19/12/2025) malam.
​”Pemahaman geopolitik ini akan membuat kita mengerti tentang cara dunia bekerja dan menentukan arah kehidupan kita ke depan. Jangan sampai isu ini dianggap jauh dari masalah keseharian,” ujar Mahfuz Sidik dalam keterangannya.
​Belajar dari Negara Maju
​Mahfuz menjelaskan bahwa negara-negara maju telah lama menerapkan pola pendidikan yang menanamkan cita-cita besar bangsa kepada generasi muda sejak awal. Strategi ini terbukti efektif dalam membangun kesadaran kolektif untuk mencapai kemajuan nasional.
​”Mereka meletakkan cita-cita besar di depan dan meyakinkan generasi muda bahwa itulah perjalanan kolektif yang harus mereka tuju,” tambahnya.
​Manfaatkan Bonus Demografi
​Sebagai partai yang konsisten menyuarakan isu global, Partai Gelora rutin menggelar kajian geopolitik setiap Jumat malam. Mahfuz yang juga merupakan Ketua Komisi I DPR RI periode 2005-2010 ini menilai, di tengah perubahan dunia yang cepat, Indonesia harus mampu memosisikan diri dengan tepat.
​Momentum bonus demografi yang sedang dinikmati Indonesia menjadi alasan kuat mengapa literasi geopolitik menjadi mendesak. Anak muda sebagai kelompok dominan akan menjadi penentu kualitas hidup bangsa di masa depan.
​”Bonus demografi memberikan harapan sekaligus peluang untuk maju. Kami ingin membawa generasi muda kepada masa depan yang lebih besar melalui wawasan baru dan analisis tajam tentang politik global yang relevan,” pungkas Mahfuz.

Matangkan Persiapan Munas Januari, Pengurus Pusat PS COBRA Gelar Rakornas Virtual

Pamekasan, Berdampak.net – Jajaran Pengurus Pusat COBRA sukses menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) melalui Zoom Meeting pada hari selasa 23 Desember 2025. Agenda utama pertemuan ini adalah finalisasi persiapan Musyawarah Nasional (Munas) yang dijadwalkan berlangsung pada 4 Januari 2026 mendatang.

Dalam rapat tersebut, diputuskan bahwa pelaksanaan Munas akan dipusatkan di Pamekasan, Madura, tepatnya di Kantor Bupati Pamekasan. Pemilihan lokasi ini dinilai strategis dan representatif untuk menyambut para delegasi dari berbagai daerah.

​Poin Utama Pembahasan Rakornas:
​Kesiapan Teknis: Koordinasi antar divisi untuk memastikan kelancaran agenda dari pembukaan hingga penutupan.
​Lokasi Strategis: Pemanfaatan fasilitas di Kantor Bupati Pamekasan sebagai pusat kegiatan utama.
​Mobilisasi Peserta: Pengaturan logistik dan akomodasi bagi seluruh pengurus daerah yang akan hadir di Pamekasan pada 4 Januari nanti.
​Sinkronisasi Program: Penyelarasan visi organisasi yang akan dibawa ke dalam forum Munas.
Rosiyanto sebagai ketua menyampaikan Rakornas virtual ini menjadi jembatan penting untuk memastikan seluruh panitia memiliki satu pemikiran yang sama. Dengan dukungan fasilitas di Kantor Bupati Pamekasan, kami optimis Munas Januari mendatang akan berjalan khidmat dan sukses,” ujar salah satu perwakilan Pengurus Pusat dalam pertemuan tersebut.
​Menuju Munas Pamekasan
​Munas ini diprediksi akan menjadi momentum besar bagi organisasi COBRA dalam menentukan arah kebijakan strategis untuk periode mendatang. Fokus utama yang akan dibahas meliputi penguatan struktur internal serta perluasan dampak organisasi bagi masyarakat luas.
​bapak simbang selalu Pembina COBRA PUSAT juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan atas dukungan tempat yang diberikan, yang menunjukkan sinergi positif antara organisasi dan pemerintah daerah.

Rosiyanto selalu Ketua panitia menekankan bahwa hasil musyawarah ini bersifat final dan harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh pengurus wilayah. “Pamekasan siap menjadi tuan rumah yang hangat. Kami mengajak seluruh anggota COBRA se-Indonesia untuk merapatkan barisan menuju suksesnya Munas Januari nanti,” pungkasnya.

Islam dan Proyek Pembebasan Manusia Modern

Oleh: Taufikur Rohman

Kapitalisme modern, meski berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi, menyimpan problem kemanusiaan yang serius. Manusia direduksi menjadi objek produksi, mengalami alienasi psikologis, serta terjebak dalam ketimpangan sosial yang semakin tajam. Secara global, kapitalisme melanggengkan keterbelakangan negara-negara dunia ketiga melalui relasi produksi yang eksploitatif dan imperialistik. Ketidakadilan ini bukan persoalan budaya atau teologi, melainkan struktur ekonomi-politik yang timpang.

Ironisnya, agama yang seharusnya menjadi benteng nilai kemanusiaan justru kerap terkooptasi oleh budaya konsumerisme. Agama kehilangan daya kritis dan revolusionernya, berubah menjadi simbol ritual yang jinak dan elitis, jauh dari spirit pembebasan.

Padahal, sejarah kenabian menunjukkan bahwa agama hadir sebagai kekuatan transformasi sosial. Ibrahim membebaskan akal dari tradisi buta, Musa melawan tirani, Isa mengoreksi dominasi materialisme, dan Muhammad SAW memimpin perjuangan kaum tertindas melawan oligarki Quraisy. Risalah Islam sejak awal adalah pembongkaran terhadap sistem kepercayaan palsu dan struktur sosial yang menindas.

Misi Islam adalah pembebasan manusia dari penghambaan selain Allah, dari ketidakadilan struktural, dan dari sistem sosial yang mematikan solidaritas. Di Makkah, Islam hadir sebagai gerakan liberasi; di Madinah, Islam menjelma menjadi proyek pembangunan sosial-politik yang inklusif melalui Piagam Madinah sebuah kontrak sosial egaliter yang melampaui sekat agama dan etnis.

Model Makkah-Madinah inilah yang menegaskan Islam sebagai ideologi perubahan, bukan sekadar doktrin spiritual. Perubahan sosial mensyaratkan kesadaran kolektif bahwa realitas yang menindas adalah hasil konstruksi sejarah, dan karena itu dapat diubah.

Dalam konteks modern, ketika agama kehilangan daya emansipatorisnya, diperlukan ijtihad sosial: perpaduan antara iman dan analisis struktural. Agama memberi energi moral dan ideologis, sementara analisis sosial memetakan arah perjuangan. Islam harus hadir sebagai kritik ideologi dominan dan berpihak pada mereka yang dimarginalkan.

Di sinilah pentingnya Paradigma Kepemimpinan Transformatif Islam. Kepemimpinan Islam bukan sekadar otoritas formal, melainkan praksis profetik yang berpijak pada nilai:

1. Tauhid Emansipatoris – kepemimpinan yang membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan struktural.
2. Keadilan Sosial (‘adl) – keberpihakan nyata kepada kaum lemah dan tertindas.
3. Amar Ma’ruf Nahi Munkar Transformatif – bukan moral individual semata, tetapi koreksi terhadap sistem yang zalim.
4. Partisipasi dan Musyawarah (syura) – kepemimpinan yang membangun kesadaran kolektif, bukan memonopoli kebenaran.
5. Keteladanan Profetik – integrasi iman, etika, dan aksi sosial.

Kepemimpinan transformatif Islam bertujuan membangun kesadaran kritis-transformis, mendorong umat keluar dari keberagamaan verbal menuju keberagamaan praksis. Iman yang sejati terwujud dalam keberpihakan pada keadilan dan perjuangan membela yang tertindas.

Islam tidak membenarkan sikap pasif di tengah dehumanisasi. Cita-cita Islam adalah terwujudnya ummah wahidah, ummah wasathan, dan khairu ummah masyarakat yang adil, moderat, dan unggul secara moral serta sosial.

Sebagaimana ditegaskan Moeslim Abdurrahman, Islam sejati bukan berhenti pada formulasi teologis, tetapi hidup dalam pergulatan konkret menegakkan keadilan. Islam adalah gagasan sejarah yang bergerak, ideologi pembebasan yang menuntut kepemimpinan transformatif kepemimpinan yang menjadikan iman sebagai energi perubahan sosial, bukan sekadar simbol ritual.

PBNU Luncurkan ‘Kado untuk Guru Ngaji’, Targetkan Perlindungan Sosial bagi 200 Ribu Guru Ngaji

JAKARTA, Berdampak.net – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi meluncurkan program perlindungan sosial bertajuk “Kado untuk Guru Ngaji” pada Selasa (23/12). Program ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara PBNU, BPJS Ketenagakerjaan, dan Kementerian Pemberdayaan Masyarakat.
​Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menyatakan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan sosial bagi para guru ngaji dan pekerja informal yang selama ini menjadi pilar pendidikan akhlak di masyarakat.
​”Mereka yang menjaga ilmu dan akhlak di akar rumput tidak boleh dibiarkan tanpa perlindungan. Ini ikhtiar mendasar untuk memastikan keikhlasan mereka dibarengi dengan rasa aman dan hak dasar yang layak,” ujar Gus Yahya melalui keterangan resminya.
​Tahap Awal dan Target Nasional
​Pada peluncuran tahap pertama ini, sebanyak 10.389 guru ngaji telah resmi terdaftar sebagai penerima manfaat perlindungan jaminan sosial. Namun, PBNU menegaskan bahwa angka ini barulah permulaan.
​Target Total: 200.000 guru ngaji di seluruh Indonesia.
​Cakupan: Jaminan kecelakaan kerja dan kematian melalui skema BPJS Ketenagakerjaan.
​Fokus: Guru ngaji di tingkat akar rumput dan pekerja sektor informal di lingkungan NU.
​Menghidupkan Peradaban Ikhlas
​Gus Yahya menekankan bahwa langkah ini adalah bentuk nyata kehadiran organisasi dalam memperhatikan kesejahteraan para penggerak peradaban di tingkat bawah. Ia juga membuka pintu bagi berbagai pihak untuk terus berkolaborasi dalam memperluas jangkauan program ini.
​”NU akan terus membuka jalan kolaborasi agar kesejahteraan benar-benar sampai kepada mereka yang paling setia menghidupkan peradaban ikhlas,” pungkasnya.
​Dengan adanya program ini, diharapkan para guru ngaji dapat menjalankan peran edukatifnya dengan lebih tenang, sekaligus menjadi bukti kehadiran negara dan organisasi dalam mengapresiasi pengabdian mereka.

PBNU Harus Bersihkan Pengurus Parpol demi Kembali ke Khittah

JAKARTA, Berdampak.net – Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menekankan pentingnya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk melakukan pembenahan internal secara menyeluruh. Salah satu poin krusial yang disoroti adalah pembersihan jajaran pengurus yang masih memiliki afiliasi atau terdaftar sebagai kader partai politik (parpol).
​Adi menegaskan bahwa sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terbesar, PBNU harus berkomitmen kembali ke Khittah 1926, yakni fokus sebagai pembina umat dan menjaga jarak dari politik praktis.

​”Akan lebih mantap jika NU kembali ke khittah, tak ngurus politik dan jaga jarak dengan kekuasaan. Jangan lagi ada pengurus NU yang jadi pengurus partai,” ujar Adi saat dihubungi, Sabtu (20/12/2025).

​Independensi Kebijakan Organisasi
​Menurut Adi, keberadaan kader parpol di dalam struktur kepengurusan PBNU berpotensi besar memengaruhi arah kebijakan dan marwah perjuangan organisasi. Ia mengkhawatirkan adanya benturan kepentingan yang dapat merugikan organisasi secara jangka panjang.

​Lebih lanjut, Adi memperingatkan bahwa jika pembenahan ini tidak dilakukan, PBNU rentan dimanfaatkan sebagai alat politik untuk memenangkan kelompok tertentu dalam kontestasi kekuasaan.

​”Masuknya kader parpol menjadi pengurus akan mempengaruhi kebijakan dan perjuangan PBNU. Bahkan ormas Islam tersebut bisa dijadikan sebagai alat untuk memenangkan pihak tertentu,” pungkasnya.

​Langkah pembenahan ini dinilai mendesak agar PBNU dapat menjaga netralitas serta tetap fokus pada pemberdayaan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan tanpa intervensi kepentingan politik elektoral.