Penandatanganan MoU MUI dan BAZNAS Kota Probolinggo tentang Kerja Sama Layanan Keagamaan Islam bagi Muallaf

Probolinggo, 25 Agustus 2025 – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo resmi menjalin kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Probolinggo melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang layanan keagamaan Islam khususnya dalam pembinaan dan pendampingan muallaf.

Acara penandatanganan MoU berlangsung pada Senin, 25 Agustus 2025 pukul 19.30 WIB bertempat di Cafe n Resto DnC 19, Jalan Pahlawan Kota Probolinggo. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Prof. Dr. KH. M. Sulthon selaku Ketua MUI Kota Probolinggo dan Ustadz Hakimudin, A.Ma.Pd. selaku Ketua BAZNAS Kota Probolinggo.

Hadir dalam kesempatan ini Kepala Kementerian Agama Kota Probolinggo, Didik Kurniawan, jajaran pengurus harian MUI, pimpinan BAZNAS, serta Ketua MUI tingkat kecamatan se-Kota Probolinggo.

Acara berlanjut dengan sosialisasi Muallaf Center MUI Kota Probolinggo, sebuah lembaga khusus yang berfungsi memberikan pembinaan dan pendampingan bagi para muallaf, yang sebelumnya telah diluncurkan pada Milad MUI ke-50.

Dalam sambutannya, Ketua Umum MUI Kota Probolinggo, Prof. Dr. KH. M. Sulthon menyampaikan maksud dari penandatanganan MoU ini adalah menyelenggarakan program layanan keagamaan Islam khusus bagi muallaf di Kota Probolinggo. Beliau menegaskan bahwa kerja sama ini memiliki tiga tujuan utama:

1. Menyelenggarakan program dakwah Islam.
2. Memberikan layanan keagamaan, pembinaan akidah, kesejahteraan, dan kemandirian muallaf secara berkelanjutan.
3. Memaksimalkan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah untuk kegiatan pembinaan muallaf sebagai bagian dari ashnaf penerima zakat.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Kota Probolinggo, Ustadz Hakimudin, A.Ma.Pd., menegaskan komitmen BAZNAS untuk mendukung penuh program MUI dalam membina dan mendampingi para muallaf. “BAZNAS akan memastikan dukungan sesuai syariat dan regulasi yang berlaku, karena muallaf merupakan salah satu dari delapan ashnaf penerima zakat,” ungkapnya.

Dengan adanya kerja sama ini, MUI dan BAZNAS Kota Probolinggo berharap dapat menghadirkan layanan keagamaan yang lebih terarah, sistematis, dan berkesinambungan, sehingga para muallaf dapat semakin mantap dalam akidah serta berdaya secara sosial-ekonomi.

Mujadalah Kiai Kampung Serukan Tiga Pesan Penting Jelang Kemerdekaan RI

Probolinggo, Berdampak.net – Menjelang perayaan akbar Kemerdekaan Republik Indonesia, HUT RI yang ke 80, pada 17 Agustus 2025, Mujadalah Kiai Kampung (MKK) menyerukan tiga hal penting untuk masa depan Indonesia lebih baik, adil makmur dan sejahtera bagi rakyatnya

Dalam siaran persnya, Jumat (15/8/2025), Pendiri Yayasan Mujadalah Kiai Kampung MKK), Najib Salim Atamimi menyampaikan, bahwa pada 17 Agustus 2025, bangsa Indonesia akan merayakan peringatan hari kemerdekaan yang ke-80.

Perayaan hari kemerdekaan Indonesia tahun ini, diwarnai dengan bayang-bayang munculnya konflik sosial akibat beberapa kebijakan pemerintah daerah yang semakin membebani rakyat.

Beberapa kebijakan tersebut diantaranya jelas pria yang karib disapa Syekh Najib, bahwa kenaikan pajak yang naik secara drastis, seperti di Kabupaten Pati PBB-P2 naik 250 persen, Kota Cirebon, pajak PBB-nya naik sampai hampir 1000 persen.

Selanjutnya, Kabupaten Jombang naik hingga 800 persen, Kabupaten Semarang, pajak naik 400 persen, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan pajak naik 300 persen, dan berbagai pungutan lain yang sangat membebani rakyat.

“Kebijakan-kebijakan ini, seperti kado pahit bagi rakyat di hari kemerdekaan. Memasuki usia kemerdekaan yang sudah 80 tahun, rakyat seolah belum merasakan lepas dari belenggu-belenggu penjajahan,” terangnya.

Berbagai kebijakan yang membebani rakyat ini, dinilai sangat bertolak belakang dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang sangat pro-rakyat. Diantaranya, kebijakan penghapusan hutang para petani dan nelayan, penambahan anggaran pupuk subsidi untuk petani, makan bergizi gratis.

“Hadirnya sekolah rakyat untuk kaum miskin, pemeriksaan kesehatan gratis, peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan, serta banyak program baik lainnya. Program itu sudah sangat luar biasa dilahirkan oleh Presiden Prabowo,” kata Najib.

Namun, disaat yang sama, juga lahir, kebijakan pemerintah daerah yang membebani rakyat. Hal itu merupakan sesuatu yang tidak tepat, karena dilakukan di tengah suasana ekonomi rakyat yang masih sulit.

“Gelombang PHK yang terus berlanjut. Minimnya lapangan pekerjaan dan sulitnya mencari sumber penghasilan, telah menempatkan rakyat pada posisi yang tertekan, sulit dan menderita,” jelasnya.

Dalam kondisi demikian jelas Najib, kebijakan kenaikan pajak akan menambah beban rakyat menjadi semakin berat. Sehingga dapat memancing timbulnya konflik sosial, seperti yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Selain itu, juga bisa memunculkan gejolak yang sama di daerah-daerah lainnya di Indonesia. “Selain dapat memancing munculnya konflik sosial, kebijakan pemerintah dan daerah yang membebani rakyat itu, juga dapat mengganggu pelaksanaan program-program Presiden Prabowo, yang sangat pro-rakyat,” tegasnya.

Dengan kata lain, beber Najib, program kerakyatan Presiden Prabowo, dapat gagal karena dihambat oleh kebijakan para Bupati dan Wali Kota, yang dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri yang tidak pro-rakyat dan justru menambah beban pada rakyat.

“Jika hal ini terus terjadi, maka akan dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat (public distrust) kepada presiden Prabowo. Segera hentikan dan jangan ada lagi kebijakan daerah yang bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo,” tegas Najib.

Sementara itu, Ketua Yayasan Mujadalah Kiai Kampung (MKK), Wahyu Muryadi menambahkan, sebagai perpanjangan pemerintah pusat, pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan kebijakan dan program pemerintah pusat yang dibuat oleh Presiden Prabowo, terutama program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Wahyu menilai, jika kebijakan pemerintah daerah tidak sesuai atau justru bertentangan dengan kebijakan dan program Presiden Prabowo, maka hal ini akan dapat memancing timbulnya konflik sosial, baik secara vertikal maupun horizontal, yang dapat mengganggu terwujudnya cita-cita kemerdekaan sebagaimana tercermin dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Dari itu kata Wahyu, setelah mencermati berbagai fenomena sosial, mendengar dan memperhatikan keluhan masyarakat di seluruh pelosok pedesaan tanah air dan dengan memohon pertolongan kepada Allah SWT, Majelis Mujadalah Kiai Kampung (MKK) menyampaikan tiga hal seruan untuk pemerintah saat ini.

Pertama, agar pemerintah daerah di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri, secara serius harus menjalankan program-program Presiden Prabowo, yang pro-rakyat, demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, sehingga tercipta negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sesuai yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Kedua, agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan kemerdekaan dan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan dengan penuh suka cita, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang pro-rakyat dan mencabut berbagai kebijakan yang membebani dan merugikan rakyat.

Ketiga tegas Wahyu, tidak menjadikan program-program kerakyatan Presiden Prabowo sekadar proyek untuk kepentingan milik dan keuntungan ekonomi, tetapi benar-benar sebagai sarana menciptakan kesejahteraan rakyat.

“Tiga hal ini yang menjadi seruan dari MKK. Semoga menjadi bahan muhasabah dalam peringatan HUT ke 80 RI,” harap Wahyu Muryadi. (fiq)

FKUB Kota Probolinggo Gelar Sarasehan Moderasi Beragama untuk Segmen Guru SMP/MTs dan Penyuluh Agama Lintas Agama

Probolinggo, 5 Agustus 2025 — Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo kembali menunjukkan komitmennya dalam merawat harmoni sosial dan memperkuat nilai-nilai toleransi di tengah masyarakat. Kali ini, FKUB menggelar kegiatan Sarasehan Moderasi Beragama dengan segmen khusus guru agama SMP/MTs serta penyuluh lintas agama se-Kota Probolinggo, bertempat di Aula Pondok Pesantren Raudhatul Hasaniyah, Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedopok, Selasa (5/8).

Kegiatan yang bertemakan Deteksi dini kerawanan berbasis agama ini merupakan lanjutan dari rangkaian sarasehan sebelumnya yang menyasar segmen guru agama tingkat SD/MI. FKUB Kota Probolinggo secara konsisten menyasar para pendidik dan penyuluh sebagai garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama kepada generasi muda.

Sarasehan yang dimulai pada pukul 11.30 WIB ini dibuka secara langsung oleh Wali Kota Probolinggo, dr. Aminudin, Sp.OG.(K)., MM.Kes. Dalam sambutannya, Wali Kota menekankan pentingnya penguatan moderasi beragama dalam membangun peradaban bangsa yang inklusif dan berkeadaban.

“Moderasi beragama bukan hanya konsep, melainkan kebutuhan. Dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, kita akan menghadapi bonus demografi. Di sinilah peran para guru agama dan penyuluh sangat penting untuk membentuk karakter generasi bangsa yang toleran, terbuka, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan,” ujar Wali Kota.

Acara ini menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang agama, antara lain Arifin Budianto, Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Probolinggo, serta Agus Maryono dari Gereja Katolik Bunda Karmel. Kehadiran narasumber lintas agama ini mempertegas semangat inklusivitas dan dialog antariman yang diusung oleh FKUB. Arifin Budianto memaparkan tentang strategi kementerian agama dalam melakukan deteksi din dalam menghadapii kerawanan konflik berbasis agama. Sedangkan Agus Maryono memaparkan konflik antar umat beragama di media sosial dan dampaknya terhadap kerukunan umat beragama.

Setidaknya 100 peserta hadir dalam kegiatan ini, terdiri dari guru-guru agama jenjang SMP/MTs dan para penyuluh agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha di Kota Probolinggo.

Ketua FKUB Kota Probolinggo Dr. Ahmad Hudri, ST., MAP., dalam sambutannya, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membekali para pendidik dengan perspektif moderasi beragama yang dapat diteruskan kepada para siswa dan masyarakat luas.

 “Tugas kita bukan hanya menjaga kerukunan, tapi juga mentransformasikan nilai-nilai itu ke dalam ruang kelas dan masyarakat. Guru dan penyuluh memiliki peran strategis untuk menjadi agen perubahan sosial,” tegasnya.

FKUB berharap melalui kegiatan ini, semangat toleransi, saling menghargai perbedaan, dan kolaborasi lintas iman akan terus mengakar di tengah masyarakat, khususnya di kalangan pendidik sebagai agen pembentuk karakter bangsa.

Probolinggo, 5 Agustus 2025

Ketua FKUB

Dr. H. Ahmad Hudri, ST., MAP.

MUI Kabupaten Probolinggo Keluarkan Maklumat Tentang Kegiatan HUT RI Ke-80

Probolinggo, Berdampak.net – MUI Kabupaten Probolinggo mengeluarkan maklumat tentang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-80. Maklumat itu salah satunya melarang adanya penampilan waria.

Maklumat tentang peringatan HUT RI ke-80 itu berisi dua hal. Pertama, imbauan bagaimana memaknai dan mengisi kegiatan hari kemerdekaan. Kedua, larangan kegiatan tertentu dalam mengisi kegiatan HUT RI ke-80.

Untuk hal pertama, umat Islam khususnya warga Kabupaten Probolinggo, hendaknya memaknai HUT RI sebagai wujud syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Umat Islam juga disarankan untuk mendoakan para pahlawan.

Berikutnya, mengisi kemerdekaan sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Umat Islam juga wajib mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam maklumat itu juga mengatur tentang beberapa larangan kegiatan dalam memperingati HUT RI ke-80. Seperti, larangan penggunaan sound horeg sebagaimana yang ditetapkan dalam fatwa MUI Jawa Timur nomor 1 tahun 2025.

Maklumat MUI Kabupaten Probolinggo ini juga melarang sajian penampilan waria dalam kegiatan HUT RI, dan tampilan maksiat lainnya.

Umat Islam, juga diimbau untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum. Tentunya dengan tetap memperhatikan waktu salat selama menggelar kegiatan HUT RI ke-80. Maklumat ditandatangani oleh Ketua Umum, KH Munir Kholili dan Sekretaris Umum H Taufik.

Sekretaris Umum MUI Kabupaten Probolinggo, H Taufik, mengatakan bahwa maklumat tersebut menjadi pedoman bagi kita dalam memperingati HUT RI ke-80. “Sehingga yang kita lakukan sesuai syariat Islam,” katanya.

H Taufik melanjutkan, maklumat MUI Kabupaten Probolinggo khusus momen hari kemerdekaan RI itu sesuai dengan visi Bupati Probolinggo yakni Sejahtera, Amanah, Religius, dan eksis berdaya saing. “Jadi Kabupaten Probolinggo ini yang religius,” lanjutnya.

Dengan adanya maklumat itu pula, ia berharap agar peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tidak menciderai nilai-nilai agama Islam. (don)

Milad ke-50 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo dan Launching Muallaf Center

Probolinggo, Berdampak.net – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo menyelenggarakan Tasyakuran Milad ke-50 MUI sekaligus Launching Muallaf Center pada Minggu malam, 27 Juli 2025, bertempat di Gedung Puri Manggala Bhakti, Pemerintah Kota Probolinggo. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 19.30 WIB ini diawali dengan penampilan musik religi dan dihadiri lebih dari 150 peserta yang terdiri dari jajaran pengurus MUI Kota dan Kecamatan, pimpinan ormas keagamaan, organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan.

Turut hadir dalam acara ini Walikota Probolinggo dr. H. Aminudin, Sp.Og., M.M.Kes, Wakil Walikota Hj. Ina Dwi Lestari, jajaran Forkopimda, serta tokoh-tokoh masyarakat dan agama.
Dalam sambutannya, Walikota Probolinggo menyampaikan apresiasi atas kiprah MUI yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembinaan umat. Ia juga memohon doa dan pemikiran para ulama demi kelancaran dan kesuksesan pembangunan Kota Probolinggo agar senantiasa memberikan manfaat bagi masyarakat luas. “Kami sangat membutuhkan dukungan spiritual dan intelektual dari para ulama agar pembangunan di kota ini selalu berjalan dalam bingkai keberkahan dan maslahat,” ujarnya.
Puncak acara tasyakuran ditandai dengan tausiyah yang disampaikan oleh Ketua MUI Provinsi Jawa Timur, KH. Ahsanul Haq. Dalam ceramahnya, beliau menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan ulama dalam menjaga persatuan, menguatkan akhlak mulia, serta memastikan arah pembangunan bangsa berjalan sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. “MUI bukan hanya benteng moral, tapi juga mitra konstruktif bagi pemerintah. Karena itu, pemerintah pun perlu memberikan dukungan yang memadai untuk program-program keumatan yang dijalankan oleh MUI,” tegas KH. Ahsanul Haq.
Salah satu momen penting dalam acara ini adalah Launching Muallaf Center MUI Kota Probolinggo sebagai pusat layanan terpadu untuk para muallaf. Layanan ini mencakup bimbingan pasca syahadat, konseling keagamaan dan psikologis, pelatihan kemandirian ekonomi, perlindungan hukum, serta pembentukan jejaring komunitas Sahabat Muallaf. Kehadiran Muallaf Center ini diharapkan menjadi solusi holistik bagi pembinaan muallaf agar mereka dapat menjalani kehidupan beragama dengan mantap, mandiri, dan bermartabat.
Sebagai bentuk kepedulian sosial, rangkaian acara Milad juga diisi dengan kegiatan santunan kepada 100 anak yatim piatu dan dhuafa, yang diselenggarakan atas kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Probolinggo.
Melalui Milad ke-50 ini, MUI Kota Probolinggo meneguhkan kembali komitmennya sebagai penjaga moral, penjembatan umat dan pemerintah, serta pelayan umat yang inklusif, adaptif, dan solutif terhadap dinamika zaman. (fiq)

Momentum Setengah Abad, MUI Kabupaten Probolinggo Ziarahi Maqbarah Mantan Pengurus

Probolinggo, Berdampak.net – Majelis Ulama Indonesia (MUI) kini telah berusia 50 tahun. Dalam momentum setengah abad itu, MUI Kabupaten Probolinggo meneguhkan khidmat perannya dan meneladani para pendahulu.

Tidak ada kegiatan istimewa yang digelar MUI Kabupaten Probolinggo pada milad MUI ke-50, tepat pada Sabtu, 26 Juli 2025. Meski begitu, peran MUI Kabupaten Probolinggo kian terasa kehadirannya di tengah masyarakat dalam berbagai isu penting dan strategis.

Peran MUI di Kabupaten Probolinggo tentu tidak lepas dari jejak para pengurus terdahulu. Termasuk para alim ulama yang telah wafat. Untuk itu, pengurus aktif MUI Kabupaten Probolinggo menggelar kegiatan “Ziarah Maqbaroh” mantan pengurus MUI Kabupaten Probolinggo, Ahad (27/7/2025).

Ada tujuh pesarean atau makam mantan pengurus MUI Kabupaten Probolinggo yang diziarahi pengurus. Yakni makam almarhum KH Mahfudz Samsul Hadi, almarhum KH Amin Fathullah di Gending, almarhum KH Syihabuddin Sholeh, dan makam almarhum KH Nuruddin Musyiri di Pesantren Nurul Qadim Kalikajar.

Berikutnya, makam almarhum KH Idrus Ali di Pesantren Nurul Jadid Paiton, almarhum KH Ahmad Fauzi Imron, dan almarhum KH Hasan Syaiful Islam Genggong.

Wakil Ketua Umum MUI Kabupaten, KH Abdul Wasik Hannan yang memimpin rombongan, mengatakan bahwa kegiatan ziarah maqbaroh ini untuk mengenang jasa alim ulama yang pernah aktif di MUI Kabupaten Probolinggo.

“Juga sekaligus agar kepengurusan yang ada sekarang ini dapat meniru semangat juang dan dedikasi yang telah diteladankan semasa para beliau masih aktif di kepengurusan MUI,” kata Kiai Wasik, sapaannya.

Dengan meneladani dedikasi pengurus terdahulu, katanya, maka semakin meneguhkan peran MUI khususnya di Kabupaten Probolinggo.

Dalam usianya yang sudah mencapai setengah abad, Kiai Wasik menyebut bahwa MUI adalah organisasi yang hadir sebagai pelayan umat (khadimul ummah) dan mitra pemerintah (shadiqul hukumah), keberadaannya. “Harus semakin dirasakan oleh umat secara keseluruhan,” katanya.

Menurutnya, usia setengah abad MUI adalah momentum untuk meneguhkan khidmat kepada umat sekaligus memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga keharmonisan bangsa.

“MUI tidak boleh berhenti berkhidmat di usia emasnya ini, malah harus semakin menunjukkan kiprahnya dalam berbagai hal, baik dalam menjaga kerukunan antar umat, menyelamatkan umat dari fatwa nyeleneh, fatwa yang keras, dan fatwa yang memudah-mudahkan. Sebab, fatwa harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada,” jelasnya.

Dan tidak kalah pentingnya, kata Kiai Wasik, MUI harus menjaga umat dari makan minum yang tidak halal, menjaga umat dari muamalah yang tidak sesuai syariat.

Selamat di usia emasnya. “MUI untuk Kemaslahatan Umat dan Keharmonisan Bangsa”. (don)