Wabup Ra Fahmi Tinjau Langsung Pelayanan dan Potensi Ekonomi di Kecamatan Maron

Probolinggo, Berdampak.net – Wakil Bupati Probolinggo, Ra Fahmi AHZ, kembali turun ke lapangan untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Kali ini, Wabup berkantor di Kecamatan Maron, melakukan serangkaian agenda penting yang menyentuh berbagai sektor pelayanan dan potensi ekonomi desa.

Kegiatan dimulai dengan dialog bersama warga setempat, guna menyerap aspirasi dan menyampaikan program-program pembangunan daerah. Selanjutnya, Wabup Ra Fahmi meninjau peternakan milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Puspan. Peternakan ini dinilai sebagai salah satu contoh pengelolaan potensi desa yang produktif dan berkelanjutan.

Dalam sektor kesehatan, Wabup juga menyempatkan diri mengunjungi Puskesmas Suko. Ia memastikan layanan berjalan optimal serta meninjau rencana relokasi fasilitas kesehatan tersebut demi peningkatan layanan kepada masyarakat.

Di Balai Desa Suko, Wabup berdiskusi langsung dengan para petani terkait pengembangan pertanian Edamame dan Okra. Diskusi ini menjadi upaya untuk mendorong inovasi dan diversifikasi hasil pertanian lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

“Langkah kecil yang kami yakini membawa perubahan besar,” ujar Ra Fahmi AHZ usai kegiatan.

Kehadiran langsung Wabup di tengah masyarakat menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah untuk terus mendekatkan layanan dan mempercepat pembangunan berbasis potensi lokal. (fj)

MKK Dukung Presiden Prabowo Berantas Budaya Korupsi di Indonesia

Jakarta, Berdampak.net – Mujadalah Kiai Kampung (MKK), secara tegas sangat mendukung langkah Presiden RI, Prabowo Subianto, yang secara lantang menegaskan, siap menghilangkan dan berantas budaya korupsi yang ada di Indonesia.

Tantangan apapun yang dihadapinya, tegas Prabowo, pihaknya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia.

“Saudara-saudara sekalian, Pemerintahan yang saya pimpin, bertekad, untuk berusaha menghilangkan budaya korupsi dari bumi Indonesia. Saya tahu, ini bukan pekerjaan ringan. Ini pekerjaan berat. Saya setiap hari diejek, tiap hari diancam, setiap hari macam-macam. Tapi saya tidak gentar. Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas, mati untuk bangsa dan rakyat saya,” tegas Presiden Prabowo Subianto, dengan suara lantang.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato memperingati Hari Buruh Internasional (May Day 2025), di Lapangan Monas Jakarta Pusat, Kamis 1 Mei 2025.

Menurut pendiri Mujadalah Kiai Kampung (MKK), Najib Salim Atamimi, bahwa pidato Presiden Prabowo Subianto itu adalah kabar baik untuk bangsa dan rakyat Indonesia.

“Ini komitmen yang luar biasa dari Presiden Prabowo. Budaya koruptif, memang harus segara dihilangkan, diberantas dari Indonesia,” kata Najib, Kamis 1 Mei 2025 dalam siaran tertulisnya.

Langkah dan niat suci Presiden Prabowo itu, harus didukung semua pihak, semua rakyat Indonesia, terutama lembaga penegak hukum, seperti lembaga KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri serta lembaga negara lainnya.

Jika lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi, tidak siap menjalankan komitmen dan perintah Presiden Prabowo, Mujadalah Kiai Kampung yang akan memimpin lembaga yang menangani pemberantasan korupsi itu.

“Seperti KPK, Kejaksaan Agung dan lembaga terkait lainnya,” tegas Najib.

Artinya kata Najib, Mujadalah Kiai Kampung, meminta KPK, Kejagung dan lembaga pemberantasan korupsi lainnya, untuk betul-betul serius menangani tindak pidana korupsi yang membahayakan bangsa Indonesia.

Regulasinya harus dibenahi, oknum pejabatnya harus betul-betul bekerja untuk bangsa dan rakyat. Jangan tebang pilih dan mudah disuap atau bermain-main dengan kasus korupsi.

“Uang negara yang dikorupsi para koruptor harus dikembalikan kepada negara yang nantinya semata-mata dipergunakan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” tegasnya.

Pemerintah dan rakyat Indonesia, harus memiliki kesadaran bersama-sama untuk menghilangkan budaya korupsi yang ada di Indonesia.

Begitu juga tegas Najib, komitmen partai politik (Parpol), sebagai organisasi politik di negeri ini, juga harus menjadi pelopor dalam memberantas budaya korupsi.

Pejabat negara yang terbukti korupsi, harus segara diganti. Jabatannya harus diganti pejabat yang bersih dari perilaku korupsi.

“Demikian juga ditubuh partai politik. Harus jadi teladan rakyat. Partai harus bersih dari perilaku korupsi,” tegasnya.

Karena untuk memperbaiki bangsa ini tambah Najib, tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan Presiden saja.

“Tapi, seluruh rakyat Indonesia juga memiliki kewajiban bagaimana negara Indonesia ini bermartabat di mata dunia, jadi negara maju dan sejahterah,” kata Najib. (fiq)

Yang Berbeda dari Peringatan Hari Buruh (May Day) 2025, Kompak Semangat Memperkuat Sinergi dan Kolaborasi

Probolinggo. Berdampak.net – Ada yang berbeda dari peringatan Hari Buruh (May Day) yang di lakukan oleh lintas stake holder baik dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) , Apindo dan dukungan beberapa perusahaan perusahaan di kabupaten Probolinggo dengan menggelar di menggelar acara di pendopo Prasaja Ngerti Wibawa, Kamis (1/5/2025).

Dengan membawa tema “Merajut Kebersamaan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional” Day Is Kolaborasi Day” acara ini di laksanakan sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan para pekerja dalam memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaan dan bentuk program nyata dari lintas sektor untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pengusaha , pemerintah dan serikat buruh.

Acara dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana, Komandan Kodim 0820 Probolinggo yang diwakili oleh Danramil Maron Kapten Cba Dandung, pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Probolinggo, para perusahaan dan para serikat pekerja di Kabupaten Probolinggo.

Dalam acara tersebur juga diserahkan tali asih kepada 6 (enam) orang perwakilan dari DPC serikat pekerja di Kabupaten Probolinggo yaitu 2 (dua) orang dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), 2 (dua) orang dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan 2 (dua) orang dari Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI).

Secara umum semua pihak sepaham bahwa Hubungan baik sebagai mitra sangat di perlukan antara perusahaan dan pekerja untuk saling bahu-membahu dalam memajukan perusahaan dan dalam lebih meluas nya bagaimana membantu pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para investor di Probolinggo sesuai dengan visi misi pemerintahan gus haris dan Ra Fahmi . (rh)

Komisi IV DPRD Kawal Ketat Penyaluran Bantuan Kemiskinan Ekstrem di Probolinggo

Probolinggo, Berdampak.net — Langkah serius ditunjukkan Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo dalam mengawal penyaluran bantuan sosial untuk warga miskin ekstrem dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam kegiatan yang berlangsung 28–30 April 2025, sejumlah anggota Komisi IV turun langsung memastikan bahwa bantuan diterima utuh oleh masyarakat yang berhak.

Hadir dalam kegiatan ini Arief Hidayat, Umil Sulistyoningsih, Edi Cahyono, Intan Cahya, dan Gus Nawa, yang memantau jalannya proses administrasi sekaligus berdialog dengan para penerima manfaat.

“Kami di Komisi IV hadir bukan sekadar untuk melihat, tapi benar-benar memastikan bantuan ini sampai tanpa potongan dan diterima oleh mereka yang memang masuk kategori miskin ekstrem. Ini soal keadilan sosial, bukan sekadar distribusi angka,” ujar Dayat.

Penanganan kemiskinan ekstrem, lanjutnya, adalah prioritas utama. Ia menekankan bahwa kategori miskin ekstrem berbeda dengan sekadar keluarga miskin biasa — kelompok ini kerap hidup di bawah garis kelayakan dasar, sehingga butuh intervensi nyata dan tepat sasaran.

Selain apresiasi terhadap upaya Pemerintah Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Komisi IV juga menggarisbawahi pentingnya:

Penguatan basis data penerima manfaat berbasis by name by address;

Keterbukaan proses distribusi di semua tahapan;

Monitoring hasil pemberian bantuan, apakah benar mendorong perubahan kondisi penerima.

Komisi IV berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap seluruh program yang terkait dengan kesejahteraan sosial, dan memastikan bahwa intervensi pemerintah tidak hanya seremonial, tetapi membawa perubahan konkret bagi kehidupan masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Probolinggo. (fiq)

Dua Periode Nahkodai KPU Kota Probolinggo, Kini Ahmad Hudri Pimpin FKUB

Probolinggo, Berdampak.net – Mantan Ketua KPU Kota Probolinggo, Ahmad Hudri dikukuhkan sebagai ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) setempat, pengukuhan tersebut dilangsungkan di Commad Center Wali Kota Probolinggo di Jalan Panglima Sudirman, Kamis (24/04/2025) sore.

Dalam sambutannya. Wali Kota Probolinggo. dr. Aminuddin mengatakan bahwa adanya FKUB ini ia berharap agar kerukunan antar umat beragama di Kota Probolinggo tercapai dengan mudah.

“Inilah tempat bagi kita semua, tidak hanya pengurus, tidak hanya pemerintah, semua komponen menjadikan forum ini sebagai media komunikasi,” katanya.
dr. Amin juga menyampaikan bahwa, tugas utama dari forum ini adalah menyosialisasikan kembali keberadaan FKUB. Salah satunya dengan komunikasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Keberadaan FKUB juga diharapkan menjadi media diskusi. Dengan keberagaman umat beragama, dan dengan dinamika politik dan sosial yang ada saat ini tentu tantangan tidak sedikit.

“Saya berharap terbentuknya forum ini dapat bekerjasama dan dapat meningkatkan apa yang sudah terjadi saat ini. Suatu tugas kalau tidak ada tantangan, tidak akan menarik,” kata Wali Kota dalam sambutannya.

Sementara itu, Ahmad Hudri ketua FKUB Kota Probolinggo, mengatakan bahwa pihaknya secara pribadi adalah orang yang senang rukun dan menjauhi konflik. Termasuk di KPU juga demikian, semaksimal mungkin tidak turut menciptakan konflik tetapi menjadi bagian penting untuk menciptakan suasana harmonis.

“Nah begitu juga di FKUB. Di FKUB ini kan beragam agama. Masing-masing punya keyakinan, keimanan dan ideologi tersendiri. Harapannya keberadaan forum ini bisa menjadi jembatan bagaimana merawat dan menjaga kerukunan dan keharmonisan bagi seluruh umat beragama di Kota Probolinggo,” katanya.

Pasca dikukuhkan oleh wali kota, FKUB periode 2025 – 2029 mempunyai tugas penting bagaimana kerukunan umat beragama di Kota Probolinggo berjalan dengan baik. Hubungan antar agama di Kota Probolinggo sangat baik. Kewajiban merawat dan menjaga keharmonisan umat beragama bukanlah tugas ketua FKUB semata. Semua komponen termasuk jajaran pengurus mempunyai peran penting, turut menjaga hal demikian.

“Kalau keharmonisan ini terjaga dengan baik, maka hal-hal lain yang terkait dengan kemasyarakatan, pendidikan, peribadatan, bahkan ekonomi semuanya akan baik. Pada prinsipnya tidak terlalu beda dengan jabatan sebelumnya,” pungkas Hudri. (fiq)

HMI Probolinggo Harapkan Partisipasi OPD Jadi Parameter Utama Pemerintahan

Probolinggo, Berdampak.net – Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Probolinggo, Imam Suyuti, melihat bahwa konsistensi dan komitmen kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  dan elemen pemerintahan lain dalam rapat rapat Dinas termasuk dengan DPR seperti pembahasan LKPJ sangatlah penting.

Menurutnya, jangan sampai absen kecuali dalam kondisi khusus karena jika absen maka masyarakat akan melihat sebagai bentuk ketidak konsistenan komitmen terhadap forum resmi negara sebagai bagian dari komitmen terhadap amanah publik.

Imam suyuti juga menyampaikan bahwa kehadiran rapat  yang yang menyangkut langsung kepentingan rakyat  adalah bagian dari tanggung jawab moral dan etika jabatan. Dan tentunya pimpinan DPRD serta komisi terkait perlu meresponse sehingga sidang sidang dewan akan lebih aktif , productif dan partisipatif.

Fungsi reward dan punishment juga diharapkan dilakukan oleh DPRD sebagai bagian ketegasan dan keberanian  sebagai wakil rakyat dan tidak berharap hanya  sekadar formalitas politik dan merupakan parameter utama dari indikasi berjalannya suatu pemerintahan. (fjr)