Resmi! Biaya Haji 2026 yang Dibayar Jemaah Turun, Ini Perbandingannya dengan Tahun 2025

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi telah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi dengan kabar gembira berupa penurunan biaya yang harus ditanggung oleh jemaah.

Keputusan ini disahkan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR bersama Kementerian Haji dan Umrah pada akhir Oktober 2025. Total BPIH tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 87.409.366, yang berarti turun sekitar Rp 2 juta dari total BPIH tahun 2025. Yang paling utama, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau biaya yang dibayarkan langsung oleh calon jemaah rata-rata menjadi Rp 54.194.366, turun sekitar Rp 1,2 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan Bipih ini berhasil dicapai berkat upaya efisiensi yang ketat pada komponen-komponen biaya utama, seperti koreksi harga dan negosiasi kontrak penerbangan serta optimalisasi durasi tinggal jemaah di Arab Saudi.

Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa penyesuaian biaya ini tidak akan mengurangi kualitas layanan. Justru, efisiensi dilakukan dengan strategi seperti pengadaan akomodasi menggunakan skema kontrak multi-years untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif, sembari menjamin pelayanan terbaik bagi jemaah.

Adapun selisih dari total BPIH ditutup menggunakan dana subsidi yang bersumber dari Nilai Manfaat hasil pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Untuk tahun 2026, Nilai Manfaat yang disubsidikan adalah sebesar Rp 33.215.000 per jemaah, mencakup 38% dari total BPIH.

Komposisi pembiayaan ini diklaim sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kemampuan daya bayar jemaah saat ini (istitha’ah) dan prinsip keberlanjutan (sustainability) dana haji untuk jemaah yang akan berangkat di masa depan.

Kader Gelora Kabupaten Probolinggo Didorong Jadi Generasi Cepat dan Visioner

Probolinggo, Berdampak.net – Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Gelora Indonesia di Kabupaten Probolinggo dimanfaatkan untuk memperkuat semangat kaderisasi dan arah perjuangan politik yang lebih visioner. Dalam acara tersebut, para pimpinan partai mendorong kader untuk menjadi generasi cepat, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan bangsa.

Ketua DPW Partai Gelora Jawa Timur, Gus Misbakhul Munir, menegaskan bahwa Gelora bukan sekadar pelengkap demokrasi, tetapi harus menjadi kekuatan besar yang membawa perubahan arus utama. “Kita harus berpikir strategis dan bergerak cepat. Di era sekarang, yang cepatlah yang akan menang, bukan sekadar yang kuat atau besar,” ujarnya.

Menurutnya, Partai Gelora lahir dengan nilai dasar untuk membangun bangsa melalui politik yang berorientasi pada kemaslahatan. “Amal siyasah adalah amal terbesar menurut Ibnu Khaldun. Maka perjuangan politik di Gelora harus didasari niat dan integritas untuk kemaslahatan umat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Probolinggo, H. Abu Bakar Rohim, menambahkan bahwa kader Gelora di daerah harus menjadi motor perubahan dengan visi membangun Indonesia. “Kita tidak lagi berbicara tentang membesarkan partai semata, tetapi bagaimana partai ini berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi, kecepatan aksi, dan kemandirian finansial sebagai fondasi perjuangan politik modern. “Gelora harus menjadi rumah gagasan dan gerakan cepat untuk menjawab tantangan zaman,” pungkasnya. (pm)