Ponirin Mika Resmi Pimpin Formatur ICMI Kabupaten Probolinggo

Probolinggo, Berdampak.net — Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Jawa Timur resmi menunjuk Ponirin Mika, M.Pd. sebagai Ketua Formatur ICMI Organisasi Daerah (Orda) Kabupaten Probolinggo. Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Mandat Nomor 018/SKO-W/ICMI/10/2025 yang diterbitkan pada 30 Oktober 2025 di Surabaya.

Dalam surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua ICMI Orwil Jawa Timur, Ulul Albab, dan Sekretaris, Pitono Nugroho, Majelis Pengurus ICMI memberikan kepercayaan kepada Ponirin Mika untuk membentuk kepengurusan ICMI Orda Kabupaten Probolinggo periode 2021–2026 bersama enam anggota formatur lainnya.

Adapun anggota tim formatur tersebut terdiri dari Dr. Khoiriyah, Dr. Imam Sucahyo, Ahmad Sahidah, Ph.D., Ernawiyadi, M.Pd., Dr. Tirmidi, dan Sichatun, M.Pd. Tim ini diberi waktu tiga bulan untuk melaksanakan tugas pembentukan dan pelantikan kepengurusan baru.

Menanggapi amanah tersebut, Ponirin Mika menyatakan bahwa kepercayaan yang diberikan merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan keikhlasan dan komitmen tinggi.

“Terpilihnya saya sebagai Ketua Formatur adalah amanah yang menuntut kerja nyata. Saya berharap ICMI Kabupaten Probolinggo dapat menjadi wadah strategis bagi para cendekiawan muslim untuk berkolaborasi dan berkontribusi nyata bagi kemajuan daerah,” ujarnya.

Ponirin juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara dunia akademik, pemerintah, dan masyarakat agar peran ICMI semakin terasa dalam pembangunan sumber daya manusia dan penguatan nilai-nilai keislaman di Kabupaten Probolinggo.

Dengan terbentuknya tim formatur ini, diharapkan ICMI Kabupaten Probolinggo segera memiliki kepengurusan baru yang solid, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, bangsa, dan negara. (fiq)

MUI dan Kemenag Kota Probolinggo Jalin Kerja Sama Strategis dalam Pembinaan Umat dan Sertifikasi Halal

Probolinggo, Berdampak.net – Dalam upaya memperkuat pembinaan keagamaan dan pelayanan umat, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Probolinggo bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang mencakup bidang Sertifikasi Halal, Pembinaan Muallaf, Pembinaan Dai-Daiyah, Pembinaan Masjid/Musholla, serta Pembinaan Majlis Taklim.

Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung pada Senin, 10 November 2025, di Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo, Jalan Mastrip Nomor 323.

Dari pihak Kemenag hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo, Didik Kurniawan, S.Ag., M.A., didampingi Kasi Bimas Islam, Arifin Budianto, serta sejumlah pejabat dan staf. Sementara dari pihak MUI Kota Probolinggo hadir Ketua Umum, Prof. Dr. KH. Muhammad Sulthon, M.A., bersama Ketua, Dr. H. Ahmad Hudri, ST., MAP., Sekretaris Umum, Drs. Dawam Ihsan, M.Si., dan Sekretaris I, Imanudin Abil Fida, MIRKH.

Dalam sambutannya, Kepala Kemenag Kota Probolinggo, Didik Kurniawan, menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pemerintah dan MUI sebagai mitra strategis dalam penguatan kehidupan beragama di tengah masyarakat.

“Kementerian Agama memiliki fungsi pembinaan, pelayanan, dan fasilitasi kehidupan beragama. Karena itu, kolaborasi dengan MUI menjadi sangat penting agar pelaksanaan kegiatan keagamaan dapat berjalan selaras dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Didik.

Sementara itu, Ketua Umum MUI Kota Probolinggo, Prof. Dr. KH. Muhammad Sulthon, M.A., menyampaikan bahwa MUI menyambut baik kerja sama ini sebagai bentuk penguatan peran kelembagaan ulama dalam pembinaan umat.

“MUI menilai kerja sama dengan Kemenag ini sangat positif dan menjadi langkah konkret dalam memperkuat peran ulama sebagai mitra konstruktif pemerintah. Kami ingin terus hadir melindungi, membimbing, dan melayani umat,” tutur Kyai Sulthon.

Kerja sama ini mencakup lima bidang utama yang dianggap strategis dalam penguatan kehidupan beragama di Kota Probolinggo, yaitu:

  1. Sertifikasi Halal – meliputi sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal.
  2. Pembinaan Muallaf – penguatan akidah, ibadah, dan kemandirian sosial ekonomi bagi para muallaf.
  3. Pembinaan Dai-Daiyah – peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme para dai dan daiyah.
  4. Pembinaan Masjid/Musholla – meliputi manajemen kelembagaan, administrasi, dan pemberdayaan jamaah.
  5. Pembinaan Majlis Taklim – penguatan kelembagaan, kurikulum, dan moderasi beragama di tingkat masyarakat.

Didik Kurniawan menambahkan bahwa perjanjian kerja sama ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bentuk komitmen nyata untuk menghadirkan pelayanan keagamaan yang berkualitas, berintegritas, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Usai penandatanganan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi santai seputar isu-isu keumatan dan kemasyarakatan di Kota Probolinggo. Kedua pihak bersepakat untuk terus memperkuat komunikasi dan sinergi dalam menjalankan program-program keagamaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan sinergi antara Kementerian Agama dan MUI Kota Probolinggo dapat semakin memperkokoh peran agama sebagai sumber inspirasi moral, sosial, dan kemajuan bagi masyarakat Kota Probolinggo.

Potret Revolusi Hijau pada Sektor Pertanian

Oleh: CHOIRUL ANAM FATUR ROHMAN

Negara Indonesia ini mayoritas penduduknya masih bergantung pada sektor pertanian untuk mencukupi kebutuhan hidup terutama di wilayah pedesaan. Hasil pengamatan kondisi peran ekonomi pertanian saat ini yang terus merosot sumbangannya terhadap produk domestic bruto ( PDB ). Perlu kita ketahui sumbangan sektor pertanian pada awal Orde Baru masih sekitar 35-40%, hanya tersisa separuhnya pada awal Reformasi dan kini hanya 13%. Kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestic bruto ( PDB ) turun bukan karena kemajuan sektor manufaktur yang sejahtera, melainkan karena sektor pertanian diabaikan dan tak terurus. Sebuah kemunduran pertanian sangatlah nyata dicerminkan ketergantungan kita pada impor pangan dari luar termasuk bahan pangan berupa gandum.
Adapun lahan pertanian mengalami penyusutan akibat pertambahan jumlah penduduk dan alih fungsi lahan. Jumlah petani di sektor tanaman pangan turun hampir 20% dalam kurun waktu 20 Tahun terakhir. Kondisi ini membuat ekonomi petani semakin sulit karena hasil panen mengecil sementara biaya produksi, kebutuhan bibit, pupuk, pestisida dan ongkos buruh tani semakin meningkat. Berbagai permasalahan tersebut seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat lahirlah konsep Revolusi Hijau di Indonesia dikenal sebagai Gerakan Bimas ( Bimbingan Masyarakat ). Konsep ini merupakan progam nasional yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya komoditi beras. Gerakan Bimas ini memuat konsentrasi 3 komponen pokok yakni penggunaan teknologi, penerapan kebijakan harga sarana dan hasil reproduksi serta adanya dukungan kredit dan infrastruktur. Hasil akhir gerakan ini telah berhasil mengantarkan Indonesia pada swasembada beras.
Kalangan masyarakat tentunya harus mengetahui awal mula Revolusi Hijau ini di negara Indonesia. Penerapan Revolusi Hijau ini terjadi pada masa Orde Baru sekitar tahun 1970 hingga 1980 dengan melakukan investasi besar-besaran terhadap sektor pertanian. Pemerintah Orde Baru kala itu membangun dan mengembangkan program modernisasi pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian Indonesia. Pada tahun 1984 pemerintah Orde Baru mengeluarkan program Panca Usaha Tani yeng terdiri 5 asas utama yaitu pemilihan dan penggunaan bibit unggul, pemupukan secara teratur, irigasi yang baik dan cukup, pemberantasan hama secara intensif, serta Teknik penanaman yang teratur. Pada masa pemerintah Soeharto negara Indonesia berhasil menjadi negara swasembada pangan besar dunia di tahun 1980.
Program Revolusi Hijau ini menerapkan 4 hal penting yang mendasar yaitu sistem irigasi untuk penyedia air, penggunaan pupuk secara optimal, penggunaan pestisida berdasarkan tingkat serangan hama, dan penggunaan bahan tanam berkualitas seperti bibit unggul. Program ini tentu memiliki dampak positif meliputi kesejahteraan sosial petani meningkat, kondisi ekonomi pedesaan menguat, ketahanan pangan nasional meningkat, dan kesadaran masyarakat pedesaan terhadap pentingnya adaptasi penggunaan teknologi modern. Selain itu adapun sisi lain dampak negatif berupa ketergantungan petani terhadap pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan, penggunaan alat teknologi modern dalam usaha tani yang belum merata menimbulkan kesenjangan, dan munculnya oknum kapitalisasi dalam sektor pertanian. Setelah mengetahui dampak positif dan negatif masyarakat akhirnya menyadari bahwa keberhasilan di bidang pertanian tidak cukup dengan program Revolusi Hijau saja, tetapi perlu adanya pembangunan pada lingkungan pertanian yang berkelanjutan.
******

Resmi! Biaya Haji 2026 yang Dibayar Jemaah Turun, Ini Perbandingannya dengan Tahun 2025

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi telah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi dengan kabar gembira berupa penurunan biaya yang harus ditanggung oleh jemaah.

Keputusan ini disahkan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR bersama Kementerian Haji dan Umrah pada akhir Oktober 2025. Total BPIH tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 87.409.366, yang berarti turun sekitar Rp 2 juta dari total BPIH tahun 2025. Yang paling utama, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau biaya yang dibayarkan langsung oleh calon jemaah rata-rata menjadi Rp 54.194.366, turun sekitar Rp 1,2 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan Bipih ini berhasil dicapai berkat upaya efisiensi yang ketat pada komponen-komponen biaya utama, seperti koreksi harga dan negosiasi kontrak penerbangan serta optimalisasi durasi tinggal jemaah di Arab Saudi.

Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa penyesuaian biaya ini tidak akan mengurangi kualitas layanan. Justru, efisiensi dilakukan dengan strategi seperti pengadaan akomodasi menggunakan skema kontrak multi-years untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif, sembari menjamin pelayanan terbaik bagi jemaah.

Adapun selisih dari total BPIH ditutup menggunakan dana subsidi yang bersumber dari Nilai Manfaat hasil pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Untuk tahun 2026, Nilai Manfaat yang disubsidikan adalah sebesar Rp 33.215.000 per jemaah, mencakup 38% dari total BPIH.

Komposisi pembiayaan ini diklaim sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kemampuan daya bayar jemaah saat ini (istitha’ah) dan prinsip keberlanjutan (sustainability) dana haji untuk jemaah yang akan berangkat di masa depan.

Kader Gelora Kabupaten Probolinggo Didorong Jadi Generasi Cepat dan Visioner

Probolinggo, Berdampak.net – Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Gelora Indonesia di Kabupaten Probolinggo dimanfaatkan untuk memperkuat semangat kaderisasi dan arah perjuangan politik yang lebih visioner. Dalam acara tersebut, para pimpinan partai mendorong kader untuk menjadi generasi cepat, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan bangsa.

Ketua DPW Partai Gelora Jawa Timur, Gus Misbakhul Munir, menegaskan bahwa Gelora bukan sekadar pelengkap demokrasi, tetapi harus menjadi kekuatan besar yang membawa perubahan arus utama. “Kita harus berpikir strategis dan bergerak cepat. Di era sekarang, yang cepatlah yang akan menang, bukan sekadar yang kuat atau besar,” ujarnya.

Menurutnya, Partai Gelora lahir dengan nilai dasar untuk membangun bangsa melalui politik yang berorientasi pada kemaslahatan. “Amal siyasah adalah amal terbesar menurut Ibnu Khaldun. Maka perjuangan politik di Gelora harus didasari niat dan integritas untuk kemaslahatan umat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Probolinggo, H. Abu Bakar Rohim, menambahkan bahwa kader Gelora di daerah harus menjadi motor perubahan dengan visi membangun Indonesia. “Kita tidak lagi berbicara tentang membesarkan partai semata, tetapi bagaimana partai ini berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi, kecepatan aksi, dan kemandirian finansial sebagai fondasi perjuangan politik modern. “Gelora harus menjadi rumah gagasan dan gerakan cepat untuk menjawab tantangan zaman,” pungkasnya. (pm)

UNUJA Raih Anugerah Bergengsi Kinerja Penelitian dan Abdimas 2025, Berpeluang Naik ke Klaster Utama

Probolinggo, Berdampak.net – Universitas Nurul Jadid (UNUJA) kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam ajang Anugerah Kampus Unggulan LLDIKTI Wilayah VII Tahun 2025 yang digelar di Hotel Grand Mercure Mirama Malang pada 10 Oktober 2025, UNUJA resmi meraih Piagam Penghargaan Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk kategori Perguruan Tinggi Akademik Klaster Madya.

Piagam tersebut diberikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala LLDIKTI Wilayah VII Nomor 598/LL7/SK/KL/2025 dan diserahkan langsung oleh Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M., Kepala LLDIKTI Wilayah VII, kepada Dr. KH. Najiburrahman, M.Pd., M.A., selaku Rektor Universitas Nurul Jadid.

Pencapaian ini menjadi bukti konsistensi UNUJA dalam memperkuat tata kelola riset dan pengabdian kepada masyarakat. Tahun sebelumnya, pada 2023, UNUJA juga berhasil meraih Bronze Winner untuk kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat di kategori perguruan tinggi Klaster Pratama. Tidak lama berselang, di akhir tahun tersebut, UNUJA resmi naik kelas ke Klaster Madya.

Kini, penghargaan baru yang diraih pada klaster Madya memperkuat harapan agar UNUJA dapat menembus Klaster Utama pada akhir tahun 2025 atau awal tahun 2026. Biasanya, perguruan tinggi yang memperoleh anugerah terbaik di klasternya akan menjadi kandidat kuat untuk naik ke klaster di atasnya berdasarkan hasil pemeringkatan nasional SINTA Kemdikbudristek.

Peningkatan kinerja UNUJA dapat dilihat dari posisi kampus ini dalam Science and Technology Index (SINTA) Kemdikbudristek. Pada 2025, UNUJA berhasil menempati peringkat ke-152 dari total 5.491 perguruan tinggi di Indonesia, meningkat pesat dibanding tahun 2023 yang berada di posisi 296. Capaian ini menunjukkan lonjakan produktivitas riset, publikasi, dan inovasi dosen serta mahasiswa dalam kurun dua tahun terakhir.

Menurut Rektor UNUJA, Dr. KH. Najiburrahman, penghargaan ini bukan hanya bentuk apresiasi atas kerja keras dosen dan peneliti, tetapi juga dorongan untuk memperkuat ekosistem riset yang berdampak pada masyarakat. “Kita tidak sekadar mengejar peringkat, tetapi memastikan setiap penelitian dan pengabdian benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan berkontribusi pada kemajuan bangsa,” ujarnya.

Penilaian kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada data terverifikasi di SINTA dengan berbagai indikator. Di antaranya: jumlah artikel internasional bereputasi (Scopus), artikel nasional terindeks Sinta, jumlah hibah penelitian dan PKM baik internal maupun eksternal, jurnal internal yang terindeks Sinta, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), jabatan fungsional dosen, serta akreditasi program studi.

Beberapa program yang berkontribusi besar terhadap pencapaian ini antara lain program penelitian dan abdimas internal yang terintegrasi dengan KKN berbasis luaran, serta program tugas akhir mahasiswa berbentuk publikasi di jurnal Sinta 2–4. Strategi ini menjadi kekuatan utama UNUJA dalam memperluas dampak akademik dan sosial melalui publikasi ilmiah dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan penghargaan ini, UNUJA semakin menegaskan dirinya sebagai kampus yang tumbuh cepat di bidang riset dan pengabdian. Konsistensi peningkatan peringkat di SINTA dan keberhasilan mempertahankan prestasi di klaster Madya menjadi modal besar untuk melangkah menuju Klaster Utama, sejajar dengan kampus-kampus unggulan bergengsi di Indonesia.