Khitan Massal Gratis dalam Rangka Hari Santri Nasional 2025

Probolinggo, 25 Oktober 2025 — Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional (HSN) Tahun 2025, Credit Union (CU) Amanah Tongas bekerja sama dengan Klinik NU – Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) Kota Probolinggo menyelenggarakan kegiatan Khitanan Massal Gratis.
Kegiatan dilaksanakan pada Sabtu, 25 Oktober 2025 mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai, bertempat di Klinik NU Kota Probolinggo. Tahun kesepuluh peringatan HSN dengan mengusung tema, “Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Dunia.”

Sebanyak 25 anak dari berbagai wilayah sekitar Tongas dan Kota Probolinggo mengikuti kegiatan sosial tersebut. Suasana penuh keceriaan tampak mewarnai kegiatan yang sarat dengan nilai kemanusiaan dan pengabdian ini.

Ketua CU Amanah Tongas, Musyarrofah, M.Pd.I, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahun sebagai bentuk nyata kepedulian sosial lembaga.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial kami kepada masyarakat. Kami berharap dapat terus berkontribusi bagi kemaslahatan bersama,” tegas Musyarrofah.

Sementara itu, Ketua LKNU Kota Probolinggo, drg. Muhammad Irfan, menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarlembaga sosial-keagamaan dalam memberikan pelayanan kesehatan dan kemaslahatan bagi umat.

“Kegiatan kolaboratif seperti ini perlu terus didorong untuk mengoptimalkan peran entitas sosial keagamaan seperti LKNU dalam berkhidmat untuk umat,” ujar drg. Irfan.

Penegasan senada disampaikan oleh Direktur Klinik NU Kota Probolinggo, dr. Arif, yang menegaskan kesiapan pihaknya dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk kegiatan kemanusiaan.

“Klinik NU siap bermitra dengan siapa pun dalam rangka kemaslahatan umat. Kami mendukung penuh kegiatan seperti ini,” ungkap dr. Arif.

Kegiatan khitanan massal ini tidak hanya menjadi momentum memperingati Hari Santri Nasional, tetapi juga menjadi wujud nyata pengabdian santri dalam mengabdi kepada masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai ke-NU-an yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan solidaritas sosial.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, CU Amanah Tongas bersama Klinik NU–LKNU Kota Probolinggo berharap dapat terus menjadi pelopor gerakan sosial dan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, membawa manfaat luas bagi umat dan bangsa.

Pemkot dan FKUB Kota Probolinggo Terima Kunjungan Silaturahmi GKJW Malang III Timur

Probolinggo, 25 Oktober 2025 — Pemerintah Kota Probolinggo bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menerima kunjungan silaturahmi dari Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) lingkup Pelayanan Wilayah Malang III Timur pada Minggu (25/10) pukul 10.00 WIB di Command Center (CC) Pemerintah Kota Probolinggo.

Rombongan GKJW yang dipimpin oleh Pendeta Hutomo Suryo Widodo, selaku Ketua Pelayan Harian GKJW Malang III Timur, disambut dengan hangat oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Budi Wirawan, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), M. Sonhaji. Dari FKUB hadir langsung Ketua FKUB Kota Probolinggo, Dr. H. Ahmad Hudri, bersama jajaran pengurus.

Dalam sambutannya, Budi Wirawan mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi atas kunjungan GKJW yang menunjukkan semangat kebersamaan lintas iman.

“Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai wujud nyata kemitraan antara Pemerintah Kota Probolinggo dan GKJW dalam memperkuat sinergi sosial-keagamaan di daerah,” ujarnya.

Budi Wirawan juga menegaskan bahwa suasana aman dan damai di Kota Probolinggo tidak lepas dari kontribusi seluruh umat beragama yang terus menjaga harmoni.

“Kondusivitas ini tercipta berkat dukungan semua pihak yang konsisten menumbuhkan nilai toleransi dan saling menghormati,” tambahnya.

Sementara itu, Pendeta Hutomo Suryo Widodo menjelaskan bahwa maksud kedatangan pihaknya adalah untuk mempererat jalinan persaudaraan dan memperluas kerja sama dengan Pemerintah Kota dan FKUB.

“Melalui silaturahmi ini, kami berharap muncul gagasan dan kolaborasi baru yang memberi manfaat bagi masyarakat dan turut berkontribusi pada pembangunan kota,” ungkap Pendeta Hutomo.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. H. Ahmad Hudri menyampaikan paparan mengenai berbagai program yang dijalankan FKUB Kota Probolinggo dalam menjaga keharmonisan umat beragama.

“FKUB berkomitmen memperkuat kerukunan melalui pendidikan, dialog lintas agama, dan pendekatan moderasi beragama yang dilakukan secara berkelanjutan,” tutur Hudri.

Hudri juga menjelaskan bentuk dukungan nyata Pemkot Probolinggo terhadap FKUB, antara lain melalui bantuan hibah yang sebagian digunakan untuk honorarium 38 guru nonformal dari Sekolah Minggu, Pasraman, dan Klenteng sebesar Rp. 500.000 per bulan, yang disalurkan setiap tiga bulan. Sebelum penyaluran, FKUB melakukan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga penerima untuk memastikan tepat sasaran.

Selain itu, Hudri memaparkan sejumlah program unggulan FKUB, seperti Pendidikan Kader Penggerak Moderasi Beragama (PKPMB) segmen kepemudaan lintas agama, Forum Kader Muda Penggerak Moderasi Beragama, serta berbagai kegiatan edukatif seperti Festival Budaya Lintas Agama, Silaturahmi Umat Lintas Agama, Rumah Pintar Moderasi Beragama, dan Gerakan Ekoteologi yang menekankan harmoni antara iman dan lingkungan.

Acara yang berlangsung penuh kehangatan ini ditutup dengan sesi diskusi dan dialog bersama yang memperkuat komitmen untuk terus menumbuhkan semangat toleransi dan kebersamaan antarumat beragama di Kota Probolinggo.

Pesantren, Santri dan Tantangan Masa Depan

Oleh Raden Bindoro Ali Muhsin Rofiey Notonegoro, Ama. Spd.I. Wakil Sekretaris MD KAHMI Kabupaten Pamekasan.Rumah besar bernama PESANTREN akan terus berkembang, akan terus maju untuk mengasah kualitas keilmuan, keumatan dan kebangsaan ( Raden Bindoro Ali Muhsin Rofiey Notonegoro, Ama. Spd.I). Pesantren sebagai Kawah Candradimuka, pondok pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa. Sejarah bangsa Indonesia tidak lepas dari kontribusi pesantren yang telah melahirkan ulama, cendekiawan, hingga pejuang dan pemimpin bangsa.
Di tengah modernisasi, pesantren seperti menjadi oase. Tempat anak-anak belajar ilmu agama dan nilai-nilai kehidupan seperti tanggung jawab, disiplin, dan akhlak mulia.

Sekitar Tahun 2010 Nurcholish Madjid (Cak Nur) pernah memprediksi bahwa akan muncul gelombang profesor dari kalangan santri. Ia membaca tren bahwa santri tradisional muncul sejak 1990-an dalam menempuh pendidikan tinggi.

Fenomena yang dulu dibayangkan Cak Nur Kholis Madjid kini menjadi kenyataan. Santri-santri mulai menembus ruang akademik modern. Mereka tak lagi hanya belajar fiqh, tapi juga sains, ekonomi, teknik, dan kebudayaan.

Sekarang banyak wajah-wajah santri yang mengisi ruang kampus umum dan dunia internasional. Ada Salahudin Kafrawi mengajar filsafat di Amerika; Etin Anwar menulis tentang feminisme; Ismail Fajri Alatas mengajar di New York; Eva Nisa mengajar antropologi di Australia. Di bidang sains dan teknologi, Muhammad Azis menjadi profesor Energy and Process Integration Engineering di Jepang; Hendro Wicaksono seorang Prof bidang Data-Driven Industrial Systems di Jerman; Bakhtiar Hasan menekuni Biostatistika di Belgia dan masih lagi.
Dalam negeri, ada Burhan Muhtadi (alumni Australia), pakar survei dan guru besar FISIP UIN, Agus Zainal Arifin (alumni Jepang) ahli informatika di ITS, hingga TB Ace Hasan Syadzily, santri-akademisi-politisi yang menjadi Gubernur Lemhannas.

Prediksi Cak Nur Kholis Madjid bukan sekadar soal gelar, tapi lahirnya generasi baru Islam yang berpikir universal tanpa kehilangan akar spiritual. Para santri ini menulis jurnal ilmiah sambil tetap membaca Ihya’ Ulumuddin, berbicara tentang epistemologi tapi masih bershalawat sebelum mengajar.

Generasi santri akan terus melahirkan generasi seterusnya, penerus Cak Nur dan Gus Dur, akan terus bergerak—menggabungkan olah pikir dan zikir hati, menembus laboratorium dan masjid, menulis dengan akal tapi juga dengan hati.

Dengan banyaknya generasi santri yang telah berhasil di produksi oleh Pesantren, pesantren dan santri harus siap mengabdi pada umat dan bangsa sesuai dengan kualitas. Pesantren menjadi bagian sub-kultur Nusantara adalah institusi tradisional pendidikan agama Islam yang eksis sejak abad 15 Masehi, hingga kini memasuki era post modernisme, dengan keajegan landskap seperti masjid atau majlis, asrama ( kobong), kiai, santri, kitab kuning ( kurikulum). Terus berkembang seiring zaman yang terus bergerak cepat.

Pada etape zaman ini, pesantren mulai harus terbuka atas fenomena sosial, perlawanan Gen Z atas kekakuan hidup, perlawanan Gen Z atas ketidakadilan, korupsi, dan hal hal yang intimidatif. Dengan cara ala pesantren, ada sikap membaca watak sosial, mengambil posisi mujawir ( membaur tapi tak bercampur), membaca keinginan, menyikapi keadaan zuhandenes di kalangan Gen Z, yang sewaktu waktu tindakan anarkisme tak terduga.

Pesantren tidak perlu mempertahankan egoisme elitis yang justru menciptakan jarak jauh, ketidaknyamanannya mereka untuk mengeluh dan mengadu, karena tetap masyarakat hari ini adalah anak-anaknya kiai pesantren, bukan hanya santri.

Pesantren , harus bersikap cepat untuk memposisikan sebagai tempat yang nyaman, aman dan damai dalam situasi pembelajaran, menguatkan sikap ketaatan atas agama, kenyamanan aktivitas dan kebersamaan santri. Tidak perlu lagi ketertutupan atas disiplin pesantren, tentu dengan kompromi semua pihak. Ada fakta integritas yang perlu disodorkan saat pendaftaran santri baru, antara pesantren, santri dan orang tua, bahkan bila perlu disaksikan pihak kepolisian. Ini jika diperlukan.

Sistem harus jadi pijakan dan tidak terlalu mengandalkan superioritas pimpinan pesantren, meski ada hak atas itu. Dari sistem itu agar tidak ada lagi terjadi bullying, pelecehan seksual, bahkan pemerasan atas nama program pesantren. Saya kira mari pertahankan yang lama dan baik, dan mengambil yang baru dan lebih baik. Pesantren harus hadir menjadi penjaga moralitas bangsa sekaligus lokomotif pencerahan bangsa Indonesia.Pada akhirnya, pesantren bukanlah sekadar institusi pendidikan, melainkan sebuah rumah yang merangkul, membimbing, dan menempa jiwa para santri. Di balik setiap aturan yang dijalankan, terselip cinta yang mendidik ; di balik setiap pembiasaan, ada doa yang menguatkan. Kepercayaan dan sinergi antara orang tua dan para pengasuh adalah kunci agar proses ini berjalan utuh. Sebab dengan cinta yang tulus, disiplin yang konsisten, dan doa yang tidak pernah putus, pesantren akan melahirkan generasi yang berkarakter kuat, berani dan bertanggung jawab,berhati lembut, dan siap memberi cahaya bagi kehidupan umat dan bangsa . Semoga bermanfaat. Billahitaufiq Wal Hidayah

Tampil di Bromo Sunset, Begini Cerita Terciptanya Tari Rangkarang

Probolinggo, Berdampak.net – Event Bromo Sunset yang di Gelar di Seruni Point Gunung Bromo, Sabtu (18/10/2025) kemarin, menyuguhkan penampilan yang ciamik, ada yang menarik perhatian para pengunjung, yakni penampilan Tari Rangkarang, (mencari kerang).

Tarian khas Desa Randutatah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo yang didukung penuh oleh PT. Paiton Energy dan PT. POMI ini merupakan tarian baru, tarian ini menceritakan kegiatan warga pesisir Randutatah yang setiap sore hari saat air laut surut berbondong-bondong pergi ke pantai untuk mencari kerang.

Kerang yang didapat bisa dijadikan tambahan lauk untuk dimakan bersama keluarga di rumah, dan sebagian untuk dijual sebagai tambahan ekonomi.

Dalam syair dan gerakannya menceritakan bagaimana warga saat mencari kerang dan bersyukur kepada Tuhan yang maha Kuasa Allah SWT, yang telah menganugerahkan kekayaan alam yang melimpah di Desa Randutatah.

“Di desa kami sangat surplus sekali kerang, dulu waktu saya masih remaja, banyak sekali warga duduk di pinggir pantai untuk mencari kerang, terutama saat sore hari, kerang yang didapatpun bervariasi, dari segala jenis kerang ada di Desa Randutatah,” jelas Kepala Desa Randutatah, Suham.

Namun lambat laun, bersamaan dengan berkembangnya era teknologi, banyak warga setempat yang sudah tidak lagi datang ke pantai untuk mencari kerang.

“Mungkin karena banyak makanan instan ya mas, jadi banyak warga yang memilih untuk mengkonsumsi makanan tersebut, jadi sudah jarang untuk mencari kerang lagi, dan anehnya malah banyak warga dari luar desa kami yang datang untuk mencari kerang, dan hasilnya sampai satu karung kerang,” tambah Kades.

“Kami ceritakan fenomena tersebut kepada mas Rochman dan ibu Nina, salah satu pimpinan PT. POMI, dan Alhamdulillah tercetuslah Festival Rangkarang (Festival Mencari Kerang) pada Agustus 2025 kemarin,” sambungnya.

Dari Festival Rangkarang tersebutlah, ide pembuatan Tarian Rangkarang ini direncanakan untuk melestarikan budaya mencari kerang di Desa Randutatah. “Muncul ide nya dari Mas Rochman, saya masih ingat saat itu kita ngopi malam-malam di dekat rumah saya, dan Mas Rochman bilang gimana kalau kita buat Tari Rangkarang, saya bilang oke,” ceritanya.

Dari diskusi tersebut, pihaknya membentuk tim pembuatan Tari Rangkarang, mulai dari sya’ir hingga gerakan tariannya.

“Untuk sya’ir Tari Rangkarang, diciptakan oleh Ustd Syaifullah, sya’ir tersebut melalui beberapa tahapan, mulai dari bertawassul kepada para leluhur desa hingga bersilaturahmi ke beberapa sesepuh sekedar meminta izin untuk membuat sya’ir dan gerakan tari rangkarang,” lanjut Kades Suham.

Akhirnya, persisnya pada tanggal 31 Agustus 2025, Sya’ir dan gerakan tari rangkarang rampung, dan dilaunching. Namun untuk gerakan tarinya masih ada revisi dan belum pakem.

“Di hari akan kita launching itu, ada beberapa kendala, dan tidak jadi dilaksanakan launching, dan juga saat hendak tampil di salah satu acara di Candi Jabung juga gagal, banyak sekali kendalanya, tapi Alhamdulillah kemarin sudah dilaksanakan Festival Kreasi Tari Rangkarang, dan juga bisa tampil di Bromo Sunset di depan Bupati Probolinggo, Gus Haris,” tambahnya.

Selain dapat melestarikan budaya mencari kerang yang ada di Desa Randutatah. Ia berharap Tari Rangkarang juga bisa ikut memberikan warna Seni dan Budaya di Kabupaten Probolinggo. (fiq)

Pesantren sebagai Ruang Transformasi Sosial

Oleh Ainur Rofiq
Pemerhati sosial keagamaan, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Brawijaya

Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, melainkan entitas sosial yang membentuk kesadaran kebangsaan jauh sebelum Indonesia merdeka. Sejak masa kolonial, pesantren telah menjadi pusat perlawanan, tempat tumbuhnya semangat dakwah, ekonomi, dan solidaritas masyarakat bawah. Dalam sejarah panjangnya, pesantren tidak hanya menjadi institusi keagamaan, tetapi juga ruang sosial yang melahirkan etika kerja, gotong royong, serta kesadaran kebangsaan yang mendalam (Hidayat, 2021).
Tulisan ini berargumen bahwa kebijakan tata ruang bagi pesantren perlu dipahami sebagai instrumen transformasi sosial, bukan sekadar urusan administratif. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kebijakan pertanahan yang berpihak pada lembaga keagamaan seperti pesantren merupakan bagian dari upaya menata ruang sosial agar berkeadilan dan berkelanjutan (Fitria & Setiawan, 2023).
Menurut data Kementerian Agama tahun 2024, terdapat 17.015 pesantren di Indonesia, dan 6.013 di antaranya berada di Jawa Timur. Jumlah santri tercatat lebih dari 1,7 juta jiwa, tersebar di berbagai wilayah dengan karakter sosial yang beragam. Fakta ini memperlihatkan betapa kuatnya peran pesantren dalam menopang kehidupan sosial, spiritual, dan bahkan politik masyarakat (Abdullah & Fathurrahman, 2022).
Pesantren memiliki pengaruh sosial-politik melalui hubungan patronase antara kiai dan santri. Ikatan emosional ini membentuk jaringan sosial yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan sosial di tingkat lokal, selaras dengan konsep modal sosial Robert Putnam (1993) dan diperkuat dalam studi Rahman (2021) yang menunjukkan bahwa jaringan pesantren menjadi penopang stabilitas sosial di pedesaan Indonesia.
Namun, di balik pertumbuhan itu terdapat persoalan tata ruang dan legalitas aset pesantren. Banyak pesantren berdiri di atas tanah wakaf yang belum bersertifikat atau tidak memiliki izin sesuai ketentuan. Dalam konteks ini, kebijakan ATR/BPN menjadi relevan melalui program sertifikasi tanah wakaf dan penerapan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagaimana diatur dalam PP No. 28 Tahun 2025. Sejalan dengan pandangan Dye (2017) tentang participatory policy, efektivitas kebijakan hanya tercapai jika masyarakat dilibatkan aktif dalam implementasinya (Sulastri & Ramadhan, 2023).

Ruang Sosial dan Nilai Kultural Pesantren
Clifford Geertz (1960) membagi masyarakat Jawa dalam tiga tipologi: santri, priyayi, dan abangan. Meski kini semakin cair, pesantren tetap menjadi pusat nilai moral dan spiritual masyarakat (Hakim, 2020). Dalam konteks modernitas, pesantren menjembatani nilai tradisional dan rasionalitas kehidupan sosial, berperan sebagai ruang kultural yang memelihara etika sosial (Fauzan & Prasetyo, 2022).
Zamakhsyari Dhofier menegaskan bahwa tradisi pesantren bertahan karena adanya genealogi intelektual antara pandangan hidup kiai dan sistem pendidikan. Kiai menjadi otoritas moral dan spiritual, sementara sistem sorogan dan bandongan membentuk etos pengabdian dan kesederhanaan (Murtadho & Yani, 2021).
Lebih jauh, Kuntowijoyo memandang pesantren sebagai agen transformasi sosial melalui ilmu sosial profetik, yang mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal sosial. Konsep ini sejalan dengan gagasan sustainable development yang mengaitkan keseimbangan ekonomi, sosial, dan spiritual (Hafid & Anwar, 2023). Penelitian Huda (2022) juga menegaskan bahwa pesantren menjadi laboratorium sosial dalam mendorong pembangunan berbasis nilai keagamaan di tingkat lokal.
Kehadiran kebijakan ATR/BPN dalam tata ruang pesantren merefleksikan rasionalisasi nilai-nilai spiritual dalam ruang publik. Hal ini sejalan dengan konsep spatial justice yang menempatkan ruang sebagai sumber kesejahteraan sosial (Soemarno et al., 2023). Pesantren bahkan berperan dalam mitigasi konflik sosial, seperti yang ditunjukkan di Pesantren Tebuireng dan Gontor, yang menjadi mediator nilai-nilai moral di tengah masyarakat (Rohman & Susanti, 2022).

Kebijakan Pertanahan dan Lintas Sektor
Penerapan PP No. 28 Tahun 2025 membawa arah baru dalam pengelolaan ruang dan tanah di Indonesia. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap kegiatan, baik berusaha maupun non-berusaha, wajib memiliki KKPR dan Pertimbangan Teknis Pertanahan. Artinya, lembaga keagamaan seperti pesantren harus memastikan kesesuaian tata ruang dalam pendiriannya.
Kebijakan ini bukan pembatasan, tetapi instrumen untuk menjamin pembangunan yang aman dan berkelanjutan. Melalui data KKPR, pemerintah dapat menyusun perencanaan spasial yang lebih akurat untuk mendukung infrastruktur sosial. Dalam perspektif spatial justice, kebijakan tata ruang yang berpihak pada lembaga sosial keagamaan menjadi bentuk pemerataan akses terhadap ruang publik dan layanan dasar (Wahyudi & Nurlaili, 2023).
Kementerian ATR/BPN juga menjalankan program sertifikasi tanah wakaf untuk menata aset keagamaan nasional. Di Jawa Timur, lebih dari 56.000 bidang tanah wakaf tercatat hingga 2024, 40% di antaranya belum bersertifikat. Kolaborasi lintas sektor antara Kemenag, ATR/BPN, dan pemerintah daerah diperlukan untuk mempercepat legalisasi aset ini (Munawaroh & Ridho, 2022).
Pendekatan partisipatif dapat membuka jalan bagi penguatan ekonomi pesantren melalui pemanfaatan tanah wakaf produktif. Program seperti Bank Wakaf Mikro terbukti memperkuat kemandirian ekonomi berbasis pesantren (Rahmawati et al., 2023). Dengan demikian, pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga kekuatan sosial-ekonomi masyarakat (Lubis & Hamid, 2024).

Mitigasi dan Keberlanjutan
Salah satu tantangan besar dalam pembangunan pesantren modern adalah mitigasi risiko lingkungan. Sebagian besar pesantren tumbuh tanpa perencanaan struktur yang sistematis, sehingga menghadapi risiko kebakaran, banjir, atau sanitasi buruk (Suryadi & Maulana, 2023). Negara perlu hadir sebagai fasilitator penguatan kapasitas, bukan pengatur yang membatasi. Pendampingan teknis dalam penyusunan rencana tapak, pelatihan pengelolaan lahan, serta integrasi program wakaf produktif berkelanjutan menjadi langkah konkret menuju pesantren yang mandiri dan tangguh.
Gerakan Green Pesantren yang kini berkembang di berbagai daerah menunjukkan integrasi nilai ekologis dengan spiritualitas Islam (Nugroho & Arifin, 2022). Pendekatan ini tidak hanya menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan secara teknis, tetapi juga membangun kesadaran ekologis berbasis nilai keagamaan. Dalam kerangka ini, menjaga alam menjadi bagian dari ibadah; mengelola air, energi, dan sampah bukan sekadar tindakan pragmatis, tetapi perwujudan dari amar ma’ruf nahi munkar dalam dimensi ekologis.
Pendekatan kolaboratif antara pesantren, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan upaya ini. Ketika tata ruang dan keberlanjutan lingkungan dipadukan dengan nilai-nilai sosial pesantren, tercipta sinergi yang memperkuat ketahanan masyarakat. Rahmadani et al. (2023) menunjukkan bahwa pesantren yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan tidak hanya lebih adaptif terhadap perubahan iklim, tetapi juga mampu membangun solidaritas sosial yang lebih kokoh di tingkat lokal.
Refleksi penting dari upaya ini adalah bahwa pembangunan pesantren tidak boleh berhenti pada aspek fisik semata. Ia harus dipahami sebagai proses spiritual yang memulihkan harmoni antara manusia, lingkungan, dan Tuhan. Dalam pandangan ekoteologi Islam, bumi bukanlah objek eksploitasi, melainkan amanah (trusteeship) yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Maka, pesantren sebagai pusat moral bangsa memikul tanggung jawab lebih besar untuk menegaskan kembali makna “keberlanjutan” — bukan sekadar pembangunan yang lestari, tetapi peradaban yang beradab terhadap alam.

Menata Ruang, Menjaga Warisan
Pesantren adalah warisan sosial yang hidup, tempat nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan dijaga turun-temurun. Keterlibatan Kementerian ATR/BPN dalam penataan pertanahan di lingkungan pesantren bukanlah intervensi negara, tetapi tanggung jawab kebangsaan untuk menjaga kesinambungan ruang sosial yang telah berabad-abad menjadi sumber moral bangsa (Prakoso & Dewi, 2021).
Kebijakan lintas sektor antara ATR/BPN, Kemenag, dan pemerintah daerah akan bermakna jika berpijak pada pemahaman historis bahwa pesantren adalah bagian integral dari tubuh bangsa. Dalam bahasa Kuntowijoyo, pesantren adalah laboratorium kehidupan tempat iman, ilmu, dan amal sosial bertemu untuk membangun peradaban (Huda, 2022).
Dengan demikian, kebijakan pertanahan yang berpihak pada pesantren bukan hanya menjaga aset fisik, tetapi juga meneguhkan identitas spiritual bangsa di tengah arus modernisasi yang cepat. Pesantren harus dilihat sebagai mitra strategis negara dalam membangun tata ruang yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berakar pada nilai spiritualitas keislaman.

Daftar Pustaka
Abdullah, R., & Fathurrahman, M. (2022). The role of pesantren in maintaining community resilience. Journal of Islamic Education Studies, 14(2), 211–228.
Fauzan, M., & Prasetyo, D. (2022). Pesantren and cultural continuity in modern Indonesia. Al-Turats: Journal of Islamic Civilization, 9(1), 45–60.
Fitria, L., & Setiawan, A. (2023). Religious institutions and spatial justice: Rethinking land use policies in Indonesia. Journal of Urban Policy and Development, 18(3), 155–170.
Hafid, R., & Anwar, M. (2023). Prophetic social science and sustainable development: The pesantren perspective. Jurnal Ilmu Sosial Profetik, 7(1), 33–47.
Hakim, F. (2020). Revisiting Geertz’s typology in contemporary pesantren society. Studia Islamika, 27(3), 521–540.
Hidayat, A. (2021). Pesantren as agents of social transformation in Indonesia. Indonesian Journal of Islamic Studies, 29(4), 603–618.
Huda, N. (2022). Pesantren as local governance in Islamic education and social change. Al-Jami‘ah: Journal of Islamic Studies, 60(1), 89–112.
Lubis, M., & Hamid, R. (2024). Economic empowerment through pesantren-based microfinance. Islamic Economics Review, 5(2), 101–120.
Munawaroh, L., & Ridho, M. (2022). Land certification and religious endowment management in East Java. Jurnal Agraria dan Kebijakan Ruang, 12(1), 77–93.
Nugroho, A., & Arifin, Z. (2022). Green pesantren: Integrating Islamic education and ecological ethics. Jurnal Pendidikan Islam Berkelanjutan, 3(2), 145–159.
Prakoso, D., & Dewi, L. (2021). Historical continuity of pesantren in Indonesian spatial policy. Journal of Islamic History and Society, 11(4), 250–267.
Rahmadani, F., Kusuma, T., & Sari, R. (2023). Environmental management and sustainability practices in Indonesian pesantren. Environment and Urbanization Asia, 14(2), 122–138.
Rahman, Y. (2021). Social capital and pesantren networks in rural Indonesia. Southeast Asian Sociology Journal, 15(2), 88–104.
Rahmawati, N., Hasanah, I., & Yusuf, A. (2023). Waqf-based economy and pesantren empowerment in Indonesia. Journal of Islamic Philanthropy, 8(3), 59–76.
Sulastri, H., & Ramadhan, T. (2023). Participatory governance and religious institutions in land policy. Public Policy Journal of Indonesia, 6(2), 200–218.
Suryadi, B., & Maulana, E. (2023). Risk mitigation in Islamic boarding schools: Challenges of infrastructure planning. Journal of Environmental Safety and Religion, 4(1), 33–49.
Wahyudi, S., & Nurlaili, I. (2023). Spatial justice and inclusive urban planning in Indonesia. Journal of Regional and City Planning, 34(1), 15–30.

IKA-UB Probolinggo Gelar Tasyakuran Kantor Baru dan Apresiasi Plakat Kehormatan untuk Para Tokoh Senior

Probolinggo. Berdampak.net – Ikatan Alumni Universitas Brawijaya (IKA-UB) Probolinggo Raya menggelar acara tasyakuran untuk menempati sekretariat kantor yang baru di Jalan Letjen Sutoyo 11 Tisnonegaran, Kota Probolinggo.

Acara tasyakuran ini dipimpin langsung oleh Ketua IKA-UB Probolinggo Raya Tri Septa Agung Pamungkas serta dihadiri pengurus inti, seperti Dokter Asih Krustiyani, Kepala Dinas Pertanian Fitriawati, Eka Chandra Sulistiani, Agus Saiful Huda, Joko Wahyudi, Yayik Hamidah, Pudji Astuti, Amalia, Sunaiyah, Asmi, dan Indra Kurniawan.

“Sekretariat merupakan wadah untuk konsolidasi dan pusat koordinasi sebuah organisasi dalam menyusun agenda program. Harapannya, dengan adanya sekretariat kantor ini, IKA-UB Probolinggo bisa lebih maksimal dalam berkontribusi untuk pengembangan dan pembangunan daerah,” ujar Tri Septa Agung Pamungkas, Ketua IKA-UB Probolinggo.

Acara didahului dengan pemotongan tumpeng sembari melantunkan doa yang dipimpin Ustadz Dr. Joko Wahyudi. Ketua IKA-UB Probolinggo Tri Septa Agung Pamungkas juga memberikan apresiasi plakat kehormatan kepada tokoh-tokoh senior alumni UB yang dianggap berjasa, seperti Dokter Asih Krustiyani, Didik Sudignyo, Agus Saiful Huda, Alim Muntasor dan Abdul Kholiq. (fj)