Perkuliahan Fleksibel, Sekolah Pascasarjana Jadi Pilihan Karyawan

Malang, Berdampak.net – Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya (UB) menggelar kegiatan Orientasi Pendidikan dan Kemahasiswaan (ORDIK) tahun 2025 pada Selasa 19 Agustus 2025. Peserta kegiatan sejumlah 348 mahasiswa baru dari berbagai program magister dan doktor hadir untuk mengikuti rangkaian kegiatan yang menjadi gerbang awal perjalanan akademik mereka di UB. Kegiatan ORDIK tidak sekadar memperkenalkan aturan akademik, tetapi juga membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang visi misi universitas, tata kelola pendidikan, hingga pengembangan soft skills. Melalui agenda ini, mahasiswa diharapkan dapat membangun jejaring, mengenal lebih dekat budaya akademik, serta menumbuhkan rasa kebersamaan lintas program studi.

Tingginya animo pendaftar tahun ini menunjukkan bahwa Pascasarjana UB semakin dipercaya sebagai pilihan utama bagi mereka yang ingin melanjutkan studi lanjut. Menariknya, mayoritas mahasiswa baru berasal dari kalangan karyawan aktif yang membutuhkan sistem pembelajaran fleksibel tanpa harus meninggalkan pekerjaan. Fleksibilitas perkuliahan menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh Sekolah Pascasarjana. UB menyediakan skema kuliah tatap muka, daring, maupun hybrid sehingga mahasiswa dapat menyesuaikan dengan kesibukan profesional masing-masing. Sekolah Pascasarjana UB tidak hanya menghasilkan lulusan berprestasi, tetapi juga relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Berbagai mahasiswa baru dengan latar belakang beragam—mulai dari pendidik, birokrat, praktisi, hingga tenaga profesional—saling berbaur dan berbagi pengalaman. Hal ini mencerminkan karakter Sekolah Pascasarjana UB sebagai ruang akademik inklusif yang menampung berbagai pemikiran dan perspektif. Mahasiswa juga didorong untuk menghasilkan karya ilmiah yang tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat memberikan solusi bagi permasalahan nyata di masyarakat.

Menariknya, pada tahun ini terdapat empat karyawan aktif dari PT POMI (Paiton Operations & Maintenance Indonesia) yang mendapatkan kesempatan khusus berupa beasiswa pendidikan untuk menempuh studi di Program Magister Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan (PSLP) Universitas Brawijaya. Pemberian beasiswa ini menjadi wujud komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia sekaligus kolaborasi nyata dunia industri dengan dunia akademik. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkaya proses pembelajaran melalui pengalaman praktis di lapangan, serta menghasilkan penelitian yang relevan dengan isu-isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Rochman Hidayat HCFC Manager PT POMI menyampaikan bahwa Perusahaan memiliki program education assistance yang merupakan bagian dari program development SDM Perusahaan melalui jalur Pendidikan formal, dimana Karyawan bisa melanjutkan kuliah dari jenjang diploma ke sarjana dan sarjana ke Magister. Dan dengan adanya program di Sekolah Pascasarjana yang mengakui portofolio menjadi SKS sehingga bisa mempersingkat masa kuliah dan juga tentunya dengan gaya pembelajaran yang adaptif terhadap kelas Karyawan tentunya sangat bermanfaat untuk para pekerja khusus di sektor swasta.

Salah satu penerima beasiswa dari PT POMI, M. Lubab, menyampaikan bahwa kesempatan melanjutkan studi di Program Magister PSLP Universitas Brawijaya merupakan pengalaman yang sangat berharga. “Sebagai karyawan aktif, saya sangat terbantu dengan sistem perkuliahan yang fleksibel. Kami bisa mengikuti kelas daring tanpa harus mengorbankan tanggung jawab pekerjaan di kantor. Ini sangat memudahkan kami dalam menjaga keseimbangan antara studi dan karier,” ujarnya.

Lubab juga menambahkan bahwa pendekatan pembelajaran di Sekolah Pascasarjana UB sangat relevan dengan tantangan dunia kerja saat ini. “Materi kuliah yang aplikatif, diskusi yang terbuka, serta keberagaman latar belakang mahasiswa membuat proses belajar menjadi lebih kaya dan dari berbagai bidang disiplin ilmu yang berbeda serta pengalaman praktik lapangan yang cukup luas. Kami tidak hanya belajar dari dosen, tetapi juga dari pengalaman rekan-rekan satu kelas,” katanya.

Ia berharap, kolaborasi antara dunia industri dan akademik seperti ini dapat terus diperluas. “Dengan dukungan perusahaan dan kualitas pendidikan yang adaptif, kami bisa menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif, baik di lingkungan kerja maupun masyarakat luas tentunya untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” tutupnya. (fj)

Menakar Kreativitas Kepala Daerah: Membangun Tanpa Menaikkan Pajak

Oleh: Dr. H. Ahmad Hudri, ST., MAP.
Ketua FKUB Kota Probolinggo dan Pemerhati Kebijakan Publik

Maraknya kebijakan kenaikan pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) beberapa waktu terakhir yang dilakukan oleh pemerintah daerah di beberapa daerah memantik perhatian serius publik. Bahkan bisa dikatakan memancing emosi publik. Setidaknya berkaca kepada yang terjadi di Pati Jawa Tengah. Dimana kebijakan menaikkan pajak hingga 250 persen ditentang oleh rakyat Pati dengan berunjuk rasa walaupun kemudian dibatalkan oleh bupati Sudewo yang berujung dituntut mundur sebagai oleh rakyat.
Apa yang dilakukan Sudewo di Pati ternyata tidak sendirian. Ada beberapa daerah lain yang menaikkan pajak ini secara fantastis seperti Jombang dan Cirebon yang menaikkan pajak hingga mencapai seribu persen.

Benarkah kenaikan pajak satu-satunya cara meningkatkan pendapatan asli daerah? Tidakkah kepala daerah punya kreatifitas lain? Disinilah kecerdasan dan kreatifitas seorang kepala daerah diuji. Memang salah satu dilema klasik yang kerap dihadapi kepala daerah adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pembangunan tanpa membebani masyarakat dengan kenaikan pajak. Pertumbuhan daerah membutuhkan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta ruang sosial-ekonomi yang memadai. Namun di sisi lain, kemampuan fiskal daerah terbatas, sementara masyarakat semakin kritis terhadap kebijakan yang bersentuhan langsung dengan isi kantong mereka. Di sinilah pentingnya menguji kreativitas seorang kepala daerah.

Kreativitas dalam perspektif tata kelola pemerintahan daerah bukan sebatas inovasi program, melainkan seni menyelaraskan dan mengelola keterbatasan anggaran dengan kebutuhan pembangunan. Kepala daerah yang visioner tidak serta-merta menjadikan pajak sebagai sumber tunggal penerimaan, melainkan harus mampu mencari alternatif pembiayaan yang sah, produktif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pun berpihak pada kepentingan rakyat.

Ada beberapa strategi yang dapat ditempuh. Pertama, optimalisasi aset daerah. Banyak pemerintah daerah memiliki aset tidur berupa tanah, bangunan, maupun ruang publik yang kurang termanfaatkan. Dengan sentuhan manajerial, aset tersebut bisa diubah menjadi sumber pendapatan sah tanpa menambah beban rakyat, misalnya melalui kerjasama pemanfaatan dengan pihak swasta atau model sewa jangka panjang.

Kedua, kemitraan publik-swasta (public private partnership/PPP). Model ini memungkinkan sektor swasta ikut berkontribusi dalam membiayai pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, pasar, dan fasilitas kesehatan, dengan skema pengelolaan berbagi risiko dan keuntungan. Cara ini tidak hanya meringankan beban APBD, tetapi juga mempercepat realisasi proyek yang menyentuh kepentingan masyarakat.

Ketiga, inovasi pelayanan digital. Transformasi birokrasi menuju layanan berbasis teknologi bukan saja meningkatkan transparansi, tetapi juga membuka peluang efisiensi biaya. Digitalisasi pelayanan perizinan, pajak, dan retribusi mampu mengurangi kebocoran sekaligus meningkatkan trust publik terhadap pemerintah. Efisiensi inilah yang secara tidak langsung memberi ruang fiskal baru bagi pembangunan.

Keempat, menggali potensi ekonomi lokal. Kepala daerah yang cerdas dan kreatif akan mengidentifikasi keunggulan komparatif wilayahnya—mulai dari potensi sumber daya, pariwisata, pertanian, industri kreatif, hingga ekonomi maritim kemudian mengelolanya dengan model ekonomi sirkular yang memberikan nilai tambah. Strategi ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa harus menaikkan tarif pajak yang ada.

Dari perspektif politik, kemampuan membangun tanpa menaikkan pajak menjadi parameter kepemimpinan yang berkeadilan. Masyarakat menilai kepala daerah bukan sekadar dari janji kampanye, tetapi dari kecakapan dan ketulusan mengelola realitas fiskal yang sering kali penuh keterbatasan. Kepala daerah yang hanya mengandalkan instrumen pajak cenderung dianggap pragmatis, sementara yang berani berinovasi dianggap cerdas dan kreatif.

Tantangan membangun tanpa menaikkan pajak adalah momentum bagi kepala daerah untuk membuktikan integritas, kapasitas manajerial, sekaligus kepiawaian dalam berinovasi. Kreativitas dan kecerdasan kepala daerah bukan lagi merupakan pilihan, melainkan kebutuhan. Daerah yang dipimpin oleh pemimpin kreatif akan lebih tangguh menghadapi krisis, lebih adaptif terhadap perubahan, dan lebih mampu memberikan kesejahteraan nyata bagi rakyatnya.

Lorong Waktu: dari Jahitan Bendera hingga Kecerdasan Buatan di Kampung

🇮🇩 Menyambut 80 Tahun Kemerdekaan Indonesia.
Delapan dekade lalu, kemerdekaan kita dirajut dari helai benang pengorbanan, dijahit dengan semangat perjuangan di lorong-lorong sempit dan pelosok kampung. Video ini adalah perjalanan kita menembus Lorong Waktu.

Kita awali dari tatapan hangat seorang ibu, simbol Ibu Pertiwi yang tangannya tak lelah menjahit Sang Merah Putih. Jahitan itu bukan sekadar kain, melainkan denyut pertama sebuah bangsa yang merdeka. Denyut yang sama terasa dalam derap langkah para pejuang di medan perang.

Dari masa lalu yang heroik, kita melesat ke masa depan. Namun, lihatlah, kita tidak pernah meninggalkan akarnya. Di genangan air jalanan kampung, terpantul bayangan kota-kota futuristik. Di sawah yang hijau, teknologi hadir bukan untuk menggusur, melainkan memberdayakan.
Inilah visi “AI Kampung”. Sebuah mimpi di mana kecerdasan buatan (AI) tidak hanya milik gedung pencakar langit, tapi juga menjadi denyut nadi baru di jantung pedesaan. Di mana tradisi dan teknologi menari bersama, menciptakan harmoni baru untuk Indonesia.

Di usia ke-80, perjalanan bangsa ini adalah bukti bahwa denyut terkuat kita selalu berasal dari ‘kampung’—sumber kearifan, ketulusan, dan kekuatan. Tugas kita adalah memastikan denyut itu terus berdetak kencang, membawa Indonesia terbang tinggi tanpa pernah lupa daratan tempatnya berpijak.

Selamat menyongsong HUT RI ke-80. Mari terus merajut masa depan, dari kampung untuk dunia.

Khidmat, Ponpes Raudlatul Jannah Probolinggo Gelar Upacara Bendera

Probolinggo, Berdampak.net – Semangat kemerdekaan di Pondok Pesantren Raudlatul Jannah, di Desa Jatiadi Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo Tampak khidmat dimana para santri mengikuti upacara pengibaran bendera Merah Putih, Sabtu (17/8/2025).

Pengasuh Ponpes Raudlatul Jannah Habib Ali Zainal Abidin mengatakan, bahwa perayaan tahun ini bukan sekadar seremonial, tetapi juga sarat dengan pesan moral. Terutama pendidikan harus bisa diakses secara merata oleh seluruh santri, tanpa ada perbedaan latar belakang sosial maupun ekonomi.

“Pondok pesantren sejak dulu menjadi pusat pendidikan rakyat. Kami ingin meneguhkan kembali komitmen itu. Semua santri berhak mendapatkan pendidikan yang setara,” katanya

Usai pelaksanaan upacara, suasana semakin semarak dengan digelarnya prosesi potong tumpeng sebagai wujud rasa syukur atas nikmat kemerdekaan.

Pesantren diharapkan tetap menjadi garda terdepan dalam mencetak generasi bangsa yang berilmu, berakhlak, dan cinta tanah air. (rh)

Penampilan Drumband MI Nurul Mun’im Memukau dalam Upacara 17 Agustus di Karanganyar

Probolinggo, Berdampak.net – Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 pada 17 Agustus 2025 di Desa Karanganyar, Paiton, Probolinggo berlangsung meriah berkat penampilan drumband dari murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Mun’im.

Sebanyak 85 siswa dari kelas 4, 5, dan 6 tampil memukau dengan membawakan dua lagu, yakni Mars Nurul Jadid dan Indonesia Raya. Meski masih berusia dini, mereka mampu memainkan ritme dengan sangat baik sehingga mengundang decak kagum warga yang menyaksikan langsung.

“Saya kagum pada murid-murid itu,” kata Aisyah, salah satu warga yang hadir di lokasi upacara.

Drumband MI Nurul Mun’im mengiringi prosesi pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Pasukan Khusus (Kopassus) Pondok Pesantren Nurul Jadid. Kegiatan ini berada di bawah koordinasi Bagian Kelembagaan dan Peserta Didik Biro Pendidikan Nurul Jadid.

Pembina pasukan drumband, Umar Falas, menyatakan kebanggaannya atas partisipasi murid-murid dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan RI. “Kami sangat bangga, murid kami bisa tampil dan ikut andil dalam peringatan hari kemerdekaan,” ujarnya.

Dalam upacara tersebut, 16 personel drumband mengiringi bagian putri, sementara 24 personel mengiringi pengibaran bendera di bagian putra. Penampilan mereka merupakan hasil latihan intensif sebanyak tiga kali, ditambah satu kali latihan khusus untuk penyesuaian dengan petugas upacara.

Drumband merupakan ekstrakurikuler wajib di MI Nurul Mun’im yang bertujuan mengembangkan bakat dan keterampilan siswa. Selain sebagai hiburan, penampilan drumband ini juga menumbuhkan semangat nasionalisme dan kebanggaan baik bagi murid maupun masyarakat sekitar.

Upacara 17 Agustus tahun ini di Karanganyar menjadi bukti nyata kontribusi generasi muda dalam menjaga tradisi kenegaraan dengan semangat dan kemampuan yang luar biasa. (pm)

Tradisi Barian di Malam 17 Agustus

Oleh: Ahmad Muzakki Kholil
Direktur ASWAJA NU Center & Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Probolinggo

Bari’an adalah salah satu tradisi unik yang masih lestari di beberapa daerah, khususnya di Jawa Timur, untuk memperingati malam Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus. Tradisi ini pada dasarnya adalah kegiatan berbagi hidangan dan makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat.

*Asal-usul Kata ‘Bari’an’*
Meskipun secara umum bari’an diartikan sebagai “berbagi,” ada pandangan lain yang menghubungkannya dengan bahasa Arab. Kata ini merupakan isim fa’il atau maf’ul dari kata برأ يبرأ yang berarti “terbebas” atau “terlepas.” Dalam konteks peringatan kemerdekaan, kata ini sangat relevan, merujuk pada pembebasan bangsa Indonesia dari penjajahan.

*Tujuan dan Makna Bari’an*
Tradisi bari’an bukan sekadar acara makan-makan biasa. Kegiatan ini sarat akan nilai-nilai luhur, seperti:
▪️Rasa Syukur: Bari’an menjadi wujud rasa syukur masyarakat kepada Tuhan atas kemerdekaan yang telah diraih.
▪️Kebersamaan dan Gotong Royong: Setiap keluarga membawa hidangan masing-masing, lalu dikumpulkan dan dinikmati bersama. Ini menunjukkan semangat gotong royong dan mempererat tali silaturahmi antarwarga.
▪️Memperkuat Solidaritas: Dengan makan bersama, sekat sosial melebur. Semua orang berkumpul dalam satu wadah untuk merayakan momen penting bagi bangsa.
▪️Pelestarian Budaya Lokal: Bari’an menjadi salah satu cara untuk menjaga dan melestarikan tradisi budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat berkumpul di tempat-tempat umum seperti balai desa atau halaman masjid. Mereka akan berdoa bersama yang dipimpin oleh tokoh masyarakat, lalu dilanjutkan dengan makan bersama.

*Perspektif Syariat*
Menurut perspektif fikih, tradisi bari’an atau syukuran di malam 17 Agustus adalah sebuah adat kebiasaan (al-‘urf) yang hukumnya mubah atau diperbolehkan. Ini didasarkan pada kaidah fikih العادة محكمة (al-‘Adah Muhakkamah) yang berarti “adat atau kebiasaan dapat menjadi dasar hukum”. Tradisi ini diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak mengandung unsur kemaksiatan, dan justru memuat nilai-nilai positif seperti rasa syukur, persatuan, dan silaturahmi.

Tradisi ini membuktikan bahwa semangat kemerdekaan bisa dirayakan dengan cara yang sederhana, namun penuh makna, dan berpusat pada persatuan dan kebersamaan.