Refleksi Milad ke 78 Tahun HMI, Degradasi Ghirah Perkaderan

Penulis: Taufiqur Rohim (Alumni HMI)

Berdampak.net – 05 Februari 2025, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sudah genap berusia 78 tahun, Diusia yang sudah tidak lagi muda ini, ada beragam pekerjaan rumah cukup berat yang harus diselesaikan oleh organisasi besutan Drs. Lafran Pane ini. Mulai dari sektor internal maupun external.

Sejak akan, saat dan setelah didirikan pada tahun 1947 silam, HMI melalui beberapa fase yang sulit, dan dapat dilalui dengan baik, dengan sistim perkarderan yang sistematis, dengan mulus organisasi ini dapat melahirkan alumni yang menjadi tokoh terpandang di penjuru Indonesia. Sebut saja Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, Anies Rasyid Baswedan, Mahfud MD, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh nasional, regional hingga daerah yang lahir dari rahim perkaderan HMI, sehingga menciptakan jaringan atau relasi yang kuat antar sesama kader dan alumni HMI.

Namun, saat ini banyak kader HMI yang terlena dengan jaringan tersebut, sehingga tidak sedikit dari mereka melupakan perkaderan yang ada di Komisariat, Cabang, Badan Koordinasi (Badko) hingga Pengurus Besar (PB) HMI.

Diusia yang ke 78 ini, HMI perlu meningkatkan kembali semangat belajar para kader dalam menyongsong masa depan Islam yang gemilang seperti yang tertera pada mars Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI.

Degradasi perkaderan di HMI saat ini merupakan ancaman serius yang harus diselesaikan bersama oleh semua pihak, baik itu kader, pengurus HMI ataupun Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi), hal ini merupakan ikhtiar bersama dalam mewujudkan tujuan mulia HMI, Terbinanya Insan Akademis, Pencipta, Pengabdi yang Bernafaskan Islam, dan Bertanggung Jawab atas Terwujudnya Masyrakat Adil Makmur yang Diridhai Allah SWT.

Pengurus HMI, dan Kahmi memiliki peranan sentral untuk dapat kembali meningkatkan Ghirah perkaderan yang ada di HMI, pengurus HMI dengan program kerjanya dan Kahmi dapat mendorong melalui diskusi-diskusi yang berorientasi kepada keilmuan (akademis, red), jika hal itu bisa berjalan, HMI dapat kembali meraih masa keemasannya sebagai organisasi perkaderan.

Selamat Milad ke 78 tahun, HMI untuk Kedaulatan Bangsa, Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu dan Sampaikan dengan Amal, Billahutaufiq wal hidayah. (fiq)

Swasembada Pangan?, Indonesia Harus Dibangun dari Desa

oleh: Taufiqur Rohim

Berdampak.net – Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia saat ini haruslah menjadi Negara yang mandiri, dimana dalam salah satu misi Prabowo yakni Indonesia harus swasembada pangan, hal itu dibuktikan dalam pidato perdananya setelah dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto menekankan bahwa ketahanan dan swasembada pangan adalah prioritas utama pemerintah. Menurutnya, ketahanan pangan merupakan langkah strategis untuk menjamin kesejahteraan dan kemandirian bangsa di tengah tantangan global yang terus berkembang.

Salah satu strategi utama dalam mencapai swasembada pangan adalah pengoptimalan lahan pertanian desa. Teknologi modern dan pendampingan petani menjadi kunci untuk meningkatkan hasil pertanian yang lebih efisien. Hal itu dikarenakan desa memiliki peran penting dalam mencapai swasembada pangan di Indonesia. Potensi lokal yang melimpah, seperti lahan subur, dapat dijadikan sumber daya pangan yang mandiri dan berkelanjutan, harusnya saat ini pemerintah sudah memfokuskan pembangunan yang ada di Desa, bukan lagi terfokus kepada perkotaan.

Sejatinya desa memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan di Tanah Air karena lebih 70 persen lebih penduduk Indonesia berada hidup dan bertempat tinggal di desa. Artinya, ketika kita membangun desa, maka sesungguhnya kita membangun Indonesia.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyatakan bahwa swasembada pangan harus dimulai dari desa. Hal ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang lebih mandiri.

Indonesia adalah negara besar, namun jika ketahanan pangan rapuh dapat membuatnya rentan. Sumber daya yang melimpah di desa dapat dimaksimalkan jika dipadukan dengan kolaborasi antara berbagai pihak.

Penting bagi Indonesia untuk tidak bergantung pada impor pangan dari luar. Dengan memanfaatkan potensi desa secara optimal, kebutuhan pangan dalam negeri dapat dipenuhi, tanpa harus bergantung pada negara lain.

Disamping itu, Pemerintah saat ini juga harus fokus kepada pemberdayaan generasi muda yang ada di desa, hal itu bisa menjadi salah satu lokomotif utama dalam membangun swasembada pangan. Pemuda dianggap sebagai agen perubahan yang mampu membawa inovasi dan semangat baru ke sektor pertanian.

Bonus demografi Indonesia menjadi peluang besar untuk memperkuat sektor pertanian. Dengan keterlibatan pemuda, potensi pertanian desa dapat berkembang melalui pendekatan yang lebih modern dan efisien.

Pemerintah juga harus memperhatikan dan mendorong para lulusan perguruan tinggi untuk terjun menjadi petani muda, sehingga pertanian yang ada di Indonesia dapat dilakukan moderenisasi dengan pemikiran yang selaras dengan perkembangan zaman. Jika hal itu bisa terjamah oleh pemerintah Indonesia saat ini, saya yakin Indonesia Mandiri, Indonesia Swasembada Pangan akan bisa tercapai dengan baik. (fiq)

HMI dan Persepsi Afiliasi: Pandangan Rochman Hidayat tentang Identitas Organisasi

Oleh : Ponirin Mika

Berdampak.net – Pandangan bahwa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) identik dengan Muhammadiyah memang sering muncul di kalangan masyarakat, meskipun itu tidak sepenuhnya akurat. HMI sering dianggap sebagai organisasi yang berada di bawah kendali Muhammadiyah, namun kenyataannya, HMI adalah organisasi yang terbuka untuk seluruh mahasiswa Islam dari berbagai latar belakang organisasi. Pernyataan ini juga disampaikan oleh Rochman Hidayat, yang juga sebagai anggota dewan pakar KAHMI Probolinggo dan juga berprofesi sebagai professional atau praktisi di Perusahaan swasta, yang menegaskan bahwa HMI bukanlah milik satu kelompok atau organisasi tertentu, melainkan tempat berkumpulnya mahasiswa dari berbagai organisasi Islam.

Sejarah pendirian HMI mungkin menjadi salah satu alasan munculnya pandangan ini. HMI didirikan pada tahun 1947 oleh beberapa aktivis mahasiswa yang sebagian besar berasal dari Muhammadiyah. Oleh karena itu, secara historis, HMI memang memiliki hubungan yang erat dengan Muhammadiyah pada tahap awal perkembangan organisasinya. Namun, seiring berjalannya waktu, HMI berkembang menjadi organisasi yang lebih inklusif, dengan anggota yang berasal dari berbagai latar belakang organisasi Islam lainnya, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan organisasi Islam lainnya.

HMI bukan hanya berfokus pada Muhammadiyah, melainkan pada pengembangan mahasiswa Islam secara keseluruhan, dengan tujuan mencetak kader-kader pemimpin yang berintegritas dan berkarakter. HMI mengedepankan pemikiran kritis dan pembentukan kepemimpinan, serta memperjuangkan kemajuan bangsa berdasarkan nilai-nilai Islam yang moderat dan universal. Dalam hal ini, HMI tidak terbatas pada satu kelompok atau ideologi, tetapi terbuka bagi siapa saja yang memiliki semangat untuk mengembangkan diri sebagai pemimpin masa depan.

Pernyataan istri Rochman Hidayat, Kanda Rochman, yang menyebutkan bahwa HMI identik dengan Muhammadiyah mencerminkan pandangan umum yang masih beredar di masyarakat. Pandangan ini mungkin disebabkan oleh pengaruh sejarah dan keterlibatan banyak anggota Muhammadiyah dalam perjalanan awal HMI. Namun, penting untuk dipahami bahwa HMI adalah organisasi independen yang tidak berada di bawah kendali Muhammadiyah atau organisasi Islam lainnya. Sebagai wadah bagi mahasiswa Islam, HMI memberikan kesempatan bagi anggotanya untuk berkembang dalam berbagai bidang, termasuk keagamaan, sosial, dan politik, tanpa terikat pada satu organisasi atau kelompok tertentu.

Dengan demikian, meskipun HMI memiliki hubungan sejarah yang erat dengan Muhammadiyah, organisasi ini tidak dapat disebut sebagai bagian dari Muhammadiyah. HMI adalah organisasi yang inklusif dan terbuka untuk semua mahasiswa Islam, dengan tujuan mencetak pemimpin yang berdedikasi, berwawasan luas dan berkiprah seluas luas nya di berbagai bidang untuk kemajuan Umat dan bangsa. (pm)

Mengapa Jokowi Disebut Mulyono?

Oleh: Ponirin Mika
Editor Media Online Berdampak, Probolinggo

Nama Joko Widodo (Jokowi) sudah sangat dikenal di seluruh Indonesia dan bahkan di dunia internasional. Kepemimpinan Jokowi, yang terkesan sederhana dan dekat dengan rakyat, telah mengantarkan Indonesia pada berbagai kemajuan, terutama di sektor infrastruktur dan reformasi birokrasi. Namun, baru-baru ini, sebuah nama baru mulai muncul dalam percakapan publik yang menyebut Jokowi dengan nama “Mulyono”. Mengapa Jokowi disebut dengan nama ini, dan apa makna di balik penyebutan tersebut?

Nama “Mulyono” dalam Konteks Jokowi

Sebutan “Mulyono” untuk Jokowi pertama kali mencuat dalam perbincangan yang lebih bersifat sindiran atau kritik terhadap gaya kepemimpinan Presiden. Sebutan ini tidak merujuk pada nama asli Jokowi, melainkan lebih kepada karakter atau sifat yang dianggap mewakili cara Jokowi dalam memimpin Indonesia. Secara literal, “Mulyono” dalam bahasa Jawa bisa merujuk pada seseorang yang dianggap sebagai pemimpin yang terlalu pasif atau tidak tegas, bahkan terkesan hanya mengikuti arus tanpa banyak keputusan yang berani. Sebutan ini mulai banyak didengar ketika sejumlah kebijakan pemerintah dianggap kurang efektif atau tidak berpihak pada rakyat kecil.

Namun, penyebutan ini bukanlah nama yang diberikan secara resmi, melainkan lebih kepada bentuk ketidakpuasan atau kritik dari beberapa pihak yang merasa bahwa Jokowi tidak cukup keras dalam menangani beberapa isu, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan kebijakan ekonomi yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Kritik terhadap Kepemimpinan Jokowi

Sebutan “Mulyono” bisa jadi adalah bentuk kritik terhadap kepemimpinan Jokowi yang dianggap tidak mampu memecahkan masalah-masalah yang menghambat kemajuan Indonesia, meskipun banyak pencapaian positif yang telah ia raih, seperti pembangunan infrastruktur yang masif dan kebijakan reformasi birokrasi yang lebih efisien. Kritik ini datang dari berbagai pihak, mulai dari oposisi politik hingga sejumlah kelompok masyarakat yang menginginkan perubahan lebih signifikan dalam tata kelola pemerintahan.

Beberapa kritik terhadap Jokowi berfokus pada lambannya implementasi kebijakan di lapangan, terutama terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial yang masih menjadi masalah besar di Indonesia. Selain itu, isu mengenai ketidakberdayaan dalam menangani beberapa skandal besar, terutama yang melibatkan pejabat tinggi, juga menjadi alasan mengapa sebagian masyarakat mulai menyebutnya dengan nama “Mulyono”. Bagi mereka, Jokowi tidak cukup tegas dalam menanggapi korupsi dan tidak cukup mengutamakan kepentingan rakyat dalam kebijakan-kebijakan pemerintahannya.

Mulyono Sebagai Simbol Ketidakpuasan Publik

Nama “Mulyono” juga mencerminkan sebuah harapan dari masyarakat terhadap kepemimpinan yang lebih berani dan lebih mencerminkan keberpihakan terhadap rakyat. Sebutan ini, meskipun tidak dimaksudkan sebagai penghormatan, lebih kepada ekspresi frustrasi dan harapan agar Presiden Jokowi dapat lebih tegas dalam mengambil keputusan yang berpihak pada kemajuan ekonomi rakyat dan pemberantasan korupsi yang masih menjadi masalah di Indonesia.

Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa sebutan ini tidak merepresentasikan pandangan mayoritas rakyat Indonesia. Jokowi masih memiliki banyak pendukung yang melihatnya sebagai pemimpin yang berhasil membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik, dengan berbagai pencapaian di bidang infrastruktur, ekonomi, dan sosial. Sebutan “Mulyono” ini lebih mencerminkan suara segelintir pihak yang merasa kecewa dengan beberapa kebijakan yang diambil oleh Presiden.

Kesimpulan

Sebutan “Mulyono” untuk Jokowi adalah bentuk kritik yang muncul dari ketidakpuasan sebagian kalangan terhadap kepemimpinan Presiden yang dinilai kurang tegas dalam menghadapi beberapa isu penting di Indonesia. Nama ini lebih merupakan simbol ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dan harapan agar Jokowi bisa lebih berpihak pada kepentingan rakyat. Meskipun begitu, Jokowi tetap menjadi sosok yang dicintai banyak rakyat Indonesia berkat berbagai pencapaian yang telah diraihnya. Sebutan tersebut mungkin hanya menggambarkan pandangan segelintir pihak, tetapi penting bagi Jokowi untuk mendengarkan kritik tersebut demi perbaikan di masa depan. (pm)

Mengapa Harus Jokowi?

Oleh: Ponirin Mika
Editor Media Online Berdampak.net, Probolinggo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membuktikan diri sebagai salah satu pemimpin yang mampu menciptakan perubahan besar di Indonesia. Sebagai pemimpin yang dikenal dengan sikap sederhana dan kedekatannya dengan rakyat, Jokowi telah mengarahkan negara ini ke jalur yang lebih maju, baik dari segi pembangunan infrastruktur maupun reformasi sosial. Namun, dalam belakangan ini, isu yang melibatkan penetapan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihubungkan dengan kemungkinan pemecatan Jokowi semakin memperkeruh dinamika politik di tanah air. Apakah tuduhan tersebut memiliki dasar yang kuat, ataukah hanya bagian dari permainan politik?

Jokowi adalah figur yang tidak bisa dilepaskan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri ini telah memberikan dukungan politik yang besar bagi Jokowi sejak ia mencalonkan diri sebagai presiden untuk pertama kalinya. Bahkan, dalam perjalanan politiknya, PDI Perjuangan menjadi kekuatan politik utama yang membawa Jokowi meraih kemenangan dalam dua periode kepemimpinan. Meskipun hubungan politik antara Jokowi dan PDI Perjuangan kadang terlihat penuh tantangan, keberadaan partai ini tetap krusial dalam stabilitas pemerintahan Jokowi.

Namun, munculnya isu mengenai penetapan Hasto oleh KPK, yang mengarah pada adanya dugaan pemecatan Jokowi, menyulut ketegangan dalam hubungan politik ini. Pertanyaan besar muncul, apakah isu ini memiliki dasar yang kuat atau sekadar spekulasi politik yang bertujuan untuk melemahkan posisi Jokowi di mata publik? Di sinilah pentingnya kita melihat lebih dalam situasi ini dan tidak terburu-buru menilai berdasarkan narasi yang berkembang.

Tuduhan yang beredar tentang kemungkinan pemecatan Jokowi terkait penetapan Hasto oleh KPK perlu ditelaah secara objektif. Seperti yang kita ketahui, KPK memiliki kewenangan yang jelas dalam memberantas tindak pidana korupsi, tanpa memandang siapa pun yang terlibat, termasuk tokoh-tokoh besar dalam partai politik atau pemerintahan. Dalam hal ini, penetapan Hasto oleh KPK seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengaitkan secara langsung proses hukum tersebut dengan pemecatan Presiden Jokowi.

Dalam dunia politik, seringkali narasi dan spekulasi muncul untuk mempengaruhi opini publik. Tuduhan terhadap Jokowi terkait isu ini lebih banyak bersumber pada kekhawatiran dan ketegangan yang ditimbulkan oleh perkembangan kasus, bukan karena bukti konkret yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk tidak mudah terpengaruh oleh rumor dan spekulasi yang tidak didasarkan pada fakta yang jelas.

Sebagai lembaga yang diamanatkan untuk memberantas korupsi, KPK harus tetap berdiri tegak dan bekerja dengan penuh independensi. Proses hukum yang dijalankan KPK harus dihormati tanpa adanya campur tangan politik dari pihak manapun, termasuk Presiden Jokowi. Jika KPK terus bekerja dengan transparan dan jujur, maka akan terbentuk pemerintahan yang lebih bersih dan kredibel, yang pada gilirannya menguntungkan rakyat.

Jokowi, sebagai Presiden, telah menyatakan komitmennya untuk mendukung pemberantasan korupsi. Ia sadar betul bahwa kesuksesan pembangunan yang dicapai dalam berbagai sektor—baik itu infrastruktur, ekonomi, maupun sosial—akan terhambat jika masalah korupsi tidak diberantas. Oleh karena itu, Jokowi perlu memastikan bahwa KPK tetap bebas dari intervensi politik dan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Terlepas dari berbagai isu yang terus bermunculan, Jokowi tetap menjadi sosok yang berpengaruh di Indonesia. Popularitasnya di kalangan rakyat masih sangat tinggi, bahkan di tengah beragam kritik dan tantangan yang datang. Jokowi telah berhasil membangun citra sebagai pemimpin yang sederhana, dekat dengan rakyat, dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan politik.

Pembangunan infrastruktur yang masif, seperti tol, bandara, dan pelabuhan, serta berbagai kebijakan yang pro-rakyat, menjadikan Jokowi sebagai simbol perubahan dan kemajuan. Rakyat merasakan dampak positif dari kebijakan-kebijakan yang dijalankannya, yang tidak hanya memberikan kemajuan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial yang lebih merata. Hal ini membuktikan bahwa Jokowi masih tetap relevan dan diinginkan oleh mayoritas rakyat Indonesia.

Isu yang berkembang mengenai penetapan Hasto oleh KPK dan tuduhan pemecatan terhadap Jokowi adalah bagian dari dinamika politik yang penuh spekulasi. Sebagai warga negara, kita perlu bijak dalam menyikapi isu-isu semacam ini dan tidak mudah terpengaruh oleh opini yang belum tentu memiliki dasar yang kuat. Jokowi tetap menjadi sosok yang berpengaruh, dicintai rakyat, dan berkomitmen untuk memajukan Indonesia. Dalam situasi yang penuh tantangan ini, Jokowi harus tetap fokus pada visi besar untuk Indonesia, tidak terganggu oleh spekulasi politik, dan terus berjuang demi kepentingan bangsa. Karena bagi rakyat, kepemimpinan Jokowi masih menjadi harapan untuk masa depan yang lebih baik. (pm)

Politik Kiyai dan Kiyai Politik

Oleh: Ponirin Mika, Pemerhati Sosial dan Politik Kabupaten Probolinggo

Berdampak.net – Pernyataan KH. Makruf Amin dalam sambutannya yang secara tegas mengatakan bahwa ada perbedaan antara kiyai politik dan politik kiyai, di acara Muktamar PKB memberikan pesan moral kepada para kiyai, ustaz dan tokoh agama. Politik kiyai adalah politik moral yang mengedapankan nilai-nilai keummatan. Perjuangan politik kiyai bertujuan untuk melakukan transformasi sosial pada masyarakat. Karena kiyai menyadari bahwa harakah siyasiyah (Gerakan politik) yang dilakukan bagian daripada ibadah. Meski ada sebagian orang yang menganggap keikutsertaan para kiyai dalam politik praktis akan mengotori terhadap marwahnya sebagai kiyai panutan umat.

Adalah Saban Sirait seorang tokoh senior dan salah satu pendiri Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengatakan bahwa politik itu suci karena memperjuangkan kemaslahatan umat dari ketimpangan dan ketidaadilan. Perjuangan para kiyai untuk mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan ini bagian dari mempertahankan dakwah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena tanpa politik agama tidak akan kuat dan ajarannya mudah dikibiri oleh orang-orang fasik. Maka kehadiran kiyai pada politik praktis merupakan sebuah keharusan demi terwujudnya tatanan sosial yang dicita-citakan oleh Nabi. Sebagau pewaris nabi, kiyai memiliki tanggung jawab berkait tertatana nilai-nilai kemanusian baik dalam hidup bersosial dan bertata negara.

Kiyai, Pesantren dan masyarakat, adalah lingkungan di mana seorang kiyai merupakan pegangan sebagaimana rakyat jelata menyerahkan segala keputusan hidupnya pada sang raja. Tapi kiyai, ia orang yang berilmu dan beribadah di mana setiap perilakunya menyatu antara perkataan, perbuatan dan peraturan yang tertulis atau tidak. Warga Indonesia utamanya di daerah jawa sangat hormat dan patuh terhadap sosok kiyai. Seorang peneliti Clifford Geertz, mengatakan bahwa peran kiyai hanyalah sebagai “makelar budaya”. Benarkah demikian? Lalu bagaiamana tugas utamanya sebagai pewaris para Nabi? Bukankah masih banyak hal yang tak hanya dilestarikan tapi juga mempertanyakan tentang berbagai konflik baru termasuk politik? Kiyai merupakan sentral pengetahuan, dan keagamaan bahkan sebagai loket pengaduan masyarakat. Masyarakat lebih mempercayakan setiap permasalahannya pada kiyai dari pada tokoh masyarakat yang lain. Karena predikat kiyai tak hanya sebatas opini publik, melainkan tugasnya adalah orang yang mengajar dan mendidik manusia, yang semata mengajar kitab kuning di musalla, surau maupun masjid.

Hadirnya kiyai di tengah-tengah percaturan politik bukanlah sesuatu yang baru, karena keterlibatannya dalam politik sejak dari dahulu kala. Di mulai dari zaman penjajahan hingga Indonesia Merdeka. Tentu misi politik yang diperjuangkan adalah politik keummatan dan kebangsaan. Bukan politik transaksional seperti yang di pahami oleh sebagian orang. Peran kiyai sebagai wadah untuk memfilter Gerakan politik yang “nakal” sempat dipertanyakan. Itu tak lepas dari sikapnya yang lebih banyak mengayomi santri dan umat melalui Gerakan keagamaan seperti pengajian, tahlilan dan manaqiban.

Saya mencoba memaknai kiyai politik yang dimaksud oleh Kiyai Makruf Amin. Kiyai politik bisa diasumsikan dengan sikap kiyai yang berpolitik dengan cara mengikuti arah angin politik. Ia akan mengikuti situasi yang “mungkin” lebih menguntungkan terhadap diri dan golongannya meskipun dengan cara mengorbankan misi keumatan dan kebangsaan. Kiyai yang menganut politik semacam ini adalah mereka yang menganut politik pragmatis dan bahkan memahami bahwa jalan politik adalah memperoleh kekuasaan. Kepemimpinan karismatik kyai ini sudah umum dikenali masyarakat. Pengaruh kyai yang kuat “dimanfaatkan”atau menjadi incaran para politisi untuk mendulang suara. Berbagai taktik dan strategi kampanye politik yang dijalankan partai politik biasanya tidak melupakan akan arti penting peran kyai sebagai “vote getter” terdepan dalam mengumpulkan suara pemilih. Apalagi, semenjak bergulirnya reformasi banyak partai mengusung azas Islam sebagai platform dan landasan ideologis partai. Hal ini tampak  sejalan dengan aktivitas kyai yang menyebar-luaskan ajaran Islam.  Tentu tidak dapat dihindari terjadi “pemanfaatan” kepemimpinan kyai di pesantren oleh para politisi baik yang mengusung azas Islam maupun nasionalis (pragmatism).

Perkembangan politik praktis di Indonesia membawa sejumlah kyai terjun langsung maupun tidak langsung dalam kancah perpolitikan di Tanah Air. Aspirasi politik kyai dimanfaatkan partai politik di tingkat nasional maupun lokal dalam setiap Pemilu. Alhasil, kyai dihadapkan pada dunia politik praktis yang sarat dengan ketidakpastian dan kepentingan. Tidak ada musuh abadi kecuali kepentingan abadi. Sejatinya efektivitas pembumian nilai-nilai, etika dan peradaban yang menghargai martabat manusia disosialisasikan melalui contoh nyata elite pemimpin yang kemudian di turunratakan sampai pada tingkat aparat di lapangan. Contoh nyata elite pemimpin mesti diikuti para aparat penegak hukumnya akan menjadikan pembelajaran sosial yang efektif bagi rakyat demi meningkatkan kepatuhan hukum dan kedisiplinan sosial (Albert Bandura 1977).

Akibat semua itu, kekhawatiran yang muncul adalah memudarnya kesakralan atau karismatik kepemimpinan kyai terutama mereka (kyai) yang berpolitik praktis. Apalagi jika kekuasaan (pemerintah) yang diperoleh saat ini dari “hasil upaya kyai”, maka hal-hal negatif yang mencuat dalam menjalankan amanh rakyat bisa jadi berdanpak buruk terhadap citra kyai tersebut. Dalam kondisi Negara centang perenang, penegakan hukum masih karut marut dan situasi perpolitikan yang masih kacau balau, kental dengan ke-tidak-menentuan, sebaiknya kyai jangan terlibat jauh atau larut dalam politik praktis (low politics). Justeru kepemimpinan dan power politik yang dimiliki kyai diharapkan berupaya mencerahkan masyarakat luas melalui fatwa-fatwa atau nasehat yang dibutuhkan umat. Kyai mesti berada di segala golongan karena keberadaan kyai merupakan lambang moralitas dan akhlak mulia, manusia Indonesia berbudi pekerti luhur yang makin sirna dan langka. Melalui moral force keterpurukan bangsa dapat dicegah tidak malah tambah runyam.  Bukankah ini yang disebut high politics atau politik tingkat tinggi sang kyai dan demikian inilah yang di sebut sebagai kiai politik?