Temukan Kios Jual Pupuk Bersubsidi Diatas HET, Gus Chasbullah Minta Kembalikan Uang Masyarakat

Probolinggo, Berdampak.net – Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Gus Chasbullah Khafabie melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke kios -kios Pupuk yang berada di Kecamatan Kotaanyar dan Pakuniran, Minggu (02/03/2025), siang. Dalam sidak tersebut beliau menemukan kios-kios nakal yang masih menjual pupuk bersubsidi di atas HArga Eceran Tertinggi, beliau meminta kios untuk mengembalikan uang kelebihan penjualan tersebut.

Sidak tersebut dilakukan guna menindak lanjuti laporan masyarakat, tentang maraknya pupuk bersubsidi yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Setelah dilakukan sidak ternyata benar ada tiga kios yang menjual pupuk bersubsidi jenis Urea dengan harga 280 hingga 300 ribu rupiah per kwintal. Saat ditanya, kenapa menjual diatas harga eceran tertinggi, pemilik kios beralasan dengan macam-macam.

Diketahui HET pupuk bersubsidi yakni, Pupuk Urea seharga Rp. 225 ribu, sedangkan Phonska Rp. 230 ribu per kwintal.

Beliau meminta kepada para kios untuk mengembalikan uang kelebihan penjualan pupuk bersubsidi kepada masyarakat yang telah membeli.

“Kembalikan kelebihan uang dari masyarakat yang sudah membeli pupuk bersubsidi itu, pokoknya wajib dikembalikan,” pintanya.

Gus Has yang juga tergabung dalam Tim Panja Pupuk itu menekankan, saat ini pihaknya masih akan memberikan peringatan dan teguran secara lisan, namun jika dikemudian hari masih ditemukan menjual pupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi, maka pihaknya tidak akan segan-segan merekomendasikan untuk mencabut izin operasional dari kios pupuk tersebut.

“Jika nanti terulang lagi, maka kita akan merekom ijin operasional dicabut. Saya tegadkan lagi akan dicabut, kasihan petabi kalau terus-terusan pupuk dijual diatas harga eceran tertinggi,” tegasnya. (fiq)

Warga Dusun Robyong Sampaikan Keluhan, DPRD Jatim Berjanji Perjuangkan Solusi

Malang, Berdampak.net – Warga Dusun Robyong, Desa Pakisjajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang akhirnya berkesempatan menyampaikan langsung aspirasi mereka dalam agenda Reses 1 Tahun 2025 yang digelar oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Muhammad Arbayanto, SH., MH. Dalam pertemuan tersebut, warga mengungkapkan berbagai permasalahan yang selama ini belum mendapat perhatian pemerintah.

Keluhan Warga yang Disampaikan

1. Tak Pernah Didatangi Anggota Dewan
   Warga mengaku bahwa selama ini belum pernah ada anggota dewan yang datang langsung ke dusun mereka. Kehadiran Muhammad Arbayanto menjadi momen pertama bagi mereka untuk menyampaikan keluhan secara langsung kepada wakil rakyat di tingkat provinsi.
2. Jalan Rusak Bertahun-tahun
   Infrastruktur jalan masuk ke Dusun Robyong dalam kondisi memprihatinkan. Selama bertahun-tahun, warga harus menghadapi jalan yang rusak tanpa ada perbaikan dari pemerintah. Kondisi ini menghambat aktivitas harian, terutama bagi petani, pedagang, dan pelajar yang harus melewati jalur tersebut setiap hari.
3. UMKM Butuh Bantuan Modal
   Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di dusun ini mengalami kendala dalam mengembangkan usaha mereka akibat keterbatasan modal. Mereka berharap adanya program bantuan modal dari pemerintah agar usaha kecil di dusun ini bisa berkembang dan meningkatkan kesejahteraan warga.
4. Posyandu dan Poslansia Tanpa Fasilitas Memadai
   Kader desa yang menjalankan pelayanan kesehatan melalui Posyandu dan Pos Lansia masih harus menggunakan rumah pribadi untuk kegiatan mereka. Warga menginginkan adanya tempat khusus agar pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan lansia dapat berjalan lebih optimal.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Muhammad Arbayanto berjanji akan memperjuangkan solusi di DPRD Provinsi Jawa Timur. Ia memastikan bahwa setiap permasalahan yang disampaikan akan dibawa ke tingkat provinsi untuk mendapatkan perhatian lebih lanjut dari pemerintah daerah.

“Semua masukan dari warga Dusun Robyong ini menjadi catatan penting bagi kami di DPRD Jatim. Kami akan memperjuangkan agar akses jalan segera diperbaiki, UMKM mendapatkan dukungan, serta fasilitas kesehatan bagi kader desa bisa diwujudkan,” ujar Muhammad Arbayanto.

Kunjungan ini menjadi harapan baru bagi warga Dusun Robyong. Mereka berharap janji yang telah disampaikan tidak hanya berhenti di forum reses, tetapi benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata demi kemajuan dusun mereka. (fjr)

Sambut Ramadhan, MUI Kabupaten Probolinggo Keluarkan Maklumat

Probolinggo, Berdampak.net – MUI Kabupaten Probolinggo mengeluarkan maklumat dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1446 H. Ada tujuh poin yang tertuang dalam maklumat tersebut.

Dalam maklumat tersebut, MUI Kabupaten Probolinggo mengajak seluruh umat Islam untuk meningkatkan ibadah serta menjaga ketertiban dan keamanan selama bulan Ramadhan.

MUI Kabupaten Probolinggo juga menekankan pentingnya memperbanyak amal ibadah selama bulan Ramadhan, baik yang bersifat ritual maupun sosial.

Lalu, umat Islam juga diimbau untuk menghindari ucapan dan perbuatan yang dapat merusak nilai ibadah.

Selain itu, maklumat ini juga menyoroti peran aparat keamanan seperti TNI, Polri, dan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan pengamanan, terutama terhadap gangguan seperti petasan, miras, dan takbir keliling yang berlebihan.

MUI juga memberikan panduan terkait penggunaan pengeras suara selama Ramadhan. Sholat Rawatib, Tarawih, dan Witir diimbau menggunakan pengeras suara dalam batas yang wajar, sementara tadarus Al-Qur’an dianjurkan menggunakan pengeras suara hingga pukul 22.00 WIB dan dilanjutkan tanpa pengeras suara hingga pukul 02.30 WIB.

Selain ibadah, MUI Probolinggo juga mengajak umat Islam untuk memperkuat solidaritas sosial dengan menunaikan zakat, infaq, dan sedekah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama.

Maklumat yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Kabupaten Probolinggo, KH. Munir Kholili, dan Sekretaris Umum, H. Taufik. MUI berharap agar Ramadhan tahun ini dapat dijalani dengan penuh keberkahan. (don)

Cak Dayat Apresiasi SK Pendamping PKH dari Kemensos, Harap Honor Segera Dicairkan

Jakarta, Berdampak.net – Disela Kunjungannya ke Kementerian sosial RI, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo, Arief Hidayat yang lebih akrab di panggil Cak Dayat, mengapresiasi langkah Kementerian Sosial (Kemensos) yang telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) bagi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Ia berharap setelah keluarnya SK tersebut, pencairan honor bagi para pendamping dapat segera direalisasikan. Kamis (20/02/2025).

Menurut Cak Dayat, pendamping PKH memiliki peran penting dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan membantu keluarga penerima manfaat (KPM) dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, kejelasan status dan hak-hak mereka, termasuk honorarium, harus menjadi prioritas.

“Kami mengapresiasi langkah Kemensos yang telah menerbitkan SK Pendamping PKH. Namun, kami juga berharap honor mereka segera dicairkan, mengingat tugas mereka sangat krusial dalam mendampingi masyarakat penerima manfaat, sambil menunggu kepastian SK P3K tmn2” ujar Cak Dayat.

Ia juga menambahkan bahwa keterlambatan pencairan honor dapat berdampak pada kinerja pendamping di lapangan. Oleh karena itu, koordinasi antara Kemensos dan pemerintah daerah harus terus diperkuat agar administrasi pencairan honor berjalan lancar tanpa kendala.

Sementara itu, beberapa pendamping PKH di Kabupaten Probolinggo mengungkapkan harapan yang sama agar honor mereka segera diterima. “Kami tetap menjalankan tugas mendampingi KPM dengan maksimal, namun kami juga berharap hak kami bisa segera direalisasikan,” ujar salah satu pendamping.

Dengan adanya perhatian dari DPRD dan berbagai pihak terkait, diharapkan pencairan honor pendamping PKH dapat segera terealisasi, sehingga mereka dapat terus bekerja secara optimal dalam mendukung program sosial pemerintah. (fiq)

Kadis PMD Kabupaten Probolinggo Jadi PJ Sekda Bondowoso, Ini Penjelasan Ugas

Probolinggo, Berdampak.net – Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto, memastikan bahwa Dr. Fathur Rozi tetap menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo, meski kini juga mengemban tugas sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso.

Menurut Ugas, penugasan Fathur Rozi sebagai Pj Sekda Bondowoso bersifat tambahan, sehingga jabatannya sebagai Kepala Dinas PMD tidak dilepas. Namun, untuk tugas-tugas harian, ia dapat mendelegasikan kewenangannya kepada bawahan di dinas tersebut.

“Ia tetap menjabat sebagai Kadis PMD di Probolinggo, hanya saja kesehariannya bisa mendelegasikan kewenangannya kepada bawahannya. Namun, untuk hal-hal penting seperti tanda tangan SPJ dan keputusan strategis tetap menjadi tanggung jawab Pak Rosi,” ujar Ugas, Senin (17/02/2025).

Ugas mencontohkan kepada Pj Sekda Pemkab Probolinggo Heri Sulistyanto, yang menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Probolinggo.

“Pak Heri tetap di BKPSDM, hanya saja tugas teknis kesehariannya banyak diwakilkan kepada sekretaris badan atau pejabat lain yang ditunjuk. Hal yang sama juga berlaku di PMD, di mana rapat-rapat dan tugas teknis bisa diwakilkan kepada sekretaris dinas atau kepala bidangnya,” jelas Ugas.
Dengan sistem ini, diharapkan roda pemerintahan di Kabupaten Probolinggo dan Bondowoso tetap berjalan lancar tanpa mengganggu tugas utama pejabat yang menerima amanah ganda.

Diketahui, Dr. Fathur Rozi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas PMD Kabupaten Probolinggo, resmi mengemban tugas baru sebagai Pj Sekda Bondowoso. Alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini akan dilantik pada Senin, 17 Februari 2025. (fiq)

Gelar LK III, Badko HMI Jatim Soroti Pemangkasan Anggaran di Sektor Pendidikan

Surabaya, Berdampak.net – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Timur gelar advance training (LK III), tingkat nasional, Jum’at (14/02) di gedung BPSDM Surabaya. Kegiatan digelar untuk menuntaskan tugas dan tanggungjawab pengurus HMI tingkat provinsi.

Turut hadir sejumlah pejabat tinggi tingkat nasional dan provinsi. Diantaranya Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), dr Mohammad Taufik, Kasubditsosbud Intelkam Polda Jatim, AKBP Haryono, Asisten III Sekda Pemprov Jatim, Benny Sampirwanto Mewakili PJ Gubernur Jatim, Kepala Kesbangpol Edy Supriyanto. Kepala BPSDM Jatim, Ramliyanto, Presidium KAHMI Jatim.

Yusfan menyebut, HMI sepanjang sejarah menjadi bagian pengisi kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, hal tersebut sudah tertanam sejak HMI lahir. Mulai dari fase perjuangan, pembangunan hingga saat ini.

Menurut Yusfan, kader HMI harus peka terhadap perkembangan zaman. Menurutnya, jika hal itu tidak tercapai, maka akan sulit adaptasinya untuk meraih Indonesia emas 2045.

“Kalau kader HMI tidak peka terhadap perkembangan zaman, maka akan sulit untuk mencapai Indonesia emas 2045,” terangnya saat memberi sambutan.

Lebih lanjut, pada momentum itu Yusfan juga meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Terutama dalam hal pendidikan, lanjut dia.

Menurutnya, jika hal itu tidak dipertimbangkan dengan baik, dikhawatirkan akan menjadi penyebab lambatnya kualitas pendidikan di Indonesia. Terutama beasiswa bagi mahasiswa yang tergolong tidak mampu.

“Saya meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali pemotongan anggaran itu. Terutama alokasi anggaran untu pendidikan. Sebab, kita semua, para aktivis juga berangkat dari keluarga tidak mampu,” lanjutnya.

Oleh karena itu, lanjut Yusfan, kader HMI sebagai Mitra kritis dari pemerintah harus turut serta menyuarakan pemotongan anggaran tersebut. Sebab menurutnya, dampak dari pemotongan akan didasarkan di berbagai sektor. Terutama pendidikan.

“Kita sebagai mitra kritis, meminta agar pemerintah pusat mempertimbangkan kembali pemotongan tersebut,” pungkasnya. (fiq)