BADKO HMI Jatim Tetap Dukung MBG, Namun Mendesak Kepala BGN Segera Diaudit Forensik
Surabaya, Berdampak.net – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Timur menyatakan tetap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dinilai memiliki manfaat besar bagi masyarakat, khususnya dalam jangka panjang. Namun demikian, BADKO HMI Jatim mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit forensik terhadap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di seluruh daerah.
Ketua Bidang BADKO HMI Jatim, Mohammad Nur Kholis Majid, mengatakan bahwa manfaat program MBG sudah mulai dirasakan masyarakat, terutama dalam membuka lapangan pekerjaan di sekitar wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kami tetap mendukung MBG karena manfaatnya nyata dirasakan masyarakat, khususnya dalam membuka lapangan pekerjaan di sekitar wilayah SPPG. Namun Kepala BGN harus segera diperiksa dan dilakukan audit forensik karena kami menduga terdapat sejumlah tindakan yang mengarah pada praktik korupsi,” ujar Kholis dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).
Menurutnya, dugaan tersebut muncul dari sejumlah pengadaan yang dinilai tidak relevan dengan prioritas program, seperti pengadaan sepeda motor hingga kaos kaki.Selain itu, Kholis juga menilai pelaksanaan MBG di seluruh SPPG perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh, mulai dari sistem operasional, penggunaan anggaran, hingga sasaran penerima manfaat.
“Fakta yang tidak bisa disangkal adalah masyarakat sekitar wilayah SPPG memang merasakan manfaat ekonomi dari program ini. Tetapi di lapangan juga ditemukan adanya perekrutan pekerja yang didominasi keluarga sendiri atau berasal dari luar desa wilayah SPPG,” katanya.
Ia menegaskan bahwa manfaat MBG tidak dapat diukur dalam jangka pendek. Menurutnya, program tersebut baru akan memberikan dampak optimal apabila proses operasional dari tingkat pusat hingga pelaksana di lapangan berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Kholis juga meminta evaluasi terhadap besaran anggaran operasional sebesar Rp6 juta per hari. Ia menilai terdapat oknum di sejumlah SPPG yang diduga melakukan manipulasi menu makanan sehingga kualitas makanan tidak sebanding dengan anggaran yang diterima.
“Anggaran Rp6 juta per hari harus dievaluasi karena ada dugaan penipuan dari segi menu makanan yang diberikan kepada penerima manfaat,” tegasnya.
Selain anggaran, BADKO HMI Jatim juga meminta pemerintah melakukan pendataan ulang terhadap penerima MBG dan data sekolah penerima program. Menurutnya, masih ditemukan dugaan sekolah bodong dalam pendataan penerima manfaat.
Ia juga menilai program MBG seharusnya lebih diprioritaskan kepada siswa dari keluarga kurang mampu dibanding diberikan secara merata kepada seluruh kalangan.
“Tidak seharusnya semua siswa menerima MBG, terutama dari kalangan menengah ke atas yang secara ekonomi sudah mampu,” ujarnya.
Sebagai perbandingan, Moh Nur Kholis Majid mencontohkan sejumlah negara yang menerapkan program makan gratis dengan sasaran lebih spesifik. Di India melalui skema Mid-Day Meal, program difokuskan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan kelompok marginal.
Sementara di Jerman, bantuan makanan diberikan kepada anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah atau yang berisiko miskin. Adapun di Chili, makanan gratis diprioritaskan kepada siswa yang masuk kategori 60 persen paling rentan di sekolah negeri maupun sekolah swasta bersubsidi.
Pada akhirnya, BADKO HMI Jatim menegaskan bahwa dukungan terhadap program MBG tetap diberikan selama pemerintah serius melakukan pembenahan dan evaluasi secara menyeluruh.
“Pada intinya kami tetap mendukung MBG. Namun Kepala BGN harus segera diperiksa melalui audit forensik. Sementara pelaksanaan di seluruh SPPG, sasaran penerima, anggaran, serta data sekolah penerima MBG harus dilakukan evaluasi dan pendataan ulang secara menyeluruh,” pungkas Kholis.