Oleh : Ponirin Mika
Pemerhati Sosial Keagamaan, asal Paiton, Probolinggo
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang dijadwalkan berlangsung pada 1–5 Agustus 2026 bukan sekadar agenda lima tahunan biasa. Ia adalah persimpangan sejarah. Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap PBNU yang dianggap terlalu bergelimang di lingkaran kekuasaan, Muktamar kali ini menuntut lahirnya pemimpin yang tidak hanya layak secara prosedural, tetapi juga layak secara moral dan struktural. Satu nama yang terus mengemuka dari arus bawah Nahdliyin adalah KH. Muhammad Yusuf Chudlori—pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo, Magelang—atau yang akrab disapa Gus Yusuf. Namanya bukan sekadar wacana. Ia adalah pertaruhan.
Pertama-tama, kita perlu membaca konteks mengapa nama Gus Yusuf muncul bukan dari elite, melainkan dari bawah. Gelombang aspirasi menguat setelah sejumlah tokoh dan peserta Halaqoh Nasional menyoroti pentingnya mengembalikan independensi organisasi dari konflik kepentingan dan polarisasi elite. Artinya, kemunculan Gus Yusuf bukan semata ambisi pribadi, melainkan respons kolektif atas keresahan mendalam: bahwa PBNU di bawah kepemimpinan yang ada terlalu sibuk bermanuver di istana dan kurang hadir di sawah.
Desakan transisi kepemimpinan PBNU yang sangat kuat dari PWNU, PCNU, dan aspirasi warga NU menjadi salah satu indikator keinginan besar lahirnya nakhoda baru di tubuh PBNU. Dalam kondisi seperti ini, figur Gus Yusuf menjadi relevan bukan hanya karena siapa dia, tetapi karena apa yang ia representasikan: kemungkinan bahwa NU bisa kembali ke dirinya sendiri—ke pesantren, ke wong cilik, ke khittah.
Modal pertama yang tidak bisa diabaikan adalah akar pesantrennya yang dalam. Gus Yusuf adalah pengasuh Asrama Perguruan Islam (API) Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo, Magelang, yang didirikan oleh KH. Chudlori pada tahun 1944. Pesantren ini bukan sekadar lembaga pendidikan biasa. Ia adalah simbol ketahanan Islam Nusantara yang telah melewati kolonialisme, revolusi, Orde Baru, hingga reformasi. Seorang ketua PBNU yang berakar pada pesantren sekuat API Tegalrejo membawa legitimasi kultural yang tidak bisa dibeli dengan lobi politik mana pun.
Lebih dari sekadar nasab, ada dimensi historis yang membuat API Tegalrejo bukan pesantren sembarangan. KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tercatat pernah menimba ilmu di sini sebagai santri langsung dari ayahanda Gus Yusuf. Kedekatan historis ini membuat Gus Yusuf dipandang sebagai penjaga api semangat pemikiran Gus Dur yang inklusif namun tetap memegang teguh tradisi salaf. Mewarisi spirit Gus Dur bukan soal nama besar, melainkan soal komitmen pada Islam yang merangkul, bukan Islam yang mengusir. Dan itu bukan warisan yang mudah dipikul.
Secara keilmuan, Gus Yusuf juga memiliki sanad yang solid. Ia adalah alumni Pondok Pesantren Lirboyo. Gabungan antara akar kultural Jawa Tengah dari Tegalrejo dan legitimasi keilmuan Jawa Timur dari Lirboyo menjadikan Gus Yusuf salah satu dari sedikit kandidat yang mampu menjembatani dua poros kekuatan besar Nahdliyin tanpa harus bersandar pada satu faksi semata. Ini modal politik yang organik—tumbuh dari lembaga, bukan dari transaksi.
Namun modal terbesar Gus Yusuf justru bukan soal nasab atau jaringan pesantren, melainkan soal keputusan yang ia ambil di tengah godaan terbesar: mundur dari kursi politik. Gus Yusuf sudah mengambil keputusan, mundur dan tidak lagi aktif dalam struktur Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), baik sebagai Ketua DPW PKB Jawa Tengah maupun pengurus DPP. Di era ketika banyak tokoh NU justru semakin dalam terjerat di kubangan politik partisan, langkah mundur ini adalah pernyataan keras bahwa ia memilih jam’iyyah di atas jabatan. Dan NU, jika ia masih mau jujur pada dirinya sendiri, sangat membutuhkan teladan seperti itu hari ini.
Keputusannya meninggalkan tujuh jabatan struktural di parpol menjadi poin tambah paling krusial. Di tengah aspirasi warga NU yang ingin organisasi ini kembali ke khittah dan tidak dikooptasi oleh kepentingan politik praktis, Gus Yusuf hadir sebagai sosok yang telah menanggalkan jubah politik demi mengabdi secara murni kepada jam’iyyah NU. Tujuh jabatan bukan angka kecil. Itu adalah bukti bahwa yang ia lepaskan bukan sekadar gelar, melainkan jaringan, akses, dan pengaruh yang dalam logika politik normal seharusnya dipertahankan mati-matian.
Di tingkat akar rumput, Gus Yusuf juga bukan tokoh yang hanya dikenal dari meja rapat. Di tingkat akar rumput, Gus Yusuf dikenal sebagai mubaligh yang aktif berkeliling dari desa ke desa. Ia rutin mengisi pengajian-pengajian rakyat dan berdialog langsung dengan warga NU. Gaya dakwahnya yang santun, sejuk, dan lugas membuatnya mudah diterima lintas generasi. Inilah yang sering absen dari sosok pemimpin PBNU: kemampuan untuk hadir secara fisik dan emosional di tengah umat, bukan hanya di podium Muktamar.
Tapi analisis yang jujur tidak boleh berhenti pada kelebihan. Ada pertanyaan kritis yang harus diajukan: apakah Gus Yusuf memiliki kapasitas manajerial untuk memimpin organisasi sebesar NU yang memiliki jaringan hingga pelosok-pelosok Indonesia dan bahkan luar negeri? Pesantren, sebesar apa pun, tetaplah ekosistem yang berbeda dari organisasi massa dengan puluhan juta anggota, ratusan lembaga otonom, dan kepentingan yang saling silang. Kepemimpinan NU bukan hanya soal kharisma dan moral—ia membutuhkan kapasitas negosiasi, manajemen konflik, dan kemampuan membangun koalisi yang luas.
Di sinilah letak tantangan nyata Gus Yusuf. Rekam jejaknya memimpin DPW PKB Jawa Tengah memberikan pengalaman berorganisasi di level regional. Namun PBNU adalah entitas yang berbeda—lebih kompleks, lebih penuh faksi, lebih sarat kepentingan. Dalam dinamika Muktamar ke-35, Gus Yusuf berada dalam poros yang disokong jaringan PKB dan IKA PMII, di mana masih terjadi persaingan internal antara sejumlah nama. Pertanyaannya: jika ia lahir dari poros PKB, seberapa jauh kemandirian yang ia janjikan akan bertahan setelah terpilih?
Ini bukan tuduhan, melainkan pertanyaan struktural yang fair. Sejarah NU penuh dengan pemimpin yang masuk dengan semangat khittah dan keluar dengan lingkar kekuasaan yang tak kalah rapat dari pendahulunya. Apakah Gus Yusuf memiliki desain kelembagaan yang konkret untuk memastikan bahwa independensi PBNU dari partai politik—termasuk PKB—bukan sekadar janji kampanye Muktamar, melainkan arsitektur organisasi yang nyata?
Kita Muda Nahdliyin menilai bahwa NU membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya memiliki legitimasi kultural dan keagamaan, tetapi juga kemampuan manajerial yang kuat untuk menghadapi dinamika sosial, ekonomi, teknologi, serta kebutuhan pemberdayaan generasi muda Nahdliyin. Tuntutan ini adil. Dan Gus Yusuf, jika serius mencalonkan diri, harus menjawabnya bukan dengan pidato, melainkan dengan program yang terukur: bagaimana ia akan menangani konflik agraria yang menghantam petani Nahdliyin? Bagaimana ia memastikan jaringan pesantren menjadi benteng radikalisasi digital secara sistematis, bukan seremoni?
Pertanyaan lain yang perlu diajukan adalah soal isu besar yang sedang melanda NU: posisi terhadap kekuasaan. Figur-figur yang akan mengisi posisi sentral PBNU diharapkan hadir dari kalangan yang memiliki rekam jejak keilmuan mapan, independensi, integritas, serta relatif bebas dari kontroversi politik. Gus Yusuf memenuhi sebagian besar kriteria ini. Tapi “bebas dari kontroversi politik” bukan hanya soal masa lalu—ia adalah ujian yang terus-menerus berjalan bahkan setelah seseorang duduk di kursi ketua umum.
Satu aspek yang jarang disorot dalam diskusi tentang Gus Yusuf adalah dimensi budaya kepemimpinannya. Di bidang seni dan budaya, Gus Yusuf menggelar perhelatan seni budaya bertajuk Suran Tegalrejo setiap tahun. Ini bukan detail kecil. Seorang pemimpin NU yang merawat seni dan tradisi lokal memiliki pemahaman bahwa Islam Nusantara bukan doktrin abstrak, melainkan ekspresi hidup yang bernapas dalam kebudayaan rakyat. Di era ketika gelombang puritanisme terus mengikis ekspresi budaya Islam lokal, sensitivitas kultural semacam ini adalah aset, bukan ornamen.
Kelompok pemuda dan santri yang tergabung dalam Kita Muda Nahdliyin (KMN) resmi mendorong Gus Yusuf untuk bersedia maju sebagai Calon Ketua Umum PBNU, menilainya sebagai figur pemersatu yang memiliki rekam jejak pengabdian yang panjang di lingkungan pesantren, mampu menjembatani generasi muda dan para masyayikh. Dukungan dari generasi muda ini bukan sekadar angka. Ia mencerminkan kerinduan: bahwa NU butuh pemimpin yang tidak membuat anak muda malu mengaku sebagai Nahdliyin, pemimpin yang membuat identitas NU terasa relevan di dunia yang bergerak cepat.
Namun justru di sini perlu diingatkan: dukungan generasi muda yang terlalu euforia juga bisa menjadi jebakan. Muktamar bukan pilkada—ia adalah forum ulama dan pengurus yang memiliki logika dan kepentingannya sendiri. Konflik internal NU kerap terjadi menjelang muktamar. Gus Yusuf perlu membangun koalisi yang tidak hanya kuat di forum terbuka, tetapi juga tangguh dalam negosiasi-negosiasi sunyi di balik pintu yang tertutup. Kharisma saja tidak cukup; ia butuh strategi.
Dari semua kandidat yang beredar—dari petahana Gus Yahya, Nasaruddin Umar, hingga tokoh-tokoh politik seperti Cak Imin—Gus Yusuf memiliki profil yang paling tidak “tercemari” oleh bau kekuasaan. Ini keunggulan komparatif yang langka di tengah lanskap kandidat yang sebagian besar lahir dari atau dekat dengan lingkar istana. Tapi keunggulan “relatif bersih” saja tidak otomatis menjadi mandat moral—ia harus diterjemahkan menjadi agenda konkret yang bisa dipertanggungjawabkan kepada 23 juta lebih warga miskin yang sebagian besar adalah Nahdliyin.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang kelayakan Gus Yusuf memimpin PBNU tidak bisa dijawab hanya dengan melihat siapa dia—melainkan harus dijawab dengan melihat ke mana ia akan membawa NU. Apakah ia punya keberanian untuk berdiri di depan Presiden dan berkata “ini tidak adil bagi petani kami”? Apakah ia siap menggerakkan jaringan pesantren sebagai mesin pemberdayaan ekonomi, bukan hanya mesin produksi suara elektoral? Apakah ia akan memimpin NU yang berbicara untuk rakyat, bukan sekedar berbicara tentang rakyat?
Muktamar ke-35 bukan sekadar memilih ketua umum. Ia adalah referendum tentang jiwa NU itu sendiri. Jika NU memilih Gus Yusuf, ia memilih sinyal bahwa pesantren, khittah, dan kemandirian masih lebih berharga dari kursi kabinet. Tapi Gus Yusuf pun harus sadar: terpilih hanyalah awal dari ujian sesungguhnya. Sebab NU bukan hanya butuh pemimpin yang layak dipilih—ia butuh pemimpin yang layak dipercaya, hari demi hari, dari Muktamar hingga lima tahun ke depan, ketika rakyat menagih janjinya di sawah-sawah yang sama tempat ia pernah berkhutbah.
