RS Graha Sehat Raih Penghargaan Wajib Retribusi Terbaik Tahun 2025 dari Pemkab Probolinggo

Probolinggo, Berdampak.net – Rumah Sakit Graha Sehat (RSGS) kembali menorehkan prestasi membanggakan. Dalam ajang kegiatan “Happy Walk SAE Tahun 2026” yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo, RS Graha Sehat menerima Piagam Penghargaan sebagai Wajib Retribusi Terbaik Kategori Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2025.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi aktif dan keteladanan RS Graha Sehat dalam memenuhi kewajiban retribusi pelayanan persampahan secara tertib, patuh, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Probolinggo.

Penyerahan penghargaan berlangsung dalam rangkaian acara “Happy Walk SAE 2026”, yang juga dirangkaikan dengan sosialisasi pengelolaan sampah berkelanjutan, penandatanganan komitmen bersama, serta penyerahan bantuan sarana pengelolaan sampah kepada desa-desa. Acara ini dipimpin langsung oleh Bupati Probolinggo dan dihadiri oleh jajaran perangkat daerah, instansi vertikal, dunia usaha, serta masyarakat.

Manajemen RS Graha Sehat menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran rumah sakit dalam menjalankan prinsip tata kelola yang taat regulasi, transparan, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

“Penghargaan ini bukan sekadar pengakuan administratif, tetapi menjadi pengingat bahwa rumah sakit tidak hanya bertanggung jawab pada pelayanan kesehatan, melainkan juga memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung kebijakan daerah. Kami berkomitmen untuk terus menjadi institusi yang patuh, beretika, dan berdampak positif bagi masyarakat,” ujar perwakilan manajemen RS Graha Sehat.

Dengan diraihnya penghargaan ini, RS Graha Sehat menegaskan posisinya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak hanya unggul dalam layanan medis, tetapi juga konsisten dalam mendukung program pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan lingkungan dan pelayanan publik yang berkelanjutan. (rh)

IKA UM Probolinggo Raya Gelar Jamming Session, Dorong UMKM dan Pererat Silaturahmi Alumni

Probolinggo, Berdampak.net – Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang (IKA UM) Probolinggo Raya menggelar kegiatan Jamming Session di GOR A. Yani, Jumat (9/1/2026) malam. Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi alumni UM sekaligus bentuk dukungan nyata terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Probolinggo Raya.
Jamming Session dikemas dalam pertunjukan musik kolaboratif yang terbuka untuk masyarakat umum. Selain menjadi sarana ekspresi seni dan hiburan, kegiatan ini juga memberi dampak langsung terhadap perputaran ekonomi UMKM yang berjualan di sekitar area kegiatan.
Anggota IKA UM Probolinggo Raya, Johan Dwi Angga, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen alumni Universitas Negeri Malang untuk terus hadir dan berkontribusi bagi masyarakat.
“Jamming Session ini kami rancang sebagai ajang silaturahmi alumni UM dengan masyarakat umum, sekaligus bentuk dukungan terhadap UMKM lokal. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan,” ujar Johan Dwi Angga, yang juga menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kota Probolinggo.
Sementara itu, Kartono, selaku tim penyelenggara, menilai kegiatan ini memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM, khususnya yang berada di sekitar GOR A. Yani.
“Kami melihat peningkatan aktivitas ekonomi selama kegiatan berlangsung. Antusiasme pengunjung cukup tinggi dan ini sangat membantu pelaku UMKM di area GOR A. Yani,” kata Kartono.
Melalui kegiatan ini, IKA UM Probolinggo Raya berharap dapat terus membangun ruang kolaborasi antara alumni, komunitas, dan masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM lokal di Kota dan Kabupaten Probolinggo.

PPP Probolinggo Konsolidasi Total, Bidik Penambahan Kursi di Pemilu

Probolinggo, Berdampak.net – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Probolinggo menunjukkan keseriusannya menatap kontestasi politik nasional mendatang.

Momentum Hari Lahir (Harlah) ke-53 PPP tidak sekadar dijadikan seremoni, tetapi dimanfaatkan sebagai ajang konsolidasi kekuatan dan pendidikan politik kader secara menyeluruh.

Mengusung tema “Membangun Solidaritas Menjemput Kemenangan Pemilu 2029”, rangkaian kegiatan Harlah ini menegaskan arah perjuangan PPP yang fokus pada penguatan struktur, militansi kader, serta strategi pemenangan jangka panjang.

Ketua DPC PPP Kabupaten Probolinggo, Mahdi, menegaskan bahwa Harlah ke-53 menjadi titik awal penguatan barisan menuju Pemilu 2029.

Menurutnya, kemenangan tidak akan lahir dari kerja individual, melainkan dari soliditas dan kesadaran kolektif seluruh elemen partai.

“Target kami jelas, PPP harus solid dari bawah hingga atas. Konsolidasi ini adalah langkah awal untuk memastikan kemenangan pada pemilu mendatang,” tegas Mahdi, Senin 5 Januari 2026.

Mahdi menyampaikan bahwa PPP Kabupaten Probolinggo secara terbuka memasang target penambahan kursi legislatif pada pemilu berikutnya.

Target tersebut dinilai realistis jika kader mampu bekerja langsung di tengah masyarakat dan menjawab kebutuhan konstituen secara konkret.

“Kami tidak ingin hanya bertahan. PPP harus tumbuh dan menambah kursi. Itu hanya bisa dicapai jika kader benar-benar hadir dan bekerja untuk rakyat,” tambahnya.

Sementara itu, Pengurus DPW PPP Jawa Timur, Umil Sulistyoningsih, menekankan pentingnya pendidikan politik sebagai fondasi utama dalam membangun kekuatan partai.

Ia menilai PPP harus kembali menegaskan jati dirinya sebagai partai yang konsisten memperjuangkan nilai keumatan dan kebangsaan.

“PPP tidak boleh sekadar menjadi peserta pemilu. PPP harus menjadi kekuatan ideologis yang mengakar di masyarakat. Pendidikan politik kader adalah kunci agar partai ini kembali berjaya,” ujar Umil.

Umil juga mendorong seluruh struktur PPP di daerah untuk mulai menata langkah sejak dini, memperkuat basis pemilih, dan menghindari politik instan yang tidak berkelanjutan.

Dengan konsolidasi yang kian menguat dan arah politik yang tegas, PPP Kabupaten Probolinggo menegaskan ambisinya, tidak hanya bertahan di panggung politik, tetapi bangkit dan merebut kembali kepercayaan publik pada Pemilu 2029.

Perluk diketahui, dalam perayaan Harlah PPP ini dilakukan di Kantor DPC PPP Kabupaten Probolinggo, jalan Raya Gending.

Selain itu juga di ikuti oleh Fraksi PPP DPRD Kabupaten Probolinggo beserta dengan pengurus dan sayap partai lainnya. (fiq)

Penegasan aturan Penggunaan Dana Desa untuk Anggaran 2026

Berdampak.net – Memasuki tahun anggaran 2026, pemerintah kembali menetapkan batasan yang jelas dalam penggunaan Dana Desa. Penegasan ini ditujukan agar Dana Desa dialokasikan dengan tepat sesuai kebutuhan. Dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025, yang menguraikan petunjuk operasional penggunaan Dana Desa untuk tahun 2026, pemerintah pusat berusaha menutup sejumlah celah yang sering kali disalahartikan di tingkat desa. Oleh karena itu, aparatur desa diimbau untuk lebih teliti dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) agar tidak melanggar peraturan dan menghadapi masalah hukum.

Berikut adalah daftar penggunaan Dana Desa yang dilarang secara tegas untuk tahun 2026:

1. Honorarium Kepala Desa dan Staf
   Tidak ada penggunaan Dana Desa untuk membayar honorarium kepala desa, staf desa, atau anggota BPD. Tunjangan dan gaji tetap sudah diatur melalui skema pendanaan terpisah.
2. Perjalanan Dinas ke Luar Daerah
   Dana Desa dilarang digunakan untuk membiayai perjalanan dinas ke luar kabupaten/kota bagi kepala desa, staf desa, atau anggota BPD. Tanggung jawab untuk perjalanan dinas di luar wilayah adalah anggaran selain Dana Desa.
3. Iuran BPJS untuk Staf Desa
   Pembayaran iuran untuk jaminan kesehatan dan jaminan sosial untuk kepala desa, staf, dan anggota BPD tidak dapat dibebankan ke Dana Desa.
4. Pembangunan Kantor atau Balai Desa
   Dana Desa tidak boleh digunakan untuk membangun kantor atau balai desa. Pengecualian diberikan hanya untuk rehabilitasi ringan atau perbaikan dengan nilai maksimum Rp25 juta.
5. Bimbingan Teknis untuk Staf Desa
   Pendanaan untuk pelaksanaan bimbingan teknis bagi kepala desa, staf desa, dan anggota BPD dilarang dari Dana Desa. Kegiatan peningkatan kapasitas harus memiliki sumber pendanaan yang terpisah.
6. Kegiatan Pelatihan untuk Aparatur
   Semua jenis pelatihan, workshop, atau studi banding yang ditujukan untuk aparatur desa, meskipun dengan istilah berbeda, tetap dilarang menggunakan Dana Desa.
7. Pembayaran Utang dari Tahun Sebelumnya
   Dana Desa tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban atau utang dari kegiatan di tahun sebelumnya. Kewajiban dari kegiatan yang sudah dilaksanakan tidak bisa dibebankan ke Dana Desa tahun berjalan.
8. Bantuan Hukum Pribadi
   Dana Desa tidak dapat digunakan untuk memberikan bantuan hukum kepada kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, atau warga desa yang menghadapi masalah hukum demi kepentingan pribadi.

Larangan ini ditetapkan untuk menjaga akuntabilitas dalam penggunaan Dana Desa dan memastikan penggunaannya sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan. Pengawasan terhadap Dana Desa juga semakin ketat, di mana setiap penyimpangan bisa menimbulkan konsekuensi administratif dan hukum bagi pihak desa dan semua pihak yang terlibat.

Dengan memahami sepenuhnya larangan-larangan ini, pemerintah desa dapat merencanakan contoh yang baik, memastikan kepatuhan hukum, dan tetap mendukung kepentingan masyarakat desa.

Momen Istimewa HAB ke-80 Kementerian Agama di Kota Probolinggo; Walikota jadi Inspektur Upacara

Kota Probolinggo, Berdampak.net – Upacara Peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama Republik Indonesia ke-80 berlangsung khidmat dan penuh makna pada Sabtu, 3 Januari 2026, bertempat di Halaman MAN 2 Kota Probolinggo, Jalan Soekarno–Hatta.
Upacara HAB ke-80 ini terasa istimewa karena Wali Kota Probolinggo, dr. H. Aminudin, Sp.Og.(K)., M.Kes., hadir langsung dan bertindak sebagai Inspektur Upacara. Momentum ini menjadi simbol kuat sinergi antara Kementerian Agama dengan Pemerintah Daerah dalam menjaga harmoni kehidupan beragama sekaligus mendukung pembangunan daerah.
Upacara diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama Kota Probolinggo, serta dihadiri oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo, sebagai wujud kebersamaan dan komitmen menjaga kerukunan umat beragama.
Usai pelaksanaan upacara, dalam acara ramah tamah, Kepala Kementerian Agama Kota Probolinggo, Didik Kurniawan, menyampaikan bahwa HAB ke-80 menjadi momentum refleksi dan peneguhan peran strategis Kementerian Agama.
“Momentum HAB ke-80 ini semakin mempertegas peran Kementerian Agama sebagai pengawal keberagaman umat, sekaligus mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui jalur pendidikan,” ungkap Didik.
Ia juga menambahkan bahwa kehadiran Wali Kota sebagai inspektur upacara merupakan momen langka dan bersejarah.
“HAB tahun ini terasa sangat istimewa, karena kurang lebih hampir 20 tahun HAB Kementerian Agama dipimpin langsung oleh Wali Kota sebagai inspektur upacara. Dulu pernah terjadi di era almarhum Bapak Nazli Idris,” cerita Didik.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo dr. H. Aminudin, Sp.Og.(K)., M.Kes. menegaskan bahwa kehadirannya merupakan wujud komitmen memperkuat hubungan dan kolaborasi antarinstansi pemerintah.
“Kehadiran saya merupakan bentuk sinergi dengan instansi pemerintah lainnya. Kolaborasi sangat diperlukan dalam proses pembangunan, dan peran Kementerian Agama sangat mendukung pembangunan Kota Probolinggo,” tegas Aminudin.
Peringatan HAB ke-80 Kementerian Agama ini diharapkan semakin memperkokoh komitmen bersama dalam menjaga kerukunan umat beragama, penguatan nilai-nilai moderasi beragama, serta kontribusi nyata Kementerian Agama dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan Kota Probolinggo.

KPPD Situbondo Gandeng Puthut EA Perkuat Branding Daerah

Situbondo, Berdampak.net – Komunitas Pemuda Pelopor Demokrasi (KPPD) Situbondo mulai memacu langkah untuk mendorong transformasi sektor pariwisata daerah. Melalui diskusi strategis bertajuk bincang santai di Rosa De 5 pada Kamis (1/1/2025).

KPPD bersama tokoh literasi nasional sekaligus Kepala Suku Mojok, Puthut EA, membedah potensi besar garis pantai Situbondo yang selama ini dinilai belum tergarap secara maksimal.
​Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penggerak, di antaranya Ketua Badan Inovasi dan Percepatan Pembangunan Daerah (BIPPD) Situbondo Marlutfi Yoandinas, Ketua PA GMNI Situbondo Irham Kahfi Yuniansyah, serta Ketua Gerakan Situbondo Membaca (GSM) Imam Sofyan.
​Revitalisasi Memori Pasir Putih.

​Dalam diskusi tersebut, Puthut EA menyoroti Pantai Pasir Putih yang selama puluhan tahun telah menjadi ikon sekaligus “gerbang memori” bagi wisatawan yang melintasi jalur pantura menuju Bali.

Menurutnya, kekuatan collective memory ini adalah aset yang tidak dimiliki semua daerah.

​”Banyak wisatawan singgah di Pasir Putih sebagai bagian dari ritual perjalanan atau sekadar nostalgia. Potensi geografis yang strategis ini harus dikembangkan lebih jauh, misalnya dengan menghadirkan wisata selam (diving) seperti yang sukses dilakukan di Bangsring, Banyuwangi,” ungkap Puthut.

​Penguatan Narasi dan Kolaborasi Pemuda
​Wakil Ketua KPPD Situbondo, Ahmad Zainul Khofi, merespons positif gagasan tersebut. Ia menekankan bahwa pembangunan wisata bahari tidak boleh hanya terpaku pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kekuatan narasi yang dibangun oleh para pemuda dan pegiat literasi.

​”Pengembangan wisata adalah kerja kolaboratif. Kami dari unsur pemuda siap bergerak memperkuat narasi publik. Potensi indah Situbondo harus diceritakan dengan cara yang menarik agar mampu memikat wisatawan secara lebih luas,” ujar sosok yang akrab disapa Khofi tersebut.

​Komitmen Pemerintah Daerah
​Senada dengan Khofi, Ketua BIPPD Situbondo, Marlutfi Yoandinas, mengonfirmasi bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo tengah memprioritaskan pengembangan wisata bahari pada tahun ini, dengan fokus utama di kawasan Pantai Sijile.
​Marlutfi menegaskan bahwa keterlibatan komunitas seperti Gerakan Situbondo Membaca (GSM) sangat krusial sebagai medium promosi kreatif.

“Pemerintah butuh dukungan pemuda untuk menyuarakan potensi kita. Dengan narasi yang kuat, pengembangan wisata bahari diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat Situbondo,” pungkasnya