Jelang Berakhirnya Libur Lebaran, Ini Pesan Anggota DPR-D Kabupaten Probolinggo, H. Khairul Anam

Probolinggo, Berdampak.net – Menjelang berakhirnya masa libur panjang lebaran 2025, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR-D) Kabupaten Probolinggo, H. Khairul Anam, menghimbau agar masyarakat tetap semangat dan terus waspada terhadap penipuan berkedok penyaluran tenaga kerja.

Tak hanya itu politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu juga berpesan kepada para peserta didik yang pada Senin mendatang sudah mulai aktif belajar di sekolah kembali, untuk terus meningkatkan etos belajarnya untuk menggapai cita-cita yang gemilang.

“Saya ingin menyampaikan selamat belajar kembali kepada para peserta didik baik pendidikan umum dan Pesantren , pasca Ramadhan dan libur panjang kita harus lebih semangat belajar, kepada orang tua, untuk mendorong putra-putrinya untuk mempersiapkan kembali motivasi belajar anak dangan semangat yang fitri,” pesannya, Sabtu (05/04/2025).

Mantan ketua umum Badko HMI Jawa Timur itu juga berpesan kepada para pekerja rantau yang hendak kembali memulai aktifitasnya dalam mencari nafkah untuk keluarganya, agar tetap semangat serta terus meningkatkan etos kerjanya.

“Kedua bagi para pejuang keluarga yang akan kembali bekerja terutama para perantau, saya menyampaikan selamat kembali beraktifitas baik di Probolinggo maupun di tanah rantau. Apalagi dalam situasi perekonomian yang cenderung menurun hari ini, alangkah lebih baiknya kita lebih meningkatkan semangat dan etos kerja sebagai bagian dari menguatkan harapan dan prospek kerja,” jelasnya.

Tak lupa ia juga menghimbau kepada masyarakat yang akan mencari pekerjaan, untuk terus waspada terhadap penipuan berkedok penyaluran tenaga kerja.

“Dan yang terakhir, bagi para pencari kerja baru dan yang akan memulai kerja di tanah perantauan untuk mempersiapkan mental, semangat, keahlian juga menambah wawasan pada lingkungan kerja yang di tuju, terutama terkait jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang harus di miliki oleh setiap pekerja, karena akhir-akhir ini sangat banyak modus penipuan dan kejahtan yang berkedok penyalur tenaga kerja, jangan sampai terbuai dan tertipu dengan janji-janji pekerjaan yang menggiurkan . Demi keamanan saat bekerja, sebelum berangkat merantau alangkah lebh baiknya masyarakat mencari informasi hal-hal terkait dunia kerja dan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja pada dinas tenaga kerja kabupaten Probolinggo,” imbaunya. (fiq)

Ra Fahmi AHZ Hadiri Baksos Khitan Massal PC LKNU bersama Baznas Probolinggo

Probolinggo, Berdampak.net – Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Ra Fahmi AHZ menghadiri pelaksanaan baksos khitan masal yang merupakan program kerja PC LKNU bersama Baznas dan dukungan IDI, PPNI serta Ikatan Alumni Fikes UMM Malang. RA Fahmi juga menyampaikan apresi dan Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam hal penanganan masalah kesehatan di Kabupaten Probolinggo. Wabup Ra Fahmi juga berharap kepada LKNU dan seluruh pihak juga berharap sinergi yang serupa kedepannya untuk upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan stunting.

Kegiatan Khitan NU Pengurus Cabang Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) Kota Kraksaan di laksanakan di “Roma Sunat Saiful Anwar” Desa Asembakor Kecamatan Kraksaan.
Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan serupa yang sebelumnya diselenggarakan di Desa Kamalkuning Kecamatan Krejengan beberapa waktu lalu. Untuk kali ini sedikitnya 30 anak yang mayoritas dari golongan kurang mampu akan di khitan.

Hadir dalam acara ini selain Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Ra Fahmi AHZ beserta Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo Ning Umi Haniah Fahmi AHZ juga Ketua Baznas Kabupaten Probolinggo H. Ahmad Muzammil serta Forkopimka Kraksaan.

Selanjutnya Ketua Rumah Khitan NU PC LKNU Kota Kraksaan Sugianto dalam laporannya menjelaskan bhakti sosial khitan gratis kali ini cukup spesial. Pasalnya metode kali ini menggunakan metode lem super ring dan peserta khitan juga mendapatkan paket khitan berupa celana dalam khusus khitan, paket obat serta souvenir lainnya. (rh)

Bupati Gus Haris Pastikan Tol Gending-Paiton Siap Digunakan Mudik Lebaran

Probolinggo, Berdampak.net– Dalam upaya memastikan kelancaran arus mudik menjelang Idul Fitri, Bupati Probolinggo, Dr. Muhammad Haris, melakukan peninjauan kesiapan Tol Gending–Paiton yang akan dioperasikan secara fungsional mulai 24 Maret 2025. Kegiatan ini melibatkan jajaran Forkopimda dan Direktur Utama PT Jasa Marga. Sabtu (22/05/2023).

Gus Haris menegaskan bahwa meski ada beberapa lajur yang belum sepenuhnya selesai, tol ini dapat berfungsi dengan aman untuk masyarakat. “Kami cek bersama Jasa Marga dan Forkopimda. InsyaAllah Senin pagi tol ini sudah bisa di-launching,” ujarnya.

Tol sepanjang 23,6 km ini akan dibuka secara fungsional selama periode mudik Lebaran, dari 24 Maret hingga 8 April 2025. Selama periode ini, sistem satu arah akan diterapkan, dengan arus mudik dari 24 hingga 31 Maret dan arus balik dari 1 hingga 8 April.

Dalam peninjauan tersebut, Gus Haris juga memastikan kesiapan petugas di lapangan dan keamanan jalan. Direktur Utama PT Jasa Marga, Adi Prasetyanto, menyampaikan bahwa penerangan jalan telah tersedia di gerbang tol dan persimpangan, meskipun jalur tengah masih dalam penyelesaian. Operasional tol akan dibatasi mulai pukul 06.00 hingga 16.00 WIB.

Sebagai tambahan, pengguna tol tidak akan dikenakan biaya hingga 8 April, namun diwajibkan menggunakan e-tol untuk transaksi. Diharapkan pembukaan tol ini dapat memperlancar arus mudik dan mengurangi kemacetan di jalan utama.

Dengan adanya Tol Gending–Paiton, diharapkan waktu tempuh perjalanan bagi pemudik dapat lebih cepat dan efisien. (rh)

Libur Lebaran, H. Khairul Anam Minta Orang Tua Tingkatkan Pengawasan Terhadap Anak

Probolinggo, Berdampak.net – Memasuki masa liburan sekolah jelang Hari Raya Idul Fitri menjadi perhatian berbagai pihak, tak terkecuali anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, H. Khairul Anam. Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, libur panjang bukan berarti orang tua santai ria terhadap anaknya. Apalagi kenakalan remaja, kini, beberapa diantaranya menjurus kriminal seperti “tren” gangster maupun judi online. Juga hal yang membahayakan dan mengganggu ketertiban umum seperti bermain petasan.

Anam sapaan akrabnya berharap para orang tua tetap proaktif dalam mengawasi putra-putrinya, kegiatan di rumah saat libur sebaiknya juga diisi dengan hal-hal yang edukatif.

Anggota Komisi IV itu juga berharap para orang tua mengawasi anak dan mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan edukatif, sehingga liburan tetap memberikan manfaat bagi tumbuh kembang siswa.

“Jangan sampai perpanjangan masa libur ini membuat para murid di Kabupaten Probolinggo terlalu asyik bermain, dengan gadget misalnya, nah ini kan harus diantisipasi,” ujarnya, Jumat (21/3/2025).

Anam juga menegaskan, hal ini tidak hanya berlaku bagi murid di sekolah umum, namun juga di kalangan santri yang belajar di Pondok Pesantren.

“Selain itu anak-anak yang bermain di luar sana, diharapkan hati-hati mengingat volume kendaraan kan makin meningkat. Apalagi sekarang banyak anak-anak menggunakan sepeda listrik yang perlu juga diawasi,” pungkasnya. (fiq)

BADKO HMI JATIM Gelar FGD Tentang Sisi Terang & Gelap BUMD Pemprov Jatim

Surabaya, Berdampak.net – BADKO Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Quo Vadis Manfaat BUMD Pemprov Jatim untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Diskusi yang berlangsung secara hybrid di Kampi Hotel Tunjungan Surabaya dan melalui Zoom Meeting ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, DPRD Jawa Timur, serta pengusaha pada Rabu (19/3/2025).

Acara ini menghadirkan Anggota V BPK RI, H. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., MBA., CA., CFE., sebagai keynote speaker. Sementara itu, para narasumber dalam diskusi ini meliputi Dr. Mhd. Aftabuddin Rijaluzzaman, S.Pt, M.Si. (Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jatim), Ardi Krisnamurti (Executive Committee, EXCO Himpunan Pengusaha Alumni ITS), Yuan Candra Djaisin (Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur), serta Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yang diwakili oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardhika.

Dalam diskusi tersebut, H. Bobby Adhityo Rizaldi menegaskan bahwa BPK RI memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan BUMD. Menurutnya, BUMD di Jawa Timur memiliki kontribusi yang signifikan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan sinergi yang lebih kuat antara BPK RI dan BUMD untuk meningkatkan kinerja dan transparansi.

“BUMD harus dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik dan transparan. Kepercayaan publik harus dijaga agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Bobby Adhityo Rizaldi.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur, Pranaya Yudha Mahardhika, menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap direksi dan komisaris BUMD JATIM. Ia meminta Pemprov Jawa Timur untuk segera melakukan evaluasi guna memastikan kinerja yang optimal dalam mengelola perusahaan daerah tersebut.

“Kami minta kepada pemerintah provinsi untuk mengevaluasi kinerja direksi, bahkan kalau perlu komisaris juga dievaluasi kinerjanya. Karena komisaris ini adalah pengawas dari kinerja direksi,” tegasnya.

Selain itu, Pranaya juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap operasional BUMD agar kasus penyelewengan dana tidak kembali terjadi di masa mendatang.

“Sampai di mana tupoksi pengawasan itu dijalankan? Sampai di mana controlling itu terus dilakukan di BUMD? Ini yang perlu diperjelas,” imbuhnya.

Sementara itu, Dr. Mhd. Aftabuddin Rijaluzzaman, selaku Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jawa Timur, menegaskan bahwa BUMD harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Ia menyampaikan bahwa keberadaan BUMD tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi daerah, tetapi juga untuk memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

“BUMD memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan bagi daerah, tetapi juga untuk memastikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa Jawa Timur saat ini merupakan kontributor ekonomi terbesar kedua di Indonesia, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Jawa mencapai 25,23% dan terhadap ekonomi nasional sebesar 14,39%. Oleh karena itu, menurutnya, BUMD harus mampu menjawab tantangan dan peluang ekonomi, termasuk keberlanjutan proyek strategis nasional, digitalisasi sistem pembayaran, serta penguatan ekonomi mitra dagang utama Jawa Timur.

Dalam kesempatan ini, Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, menegaskan bahwa BPK RI memiliki batasan tertentu dalam mengaudit BUMD. Menurutnya, audit yang dilakukan oleh BPK RI lebih berfokus pada aspek kepatuhan terhadap regulasi dan transparansi penggunaan dana publik.

“BPK RI tidak dapat melakukan audit secara menyeluruh terhadap BUMD yang berstatus sebagai entitas bisnis murni. Oleh karena itu, audit eksternal melalui lembaga akuntansi independen juga diperlukan untuk memastikan akuntabilitas keuangan dan operasional BUMD,” ujar Yuan Candra Djaisin.

Selain itu, dalam FGD ini juga dibahas berbagai langkah konkret untuk memperkuat BUMD, di antaranya evaluasi berkala terhadap kinerja, sinergi dengan pihak ketiga untuk meningkatkan daya saing, serta restrukturisasi manajemen dan regulasi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pembangunan daerah. Para peserta FGD turut menyampaikan gagasan serta kritik konstruktif terkait efektivitas BUMD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ardi Krisnamurti, selaku perwakilan dari EXCO Himpunan Pengusaha Alumni ITS, menyoroti pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan bisnis BUMD. Ia menekankan bahwa BUMD harus memiliki strategi bisnis yang jelas, termasuk dalam peremajaan aset dan peningkatan efisiensi operasional.

“Pengelolaan bisnis BUMD harus berbasis profesionalisme dan efisiensi. Peremajaan aset yang sudah tidak produktif perlu dilakukan agar BUMD dapat lebih kompetitif di pasar,” ujar Ardi.

Selain itu, Ardi juga menyoroti pentingnya audit menyeluruh terhadap BUMD, baik dari segi aset, keuangan, maupun sumber daya manusia.

“Audit aset dan audit keuangan harus dilakukan secara berkala untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dalam pengelolaan BUMD. Selain itu, audit SDM juga diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang ada memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan,” tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Kepala Biro Perekonomian juga menegaskan bahwa proses penyusunan direksi BUMD dilakukan secara profesional tanpa intervensi politik.

Ketua Umum BADKO HMI Jawa Timur, Yusfan Firdaus, menegaskan bahwa BUMD tidak boleh menjadi alat korupsi dan pencucian uang oleh pemerintah provinsi.

“Jangan sampai BUMD dijadikan alat atau tempat korupsi dan pencucian uang pemprov. BADKO HMI Jawa Timur meminta BPK RI Perwakilan Jawa Timur untuk mengevaluasi dan mengaudit menyeluruh seluruh BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga bisa menjawab kekhawatiran publik dan mengembalikan kepercayaan masyarakat serta investor terhadap pengelolaan BUMD,” pungkasnya.

BADKO HMI JATIM juga menyampaikan kekecewaannya terhadap Kejadian Korupsi di Bank Jatim yang sedang dalam proses Hukum, serta BUMD Non-Bank Jatim yang tidak dikelola secara Profesional sehingga mengakibatkan minimnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terakhir, BADKO HMI JATIM akan melakukan Hearing / Audiensi dengan Komisi C DPRD JATIM dan Biro Perekonomian Pemprov Jatim untuk menyampaikan rekomendasi-rekomendasi yang dilahirkan dari FGD tersebut. (fiq)

Warga Keluhkan BPJS Pasca PHK, Khairul Anam: Perlu Solusi Konkret Agar Tidak Ada yang Kehilangan Akses Kesehatan

Probolinggo, Berdampak.net – Dalam kegiatan Reses anggota DPRD, warga menyampaikan keluhan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan yang sebelumnya ditanggung oleh perusahaan, namun kini harus dibayar sendiri setelah mereka mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, H. Khairul Anam yang akrab dipanggil Cak Anam, dari Fraksi PDI Perjuangan menerima aspirasi warga yang mengaku kesulitan membayar iuran BPJS setelah tidak lagi bekerja. “Ini masalah serius yang harus segera dicarikan solusi. Kesehatan adalah hak dasar, dan jangan sampai warga kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena kendala administrasi atau ketidakmampuan membayar,” ujar Khairul Anam. Kamis (13/03/2025).

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan regulasi, BPJS Kesehatan pekerja yang terkena PHK sebenarnya masih aktif hingga enam bulan setelah pemberhentian kerja, sesuai Perpres No. 82 Tahun 2018. Namun, setelah periode itu berakhir, mereka harus beralih menjadi peserta mandiri atau masuk dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh pemerintah.

Untuk mengatasi hal ini, Khairul Anam menegaskan akan mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar warga yang tidak mampu bisa mendapatkan bantuan iuran BPJS. Akan tetapi ini belum bisa dilakukan dalam waktu dekat, karena saat ini masih ada proses migrasi DTKS menjadi DTSEN. Selain itu, ia juga meminta agar Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan mempermudah proses pendaftaran peserta PBI bagi warga yang terdampak PHK.

“Kami di DPRD, khususnya Fraksi PDI Perjuangan, akan mengawal masalah ini agar ada solusi konkret. Selain mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk membantu warga, kami juga akan memastikan adanya program pelatihan kerja dan wirausaha bagi mereka yang terdampak PHK, sehingga mereka bisa kembali bekerja dan tetap memiliki jaminan kesehatan,” tegasnya.

Khairul Anam berharap warga yang mengalami kendala dalam kepesertaan BPJS segera melaporkan ke pihak desa atau dinas terkait agar dapat dibantu dalam proses administrasi. “Kami siap menjadi jembatan bagi masyarakat agar tidak ada yang kehilangan akses kesehatan karena persoalan biaya,” pungkasnya. (fiq)