Moderasi Beragama sebagai Ikhtiar Merawat Kemerdekaan dalam Ke-Bhinneka-an

Oleh: Dr. H. Ahmad Hudri, ST., MAP.
Ketua FKUB Kota Probolinggo

Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 lahir dari kesadaran kolektif bangsa yang majemuk untuk mewujudkan cita-cita bersama. Para pendiri bangsa memahami bahwa keberagaman etnis, bahasa, dan agama adalah realitas historis yang tidak dapat dihapuskan. Oleh karena itu, Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan fondasi berbangsa dan bernegara, sebagai titik temu antara pluralitas dan nasionalitas (Latif, 2018). Namun, perjalanan merawat kemerdekaan dalam ke-Bhineka-an tidak pernah bebas dari tantangan, baik berupa ancaman radikalisme, intoleransi, maupun fragmentasi sosial-politik.

Dalam konteks inilah, moderasi beragama memperoleh relevansinya. Kementerian Agama Republik Indonesia (2019) mendefinisikan moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menekankan keseimbangan dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama, sehingga tidak terjebak pada ekstremisme. Secara teoretis, konsep ini selaras dengan gagasan ummatan wasathan dalam tradisi Islam (QS. Al-Baqarah: 143), maupun prinsip humanisme universal dalam tradisi agama lain. Dengan demikian, moderasi beragama tidak dimaksudkan untuk menafikan keyakinan, melainkan meneguhkan agama sebagai sumber nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian (Azra, 2020).

Secara sosiologis, moderasi beragama berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial. Ia mencegah fragmentasi akibat perbedaan identitas dengan cara membuka ruang dialog, memperkuat trust antar-kelompok, serta menumbuhkan solidaritas kebangsaan. Tanpa sikap moderat, keberagaman mudah tergelincir menjadi konflik horizontal yang merusak tatanan sosial (Syamsuddin, 2019). Sejarah mencatat berbagai peristiwa intoleransi di Indonesia seringkali berakar pada sikap eksklusif dan klaim kebenaran tunggal yang ditafsirkan secara sempit.

Di era kontemporer, tantangan moderasi beragama semakin kompleks. Globalisasi dan teknologi digital menghadirkan banjir informasi yang tidak selalu sehat. Hoaks, ujaran kebencian, serta propaganda ideologi transnasional dengan mudah menjangkau masyarakat luas (Hefner, 2019). Di sisi lain, dinamika politik elektoral terkadang memanfaatkan isu agama sebagai instrumen mobilisasi massa, yang berpotensi mengikis kohesi sosial (Burhani, 2021). Jika kondisi ini tidak diimbangi dengan komitmen moderasi, maka semangat ke-Bhineka-an yang menjadi roh kemerdekaan akan terancam.

Oleh karena itu, upaya merawat kemerdekaan harus ditempuh melalui strategi multi-level. Pertama, pada level pendidikan, penting menanamkan literasi keagamaan dan kebangsaan yang mendorong siswa memahami perbedaan sebagai keniscayaan sekaligus potensi. Kedua, pada level keagamaan, para tokoh dan institusi keagamaan harus menekankan dakwah atau pelayanan keagamaan yang inklusif, dialogis, dan menyejukkan. Ketiga, pada level kebijakan publik, pemerintah perlu memastikan regulasi dan praktik sosial-politik yang menjunjung prinsip kesetaraan warga negara tanpa diskriminasi berbasis identitas agama.

Sebagai refleksi, kemerdekaan Indonesia hanya dapat bermakna substantif apabila terjaga melalui ikhtiar kolektif dalam merawat pluralitas. Moderasi beragama adalah instrumen strategis untuk memastikan bahwa perbedaan tidak menjadi sumber disintegrasi, melainkan energi kebangsaan. Dengan menjadikan moderasi beragama sebagai habitus sosial, Indonesia dapat terus berdiri sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan beradab sesuai cita-cita kemerdekaan.

Santri Nurul Jadid Ditekankan Jadi Patriot Bangsa dalam Upacara HUT ke-80 RI

Probolinggo – Pondok Pesantren Nurul Jadid menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, Ahad (17/08/2025), di halaman Kampus Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo. Upacara ini diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan, pengurus pesantren, dosen, serta ribuan santri dengan khidmat dan penuh semangat kebangsaan.

Bertindak selaku inspektur upacara, KH Najiburrahman Wahid menyampaikan rasa syukur atas nikmat kemerdekaan yang telah diberikan Allah SWT kepada bangsa Indonesia. Ia menyebut peringatan kemerdekaan sebagai syiar yang penting untuk terus mengingat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan.

“Alhamdulillah atas kudrat dan iradah Allah SWT, kita kembali hadir di tempat ini untuk melaksanakan syiar, yaitu upacara kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia saat itu belum siap secara persenjataan dan materi, tetapi karena rahmat Allah, kita berhasil merdeka,” ujarnya dalam sambutan.

KH Najiburrahman mengajak seluruh peserta upacara untuk tidak hanya bersyukur, tetapi juga senantiasa mendoakan para pejuang dan syuhada yang telah mengorbankan segalanya demi kemerdekaan bangsa.

“Mari jangan lupa untuk terus mendoakan mereka agar mendapat rahmat Allah. Tanpa perjuangan mereka, kita tidak akan merasakan nikmat kemerdekaan hari ini,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, beliau juga mengingatkan kembali pentingnya Panca Kesadaran Santri yang menjadi nilai dasar di Pesantren Nurul Jadid, yakni kesadaran beragama, berilmu, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta berorganisasi.

KH Najiburrahman menegaskan bahwa pendiri Pesantren Nurul Jadid, KH Zaini Mun’im, sejak awal telah memiliki visi kebangsaan yang kuat. Menurutnya, santri tidak hanya bertugas mengaji dan memikirkan diri sendiri, tetapi juga harus aktif dalam perjuangan dakwah Islam dan pembangunan bangsa.

“Santri Nurul Jadid harus memperjuangkan keadilan sosial, mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa. Tidak ada yang salah dengan Pancasila dan UUD 45 jika kita terapkan dengan benar. Insya Allah Indonesia akan menjadi baldatun thoyyibatun warabbun ghafur,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya karakter tangguh dan mental pekerja keras yang harus dimiliki para santri, agar tidak menjadi generasi yang malas atau hanya bekerja ketika terdesak keadaan.

“Kita tidak boleh bermental budak. Kita harus bekerja keras, bersyukur atas nikmat aman dan damai yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain seperti Palestina dan Ukraina,” imbuhnya.

KH Najiburrahman menutup sambutan dengan harapan besar agar santri Nurul Jadid menjadi pelopor kebangkitan bangsa, dengan jiwa patriotik yang mencintai tanah air dan sekaligus istiqamah dalam menjalankan ajaran Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah.

“Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua. Jadilah santri pelopor, patriot sejati, yang siap membangun bangsa tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman,” pungkasnya. (pm)

KH Najiburrahman Wahid: Jangan Jadi Santri Pemalas, Jadilah Patriot Bangsa

Probolinggo, Berdampak.net – Pondok Pesantren Nurul Jadid menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia pada Ahad (17/08/2025) di halaman Kampus Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo. Upacara ini diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan, pengurus pesantren, dosen, serta ribuan santri dengan penuh khidmat.

KH Najiburrahman Wahid yang bertindak sebagai inspektur upacara mengajak seluruh santri untuk menjadikan momen kemerdekaan sebagai sarana bersyukur atas nikmat Allah SWT dan hasil perjuangan para pahlawan.

“Alhamdulillah, atas kudrat dan iradah Allah SWT, kita kembali hadir di tempat ini untuk melaksanakan syiar, yaitu upacara kemerdekaan 17 Agustus 1945. Betapa bangsa Indonesia saat itu belum siap secara persenjataan dan materi, tapi karena rahmat Allah, kita bisa merdeka,” ujarnya dalam sambutan.

Ia menegaskan bahwa kemerdekaan bukan semata hasil kekuatan, tapi juga kehendak ilahi dan pengorbanan besar para pejuang. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar generasi muda, khususnya santri, terus mendoakan para pahlawan bangsa.

“Jangan lupakan untuk mendoakan para syuhada dan pejuang agar mereka mendapat rahmat Allah SWT,” tambahnya.

KH Najiburrahman Wahid juga mengingatkan pentingnya Panca Kesadaran Santri yang telah menjadi prinsip pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Kesadaran tersebut meliputi kesadaran beragama, berilmu, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta berorganisasi.

Ia menegaskan bahwa pendiri pesantren, KH Zaini Mun’im, sejak awal telah memiliki visi kebangsaan. Santri tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga harus peduli pada nasib umat dan bangsa.

“Santri harus memperjuangkan dakwah Islam, memikirkan rakyat Indonesia, dan memperjuangkan keadilan sosial serta penerapan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa. Tidak ada yang salah dengan keduanya jika dijalankan dengan benar,” jelasnya.

KH Najiburrahman juga menekankan pentingnya memiliki mental pekerja keras. Ia memperingatkan santri agar tidak menjadi generasi pemalas yang hanya mau bekerja jika ditekan atau terdesak.

“Apakah kita mau terus bermalas-malasan? Apakah kita mau bermental budak? Bangsa budak adalah bangsa yang hanya mau bekerja kalau dicambuk, kalau tertimpa musibah, kalau kepepet,” ujarnya dengan nada tegas.

Ia mengajak seluruh santri untuk bersyukur atas nikmat aman dan damai yang dirasakan Indonesia, yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain yang masih dilanda konflik, seperti Palestina dan Ukraina.

“Kita harus bersyukur atas nikmat besar ini. Mari giat beribadah dan belajar, demi masa depan bangsa yang cerah dan masa depan kita sendiri di dunia dan akhirat,” pesannya.

Menutup sambutannya, KH Najiburrahman Wahid berharap santri Nurul Jadid menjadi generasi pelopor yang cinta tanah air sekaligus teguh menjalankan nilai-nilai Islam.

“Jadilah santri pelopor, santri yang berjiwa patriot, yang istiqamah dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, dan aktif membangun bangsa Indonesia,” pungkasnya. (pm)

Dorong Kolaborasi Berkelanjutan, PE POMI Gandeng Nurul Jadid Perluas Program Sosial dan Inovasi Lingkungan

Probolinggo, Berdampak.net – PT Paiton Energy (PE) dan PT Paiton Operation & Maintenance Indonesia (POMI) memperkuat komitmen kemitraan bersama Pondok Pesantren Nurul Jadid (PPNJ), Paiton, Probolinggo. Dalam kunjungan resmi yang digelar baru-baru ini, kedua pihak menandatangani perpanjangan kerja sama program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), sekaligus menjajaki perluasan inisiatif lingkungan berbasis teknologi ramah lingkungan.

Hadir dalam pertemuan tersebut pimpinan utama Pesantren Nurul Jadid, termasuk KH. Moh. Zuhri Zaini (Pengasuh PPNJ), KH. Najiburrahman Wahid (Rektor Universitas Nurul Jadid), KH. Faiz AHZ (Ketua Yayasan Nurul Jadid), dan KH. Fahmi AHZ (Kepala Biro Pengembangan sekaligus Wakil Bupati Probolinggo).

Sementara dari pihak perusahaan hadir President Director PT Paiton Energy Fazil Erwin Alfitri, CFO PE Bayu Anggoro Widyanto, President Director PT POMI Sugiyanto, External Relations PE Bambang Jiwantoro, serta HCFC Manager PT POMI Rochman Hidayat.

Dalam sambutannya, Fazil menyampaikan bahwa kemitraan dengan Pesantren Nurul Jadid telah berlangsung sejak tahun 2009 dan berkontribusi pada sektor pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pengembangan infrastruktur, hingga pelestarian lingkungan. “Kemitraan ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam mendukung tujuan SDGs dan pembangunan berkelanjutan di Probolinggo dan Indonesia,” ujarnya.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah pengembangan pemanfaatan fly ash dan bottom ash—limbah hasil pembakaran batu bara—menjadi produk konstruksi seperti bata ringan, paving block, dan material jalan. Proyek ini diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan mendukung pengelolaan limbah secara produktif.

President Director PT POMI, Sugiyanto, menambahkan bahwa perpanjangan kerja sama TJSL ini sekaligus membuka peluang untuk program ekspansi jangka panjang. “Kami tidak berhenti sampai tahun 2042 saja, tapi juga terus berupaya memperluas kontribusi kami melalui program-program lanjutan sesuai arah RUPTL nasional,” katanya.

KH. Moh. Zuhri Zaini, mewakili keluarga besar Pesantren Nurul Jadid, menyampaikan apresiasi atas kontribusi PE dan POMI selama ini. “Kerja sama ini sangat berarti bagi kami sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pelayanan masyarakat. Harapannya, kolaborasi ini bisa terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan selama kegiatan berlangsung. “Mohon dimaafkan jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga semuanya bernilai manfaat bagi kita semua,” tambahnya.

Kunjungan ini memperkuat sinergi antara sektor industri dan institusi pendidikan berbasis pesantren dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di wilayah Probolinggo. (pm)

RW 13 Merjosari Gelar Malam Tirakatan, Rayakan Kemerdekaan dengan Harmoni Keberagaman

Malang, Berdampak.net — Warga RW 13 Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang menggelar malam tirakatan dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Acara berlangsung khidmat sekaligus meriah, menjadi ajang memperkokoh persatuan di tengah keberagaman agama dan budaya yang hidup berdampingan di wilayah tersebut.

Ketua Panitia, Bambang Irawan, menyampaikan bahwa RW 13 adalah cerminan keberagaman Indonesia. “RW 13 berada di tengah-tengah keberagaman, hampir semua agama ada di sini. Ada pesantren dan ada seminari, ada masjid dan ada gereja. Maka dari itu momentum malam tirakatan 17 Agustusan menjadi ajang memperkokoh semua anak bangsa dengan segala latar belakang yang berbeda,” ungkapnya.

Budayawan sekaligus aktor, Dohir Sindu Herlianto, menegaskan bahwa perbedaan adalah anugerah Tuhan. “Perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang Tuhan berikan kepada alam semesta. Malam tirakat ini menjadi kesempatan kita bersama untuk bersyukur, berkontemplasi hakikat dari kemerdekaan itu sendiri,” katanya.

Dalam orasi budayanya, ia juga mengajak warga untuk merayakan semangat kebangsaan dalam bingkai kebhinnekaan. “Keberagaman budaya, bahasa, tradisi, dan agama menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa ini dalam harmoni. Melalui panggung budaya dalam malam tirakatan ini, kita merayakan harmoni dalam perbedaan, mengukuhkan semangat persatuan Indonesia. Merdeka!” serunya.

Selain doa bersama dan pentas budaya, acara semakin semarak dengan pembagian doorprize bagi warga. Hadiah utama berupa sepeda menjadi daya tarik tersendiri yang menambah keceriaan malam kebersamaan tersebut.

Malam tirakatan RW 13 Merjosari ini meneguhkan pesan bahwa keberagaman bukanlah sekat, melainkan kekuatan untuk menjaga persatuan Indonesia. (fj)

Mujadalah Kiai Kampung Serukan Tiga Pesan Penting Jelang Kemerdekaan RI

Probolinggo, Berdampak.net – Menjelang perayaan akbar Kemerdekaan Republik Indonesia, HUT RI yang ke 80, pada 17 Agustus 2025, Mujadalah Kiai Kampung (MKK) menyerukan tiga hal penting untuk masa depan Indonesia lebih baik, adil makmur dan sejahtera bagi rakyatnya

Dalam siaran persnya, Jumat (15/8/2025), Pendiri Yayasan Mujadalah Kiai Kampung MKK), Najib Salim Atamimi menyampaikan, bahwa pada 17 Agustus 2025, bangsa Indonesia akan merayakan peringatan hari kemerdekaan yang ke-80.

Perayaan hari kemerdekaan Indonesia tahun ini, diwarnai dengan bayang-bayang munculnya konflik sosial akibat beberapa kebijakan pemerintah daerah yang semakin membebani rakyat.

Beberapa kebijakan tersebut diantaranya jelas pria yang karib disapa Syekh Najib, bahwa kenaikan pajak yang naik secara drastis, seperti di Kabupaten Pati PBB-P2 naik 250 persen, Kota Cirebon, pajak PBB-nya naik sampai hampir 1000 persen.

Selanjutnya, Kabupaten Jombang naik hingga 800 persen, Kabupaten Semarang, pajak naik 400 persen, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan pajak naik 300 persen, dan berbagai pungutan lain yang sangat membebani rakyat.

“Kebijakan-kebijakan ini, seperti kado pahit bagi rakyat di hari kemerdekaan. Memasuki usia kemerdekaan yang sudah 80 tahun, rakyat seolah belum merasakan lepas dari belenggu-belenggu penjajahan,” terangnya.

Berbagai kebijakan yang membebani rakyat ini, dinilai sangat bertolak belakang dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang sangat pro-rakyat. Diantaranya, kebijakan penghapusan hutang para petani dan nelayan, penambahan anggaran pupuk subsidi untuk petani, makan bergizi gratis.

“Hadirnya sekolah rakyat untuk kaum miskin, pemeriksaan kesehatan gratis, peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan, serta banyak program baik lainnya. Program itu sudah sangat luar biasa dilahirkan oleh Presiden Prabowo,” kata Najib.

Namun, disaat yang sama, juga lahir, kebijakan pemerintah daerah yang membebani rakyat. Hal itu merupakan sesuatu yang tidak tepat, karena dilakukan di tengah suasana ekonomi rakyat yang masih sulit.

“Gelombang PHK yang terus berlanjut. Minimnya lapangan pekerjaan dan sulitnya mencari sumber penghasilan, telah menempatkan rakyat pada posisi yang tertekan, sulit dan menderita,” jelasnya.

Dalam kondisi demikian jelas Najib, kebijakan kenaikan pajak akan menambah beban rakyat menjadi semakin berat. Sehingga dapat memancing timbulnya konflik sosial, seperti yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Selain itu, juga bisa memunculkan gejolak yang sama di daerah-daerah lainnya di Indonesia. “Selain dapat memancing munculnya konflik sosial, kebijakan pemerintah dan daerah yang membebani rakyat itu, juga dapat mengganggu pelaksanaan program-program Presiden Prabowo, yang sangat pro-rakyat,” tegasnya.

Dengan kata lain, beber Najib, program kerakyatan Presiden Prabowo, dapat gagal karena dihambat oleh kebijakan para Bupati dan Wali Kota, yang dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri yang tidak pro-rakyat dan justru menambah beban pada rakyat.

“Jika hal ini terus terjadi, maka akan dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat (public distrust) kepada presiden Prabowo. Segera hentikan dan jangan ada lagi kebijakan daerah yang bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo,” tegas Najib.

Sementara itu, Ketua Yayasan Mujadalah Kiai Kampung (MKK), Wahyu Muryadi menambahkan, sebagai perpanjangan pemerintah pusat, pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan kebijakan dan program pemerintah pusat yang dibuat oleh Presiden Prabowo, terutama program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Wahyu menilai, jika kebijakan pemerintah daerah tidak sesuai atau justru bertentangan dengan kebijakan dan program Presiden Prabowo, maka hal ini akan dapat memancing timbulnya konflik sosial, baik secara vertikal maupun horizontal, yang dapat mengganggu terwujudnya cita-cita kemerdekaan sebagaimana tercermin dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Dari itu kata Wahyu, setelah mencermati berbagai fenomena sosial, mendengar dan memperhatikan keluhan masyarakat di seluruh pelosok pedesaan tanah air dan dengan memohon pertolongan kepada Allah SWT, Majelis Mujadalah Kiai Kampung (MKK) menyampaikan tiga hal seruan untuk pemerintah saat ini.

Pertama, agar pemerintah daerah di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri, secara serius harus menjalankan program-program Presiden Prabowo, yang pro-rakyat, demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, sehingga tercipta negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sesuai yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Kedua, agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan kemerdekaan dan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan dengan penuh suka cita, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang pro-rakyat dan mencabut berbagai kebijakan yang membebani dan merugikan rakyat.

Ketiga tegas Wahyu, tidak menjadikan program-program kerakyatan Presiden Prabowo sekadar proyek untuk kepentingan milik dan keuntungan ekonomi, tetapi benar-benar sebagai sarana menciptakan kesejahteraan rakyat.

“Tiga hal ini yang menjadi seruan dari MKK. Semoga menjadi bahan muhasabah dalam peringatan HUT ke 80 RI,” harap Wahyu Muryadi. (fiq)