Fenomena Pengibaran Bendera One Piece Jelang 17 Agustus: Sekadar Tren atau Simbol Perlawanan?

oleh; Husnul Hotimah Mahasiswa Prodi S1 Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni UNESA

 Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke‑80 Republik Indonesia, publik dikejutkan oleh fenomena pengibaran bendera Jolly Roger yang merupakan simbol bajak laut dari anime One Piece di berbagai daerah. Aksi ini sontak menjadi viral dan memunculkan beragam reaksi dari masyarakat, politisi, dan akademisi. Banyak yang mempertanyakan, apakah ini sekadar tren atau bentuk simbolik dari kekecewaan terhadap kondisi bangsa saat ini?

 Anggota Komisi III DPR RI, Firman Soebagyo, menilai bahwa fenomena ini berbahaya karena dapat memicu konflik politik. “Ini bisa menimbulkan masalah jika tidak ada edukasi mengenai makna bendera dari anime One Piece tersebut. Oleh karena itu, fenomena ini bisa berdampak negatif dan berpotensi menimbulkan konflik politik. Masalah ini harus menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum,” ujarnya.

 Sementara itu, tanggapan berbeda datang dari Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya. Ia menilai fenomena pengibaran bendera One Piece tidak serta-merta perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Menurutnya, ekspresi semacam ini merupakan bentuk kreativitas masyarakat yang bisa dimaknai sebagai simbol harapan, bukan semata bentuk perlawanan. “Selama tidak ada unsur provokatif atau niat merusak simbol negara, kita perlu menyikapinya dengan bijak. Ini bagian dari ekspresi warga dalam menyuarakan keresahan dan harapan terhadap bangsa,” ungkapnya dalam wawancara dengan media.

Dari sisi akademis, Saipul Bahtiar, dosen Universitas Mulawarman, menyebut pengibaran bendera Jolly Roger sebagai bentuk protes diam yang dilakukan secara simbolik oleh masyarakat. Ia menjelaskan bahwa generasi muda kini cenderung menyuarakan kritik melalui simbol-simbol budaya pop, karena merasa ruang berpendapat secara langsung semakin sempit. “Mereka tidak turun ke jalan, tetapi memilih bentuk ekspresi kreatif untuk menyampaikan keresahan terhadap berbagai kebijakan dan kondisi negara,” ujarnya.

Fenomena ini pun menarik perhatian media internasional. Situs MeriStation yang berbasis di Spanyol menyebut Indonesia sebagai negara di mana bendera bajak laut One Piece dianggap sebagai “ancaman nasional”. Penilaian ini menuai kontroversi, namun di sisi lain menunjukkan betapa kuatnya pengaruh budaya populer dalam membentuk narasi sosial dan politik masa kini.

Pengibaran bendera Jolly Roger menjelang Hari Kemerdekaan RI bukan hanya soal tren viral atau fandom semata. Ia mencerminkan keresahan kolektif, sekaligus membuktikan bahwa simbol-simbol dari dunia fiksi bisa menjadi alat komunikasi politik yang kuat di tengah terbatasnya ruang dialog publik. Alih-alih menindaknya dengan represif, pemerintah dan masyarakat perlu membuka ruang diskusi dan edukasi agar semangat kritis generasi muda bisa disalurkan secara konstruktif dan tetap dalam semangat kebangsaan.

Roblox: Platform Bermain Masa Kini atau Tambang Risiko Digital?

oleh; Husnul Hotimah Mahasiswa Prodi S1 Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni UNESA

Di tengah banyaknya game online, Roblox muncul sebagai plaform game digital yang digemari jutaan anak dan remaja di seluruh dunia. Platform ini tak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga ruang kreasi tanpa batas. Namun di balik dunia penuh warna ini, tersembunyi pula sejumlah risiko, mulai dari konten tidak layak, sistem monetisasi yang bisa mendorong kecanduan, hingga potensi interaksi dengan pengguna yang tidak bertanggung jawab. Maka, wajar jika muncul pertanyaan: apakah Roblox benar-benar aman menjadi ruang tumbuh generasi muda, atau justru menyimpan ancaman tersembunyi di balik layar?

Roblox memiliki banyak manfaat positif, terutama dalam menumbuhkan kreativitas dan keterampilan digital anak-anak. Melalui Roblox Studio, mereka bisa belajar dasar pemrograman dengan bahasa Lua sambil menciptakan game sendiri. Interaksi dengan pemain dari berbagai belahan dunia juga memberi kesempatan untuk belajar bahasa asing secara alami. Tak jarang, anak-anak bahkan mulai memahami konsep bisnis sederhana seperti menjual item virtual, menetapkan harga, atau mempromosikan karya mereka.

Selain itu, pengalaman bermain bersama di Roblox dapat melatih kemampuan berbicara di depan umum dan kepemimpinan. Banyak pemain yang belajar memimpin tim, menyusun strategi, atau mempresentasikan proyek mereka kepada orang lain. Keterampilan semacam ini sering kali tidak diajarkan secara formal di sekolah, sehingga Roblox menjadi media alternatif yang berharga. 

Namun, di balik manfaat tersebut, ada risiko serius yang perlu diwaspadai. Sebagai platform terbuka, Roblox mempertemukan pengguna dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang berperilaku tidak pantas. Anak-anak bisa saja terpapar kata-kata kasar, konten tidak senonoh, atau bahkan manipulasi oleh pengguna jahat. Ruang obrolan dalam game terkadang menjadi tempat peredaran konten dewasa terselubung atau praktik grooming yang membahayakan. 

Masalah lain yang sering muncul adalah kecanduan dan kebiasaan belanja impulsif. Sistem pembelian dalam game menggunakan Robux dapat memicu pola konsumsi tidak sehat, terutama pada anak yang belum paham nilai uang. Tanpa pengawasan, mereka bisa menghabiskan banyak uang hanya untuk membeli skin atau aksesoris virtual. Algoritma Roblox yang dirancang untuk membuat pemain terus menjelajah juga berpotensi mengganggu keseimbangan waktu antara dunia digital dan kehidupan nyata.  Roblox bukanlah platform yang sepenuhnya buruk, tetapi juga tidak bisa dianggap sebagai hiburan yang sepenuhnya aman. Seperti halnya media sosial, ia membutuhkan pengawasan orang tua dan pendidik. Dengan bimbingan yang tepat, Roblox dapat menjadi alat edukasi yang efektif. Namun, tanpa kontrol, ia bisa menjadi gerbang masuk ke risiko-risiko dunia maya yang sulit diantisipasi.

MUI Kabupaten Probolinggo Keluarkan Maklumat Tentang Kegiatan HUT RI Ke-80

Probolinggo, Berdampak.net – MUI Kabupaten Probolinggo mengeluarkan maklumat tentang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-80. Maklumat itu salah satunya melarang adanya penampilan waria.

Maklumat tentang peringatan HUT RI ke-80 itu berisi dua hal. Pertama, imbauan bagaimana memaknai dan mengisi kegiatan hari kemerdekaan. Kedua, larangan kegiatan tertentu dalam mengisi kegiatan HUT RI ke-80.

Untuk hal pertama, umat Islam khususnya warga Kabupaten Probolinggo, hendaknya memaknai HUT RI sebagai wujud syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Umat Islam juga disarankan untuk mendoakan para pahlawan.

Berikutnya, mengisi kemerdekaan sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Umat Islam juga wajib mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam maklumat itu juga mengatur tentang beberapa larangan kegiatan dalam memperingati HUT RI ke-80. Seperti, larangan penggunaan sound horeg sebagaimana yang ditetapkan dalam fatwa MUI Jawa Timur nomor 1 tahun 2025.

Maklumat MUI Kabupaten Probolinggo ini juga melarang sajian penampilan waria dalam kegiatan HUT RI, dan tampilan maksiat lainnya.

Umat Islam, juga diimbau untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum. Tentunya dengan tetap memperhatikan waktu salat selama menggelar kegiatan HUT RI ke-80. Maklumat ditandatangani oleh Ketua Umum, KH Munir Kholili dan Sekretaris Umum H Taufik.

Sekretaris Umum MUI Kabupaten Probolinggo, H Taufik, mengatakan bahwa maklumat tersebut menjadi pedoman bagi kita dalam memperingati HUT RI ke-80. “Sehingga yang kita lakukan sesuai syariat Islam,” katanya.

H Taufik melanjutkan, maklumat MUI Kabupaten Probolinggo khusus momen hari kemerdekaan RI itu sesuai dengan visi Bupati Probolinggo yakni Sejahtera, Amanah, Religius, dan eksis berdaya saing. “Jadi Kabupaten Probolinggo ini yang religius,” lanjutnya.

Dengan adanya maklumat itu pula, ia berharap agar peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tidak menciderai nilai-nilai agama Islam. (don)

Prof. Bafadal Apresiasi Mandarin di SMA Nurul Jadid

Probolinggo, Berdampak.net – Sabtu (02/08/2025) SMA Nurul Jadid Paiton, Probolinggo kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam bidang pendidikan bahasa asing. Kali ini, keberhasilan mereka dalam pengembangan bahasa Mandarin mendapat apresiasi langsung dari Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd., tokoh pendidikan nasional yang juga pembina Yayasan Pendidikan Sabilillah Malang.

Kunjungan Prof. Ibrahim ke Pondok Pesantren Nurul Nurul Jadid dilakukan bersama rombongan sebanyak sepuluh orang pengelola dari Yayasan Pendidikan Sabilillah Malang. Tujuan utama kedatangan mereka adalah untuk belajar langsung tentang pengelolaan pembelajaran bahasa Mandarin di lingkungan pesantren.

Dalam sambutannya, Prof. Ibrahim menyampaikan rasa kagumnya terhadap sistem yang diterapkan SMA Nurul Jadid. Menurutnya, pembiasaan berbahasa Mandarin yang terstruktur, kurikulum yang progresif, serta perhatian pada kualitas guru menjadi kunci keberhasilan lembaga ini.

“Kami sangat terkesan. Tidak banyak sekolah, apalagi yang berbasis pesantren, mampu menyelenggarakan pembelajaran bahasa Mandarin dengan kualitas seperti ini. Bahkan sudah sampai pada tahap pelaksanaan ujian HSK,” ungkapnya.

HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) merupakan ujian standar kemampuan bahasa Mandarin yang diakui secara internasional. Fakta bahwa siswa-siswi SMA Nurul Jadid sudah mampu mengikuti ujian ini menunjukkan tingginya level penguasaan mereka terhadap bahasa tersebut.

Lebih lanjut, Prof. Ibrahim menyebut bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari kepemimpinan dan manajemen pendidikan yang baik. Ia menilai bahwa ada sistem yang konsisten diterapkan di SMA Nurul Jadid untuk membentuk budaya literasi dan kemampuan bahasa asing di kalangan santri.

Salah satu alumni yang menjadi bukti konkret keberhasilan pendidikan bahasa Mandarin di SMA Nurul Jadid adalah Novi Basuki. Novi dikenal sebagai sosok muda yang fasih berbahasa Mandarin dan kini menempuh studi S1 hingga doktoral di Tiongkok dengan beasiswa penuh.

Prestasi Novi menjadi sumber kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar Nurul Jadid. Bahkan, Prof. Ibrahim secara pribadi mengaku mengikuti perkembangan Novi melalui berbagai kanal digital, termasuk menonton video-videonya di YouTube dan media sosial lainnya.

“Kami sering menonton kanal video Novi Basuki. Beliau menjadi gambaran bagaimana lembaga pendidikan pesantren mampu mencetak generasi global dengan bekal bahasa internasional,” tambah Prof. Ibrahim.

Delegasi dari Yayasan Pendidikan Sabilillah pun menggali banyak hal selama kunjungan, mulai dari strategi pembiasaan berbahasa Mandarin di lingkungan sekolah, model kurikulum, metode pembelajaran, hingga program upgrading guru-guru bahasa Mandarin.

Para guru SMA Nurul Jadid juga dengan terbuka berbagi pengalaman dan strategi dalam menyusun roadmap pembelajaran bahasa asing yang kontekstual dengan dunia pesantren. Salah satunya adalah dengan integrasi antara bahasa, budaya, dan nilai-nilai akhlak dalam pembelajaran.

Kunjungan ini tidak hanya bersifat observasi, tetapi juga menjadi forum diskusi dan kolaborasi antar-lembaga pendidikan Islam. Para tamu dari Malang terlihat sangat antusias mencatat dan berdialog dengan para pengelola SMA Nurul Jadid.

Dengan adanya kerja sama dan kunjungan seperti ini, SMA Nurul Jadid berharap dapat terus memperluas jaringan dan memperkuat program bahasa asing, terutama Mandarin, sebagai bagian dari misi internasionalisasi pendidikan pesantren.

Sugiono Kepala Bidang Kurikulum Biro Pendidikan dan mantan WaKa Kurikulum SMA Nurul Jadid dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja kolektif tim, dukungan yayasan, dan semangat para santri dalam menyambut tantangan global.

“Penguasaan bahasa asing, termasuk Mandarin, bukan hanya untuk keperluan akademik, tetapi juga sebagai pintu dialog peradaban. Kami ingin santri memiliki kesiapan menghadapi dunia global, tanpa kehilangan akar keislamannya,” ujarnya.

Kunjungan Prof. Ibrahim dan tim dari Yayasan Pendidikan Sabilillah Malang ini diakhiri dengan sesi foto bersama, penandatanganan kenang-kenangan, dan rencana tindak lanjut kerja sama dalam pengembangan bahasa asing antar kedua lembaga. (pm)

Sugiono Gantikan Ahmad Muzani sebagai Sekjen Gerindra

Jakarta, berdampak.net — Partai Gerindra resmi menunjuk Sugiono sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang baru menggantikan Ahmad Muzani. Keputusan ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor.

Ahmad Muzani telah menjabat Sekjen sejak 2008. Dalam perombakan terbaru, ia kini dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Sekretaris Dewan Pembina sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai.

“Terima kasih atas kepercayaan selama ini. Jika ada khilaf, saya mohon maaf,” ujar Muzani dalam pernyataan resminya.

Penunjukan Sugiono menandai penyegaran struktur DPP Gerindra periode 2025–2030. Ia sebelumnya dikenal sebagai sosok dekat Prabowo dan dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis di pemerintahan.

Gerindra menegaskan, pergantian ini merupakan bagian dari upaya penguatan organisasi menjelang agenda-agenda politik nasional lima tahun ke depan. (fj)

Komisi II DPR RI Targetkan Persoalan Honorer Tuntas pada 2025

Jakarta, Berdampak.net — Komisi II DPR RI menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang selama ini menjadi masalah pelik dalam sistem kepegawaian pemerintah. Targetnya, seluruh persoalan terkait status dan kejelasan tenaga honorer dapat dituntaskan pada tahun 2025.

“Persoalan tenaga honorer memang menjadi concern utama kami di Komisi II. Kami terus berupaya dan mendorong pemerintah agar masalah ini tidak berlarut-larut dan bisa selesai pada tahun 2025,” ujar anggota Komisi II DPR RI dalam keterangan resminya.

Dengan selesainya penataan tenaga honorer, maka proses rekrutmen pegawai pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, nantinya hanya akan dilakukan melalui mekanisme seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diselenggarakan secara nasional.

Langkah ini, menurut Komisi II, bertujuan untuk mewujudkan tata kelola kepegawaian yang lebih tertib, profesional, serta sesuai dengan prinsip meritokrasi. Selain itu, diharapkan tidak ada lagi celah bagi rekrutmen non-ASN yang tidak sesuai regulasi.

Komisi II juga meminta pemerintah daerah untuk aktif mendata dan melaporkan seluruh tenaga honorer yang masih aktif, agar tidak ada yang terabaikan dalam proses penyelesaian. Mereka juga menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses transisi ini.

“Semua harus punya kepastian status. Negara tidak boleh membiarkan puluhan ribu tenaga honorer terus menggantung,” tegasnya.

Dengan target penyelesaian pada 2025, pemerintah dan DPR diharapkan dapat memberikan solusi terbaik bagi para honorer yang telah lama mengabdi, sekaligus membangun sistem ASN yang lebih berkualitas dan akuntabel ke depannya. (fj)