Libur Lebaran, H. Khairul Anam Minta Orang Tua Tingkatkan Pengawasan Terhadap Anak

Probolinggo, Berdampak.net – Memasuki masa liburan sekolah jelang Hari Raya Idul Fitri menjadi perhatian berbagai pihak, tak terkecuali anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, H. Khairul Anam. Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, libur panjang bukan berarti orang tua santai ria terhadap anaknya. Apalagi kenakalan remaja, kini, beberapa diantaranya menjurus kriminal seperti “tren” gangster maupun judi online. Juga hal yang membahayakan dan mengganggu ketertiban umum seperti bermain petasan.

Anam sapaan akrabnya berharap para orang tua tetap proaktif dalam mengawasi putra-putrinya, kegiatan di rumah saat libur sebaiknya juga diisi dengan hal-hal yang edukatif.

Anggota Komisi IV itu juga berharap para orang tua mengawasi anak dan mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan edukatif, sehingga liburan tetap memberikan manfaat bagi tumbuh kembang siswa.

“Jangan sampai perpanjangan masa libur ini membuat para murid di Kabupaten Probolinggo terlalu asyik bermain, dengan gadget misalnya, nah ini kan harus diantisipasi,” ujarnya, Jumat (21/3/2025).

Anam juga menegaskan, hal ini tidak hanya berlaku bagi murid di sekolah umum, namun juga di kalangan santri yang belajar di Pondok Pesantren.

“Selain itu anak-anak yang bermain di luar sana, diharapkan hati-hati mengingat volume kendaraan kan makin meningkat. Apalagi sekarang banyak anak-anak menggunakan sepeda listrik yang perlu juga diawasi,” pungkasnya. (fiq)

BADKO HMI JATIM Gelar FGD Tentang Sisi Terang & Gelap BUMD Pemprov Jatim

Surabaya, Berdampak.net – BADKO Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Quo Vadis Manfaat BUMD Pemprov Jatim untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Diskusi yang berlangsung secara hybrid di Kampi Hotel Tunjungan Surabaya dan melalui Zoom Meeting ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, DPRD Jawa Timur, serta pengusaha pada Rabu (19/3/2025).

Acara ini menghadirkan Anggota V BPK RI, H. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., MBA., CA., CFE., sebagai keynote speaker. Sementara itu, para narasumber dalam diskusi ini meliputi Dr. Mhd. Aftabuddin Rijaluzzaman, S.Pt, M.Si. (Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jatim), Ardi Krisnamurti (Executive Committee, EXCO Himpunan Pengusaha Alumni ITS), Yuan Candra Djaisin (Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur), serta Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yang diwakili oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardhika.

Dalam diskusi tersebut, H. Bobby Adhityo Rizaldi menegaskan bahwa BPK RI memiliki peran penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan BUMD. Menurutnya, BUMD di Jawa Timur memiliki kontribusi yang signifikan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan sinergi yang lebih kuat antara BPK RI dan BUMD untuk meningkatkan kinerja dan transparansi.

“BUMD harus dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik dan transparan. Kepercayaan publik harus dijaga agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Bobby Adhityo Rizaldi.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur, Pranaya Yudha Mahardhika, menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap direksi dan komisaris BUMD JATIM. Ia meminta Pemprov Jawa Timur untuk segera melakukan evaluasi guna memastikan kinerja yang optimal dalam mengelola perusahaan daerah tersebut.

“Kami minta kepada pemerintah provinsi untuk mengevaluasi kinerja direksi, bahkan kalau perlu komisaris juga dievaluasi kinerjanya. Karena komisaris ini adalah pengawas dari kinerja direksi,” tegasnya.

Selain itu, Pranaya juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap operasional BUMD agar kasus penyelewengan dana tidak kembali terjadi di masa mendatang.

“Sampai di mana tupoksi pengawasan itu dijalankan? Sampai di mana controlling itu terus dilakukan di BUMD? Ini yang perlu diperjelas,” imbuhnya.

Sementara itu, Dr. Mhd. Aftabuddin Rijaluzzaman, selaku Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jawa Timur, menegaskan bahwa BUMD harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Ia menyampaikan bahwa keberadaan BUMD tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi daerah, tetapi juga untuk memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

“BUMD memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan bagi daerah, tetapi juga untuk memastikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa Jawa Timur saat ini merupakan kontributor ekonomi terbesar kedua di Indonesia, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Jawa mencapai 25,23% dan terhadap ekonomi nasional sebesar 14,39%. Oleh karena itu, menurutnya, BUMD harus mampu menjawab tantangan dan peluang ekonomi, termasuk keberlanjutan proyek strategis nasional, digitalisasi sistem pembayaran, serta penguatan ekonomi mitra dagang utama Jawa Timur.

Dalam kesempatan ini, Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, menegaskan bahwa BPK RI memiliki batasan tertentu dalam mengaudit BUMD. Menurutnya, audit yang dilakukan oleh BPK RI lebih berfokus pada aspek kepatuhan terhadap regulasi dan transparansi penggunaan dana publik.

“BPK RI tidak dapat melakukan audit secara menyeluruh terhadap BUMD yang berstatus sebagai entitas bisnis murni. Oleh karena itu, audit eksternal melalui lembaga akuntansi independen juga diperlukan untuk memastikan akuntabilitas keuangan dan operasional BUMD,” ujar Yuan Candra Djaisin.

Selain itu, dalam FGD ini juga dibahas berbagai langkah konkret untuk memperkuat BUMD, di antaranya evaluasi berkala terhadap kinerja, sinergi dengan pihak ketiga untuk meningkatkan daya saing, serta restrukturisasi manajemen dan regulasi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pembangunan daerah. Para peserta FGD turut menyampaikan gagasan serta kritik konstruktif terkait efektivitas BUMD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ardi Krisnamurti, selaku perwakilan dari EXCO Himpunan Pengusaha Alumni ITS, menyoroti pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan bisnis BUMD. Ia menekankan bahwa BUMD harus memiliki strategi bisnis yang jelas, termasuk dalam peremajaan aset dan peningkatan efisiensi operasional.

“Pengelolaan bisnis BUMD harus berbasis profesionalisme dan efisiensi. Peremajaan aset yang sudah tidak produktif perlu dilakukan agar BUMD dapat lebih kompetitif di pasar,” ujar Ardi.

Selain itu, Ardi juga menyoroti pentingnya audit menyeluruh terhadap BUMD, baik dari segi aset, keuangan, maupun sumber daya manusia.

“Audit aset dan audit keuangan harus dilakukan secara berkala untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dalam pengelolaan BUMD. Selain itu, audit SDM juga diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang ada memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan,” tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Kepala Biro Perekonomian juga menegaskan bahwa proses penyusunan direksi BUMD dilakukan secara profesional tanpa intervensi politik.

Ketua Umum BADKO HMI Jawa Timur, Yusfan Firdaus, menegaskan bahwa BUMD tidak boleh menjadi alat korupsi dan pencucian uang oleh pemerintah provinsi.

“Jangan sampai BUMD dijadikan alat atau tempat korupsi dan pencucian uang pemprov. BADKO HMI Jawa Timur meminta BPK RI Perwakilan Jawa Timur untuk mengevaluasi dan mengaudit menyeluruh seluruh BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga bisa menjawab kekhawatiran publik dan mengembalikan kepercayaan masyarakat serta investor terhadap pengelolaan BUMD,” pungkasnya.

BADKO HMI JATIM juga menyampaikan kekecewaannya terhadap Kejadian Korupsi di Bank Jatim yang sedang dalam proses Hukum, serta BUMD Non-Bank Jatim yang tidak dikelola secara Profesional sehingga mengakibatkan minimnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terakhir, BADKO HMI JATIM akan melakukan Hearing / Audiensi dengan Komisi C DPRD JATIM dan Biro Perekonomian Pemprov Jatim untuk menyampaikan rekomendasi-rekomendasi yang dilahirkan dari FGD tersebut. (fiq)

Warga Keluhkan BPJS Pasca PHK, Khairul Anam: Perlu Solusi Konkret Agar Tidak Ada yang Kehilangan Akses Kesehatan

Probolinggo, Berdampak.net – Dalam kegiatan Reses anggota DPRD, warga menyampaikan keluhan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan yang sebelumnya ditanggung oleh perusahaan, namun kini harus dibayar sendiri setelah mereka mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, H. Khairul Anam yang akrab dipanggil Cak Anam, dari Fraksi PDI Perjuangan menerima aspirasi warga yang mengaku kesulitan membayar iuran BPJS setelah tidak lagi bekerja. “Ini masalah serius yang harus segera dicarikan solusi. Kesehatan adalah hak dasar, dan jangan sampai warga kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena kendala administrasi atau ketidakmampuan membayar,” ujar Khairul Anam. Kamis (13/03/2025).

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan regulasi, BPJS Kesehatan pekerja yang terkena PHK sebenarnya masih aktif hingga enam bulan setelah pemberhentian kerja, sesuai Perpres No. 82 Tahun 2018. Namun, setelah periode itu berakhir, mereka harus beralih menjadi peserta mandiri atau masuk dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh pemerintah.

Untuk mengatasi hal ini, Khairul Anam menegaskan akan mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar warga yang tidak mampu bisa mendapatkan bantuan iuran BPJS. Akan tetapi ini belum bisa dilakukan dalam waktu dekat, karena saat ini masih ada proses migrasi DTKS menjadi DTSEN. Selain itu, ia juga meminta agar Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan mempermudah proses pendaftaran peserta PBI bagi warga yang terdampak PHK.

“Kami di DPRD, khususnya Fraksi PDI Perjuangan, akan mengawal masalah ini agar ada solusi konkret. Selain mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk membantu warga, kami juga akan memastikan adanya program pelatihan kerja dan wirausaha bagi mereka yang terdampak PHK, sehingga mereka bisa kembali bekerja dan tetap memiliki jaminan kesehatan,” tegasnya.

Khairul Anam berharap warga yang mengalami kendala dalam kepesertaan BPJS segera melaporkan ke pihak desa atau dinas terkait agar dapat dibantu dalam proses administrasi. “Kami siap menjadi jembatan bagi masyarakat agar tidak ada yang kehilangan akses kesehatan karena persoalan biaya,” pungkasnya. (fiq)

Fahmi AHZ Dampingi dr. Haris Pimpin Apel Perdana di Lingkungan Pemkab Probolinggo

Probolinggo, Berdampak.net– Bupati Probolinggo, Gus dr. Mohammad Haris, bersama Wakil Bupati Ra Fahmi AHZ (panggilan akrab beliau red), menggelar apel perdana yang dihadiri oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Probolinggo di Alun-Alun Kota Kraksaan pada Senin, 10 Maret 2025. Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, H. Ugas Irwanto, serta para staf ahli, asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Camat.

Dalam apel tersebut, Gus Haris menyampaikan komitmennya untuk menjalankan program 100 hari pertama yang akan fokus pada pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan peningkatan pelayanan publik. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara semua elemen pemerintahan untuk mencapai tujuan tersebut.

Sebagai bagian dari kegiatan, Gus Haris dan Ra Fahmi juga menyerahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada penerima manfaat, yang didampingi oleh Kepala Kantor BPJS TK Pasuruan dan Probolinggo. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan ASN dan masyarakat.

Apel perdana ini menjadi simbol awal kepemimpinan Gus Haris dan Ra Fahmi yang diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi Kabupaten Probolinggo. (fjr)

Tasyakuran Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo, Gus Haris Tekankan Pentingnya Sinergi untuk Kemajuan Daerah

Probolinggo, Berdampak.net – Ribuan warga Kabupaten Probolinggo menghadiri acara tasyakuran dan doa bersama untuk Bupati Gus Haris dan Wakil Bupati di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa pada Rabu (5/3/2025) sore. Acara ini diselenggarakan sebagai bentuk syukur atas amanah kepemimpinan baru serta ajang silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Gus Haris menyampaikan bahwa kepemimpinan bukanlah tugas yang bisa dijalankan sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, pemuda, serta sektor swasta. Ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi untuk membangun Kabupaten Probolinggo yang lebih maju dan sejahtera.

Tasyakuran ini berlangsung khidmat dengan pembacaan doa bersama sebagai harapan agar kepemimpinan Gus Haris dan wakilnya berjalan lancar serta membawa berkah bagi daerah. Acara juga diisi dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol kebersamaan dan harapan baru.

Turut hadir dalam acara ini jajaran Forkopimda, para pejabat daerah, tokoh masyarakat, serta keluarga besar Bupati dan Wakil Bupati. Masyarakat yang hadir tampak antusias, menunjukkan dukungan penuh terhadap kepemimpinan baru yang diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi Kabupaten Probolinggo. (fjr)

IPM Menjadi Bahasan Bupati Probolinggo saat Sertijab, Fraksi PDI Perjuangan Usulkan Pendidikan Kesetaraan Bagi Penerima Bansos

Probolinggo, Berdampak.net – Usulan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Probolinggo, khususnya dalam aspek rata-rata lama sekolah yang masih berada di angka 6,3 tahun, kembali mengemuka. Salah satu anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Komisi IV, Arief Hidayat, yang dipanggil Dayat, menegaskan perlunya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan bagi penerima Bantuan Sosial (Bansos) sebagai solusi untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan.

Meskipun gagasan ini telah lama ada, Dayat menyampaikan usulan ini secara resmi sesaat setelah serah terima jabatan (sertijab) Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Yang mana pada saat penyampaian visi dan misi, persoalan IPM ini juga sempat menjadi pembahasan. Momentum ini dinilai tepat sebagai bagian dari agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat menjadi prioritas kepemimpinan baru.

“Kita tahu bahwa rendahnya rata-rata lama sekolah masih menjadi tantangan serius bagi Kabupaten Probolinggo. Banyak penerima bansos yang terpaksa putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan kesetaraan menjadi langkah strategis agar mereka tetap memiliki kesempatan menempuh pendidikan,” ungkap Dayat.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Kementerian Agama, serta lembaga pendidikan nonformal untuk merealisasikan program ini. “Jika program ini bisa terintegrasi dengan skema bantuan sosial, masyarakat tidak hanya mendapatkan dukungan ekonomi, tetapi juga kesempatan untuk meningkatkan taraf pendidikan mereka,” tambahnya.

Usulan ini diharapkan mendapat perhatian karena sejalan dengan visi kepemimpinan baru Kabupaten Probolinggo yang berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia. DPRD berharap usulan ini dapat segera ditindaklanjuti, sehingga program pendidikan kesetaraan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan IPM daerah. (fiq)